SPT Nomor 090/063/Dishut/2011 Tanggal 16 Maret 2011 : Tentang Melaksanakan Bimbingan tekhnis Tekhnis Pemeliharaan Lokasi Reboisasi OP TNI dalam kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifudin Senami Kecamatan Muara Tembesi Terhitung tanggal 16 Maret 2011. (ada pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksana kegiatan berupa kwitansi nomor : 020/PK-19/RHL/2011 tertanggal 08 April 2011). dengan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);9.

(ada pertanggungjawaban secara tertulis daripelaksana kegiatan berupa kwitansi nomor : 019/PK19/RHL/2011 tertanggal 08 April 2011). dengan dana sebesarRp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)8 SPT Nomor 090/063/Dishut/2011 Tanggal 16 Maret 2011Tentang Melaksanakan Bimbingan tekhnis Tekhnis PemeliharaanLokasi Reboisasi OP TNI dalam kawasan Tahura Sultan ThahaSyaifudin Senami Kecamatan Muara Tembesi. Terhitung tanggal16 Maret 2011.

SaudariRINI dan terdakwa;Bahwa SPJ ditandatangani setelah pulangdari lapangan;Bahwa saksi mengetahui tidak ada buruhyang melakukan pengukuran dan danpengumpulan bahan risalah lapangan calonlokasi reboisasi Tahura tahun 2011;Bahwa yang datang kekantor hana mandorZainuddin buruh tidak pernah datangkekantor; Bahwa SPJ Sepeda Motor BH 4639HD motor tersebut tidak saksi pakai tetapipakai motor dinas namun saksi terimauangnya;Bahwa tidak pernah ada konsolidasi;berikut:Bahwa tidak ada diadakan kegiatanBimbingan Tekhnis

f # 6>5# 1 0 61011121314RHL/2011 tertanggal 08 April 2011). dengan dana sebesar Rp.700.000, (tujuhratus ribu rupiah);SPT Nomor 090/063/Dishut/2011 Tanggal 16 Maret 2011 : TentangMelaksanakan Bimbingan tekhnis Tekhnis Pemeliharaan Lokasi Reboisasi OPTNI dalam kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifudin Senami Kecamatan MuaraTembesi. Terhitung tanggal 16 Maret 2011.

No. 607 K/Pid.Sus/2011terhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Pidana umum dan Pidana Khusus yang menyebutkanPidana Penjara, Pidana Kurungan atau pidana Denda yang dapat dijatuhkankepada anak nakal paling lama atau paling banyak satu perdua darimaksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini berlaku jugadalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap) ;3.

Masngudah, perintah kepada Pemohon untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kotamadya daerah tingkat II Kediri agar diketahui, paling lambat30 (tiga puluh) hari setelan Pemohon menerima Salinan Penetapan ini;Menimbang bahwa hakim berpendapat dengan ditambahkannya 3(tiga) dictum tersebut tidak menjadikan permohonan pemohon menjadi ultrapetita atau diputus melebihi dari apa yang dimintakan dikarenakan ke3 (tiga)dictum tersebut hanyalah merupakan petunjuk tekhnis

Kimiawi> Ayat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yang dikeluarkan instansitekhnis terkait > Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangmemanfaatkan lahan gambut wajib : Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; dan Memiliki rencana kerja tahunan.Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.SusLH/2016/PNPLW> Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf

a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.> Ayat (3) berbunyi Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b memuat : Peta lokasi dan peta kerja; Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka ; Rencana pembangunan da / atau pemeliharaan system kanal tertetutupdengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air ; dan Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dan tendonalr.Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat

(1),(2),(3) dan pada lahan gambut denganmempedomani pasal 5 ayat (1),(2),(3) dimaksud dengan memperhatikansituasi dan kondisi lahan yang akan dibuka / dikelola.Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 47 / Permentan / OT.140 /4 / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Brigade Dan Pedoman PelaksanaanPencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan, pada format 2dijelaskan bahwa adapun tata cara untuk membuka atau mengolah

Tranche B tanggal 31 Maret 2016 sebesar USD8,485,000.00Tujuan untuk membiayai borrower, kecuali Sindopalm dan AW, untukprogram rehabilitasi lahan yang akan mengambil dalam bentuk uangmuka yang disetujui oleh Konsultan tekhnis (IPB)c. Tranche C tanggal Januari s/d November 2016 USD6,648,522.24Tujuan untuk membiayai interest capitalization. Bermodalkan bunga inimerupakan biaya utang selama masa tenggang.d.

