Ditemukan 1741 data
PT. BFI Finance Indonesia Tbk
Tergugat:
YOSI AGUSTINA
40 — 35
(cetak tebal dan garis bawah oleh PENGGUGAT)Bahwa mengingat TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) kepadaPENGGUGAT karena telah menunggak pembayaran angsuran/ uang sewaguna usaha, maka mengacu Pasal 23.1 PERJANJIAN mengenai PeristiwaCidera Janji disebutkan:Jika ternadi salah satu atau semua hal peristiwa Cidera Janjisebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka Perseroan berhakuntuk segera menjalankan setiap dan/ atau segala upaya hukumseperti di bawah ini:a.
28 — 13
denganfakta poin (3 serta Laporan hasil Mediasi oleh Hakim Mediator, terbukti bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun ternyata telahpecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan keduapihak,terutama Penggugat menunjukkan sikap yang tidak mau lagi hidup bersamadalam satu ikatan perkawinan dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah teyadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat memang sudah ternadi
8 — 5
yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenaitu. majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinanPemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) dan hati keduabelah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohondipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islamyaitu antara suami dan istri terus menerus ternadi
19 — 4
No. 38/K/AGtanggal 22 Agustus 1991, dengan kaidahnya berbunyi: .. yang dimaksudantara suami isteri terus menerus ternadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah sematamata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa harusmempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan danpertengkaran tersebut....
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Perkreditan Rakyat
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Terbanding/Tergugat III : YUDI SUSANTO, SE,
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Republik Indonesia cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
62 — 33
Ancaman itu menimbulkanketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yangdiancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacathukum karena ternadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanyaancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud. Apa yangdiancamkan berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orangtersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milikpihak ketiga..
Terbanding/Penggugat : Muhammad Syarif Hidayat
Terbanding/Turut Tergugat I : Dendi Nugraha
Terbanding/Turut Tergugat II : Drs. S. Moelyono, S.P., S.H,
Terbanding/Turut Tergugat III : Elly Drajati M, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat II : Goenawan Rahardjo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Irawati
51 — 43
Bahwa gugatan Penggugat kabur ( abscurr libel ), karena dalamposita gugatan tidak mengurai kan dengan jelas tentang peristiwahubungan hukum yang sebenarnya antara Penggugat denganTergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill dan Turut Tergugat , ada yangtersembunyi peristiwa hukum yang sesungguhnya ternadi, sehinggasubstansinya tidak jelas;2. Bahwa Perjanjian Kerjasama tg/ 25 Februari 2016 nota bena dalambentuk Surat dibawah tangan dilegalisasi di hadapan Notaris/PPAT.
Terbanding/Penggugat : ISMAIL UTINA
175 — 108
PPATtersebut, status tanah pelepasan itu tidak dalam kondisi tanah sengketasehingga Penggugat/Terbanding dalam kedudukan sebagai pemilik obyekpelepasan pasca penandatanganan surat P1, P2 dan P5 adalah pemilikyang sah berdasarkan perjanjian pelepasan tersebut;Bahwa selain itu oleh karena perjanjian sebagaimana bukti P1, P2 dan P5 dihadapan Notaris PPAT, maka penyerahan telah terjadi dengandilangsungkan dihadapan Notaris PPAT tersebut, Sesuai dengan klausulaperjanjian itu. bahwa pelepasan dinyatakan ternadi
SUMITYA, SH
Terdakwa:
PATRIA TAMBA Bin PATIEL TAMBA
38 — 6
menerangkan terdakwa tidak memilikiizin untuk menjual shabushabu tersebut;Terhadap keterangan saksi WINARNO Bin YENISO tersebut diatas,Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabutanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.40 WIB di rumah milik saksiPONIJAN beralamat di RT.26 Dusun Lima Desa Batu Ampar KecamatanKemuning Kabupaten Indragiri HilirRiau, telah ternadi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
122 — 53
Oleh karena itu. dalam merumuskan posita atau dalilgugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahwanprestasi, atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasisedang peristiva hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalildalil tersebut diatas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Sukabumi yang
Terbanding/Tergugat I : NATANIEL KEWILAA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku
143 — 53
yangmelampaui batas dalil gugatan (ultraposita).Setiapputusanyang bersifatultravires maupunultrapetitum, tidak dapatdibenarkan.Putusan yang demikian harus dibatalkan oleh PTdalam tingkat banding.Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT AMBDemikian beberapa aspek vang menjadi sasaran koreksi PTdalamtingkat banding terhadapputusan PN.Jika salah satuaspektersebut ditemukan PT dalam tingkat banding, putusan PN tersebuttidak dapat dipertahankan, oleh karenaituharus dibatalkan apabilapelanggaran yang ternadi
60 — 25
Antara suami dan isteri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;19. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, PENGGUGAT tidaksanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT,maka PENGGUGAT mengambil jalan untuk memutus ikatan perkawinandengan TERGUGAT dengan perceraian;E. Tentang Hak Asuh Anak.20.
