KInBahwa selain gugatan perdata Tergugat 1, juga telah melaporkan tentang laporanpidana mengenai dugaan pemalsuan dokumen dalam proyek Pembangunan MasjidAgung Klaten Tahap Il ke Mabes Polri, dengan tanda bukti laporanTBL/218/IV/2014/Bareskrim dengan demikian tidak bisa satu perkara diprosessecara proses dua hukum secara bersamaan.Bahwa Tergugat telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dengan alasanpihaknya tidak pernah mengikuti lelang.

Padahal, dalam materi gugatan awal di PNJakarta Selatan, Penggugat mengaku (hanya) mundur dan tidak lagi melakukankomunikasi lantaran permintaan pembayaran 20% belum dikabulkan dengandemikian keterangan dahulu Penggugat sekarang Tergugat diduga tidak benar.Bahwa bersamaan dengan konteks pidana dugaan pemalsuan dokumen imi,diperoleh substansi pelanggaran hukum tentang dugaan telah terjadinya rekayasapelaksanaan proyek.

pengadaan inilah yang menjadi dasar diterbitkannya Daftar Hitam(Black List) oleh Dinas PU Klaten kepada PT Tirta Dhea Addonnics Pratamadengan demikian gugatan dahulu Penggugat sekarang Tergugat 1 No.51/PDT.G/2014/PN KIn batal demi hukum dan perbuatan melawan hukum karenaproses pidananya belum selesai.Bahwa mendasari laporan pidana dugaan pemalsuan dokumen, Penggugatmenyertakan buktibukti dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel perusahaan.Hal itu terjadi pada saat berlangsung Surat Perjanjian Addendum

MUAS : Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen kredit padakantor PT Armada Finace Padang cabang Padang JL. Hayam WurukPadang oleh terdakwa ;Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi di PT.

YOLI: Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen kredit ATASNAMA Helmawati pada kantor PT Armada Finace Padang cabangPadang JL. Hayam Wuruk Padang oleh terdakwa ;e Bahwa diketahui dokumen kredit atas nama Helmawati palsu padatanggal 5 April 2013 di Kantor PT.

Yang mana dalam salah satu pertimbangannyamenyebutkan alasan terbitnya objek sengketa adalah adanya Surat dariPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yangberdasar pada Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen atauPenggunaan Dokumen Palsu Persyaratan Administrasi Bakal Calondan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, tertanggal 14 Mei2014 dari Kuasa Hukum Sadr.

dan telah diputus dan berkekuatan hukumtetap barulah Pengadilan itu bisa dilaksanakan;Berdasarkan alasanalasan tersebut menurut analisa Pemohon PeninjauanKembali Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah Khilaf dalam Memutus Perkaratersebut karena tidak memperhatikan tahapantahapan dalam pelaksanaanPemilinan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pemalang;Adanya Novum Baru:Bahwa Pemohon yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalahLaporan Dugaan Pemalsuan

Dokumen atas Penggunaan Dokumen Palsu,Penyesat Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalangtanggal 14 Mei 2014:Bahwa Laporan Pemalsuan Dokumen haruslah di buktikan oleh PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;Halaman 18 dari 20 halaman.

legislatifterpilih telah menggunakan ijazah Paket C palsu atau tidak sah secara hukum,sehingga harus dibatalkan; Bahwa, terhadap penggunaan Ijazah Paket C palsu oleh Anwar untuk mencalonkandiri sebagai calon anggota legislatif dari PPP untuk anggota Dewan Perwakilan10Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada Pemilu tahun 2014, telah dilaporkanke Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah oleh Amri Windi HS, dengan LaporanPolisi Nomor: LP/124/V/2014/Aceh/Res Ateng tanggal 24 Mei 2014, tentanglaporan tindak pidana Pemalsuan

Dokumen atau Surat sebagaimana dimaksud Pasal263 subs Pasal 264 subs Pasal 266 KUH Pidana;Bahwa, setelah Polres Aceh Tengah melakukan penyelidikan, telah ditemukan buktipermulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Dokumen atau Suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 subs Pasal 264 subs Pasal 266 KUHPidana, sehingga Polres Aceh Tengah akan melakukan penyidikan;Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal07 Nopember 2014 dari Polres Aceh Tengah, diberitahukan

terhadap laporan tindakpidana Pemalsuan Dokumen atau Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263subs Pasal 264 subs Pasal 266 KUH Pidana, telah dilimpahkan ke Dit ReskrimunPolda Aceh, sehingga penangganan laporan tindak pidana Pemalsuan Dokumenatau Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 subs Pasal 264 subs.