yangberupa :e Sebidang tanah kosong seluas 120 bata yang terletak di KABUPATENSUBANG;e Uang modal showroom motor sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) di Cicalengka dikuasai;e Satu set peralatan rumah tangga;disepakati sebagai berikut :a Seluruh harta tersebut harus dibagi dua antara Pihak Kesatu dengan PihakKedua secara adil;b Nilai Real masingmasing pihak baru akan diketahui apabila harta bersamaberupa Sebidang tanah kosong seluas 120 bata yang terletak di KABUPATENSUBANG terjual;c Tekhnis

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat(6) huruf C berbunyi: KPU Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calondari partai politik atau gabungan partai politik bertugas : Memeriksa berkaskelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian persyaratan administrasipasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, khususnya terhadapcalon Walikota DR. H.

terdapat kelalaian memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh perundangundangan sehingga patutlah kiranya YangMulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung membatalkan putusanJudex Facti tersebut dan Menerima alasan hukum Pemohon Kasasi a quountuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi;Alasan ke2: Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum 2.1.2.2.2.3.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan dan melanggarhukum yang berlaku, khususnya Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010tentang Pedoman tekhnis

Binasawit Abadi Pratama tergerak untukmenyerahkan uang kepada terdakwa, sehingga terdakwa memintauntuk pembayaran Rp.11.914.299.682..Setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwamelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namunpekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yangtercantum dalam surat penawaran, tidak tepat waktu serta tidak sesuaiskup dan kwalitas yang diharapkan sesuai gambar

oleh terdakwa di transfer ke 2 (dua) buahcek dari Bank BRI masingmasing senilai RP 425.000.000, (empatratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek526601009634538 atas nama Martin Halawa dan Bank BCA No.Rek6030902058 atas nama Damarudin Waruwu.setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwamelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namunhal 20 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKIpekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis

Binasawit AbadiPratama uang muka tersebut oleh terdakwa di transfer ke 2 (dua) buahcek dari Bank BRI masingmasing senilai RP 425.000.000, (empatratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek526601009634538 atas nama Martin Halawa dan Bank BCA No.Rek6030902058 atas nama Damarudin Waruwu.setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwamelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namunpekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis

MITRA BALIEM SEJAHTERAdan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian, pengalaman,kemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listrik tenaga mikro hidrokarena PT.

Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLSBJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengannomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untukkeperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis

Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAP19) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 olehBendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang dimintasenilai Rp. 127.050.000, (Seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);20) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Jambi ;Bahwa benar berdasarkan Hasil Urinalisis atas nama Terdakwa PAHLAWANSIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : R/142/V1/2012/Rumkit oleh Dr.GORDON HUTAGAOL, hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan hasil MetAmphetamine (+) Positif ;Bahwa benar berdasarkan Keterangan pengujian atas nama Terdakwa PAHLAWANSIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : PM.01.05.891.05.12.1149, Tanggal14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Jambi dan ditandatangani olehmenejer tekhnis

Tanamanadalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupunnon sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan , salah satunya adalahMetamfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 61 daftar narkotikagolongan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni buktisurat keterangan pengujian Badan POM RI, Jambi, No: PM.01.05.891.05.12.1149,Tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Manejer Tekhnis

menghendakinya;Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang izin jualbenda tetap yang dikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diaturdi dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 UndangUndang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Wali tidakdiperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetapyang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

E: 410 :2013atas nama Debitur Edi Kesuma dengan nomor rekening Pinjaman:1580100423623 dan nomor rekening AGF: 90010. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 413:2013atas nama Debitur Susmita Wati dengan nomor rekening Pinjaman:9000022386511 dan nomor rekening AGF: 15811. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 420:2013atas nama Debitur Murni, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:9000022386552 dan nomor rekening AGF:15812. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli tekhnis

