Ditemukan 1966 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppm pnsmn pkpu pn.am p3ph pnpb pnm pnp papa
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-06-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 27 Juni 2012 — CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARDJO
40 — 21
  • Boyolali yang diangkat berdasarkan MusyawarahDesa (Musdes) Perguliran Dana PNPM Mandiri Desa Pelemtanggal 9 Januari 2010, berperan menjalankan fungsipemeliharaan terhadap hasilhasil kegiatan yang ada di desa,termasuk perencanaan kegiatan danpelaporan; e Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM MPd) Pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kec. Simo, Kab.
    Simo telahmenyalurkan dana bergulir yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjamankelompok baik dari Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM MPd) maupun Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM Integrasi)/ P2SPP (Program Pengembangan Sistem PembangunanHal. 5 dari 35 hal.
    Boyolali ada dua jenis program yaitu :a Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM MPd),b Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi(PNPM Integrasi) / P2SPP (Program Pengembangan SistemPembangunan Partisipatif).e Bahwa Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM MPd) Pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec. Simo, Kab.
    Simo telah menyalurkan dana berguliryang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dalam bentuk pinjaman kelompok baik dari Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) maupunProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM Integrasi) / P2SPP (Program Pengembangan Sistem PembangunanPartisipatif) yang keseluruhannya sebesar Rp.959.000.000,00, yang terdiriDana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM MPd)
    PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG e Dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), dengan perincian sebagaiberikut :Dana Yang Tidak Disalurkan (Rp.)TanggalNo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2167 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 — SUKARDI Bin KARTOJAN
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UbiKabupaten Muara Enim dengan tugasnya antara lain :Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM PPK ; Menyiapkankuitansikuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM PPK ;Melaksanakan pembayaran Insentif langsung kepada pekerja, suplayersetelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK ; Melaksanakanal. 3 dari 28 hal.
    Administrasi PengelolaanKeuangan dari Dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) Tahun Anggaran2007.
    Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008Desa Sungai Baung : 40%Tahap! ; 40%Tahapll ; 20% Tahap Ill;4. Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 Desa SungaiBaung;al. 21 dari 28 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/20115. Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (PNPM PPk) tahun 2007;6.
    Foto copy Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun2007/2008 Desa Sungai Baung :40% Tahap ;40%Tahapll ; 20% Tahap Ill;d. Foto copy Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008Desa Sungai Baung;e. Foto copy Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari danaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (PNPM PPk) tahun 2007;f.
    Foto copy Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun2007/2008 Desa Sungai Baung;40% Tahap ;40%TahaplIl ; 20% Tahap Ill;d. Foto copy Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008Desa Sungai Baung;e. Foto copy Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari danaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat ProgramPengembangan Kecamatan (PNPM PPk) tahun 2007;f.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-08-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2013 — NURFU’AD Bin SAHRIN
31 — 7
  • saksi menerangkan bentuk penetapan perengkingan untuk Desapenerima PNPM Mandiri Perdesaan dibuat dalam bentuk Surat Penetapan Camat yangditanda tangani oleh camat rembang ; Bahwa benar saksi menerangkan sumber dana PNPM Mandiri Perdesaanpada tahun 2011 berasal dari dana APBN dan dana APBD dengan jumlah seluruhdanan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000. ; Bahwa benar saksi menerangkan bentuk pelaksanaan PNPM tahun 2011dilaksanakan dengan cara untuk materialnya dilakukan dengan
    tahun 2011 sampai sekarang dan Juknis PNPM Tahun 2009 s/dsekarang dari PNPM Propinsi Jawa timur ; Bahwa benar saksi menrangkan susunan struktur Organisasi PNPM TingkatKecamatan Remabang adalah sebagai berikut :1.
    tersebut yaitu Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia: BAB Ill.