dokumen dan/atau penggunaandokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/ataucalon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuanperaturan perundanguUdaNQAN; ~ $2 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn2 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu,Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu

Dokumen atau Surat (videbukti P1);Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat sertaketerangan dari Kuasa Hukum Penggugat (Efendi Idris) dalam persidangan bahwa60berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 07 Nopember2014 dari Polres Aceh Tengah terhadap Laporan tindak pidana pemalsuan Dokumen atauSurat tersebut telah dilimpahkan ke Dit Reskrimun Polda Aceh, sehingga penangananlaporan tindak pidana tersebut sekarang dalam penyidikan Polda Aceh dan belum

Kasminah meninggal tahun 1977;10 Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA dimaksud diatas, semestinya Pengadilanmenolak permohonan dari Tergugat;11 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, Tergugat ditetapkan sebagai tersangka ataskasus pemalsuan dokumen yang dipergunakannya sebagai dasar permohonanpenetapan a quo atas laporan yang dilakukan oleh Turut Tergugat;12 Atas berbagai pertimbangan dimaksud diatas, nyata dan terbukti bahwaPengadilan telah keliru dalam menerapkan hukumnya dan atas buktibukti yangdiajukan

Jelas secara hukum salah subyek untuk membatalkanputusan dan berakibat hukum pula bahwa putusan penetapan PengadilanNomor : 21/Pdt.P/2000/PN.Rbg harus dan wajib diterima dan dinyatakan sah.2 Bahwa: Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 21/Pdt.P/2000/ PN.Rbg,sampai sekarang dinyatakan sah, kalau Penggugat mengambil alasan pembatalanyaitu tanggal 27 Juli 2012, kasus pemalsuan dokumen yaitu Kutipan Akta Nikahorangtua angkat : Ngadimin Aditomo adalah salah besar.

Yang jelas bahwa penetapan putusan HakimNomor 21/Pdt.P/2000/PN.Rbg masih sah, kalau Penggugat beralasanbahwa Tergugat didakwa pemalsuan dokumen ini masih dalam prosespenyidikan dan pemeriksaan Pengadilan, belum ada putusan tetap jaditidak benar kalau dipakai pembatalan putusan/penetapan.5 Bahwa : Kelima Penggugat kapasitas dan relevansinya dengan Penggugat tidakada. Karena warisan tanah (rumah) dan wasah adalah harta pusaka dan dibelioleh Ibu Rasminah. Bukan gono gini / warisan sdr.

Pada poin 16 memberikan pernyataan yangpada intinya mengakui Tergugat mengangkat anak atau mengadopsi yangbernama Heldiyansyah;Bahwa Tergugat memberikan dokumen yang sudah direkayasa sedemikian rupauntuk meyakinkan pihak yang berwajib dalam hal ini Keolsian dan PengadilanAgama Tanggamus;20Bahwa terkait dengan Pemalsuan Dokumen, Tergugat menyerahkan SuratKeerangan Hibah yang terindikasi sudah dirubah dari rulisan aslinya, yaknitulisan awal hukun huruf lebih kecil dari yang diserahkan oleh Tergugat

, kamimeyakini Surat Keterangan Hibah ini sudah ditebalkan hurufnya denganmenggunakan Spidol, sedangkan pada baris keenam dari bawah pada SuratKeterangan Hibah Supandi bin Setahir kami para Penggugat sangat ingatsekali bahwa nama awal tersebut adalah Puradi bin Setahir untuk meyakinkanPengadilan Agama Tanggamus kami juga melampirkan contoh tulisan almarhumAyahanda kami Setahir bin Duhasin;Bahwa terkait dengan Pemalsuan Dokumen, Tergugat memberikan buktidokumen yang bertentangan satu sama lainnya

Bahwa tidak benar adanya Pemalsuan Dokumen.

Bener Meriah;Bahwa Saksi jelaskan dokumen yang Saksi palsukan adalah lIjazahpenyetaraan berupa paket A, B dan C dan Surat Keterangan Hasil UjianNasional (SKHUN);Bahwa cara Saksi melakukan pemalsuan dokumen adalah:a.

Yang pertama Saksi melakukan pemalsuan dokumen ijazahpaket A,B dan C dengan cara Saksi mendapatkan blangko kosongIjazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan PendidikanMasyarakat) pada dinas Pendidikan Kab.

