Ditemukan 1675 data
167 — 61
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1.2.2 Perjanjian Kredit No. 171 tanggal17 Desember 1996 jo. Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 DesemberHal.27 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt. Pst.1996 telah disepakati bahwa apabila Sdr. Darwinto selaku debitur lalaiuntuk melunasi kewajibannya, maka Sdr.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruh PPN Masukan yang terkait denganpenyerahan CPO dan kemel dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Maret 2010 yangdapat dikreditkan sebesar Rp 57.869.783,00 tidak dapatdipertahankan sehingga harus dibatalkan;Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1396/B/PK/PJK/2017Bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembaliantara lain sebagai berikut:2. 1.2.2
55 — 7
Menetapkan anakanak :2.1 .Anak 1.2.2 .Anak 2.Berada dalam Asuhan / Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat perceraian kepadaPenggugat Rekonpensi berupa :Hal. 39 dari 41 Put. No. 1037 /Pdt.G/2013 /PA.Jmb.3.1. Nafkah untuk 2 (dua ) orang anak untuk masa yang akan datang yang masingmasing minimalsebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah ) perbulan sampai anakanak tersebutdewasa atau mandiri ;3.2.
Terbanding/Penggugat I : Tuan Andrianto
Terbanding/Penggugat II : Tuan Erwin
Terbanding/Penggugat III : Ersa Novita
65 — 36
Darwinto selakuDebitur eks PT Bank Bali, Tbk wajib untuk membayar bungatersebut dapat diubah sewaktuwaktu;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1.2.2 Perjanjian Kredit No,171 tanggal 17 Desember 1996 jo Perjanjian Kredit No. 170tanggal 17 Desember 1996 telah disepakati bahwa apabila Sdr.Darwinto selaku Debitur lalai untuk melunasi kewajibannya, makaSdr.
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
RUDY ARMEN Als ARMEN Als RUDY Bin Alm. M.YUNAN ANAS
33 — 8
Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih23.91 gram untuk dimusnahkan..14 (empat belas) bungkus plastik klip bening adalah sebagaipembungkus barang bukti dengan berat 5.73 gram untuk buktipersidangan di pengadilan.b. 1 (Satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 1.21 gram berisikan :1.2.2 (dua) butir diduga pil ekstasi logo donal trump warna orange beratbersh 0.82 gram.1% (setengah) butir diduga pil ekstasi logo minion warna ungu denganberat bersih 0.19 gram.dengan perincian
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 26 November 2015 berpendapatbahwa:..berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quomemberikan wewenang atributif untuk menerbitkanPeraturan Pemerintah mengenai kelompok Barang KenaPajak yang tergolong mewah yang dikenai PajakPenjualan atas Barang Mewah dan besarnya tarif PajakPenjualan atas Barang Mewah , dan wewenang atributifkepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenaijenis barang yang dikenai Pajak Penjualan BarangMewah:1.2.2
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan yangterkait dengan penyerahan CPO dan kernel dapat dikreditkan;Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 2116/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Desember2008 yang dapat dikreditkan sebesar Rp47.877.645,00 tidak dapatdipertahankan sehingga harus dibatalkan;Bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembaliantara lain sebagai berikut:2. 1.2.2
100 — 27
Kaplet Hitam 7 butir,Paket Tiki diduga kosmetik sebanyak 63 Karton terdiri dari:1.2.2.Aqua skin EGF 24 Amp,Acnecitro 40 Amp,Biome GAlpha 20 Amp,.
98 — 15
dengan menikahi Korban ITA ANA ALFIAH Binti SAMIDAls TOQURON (Alm);1.2 Saksi Korban ITA ANA ALFIAH dengan ibu kandung Korban SITIMUNAWARCOH telah membuat dan menandatangani surat perdamaianyang diketahui Kepala Desa Nglojo, Kec.Sarang Kab.Rembang yakniberupa:1.2.1 Surat Penyataan Tanggal 10 April 2017 (terlampir) yangmenyatakan bahwa Saksi Korban ITA ANA ALFIAH dengan ibukandung Korban SITl MUNAWAROH telah menerimabantuan/santunan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dariTerdakwa MUHAMMAD SURURI;1.2.2
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengatur bahwahasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN,maka Hakim Majelis Ill dan Mahkamah Agung telah memutuskan denganmendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPN makasifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalam kaitan denganUndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sifat lex specialisdari Kontrak Karya tidak diakui;1.2.2
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis II danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkan diripada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidakdiakui;1.2.2.
34 — 9
ANAK PERTAMA DARI ANAK KANDUNG KEDUA DARIAYAH PENGGUGAT, saat ini masih hidup;1.2.2. ANAK KEDUA DARI ANAK KANDUNG KEDUA DARI AYAHPENGGUGAT, saat ini masih hidup;1.3. TERGUGAT (Tergugat), yang saat ini masih hidup danmempunyai anak yaitu:1.3.1. ANAK KANDUNG 1 TERGUGAT, saat ini masih hidup;1.3.2. ANAK KANDUNG 2 TERGUGAT, saat ini masih hidup;1.3.3. ANAK KANDUNG 3 TERGUGAT, saat ini masih hidup;1.4.
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan dapat dikatakan bahwa dengan memakalanalog, asas legalitas dibahayakan ;1.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo telahmenunjukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu :a. Pengertian unsur melawan hukum adalah jelas berbedadengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1644 K/Pid.Sus/2009kesempatan atau sarana yang ada padannya karenajabatan atau kedudukan.