    waktu itu ada tiga proyek di DesaKedung Banteng yaitu proyek APBD, proyek PNPM dan proyek JPS, dan sewaktuTerdakwa mengerjakan proyek APBD, Kepala Desa Kedung Banteng menawarkansuruh mengerjakan proyek PNPM dan proyek JPS atas dasar tersebut akhirnyaKepala Desa Kedung Banteng mengetahui bahwa Terdakwa bisa mengerjakan proyekakhirnya disuruh mengerjakan proyek PNPM Mandiri tahun 2011 ;e Bahwa benar Terdakwa menerangkan bentuk pertanggung jawaban Terdakwadalam pelaksanaan Proyek PNPM Mandiri Tahun
    dan ketika dana PNPM cair selanjutnya akandipergunakan Terdakwa untuk membayar hutanghutangnya tersebut.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 22/Pid.Sus/2011/PN.KTA
Tanggal 9 Juni 2011 — - FADHLAN AKSAN Bin SAIE
84 — 34
  • Adapun prosespencairan dana pelaksanaan pembangunan proyek jalan yang dibiayai olehProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 diPekon Sinar Waya adalah Terdakwa selaku Ketua Organisasi MasyarakatSetempat (OMS) bersamasama dengan saksi Aminah selaku BendaharaOMS mengambil dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriTahun Anggaran 2009 di bank BRI
    Saksi SYARIFAH HS.18Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat(OMS) dengan struktur organisasi
    Saksi NURHAMID.e Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Hal. 19 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.2020Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi
    ) ;Bahwa saksi awalnya tidak tahu bantuan tersebut ada masalah, sekarang baru tahu adamasalah Program Nasional Pemberdayan Masyarakat ( PNPM);Bahwa saksi dalam proyek PNPM di Pekon Sinar Waya bertugas sebagai penguji( surat perintah membayar) SPM ;Bahwa dasar saya ditunjuk sebagai penguji SPM adalah surat keputusan dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;Bahwa setahu saksi dana yang ada di pekon Sinar Waya adalah sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa dana tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-07-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K / Pid.Sus / 2011
Tanggal 18 Juli 2011 — ACHMAD MUJIYANTO Bin ABDUL JAMIL; DK
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1361 K/Pid.Sus/2011selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Garung dan Terdakwa .
    penyimpangan kegiatandana bergulir desa Mlandi pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan KecamatanGarung Kab.
    Binti SUTARNO JOYO (selakuFasilitator program PNPM Kec.
    HARUM ZAKSANTIBinti SLAMET RIYADI selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Garung danTerdakwa .
    HARUM ZAKSANTI Binti SLAMET RIYADI selakuKetua UPK PNPM Kecamatan Garung dan Terdakwa J.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-09-2013 — Upload : 08-10-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 08/Pid.Sus/2013/PT.GTLO
Tanggal 17 September 2013 — HAJARAH UNGGANGO
76 — 25
  • Boliyohuto (Asli).2. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Asli.3. 1 (satu) Buah Buku Kas Usaha Ekonomi Produktif tahun 2008/2009 (Asli).4. 1 (satu) Buah Rekapitulasi Penyalahgunaan Dana Program PNPM di UPK Kecamatan Boliyohuto Hasil Pemeriksaan Tanggal 26 s/d 29 Januari 2011, (fotocopy).5. 1 (satu) examplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 337/07/IV/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara
    sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 (fotocopy).6. 1 (satu) examplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 668/07/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 337/07/IV/2008 dan Nomor: 603/07/IX/2008 Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2008
    (Fotocopy).7. 1 (satu) examplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 160/07/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 (fotocopy).8. 1 (satu) examplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus tertanggal 11 Mei 2011 (Fotocopy).9. 1 (satu) examplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku TA. 2010 tertanggal
    20 Februari 2011 (Fotocopy).10. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (fotocopy).
    -----Dikembalikan kepada PNPM yang bersangkutan.11. Barang bukti berupa uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dirampas untuk diperhitungkan sebagai bagian dari uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa.- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;--------------------
    antara lain sebagai berikut: Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiridikecamatan.
    Bertanggungjawab terhadap Administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan baik yang bersifat Keuangan maupun non keuangan. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
    Unit Pengelola Kegiatan pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun2008/2009 dan mempunyai tugas anatara lain sebagai berikut: Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiridikecamatan.
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 08/Pid.B/2013/PN. Bky
Tanggal 5 Maret 2013 — - Terdakwa SIRAYANI Anak SAINTAN
44 — 20
  • Bengkayang bulan Februari 2010 ;- 1 (satu) buah Buku Pelaksanaan Petunjuk teknis Opersional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) ;- 1 (satu) bundel buku PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SOLIKIN.- 1 (satu) lembar Pernyataan yang dibuat oleh Sdri.