Dokumen tersebut terjadi padabulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020, di rumahStaff Dinas Pendidikan Kab.

dokumen berupa ljazahPaket A,B DAN Paket C adalah: Yang pertama Terdakwa bersama denganSaksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan Cdengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya diijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional(SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutterpada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, nama orang tua, NomorInduk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudiansetelah

dokumen berupa Ijazah Paket A,B dan PaketC adalah: Yang pertama Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWImelakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan caramenghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupunblangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan carasaya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaituNama, Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar,kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah

Sehingga terdakwa CATUR JUNIALS JONI tertarik untuk membelinya.Terdakwa CATUR JUNI ALS JONI membayar secara transfer seharga 1juta ke rekening BCA MOHAMAD HOLILI.Bahwa pada hari Jumat, 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib petugaskepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap TerdakwaCATUR JUNI ALS JONI sedang berada di POM Bensin Nginden Surabayakarena diduga melakukan pemalsuan dokumen berupa STNK mobil Terioswarna HitamDengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang

Sehinggaterdakwa CATUR JUNI ALS JONI tertarik untuk membelinya.Terdakwa CATUR JUNI ALS JONI membayar secara transferseharga 1 juta ke rekening BCA MOHAMAD HOLILI.Pada hari Jumat, 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib petugas kepolisianPolda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR JUNIALS JONI sedang berada di POM Bensin Nginden Surabaya karenaHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.B/2020/PN Sbydiduga melakukan pemalsuan dokumen berupa STNK mobil Terios warnaHitamDengan demikian unsur

RReeea.Bahaw atas digunakannya Duplikat Akta Nikah yang dimaksud oleh ParaTergugat untuk melakukan transaksi tehadap tanah warisan tersebut, makaPenggugat sangat dirugikan dan keberatan, karena tanah harta warisantersebut belum dilakukan pembagian kepada semua ahli waris masingmasing.Bahwa sebelum diajukan gugatan ini Penggugat telah melakukan upayahukum berupa melaporkan Para Tergugat kepada pihak Kepolisian Daerahatas dugaan pemalsuan dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah No.

Bahwa Pemohon in casu DJONNY WIGUNA adalah Pelapor/Saksi Korbandalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP), Penggelapan(Pasal 372 KUHP) dan Pemalsuan Dokumen Autentik (Pasal 263 KUHP)yang dilakukan oleh LOUIS GUNAWAN KHOE selaku Terlapor, sesuaiLaporan Polisi No. LP/447/VII/2011/Bareskrim, tanggal 15 Juli 2011, dibuatdan ditandatangani oleh IPDA EDY WURYANTO, S.H., hal mana laporantersebut Pemohon laporkan di Badan Reserse dan Kriminal Markas BesarKepolisian Negara RI di Jakarta;3.

Bahwa dengan tidak di pertanggungjawabkan perbuatanperbuatanyang dilakukan oleh Louis Gunawan Khoe tersebut, sehinggaPemohon telah menempuh upaya hukum dengan melaporkannya dikepolisian, yaitu melakukan perbuatan tindak pidana Penggelapan,Penipuan dan Pemalsuan Dokumen Autentik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP,sesuai Laporan Polisi No. LP/447/VII/2011/ Bareskrim, tanggal 15 Juli2011;5.

Bahwa Termohon juga telah melakukan 2 (dua) kali gelar perkara yaitu,pada tanggal 21 Desember 2011 dan pada tanggal 4 Maret 2013 di ReskrimPolda Sulut, sedangkan pada tanggal 1 Mei 2012 digelar di BareskrimMabes Polri, dimana pada akhirnya Termohon telah menetapkan bahwaproses penyidikan atas laporan Pemohon terkait dengan dugaan tindakpidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen sebagaimanadimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHPdengan Tersangka Louis Gunawan Khoe telah

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SYARIFUDIN Bin MOCH YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Dokumen yang dapat menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SYARIFUDIN Bin MOCH YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas Posita Butir 8 s.d 10 yang padaintinya menyatakan telah ada peralinan hak yang tidak sah atas ObjekSengketa karena adanya dugaan pemalsuan dokumen Penggugat yangseolah selaku penjual, dengan alasan sbb:Bahwa sesuai dengan Jawaban Butir 3 huruf (b) diatas, faktan ya telahada peralinan hak dengan jual beli atas Objek Sengketa dari Penggugatkepada Tergugat sesuai dengan AJB No.286/2013 tgl 23092013yang dibuat dihadapan PPAT/Turut Tergugat II yang merupakan pejabatpublik