Perjanjian Kerja Sama;Bahwa Pejabat pemutus (yang mengabulkan atau tidak) kredit untuk PNS disetiap tingkatanya yaitu : Mandiri Micro Manager (MMM) dengan limit pinjaman Rp30.000.000; Cluster Manager dengan limit sampai Rp100.000.000; Mikro Bangking Distric Centre Manager dengan limit pinjaman di atasRp100.000.000,00;Bahwa Pengaturan mengenai syarat perjanjian dan suku bunga diaturdalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) yang mana teknispelaksanaannya tergantung dari sistem suku bunga yang berlaku

adalah sebanyak 3 (tiga) orangmengatas namakan Pegawai Negeri (PNS) pada SMP Negeri 2 KejuruanMuda Kab.Aceh Tamiang yaitu Edi Kesuma, Susmita Wati dan Murni S.Pd ;Bahwa saksi memperoleh debitur tersebut dari Asnah 2 (dua) orang yaituMurni Spd , Susmitawati sedangkan Edy Kesuma saksi yang mencari;Bahwa setiap pencairan kredit ketiga nasabah tersebut saksi dampingi danseluruh dokumen saksi yang mempersiapkan semuanya;Bahwa sebelum pencairan kredit terdakwa menjelaskan semuanya sesuaidengan Petunjuk Tekhnis

dengan Nomor E: 410 :2013atas nama Debitur Edi Kesuma dengan nomor rekening Pinjaman:1580100423623 dan nomor rekening AGF: 900;1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 413:2013atas nama Debitur Susmita Wati dengan nomor rekening Pinjaman:9000022386511 dan nomor rekening AGF: 158;1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 420:2013atas nama Debitur Murni, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:9000022386552 dan nomor rekening AGF:158;1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli tekhnis

dengan Nomor E: 41072013 atas nama Debitur Edi Kesuma dengan nomor rekeningPinjaman: 1580100423623 dan nomor rekening AGF: 9001 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:413:2013 atas nama Debitur Susmita Wati dengan nomor rekeningPinjaman: 9000022386511 dan nomor rekening AGF: 1581 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:420:2013 atas nama Debitur Murni, S.Pd dengan nomor rekeningPinjaman: 9000022386552 dan nomor rekening AGF:1581 (satu) buah Buku Petunjuk Asli tekhnis

Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus

KH NoerAlie Kav 1 (Perum Masnaga) Bekasi atau setidaktidaknya terjadi pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBekasi dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu bendayang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang beradapadanya bukan karena kejahatan,dengan cara sebagai berikut :perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Bahwa pada awalnya Terdakwa diangkat sebagai tenaga kerja kontraksebagai staf ahli Direksi bidang pengawasan baik tekhnis

Bahwa tekhnis atau cara penyerahan nafkah tersebut, berfungsi jugauntuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan ininantinya karena pelaksanaannya bersifat berkelanjutan (continue),khususnya terhadap aspek pembuktian secara pidana dan perdata gunamengantisipasi bilamana sewaktuwaktu Tergugat tidak melaksanakanputusan ini, sebagaimana telah menjadi fakta empiris yang notoirbahwasanya tidak sedikit putusan yang bersifat condemnatoir berupapenghukuman untuk menyerahkan nafkah anak ternyata

Nomor : 16/PID.SUS/2015/PT.MTR.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperolehsebesar Rp. 220.786.000 ( Dua ratus dua puluh juta tujuh ratusdelapan puluh enam ribu rupiah ) untuk 3 ( Tiga ) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebutlangsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelolaberdasarkan Petunjuk Tekhnis

Nomor : 16/PID.SUS/2015/PT.MTR.puluh enam ribu rupiah ) untuk 3 (Tiga ) lokal ruang kelas dimanapengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.Bahwa setelah dana sebesar Rp. 220.786.000 ( Dua ratus dua puluhjuta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) masuk ke rekeningBank BRI an.

kelas.Rekening Bank atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperolehsebesar Rp. 220.786.000 ( Dua ratus dua puluh juta tujuh ratusdelapan puluh enam ribu rupiah ) untuk 3 (Tiga) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebutlangsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelolaberdasarkan Petunjuk Tekhnis

Datu Hasan (Alm) sebagai Pengguna Anggaran, SaksiSri Heriyani, SE Binti Datuk Husin sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Saksi Edy Agustiawan sebagai Ketua Panitia Penerima Barang ketika sedangmelaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihnan di Kota SurabayaTerdakwa dan rombongan di jemput oleh Saksi Arbain Bin Alm Sumpung yang saatitu bersama sama dengan dengan Ahmad dan Ari (dua orang staf KonsultantPengawas CV Gemilang) untuk diajak menuju Kantor CV Surabaya Genset;Bahwa sesampainya

Spesifikasi tekhnis barang / jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3. Rancangan kontrak;b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrd. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang / jasa;e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepadaPA/KPA;g.