    Bengkayang tanggal 18 Oktober 2008 ;- 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) ;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 414.2/24/SOS.PM/2008 ;- 1 (satu) fotocopy Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) ;- 1 (satu) fotocopy Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK) ;- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tahap II dalam rangka pelaksanaan PNPM-PPK bagi desa-desa di Kec.
    Bengkayang tanggal 23 Juli 2008 ;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pembayaran Pembangunan ;- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tahap I dalam rangka pelaksanaan PNPM-PPK bagi desa-desa di Kec, Jagoi Babang ;- 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Pendanaan (SP2), Nomor: 900/132a/EKBANG-JJB/2008 tanggal 21 Juli 2008 ;- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) ;- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK) ;- 1 (satu) lembar fotocopy
    2 (dua) bulan sedang sisanya belum dikembalikan ;Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah dana pinjaman PNPM yang belumdikembalikan sebesar Rp. 26.119.000,00 (dua puluh enam juta seratus sembilanbelas ribu Rupiah) ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang memegang dana pinjaman PNPM tersebut adalahTerdakwa sebagai Bendahara Kelompok, namun saksi tidak mengetahui apakahTerdakwa membuat pembukuan mengenai dana pinjaman tersebut ;Bahwa pada awalnya, dana pinjaman PNPM tersebut dipergunakan untuk berjualanBBM (Bahan
    uang tersebut untuk membeli BBM, danpembelanjaan pertama menghabiskan dana sekitar belasan juta Rupiah ;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembukuan atau pencatatan mengenaikeuangan kelompok ;Bahwa seingat Terdakwa, dana pinjaman PNPM tersebut diterima oleh Terdakwa padatanggal 08 Februari 2009 ;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada Ketua atau Kelompokmengenai penggunaan dana pinjaman PNPM tersebut ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dana pinjaman PNPM tersebut untukkebutuhan seharihari
    tidak pernah mencicilkembali ;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada Ketua Kelompok maupunpara anggota Kelompok mengenai penggunaan dana pinjaman PNPM tersebut ;10.
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 110/Pid.B/2019/PN Lmj
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RIZKY RADITYA EKA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
AGIANTO SUWONO Bin ABU BAKAR
25 — 2
  • telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah tas hitam yang berisi HandyCam merk canon Legria FS305 warna silver;
    • 1 (satu) buah tas hitam berisi slide proyektor merk Ben-Q warna hitam;
    • 1 (satu) buah monitor LED merk LG warna hitam 19M38;

    Dikembalikan kepada saksi SUPAR (selaku ketua PNPM

    , kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kantor UPK PNPM,setelah itu terdakwa memanjat dinding pagar setinggi 2,5 Meter uantu masukke halaman kantor UPK PNPM, selanjutnya terdakwa membuka pintusampaing dengan cara dicukit dengan potongan besi sepanjang 2,5 Cm,setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk kedalam kantor danlangsung mencarai barang yang berharga, lalu terdakwa mengambil 1 (Satu)buah tas hitam berisi handycam merk Canon, 1 (satu) buah monitorcomputer, 1 (Satu) buah tas hitam
    SUPAR, S.Pi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 08.00Wib, pada saat saksi masuk kerja di Kantor UPK PNPM Kecamatan Kuniryang beralamat di Jalan Pahlawan No. 100 Dususn Sumbersari RT 005Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN LmjRW 006 Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, saksimelihat barangbarang yang ada dikantornya tersebut ada yang hilang;Bahwa barang milik Kantor UPK PNPM yang telah hilang
    tersebutberupa: 1 (Satu) buah tas hitam yang berisi Handy Cam merk CANONLEGRIA FS305 warna silver, barcode 117052123283, 1 (Satu) buah tashitam berisi Slide Proyektor merk BENQ warna hitam, dan 1 buahMonitor LED merk LG warna hitam 19M38; Bahwa Kantor UPK PNPM Kecamatan Kunir tempat kejadian tersebut,hanya digunakan beraktifitas pada pagi hingga siang hari saja,sedangkan pada malam hari Kantor UPK PNPM Kecamatan Kunir dalamkeadaan kosong; Bahwa akibat kehilangan itu, Kantor UPK PNPM Kecamatan Kunir
    barangbarangyang ada dikantornya tersebut ada yang hilang;Bahwa barang milik Kantor UPK PNPM yang telah hilang tersebutberupa: 1 (Satu) buah tas hitam yang berisi Handy Cam merk CANONLEGRIA FS305 warna silver, barcode 117052123283, 1 (Satu) buah tashitam berisi Slide Proyektor merk BENQ warna hitam, dan 1 buahMonitor LED merk LG warna hitam 19M38;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Lmj Bahwa Kantor UPK PNPM Kecamatan Kunir tempat kejadian tersebut,hanya digunakan beraktifitas pada
    pagi hingga siang hari saja,sedangkan pada malam hari Kantor UPK PNPM Kecamatan Kunir dalamkeadaan kosong; Bahwa akibat kehilangan itu, Kantor UPK PNPM Kecamatan Kunir telahmengalami kerugian materiil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Bahwa saksi melihat, pada daun pintu ruang pertemuan yang posisinyadisamping selatan terdapat bekas cukitan tepat pada posisi engsel / selotrumah kunci yang saksi menduga sengaja dilakukan oleh pelaku sebagaijalan masuk ke dalam gedung kantor UPK PNPM Kunir