Bahwa bilamana Penggugat mendalilkan telah ada peralihan hak yangtidak sah karena adanya pemalsuan dokumen, maka sudah sepatutnyaatas adanya tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut dibuktikanterlebin dahuiu dan mendapatkan putusan yang inkracht, dimana hal inisesuai dan sejalan dengan peraturan hukum acara perdata yaitu Pasal138 ayat 7 dan 8 HIR atau Pasal 164 atyat 7 dan 8 RBG, yang berbunyisbb:o Ayat (7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diaiukan itumenimbulkan dugaan bahwa surat itu di palsukan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRIYANTO oleh karena dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tokyang menjabat sebagai Claim and Surveyor Departemen Head karyawan PT.Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapanpremi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang seolaholah berasaldari PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tok yang dilakukan olehTerdakwa selaku mantan Kepala Kantor Pemasaran PT.

dokumen asuransi yang seolaholah berasaldari PT.

dokumen asuransi yang seolaholan berasal dari PT.

Malacca Trust WuwunganInsurance, Tbk;Bahwa penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yangdilakukan Terdakwa baru diketahui oleh PT.

Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tok penggelapanpremi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang dilakukan Terdakwa diketahuloleh PT.

Bahwa perbuatan intimidasi, penguasaan tidak sah serta sertifikasi rekayasatersebut adalah atas Pemalsuan Dokumen serta Perbuatan MelawanHukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 263, dan Pasal 1365 jo Pasal 1372 Kitab UndangundangFukum Perdatta, 5

KelurahanKandang Limun tersebut dinyatakan bahwa SPPT dari Rukaya ke SatriaUtama, S.SOsS dengan Nomor register Kelurahan593/15/SPPT/2001/04/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor RegisterKecamatan 593/41/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 dalam rapat tersebutsaksi sebatas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di SuratPemindahan Penguasaaan Tanah (SPPT) tersebut bukan tanda tangan parasaksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan masingmasing saksisebatas.Bahwa telah diyakini Tergugat telah melakukan pemalsuan

dokumen SuratKeterangan Tanah nomor: 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 Septermber2016.Bahwa Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen Surat PemindahanPenguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Satria Utama (Tergugat) denganNomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016;Bahwa Tergugat telan memalsukan Surat Pernyataan Tanah tidak sengketayang seolah diketahui olen Kepala Kelurahan Kandang Limun.Bahwa Tergugat telah melakukan manipulasi data mengenai SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang

Pernyataan kepemilikan tanah (sesuaidengan aslinya) tertanggal 23 Februari 1983;Fotocopy Surat Penguasaan Tanah oleh Keterangan KepalaDesa Kandang Limun (Sesuai dengan aslinya) tanggal 28Februari 1983;Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumidan bangunan tahun 2017 (Sesuai dengan aslinya);Fotocopy Permohonan pembuatan sertifikat (Sesuai denganaslinya)Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (tidak adaaslinya);Fotocopy Surat Pernyataan (Sesuai dengan aslinya );Fotocopy surat laporan pemalsuan

dokumen (tidak adaaslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihakTergugat telah mengajukan bukti Surat berupa :Halaman 13 dari 27 PutusanPerdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl1.

Put.No.20/PDT/2019/PT BGL8.10.11.12.13.14.Bahwa telah diyakini Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen SuratKeterangan Tanah nomor: 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 Septermber2016.Bahwa Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen Surat PemindahanPenguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Satria Utama (Tergugat) denganNomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016;Bahwa Tergugat telan memalsukan Surat Pernyataan Tanah tidak sengketayang seolah diketahui olen Kepala Kelurahan Kandang Limun.Bahwa Tergugat

RReeea.Bahaw atas digunakannya Duplikat Akta Nikah yang dimaksud oleh ParaTergugat untuk melakukan transaksi tehadap tanah warisan tersebut, makaPenggugat sangat dirugikan dan keberatan, karena tanah harta warisantersebut belum dilakukan pembagian kepada semua ahli waris masingmasing.Bahwa sebelum diajukan gugatan ini Penggugat telah melakukan upayahukum berupa melaporkan Para Tergugat kepada pihak Kepolisian Daerahatas dugaan pemalsuan dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah No.