66 — 19
YahyaHarahap, SH dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata,Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005; Halaman 66menyatakan petitum gugatan harus sejalan dengan dalilgugatan, dengan demikian petitum mesti bersesuaian ataukonsisten dengan dasar hukum dan = faktafakta yangdikemukakan dalam posita, tidak boleh ternadi salingHal. 10 dari 35 hal.
PT Bank CIMB Niaga
Tergugat:
Anak Agung Agus Eka Putra
134 — 91
;Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 13/2003yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah sebagai berikut:Hubungan kena ternadi karena adanya pernanjian kerja antarapengusaha dan pekerja/buruh.,Bahwa Perjanjian Kerja tertanggal 27 Agustus 2015 telah memenuhiketiga unsurunsur hubungan kerja dalam Pasal 1 Butir 15 jo. Pasal 50UU No. 13/2003, yaitu (i) pekerjaan, (il) upah dan (iil) perintah.
154 — 89
hasil penjualan tersebut apabila debitor cidera janji tanpa harusmeminta fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri, karena UU HakTanggungan telah memberikan kepastian hukum dan perlindunganhukum bagi Kreditur apabila Debitur wanprestasi/ ingkar janji.Bahwa fakta hukum lainnya adalah PENGGUGAT danTERGUGAT telah menyepakati perihal konsekuensi apabila terjadiperistiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam PerjanjianKredit Perubahan Ke8 yang menyebutkan:Pasal 4 Butir 4.10 Jo Pasal 5 Butir 5.5Apabila ternadi
16 — 10
Mengingat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)bahwa: Dalam hal ternadi perceraian: (a) pemeliharaan anak yangbelum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya....... .Memutuskan hak hadhanah atau hak asuh anak bernama (ANAKPEMOHON DENGAN TERMOHON alias ANAK PEMOHON DENGANTERMOHON) jatuh kepada TERMOHON (TERMOHON) sebagai Ibukandung anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi HukumIslam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991;Menghukum PEMOHON membayar biaya perkara.DALAM REKONVENSI
85 — 39
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,yaitu antara suami dan ister terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,hal ini sejalan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan bahwa Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasanbahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang harus dipenuhi secarakumulatif yang didasarkan pada Pasal 19 huruf
64 — 35
kondisi Anakbenarbenar pulih, Dan Penggugat juga mempersilahkan Tergugat jikaingin menemui Anak tersebut kapan sajaSejak dulu Tergugat suka menyepelekan tentang kondisi Anak yangsedang sakit, Selalu menganggap sakit biasa bahkan hanya diobatidengan dikasih air doa yang katanya selalu sembuh, bukan nya Putusan Nomor 1804/Pat.G/2021/PA.Bpp 11 dari 43langsung dibawa berobat ke Dokter (Anak memiliki BPJS yangditanggung oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja)Penggugat tidak ingin kejadian yang pernah ternadi
27 — 14
Demikian sebagaimanaJawaban nomor 9 Dalam Perkara, Tergugat memilih bersikap diam,mengalah dan menghindar manakala Penggugat melakukanperbuatanperbuatan tercela yang dapat memicu perselisihan; Olehkarena itu dalil Pengugat bahwa ternadi perselisihan yang terusmenerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah kebohonganPenggugat serta tidak lain adalah pendapat subyektif Penggugat danmerupakan manipulasi fakta kebenaran obyektif; Oleh karena itu dalilPenggugat ini juga harus dinyatakan ditolah setidaktidaknya
Terbanding/Tergugat : PT Schlumberger Geophysics Nusantara
67 — 37
Dalam hal ternadi pertentangan atauketidaksesuaian antara Pesanan dengan Syarat dan Ketentuanuntuk Pembelian Produk dan/atau Jasa ini (atau Syarat danKetentuan SWPS, atau peranjian terpisah yang berlaku yang dibuatoleh Pemasok dan Schlumberger untuk pembelian produk dan/ataujasa, Jika ada), maka Syarat dan Ketentuan untuk Pembelian Produkdan/atau Jasa ini (atau Syarat dan Ketentuan SWPS, atau penyanjianterpisah yang berlaku yang dibuat oleh Pemasok dan Schlumbergeruntuk pembelian produk dan/atau
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009, tidak terdapat kalimat atau ayat yang mengatur tentangkesalahan administrasi penentuan tempat terutangnya PajakPertambahan Nilai (tempat terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak).Oleh karena itu, Majelis seharusnya tidak dapat membenarkanpenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1590/WPJ. 11/2013 tanggal6 Desember 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Nomor KEP1684/WPJ.11/2013 tanggal 30 Desember 2013 dengan alasan hanyakarena ternadi