93 — 17
Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
82 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seluas + 360 m*, SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi JawaTimur, tanggal 15 April 1971, Nomor VAgr/33/XVHM/01.G/1971,nomor SK 36 nomor petok 561, tertulis atas nama Doelmadjidbin Boerhan;1.2.2. Seluas + 360 m?, SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi JawaTimur, tanggal 15 April 1971, Nomor VAgr/33/XVHM/01.G/1971,nomor SK 66 nomor petok 108, tertulis atas nama Djamrawi P.Abdoelah;1.2.3. Seluas + 360 m?
1.P. ABU KAMAR bin Alm P. TIRDJO
2.B. JUANA binti Alm P. TIRDJO
3.NUR AHMAD bin Alm P. TIRDJO
4.P. MAHMUD bin Alm P. TIRDJO
5.P. Slamet Tunawi bin Alm P. TOMO
6.P. SUGIONO bin Alm P. TOMO
7.B. ELENG binti Alm P. BAHROM
8.B. MUANA binti Alm P. BAHROM
9.B. ESSU BEBUN binti P. BAHROM
10.B. SUPATMA binti P. BAHROM
11.B. NATINEM bin Alm P. MOTALI
12.B. TEMEN binti Alm P. MOTALI
13.B. TUKA binti Alm P. MOTALI
14.B. SUTIN binti Alm P. MUKSIN
15.B. HOTIJA binti Alm P. MUKSIN
16.B. ATIMAH binti Alm P. MARTINA
17.B. AMSI B binti Alm P. BEGIMUN
18.HOLILI bin Alm P. SATUMI
19.B. SATUMI SUPANDI binti Alm P. SATUMI
20.P. SANIMO bin Alm P. SATUMI
21.B. RUPIA binti Alm P. SATUMI
22.P. TABUL SISWANTO bin Alm P. GOYAMIN
23.B. ATUM binti Alm P. GOYAMIN
24.P. SALI bin Alm P. GOYAMIN
25.B. SUTINAH alias B. SUMAR binti Alm P. SUTINA
26.B. SARINTEN binti Alm P. SUTINA
27.B. MUSLIHA binti Alm P. SUTANI
Tergugat:
1.B.HOLIPA binti Alm P.TIMANI
2.B. SUMIK binti Alm P.MUSLIM Alm
3.B. HOPSA binti Alm P. MUSLIM
4.P. TOSAN bin P. MISRI Alm
5.B. HALIMA binti Alm P. MISRI
6.B. SUKARSEH binti Alm P. MISRI
7.P. SUHUD bin Alm P. ROS
8.P. TONO bin Alm P. ROS
9.P. TELAS bin Alm P. ROS
10.P. ALI, bin Alm P. ROS
11.P. JEPPAR bin Alm P. ROS
12.B. SAPU binti Alm P. MADEN
13.B. TI SUGI binti alm P. MADEN
14.P. NIMO bin Alm P. MADEN
15.P. SIMAT bin Alm P. ATWI
16.P. NAR bin Alm P. ATWI
17.P. POR bin Alm P. ATWI
18.B. JU binti Alm P. ATWI
19.P. SARI bin Alm P. MUN
20.B. HAKIR binti Alm P. MUN
21.B. MAHRUS binti Alm P. MUN
22.B. BEBUN binti Alm P. LIATI
23.P. ROMYATI bin Alm P. LIATI
24.B. MA binti Alm P. TIHANA
25.B. HAMAMI binti Alm P. TIHANA
26.B. BEDDRI bin Alm P. TINAMI,
27.P. SUARI bin Alm P. TINAMI
28.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat di Jakarta Cq Pemer
101 — 3
B.SUMIK binti (Alm) PMUSLIM, Perempuan, Agama Islam,umur .. tahun, Petani, alamat: Dusun Timur RT/RW19/04Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih KabupatenProbolinggo, Sebagai Tergugat II;a.1.2.2. B. HOPSA binti (Alm) P. MUSLIM, Perempuan, Agama Islam,Umur35 tahun, Petani,alamat: Dusun Timur RT/ RW 19/ 04Desa MunengKidul Kecamatan Sumberasih KabupatenProbolinggo, Sebagai Tergugat III;a.1.3. B. MISRI, telah meninggal dunia dan dalam perkawinannyadikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:a.1.3.1. P.
175 — 76
Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dan dilantikdengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabanganInfanteri di Dodiklatour Tiro Sigli, selanjutnya ditugaskan di KodamIM selama 7 (tujuh) bulan, kemudian ditugaskan di Korem 012/TUdan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0112/Sabang sampaisekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP21120224681 192, Jabatan Ba Sub Unit Intel 1.2.2.
45 — 28
KERTO DJOJO DAWOED (alm);1.2.2. PARTO PAEMAN (alm);1.2.3. TERTO DARIMAN (alm);1.2.4. PAWIRO PAIJAN (alm);Halaman 6 Putusan Nomor 119/Padt/2018/PT SMG1.2.5. MARKAMAH (alm);1.2.6. JIMAH (alm) dan;1.2.7. PARMAN (alm)1.3. Bahwa almarhum KERTO DJOJO DAWOED menmiiliki 5 (lima) oranganak yaitu :1.3.1. BUN (alm);1.3.2. NYAMISIH(almh);1.3.3. WAdI (alm);1.3.4. JASMI (TERGUGAT III);1.3.5.
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengatur bahwahasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN,maka Hakim Majelis Ill dan Mahkamah Agung telah memutuskan denganmendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPN makasifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalam kaitan denganUndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sifat lex specialisdari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 PK/TUN/2016 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014: Lampiran:1.2.2 Pendapatan Kehutanan 5.017.016.000.000,001.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,001.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,001.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,001.2.2.3.1. Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman industry 11.250.000.000,001.2.2.3.2.