Dokumen dan tanda tangan saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan.Bahwa pemalsuan dokumen dan tanda tangan dari saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan dilakukan oleh terdakwa dengancara membuat Surat Pernyataan Nomor:140/05/DS.TB/XII/2016, HasilHal. 20 dari 105 Hal.

Dokumen dan tanda tangan saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan.Bahwa pemalsuan dokumen dan tanda tangan dari saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan dilakukan oleh terdakwa dengancara membuat Surat Pernyataan Nomor:140/05/DS.TB/XII/2016, HasilEvaluasi Raperdes Tentang APBDesa T.A 2016 dan Rekomendasi Nomor :900/048/KEU/XII/2016.Bahwa pemalsuan Dokumen dan tanda tangan saksi dari RUMBUN,S.KM., M.Kes. yang dilakukan oleh terdakwa RIDUANSYAH dilakukanagar usulan pencairan anggaran Alokasi

Dokumen dan tanda tangan saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan.Hal. 58 dari 105 Hal.

Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.PLKBahwa pemalsuan dokumen dan tanda tangan dari saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan dilakukan oleh terdakwa dengancara membuat Surat Pernyataan Nomor:140/05/DS.TB/XII/2016, HasilEvaluasi Raperdes Tentang APBDesa T.A 2016 dan Rekomendasi Nomor :900/048/KEU/XII/2016.Bahwa pemalsuan Dokumen dan tanda tangan saksi dari RUMBUN,S.KM., M.Kes. yang dilakukan oleh terdakwa RIDUANSYAH dilakukanagar usulan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (

dan tanda tangan saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan.Bahwa pemalsuan dokumen dan tanda tangan dari saksi RUMBUN,S.KM., M.Kes. selaku Camat Rungan dilakukan oleh terdakwa dengancara membuat Surat Pernyataan Nomor:140/05/DS.TB/XII/2016, HasilEvaluasi Raperdes Tentang APBDesa T.A 2016 dan Rekomendasi Nomor :900/048/KEU/XII/2016.Bahwa pemalsuan Dokumen dan tanda tangan saksi dari RUMBUN,S.KM., M.Kes. yang dilakukan oleh terdakwa RIDUANSYAH dilakukanagar usulan pencairan anggaran Alokasi Dana

Kemudian keesokan harinya saksiChatrine Makbon datang lagi ke Kantor Koperasi Cenderawasih manokwariuntuk melakukan pembatalan pengajuan pinjaman dan mengambil kembalidokumen yang telah dimasukkan pada hari sebelumnya;e Selang waktu 3 (tiga) hari kKemudian Terdakwa di rumah kosnya yaitu diJalan Trikora Wosi Manokwari mulai membuat pemalsuan dokumen berupaKTP dan SK PNS milik Saksi Chaterin Makbon dengan menggunakan 1(Satu) unit Notebook dan 1 (Satu) unit printer;Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 71

CHATRIN MAKBON dan saat itu juga Saksi bersama managermengetahui bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen ataupun surat miliksdri. CHATRIN MAKBON;Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahul apabila dokumen ataupunsurat milik sdri.

CHATRINE MAKBON;Bahwa Pemalsuan dokumen/ surat milik sdri. CHATRIN MAKBON yangSaksi maksudkan adalah Terdakwa merubah foto dan tanda tangan padaKartu Tanda Penduduk milik sdri. CHATRINE MAKBON, serta Terdakwamerubah identitas pada surat keputusan pengangkatan Pegawai negeri sipilmilik sdri; CHTRINE MAKBON yang sebenarnya sdri.

Jumbo Power Internasional Kendari yang ditanda tangani oleh WAHIDA MAPPANGlLE sebagai Supervisor Finance Accounting tanggal 25 Maret 2015, terhadap penggelapan uang tagihan serta pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh administrasi piutang dan promosi atas nama IRMA TRI ASTUTI LAIMBO Alias IRMA dengan total kerugian sebesar Rp229.162.900.- (dua ratus dua puluh sembiIan juta seratus enam puluh dua juta sembiIan ratus rupiah); - 3 (tiga) lembar foto copy validasi palsu bank mandiri : 1 (satu

Jumbo PowerInternasional Kendari yang di tanda tangani oleh WAHIDA MAPPANGILEsebagai Supervisor Finance Accounting tanggal 25 Maret 2015, terhadappenggelapan uang tagihan serta pemalsuan dokumen yang dilakukanoleh administrasi piutang dan promosi atas nama IRMA TRI ASTUTILAIMBO Alias IRMA dengan total kerugian sebesar Rp229.162.900.