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Tanggal 18 Juli 2017 — DAUD JETIMAUH
124 — 70
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy). 3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto
    copy).5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1
    Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM
    ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit
    Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan
    Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapantahapan PNPM MandiriPerdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaane. Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelakupelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, TimPengelola Kegiatan/ TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan,Tim Pengawas dll;)f.
    suatu desa itu bisa mendapatkan alokasi dana PNPM adalahmasyarakat sendiri melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan keputusan akhirdi forum MAD (Musyawarah Antar Desa); Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan sekitar tahun 2007 sampai dengantahun 2014; Khusus untuk tahun 2015 PNPM Mandiri Perdesaan sudah tidakdilaksanakan lagi; Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaisalah satu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yaitu sebagai SekretarisUPK Kecamatan
    KASPER PADALANI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Alordan membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;Bahwa saksi menjelaskan pengertian PNPMMandiri Perdesaan, jenis PNPM berupa (1)kegiatanfisik dan (2) kegiatan non fisik, lokasi PNPM, dan waktu mulai dijalankanprogram PNPM, seperti keterangan saksi nomor 2 diatas FRITS L; KAFOLAMAU;Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri
    Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan pengawasan teknis dan administrasi; Secara lebih terperinci tanggung jawabPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ada di buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana PNPM yaitu Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Alor Tengah Utara menyalahgunakan ataumenyelewengkan dana angsuran
    Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember2008 yang tercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a. Membantu) atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi,keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga,atau kelompok;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1968 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Oktober 2015 — Sukiyah binti (Alm.) Pardiman
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tujuan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraandan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwakelompok sasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan;b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan;c. Kelembagaan pemerintah lokal;c. Angka 1.7.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagaiberikut :a.
    Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, merupakanpertemuan antar Desa untuk sosialisasi awal tentang tujuanprinsip kebijakan prosedur maupun halhal lain yang berkaitandengan PNPM MP serta untuk menentukan kesepakatan antarDesa dalam melaksanakan PNPM MP;Hal. 10 dari 76 hal. Put.
    Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM MP kepadamasyarakat desa;d. Memastikan terlaksananya tahaptahap kegiatan PNPM MP didesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian;e. Mendorong dan memastikan penerapan prinsipprinsip dankebijakan PNPM MP setiap tahapan PNPM MP di desa, mulaidari perencanaan pelaksanaan sampai pelestarian;f.
    dan alokasi PNPM MP Kabupaten Banjarnegaratahun 2011.
    ) MandiriPerdesaan;1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan;1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana BergulirPetunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;Hal. 73 dari 76 hal.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 25 Mei 2015 — Nama Lengkap : SITI MASKANAH ; Tempat lahir : Gresik ; Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 09 September 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : 1. Dusun Medangan RT-1-RW.1 Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ; 2. Perumahan Singgasana Desa Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ; A g a m a : I s l a m ; Pekerjaan : Swasta / Ketua Kelompok Alpukat ; Pendidikan : Kejar Paket C ;
72 — 31
  • ataujasa Pinjaman dari pihak PNPM MPd kepada peminjam / pemanfaat yaituberdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan padawilayah masingmasing.
    ataujasa pinjaman dari pihak PNPM MPd kepada peminjam / pemanfaat yaituberdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada14wilayah masingmasing.
    ataujasa Pinjaman dari pihak PNPM MPd ke pada peminjam / pemanfaat yaituberdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan padawilayah masingmasing.