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis (aanwijzer) untukmembantu pelaksanaan tugas ULP;dand.

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa; Bahwa selanjutnya terkait dengan pengadaan Genset pada Kantor Pendidikan danPelatihnan Kabupaten Bulungan yang akan dilakukan dengan cara pelelangan secaraumum, Terdakwa melakukan survey terhadap spesifikasi tekhnis dan harga dibeberapa distributor Genset di Balikpapan dalam rangka untuk pembuatanKerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi barang yangdidasarkan atas kebutuhan lapangan pada Kantor

Datu Hasan (Alm) sebagai Pengguna Anggaran, SaksiSri Heriyani, SE Binti Datuk Husin sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Saksi Edy Agustiawan sebagai Ketua Panitia Penerima Barang ketika sedangmelaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Surabaya,Terdakwa bersama rombongan di jemput oleh Saksi Arbain Bin Alm Sumpung yangsaat itu bersama sama dengan dengan Ahmad dan Ari (dua orang staf KonsultantPengawas CV Gemilang) untuk diajak menuju Kantor CV Surabaya Genset; Bahwa

Putusan Nomor 05/Pdt.G.2017/PN.Bitm Bahwa setelah tim tekhnis yang ditunjuk Pemda menghitung biayaperbaikan jembatan akibat kecelakaan tersebut dihitung senilai Rp.21,6 M, akan tetapi Tergugat hanya sanggup Rp. 6 M Bahwa saksi kembali ke lokasi kejadian ketika ada tim dari pusat turundan saksi ikut mendampingi; Bahwatim dari pusat memeriksa sejauh mana pergeserannya; Bahwasampaisekarang jembatan masih bisa dilewati; Bahwa saksi juga ada melihat tongkang yang menabrak jembatantersebut, dan tongkang

Tanjung Jabung Timur Nomor44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt atas nama Iswanto dan P.6 tentang PutusanPT.Jambi Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Jmb atas nama Iswanto;Surat P.7yakni surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TanjungJabung Timur kepada Direktur Bina Tekhnis Direktorat Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, perihal permohonan bantuan tekhnis;Surat P.14 yakni surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur kepada DirekturPT.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timuruntuk meninjau lokasi, dan saksi melihat kKerusakan pada lantai jembatanyang merenggang, kemudian saksi turun ke bawah dengan kapal, dansaksi melihat 1 (Satu) tiang/pilar jembatan hilang , dan tiang pengaman jugahilang, terjadi perenggangan sejauh 28 cm (dua puluh delapan centimeter) ,akan tetapi sampai sekarang jembatan masih bisa dilewati, sampai saat inibelum ada usaha perbaikan, pemerintah daerah cuma menagih dari yangnabrak jembatan, setelah tim tekhnis

Dedy Novrianika menerangkan sampai sekarangjembatan masih bisa dilewati, sampai saat ini belum ada usaha perbaikan,pemerintah daerah cuma menagih dari yang nabrak jembatan, sedangkan saksilwan Zarkasi menerangkan bahwasanya yang bertanggung jawab terhadapjembatan tersebut adalah Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksisaksi Penggugatyang pada pokoknya menerangkan akibat kejadian tersebut terjadi kerusakanpada jembatan Muara Sabak yang setelah tim tekhnis

tentang izin jualbenda tetap yang dikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diaturdi dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 UndangUndang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Wali tidakdiperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetapyang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahHalaman 7 dari 11,Penetepan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bnjmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

Penyebutan jumlahtbungkus yang isinya cukup banyak ini adalah sangat kabur, tidak akurat danagak menyesatkan dan hal ini menyalahi Surat Kejaksaan Agung RI NomorB182/E.3/EP/3/2003 yang ditujukan kepada seluruh Kepala KejaksaanTinggi di seluruh Indonesia yaitu mengenai petunjuk tekhnis surat dakwaanperkara narkotika;2.