    (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor461/110/437.106/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Perihal BantuanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM MPd) Tahun Anggaran 2012 (asli) ;39. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor : 258/................tanggal 15 Juni 2011 Perihal Bantuan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2011(asl) ;Dikembalikan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;Menetapkan agar Terdakwa
    MPd) Tahun Anggaran 2013;(satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng Nomor461/110/437.106/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Perihal BantuanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM MPd) Tahun Anggaran 2012 (asli) ;1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Benjeng NomorDOI sasaca sassiesiins tanggal 15 Juni 2011 Perihal Bantuan ProgramNasional .......Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)Tahun Anggaran 2011 (asli) ;Dikembalikan kepada PNPM MPd Kecamatan Benjeng
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG
Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
52 — 9
  • X Koto Sungai Lasi dari tahun 2008 hingga sekarang ;Bahwa sepengetahuan saksi dana PNPM tersebut berasal dari pemerintah ataumerupakan keuangan negara ;Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan sebagai bendahara pada UnitPengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kec.
    MARNIS, pada pokoknya dipersidangan menerangkansebagai berikut :e Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana simpan pinjamperempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada Kecamatan IX KotoSungai Lasi ;e Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok SPP Mana Suka ;e Bahwa kelompok SPP Mana Suka telah menerima pinjaman SPP PNPM dari tahun2006 sampai dengan 2009 ;e Bahwa terdakwa adalah bendahara UPK PNPM ;e Bahwa setiap tahunnya, kelompok SPP Manasuka telah melunasi seluruh pinjamandan dalam
    FitrizalHidayani yang merupakan Bendahara UPK PNPM Sungai Lasi dan sekaligus anakkandung saksi ;70Bahwa setelah dinilai oleh pihak FT dari UPK PNPM X Koto Diatas ada kemajuan15%, setelah 45% lalu setelah pekerjaan selesai 100%, maka dana kontrak bisadicairkan, seluruh dana kontrak tersebut saksi terima dari UPK PNPM Kec. X KotoDiatas, lalu uang tersebut saksi serahkan ke sdri.
    bersama saksi dari tahun 2006, dimanadalam pengerjaan proyek fisik tersebut saksi tidak bisa ikut serta langsung, karenasaksi merupakan Fasilitator Teknik pada kegiatan PNPM, agar saksi bisa tetap ikutproyek tersebut maka saksi bekerjasama dengan bapak terdakwa (Syamsurizal) ;Bahwa tidak benar dana pelaksanaan proyek fisik PNPM dengan bekerja samadengan Pak Syamsurizal menggunakan dana SPP UPK PNPM Kec.
    IX Koto Sungai Lasi) ;e Bahwa terjadi permasalahan penyelewengan dana SPP pada UPK PNPM Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — NASRUM HEMETO alias RUM, DKK
89 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus Terdakwa selaku Ketua UPK PNPMMPd Kecamatan Tabongosebagai berikut : Bertanggung jawab terhadap selurun pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan; Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan
    Khusus Terdakwa Il selaku Bendahara UPK PNPMMPd Kecamatan Tabongosebagai berikut : Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;Hal. 4 dari 54 hal. Put.
    No. 771 K/Pid.Sus/2016dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuaidengan ketentuan;3.
    Khusus Terdakwa Il selaku Bendahara UPK PNPMMPd Kecamatan Tabongosebagai berikut :Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;Hal. 26 dari 54 hal. Put.
    Bahwa sesuai alatalat bukti yang sah Terdakwa selaku Ketua UnitPengelola Kecamatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tabongomelakukan perbuatan melawan hukum secara bersamasama denganTerdakwa ll. WISNA BILATULA selaku Bendahara UPK PNPM MandiriKecamatan Tabongo, dan Terdakwa Ill.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 28 April 2014 — TATIK INDRAYANA
55 — 19
  • Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk TeknisOperasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan TATIK INDRAYANA tanggal 15 Juli 2013tentang kebenaran data yang disampaikan UPK Kecamatan Bansari danpenyalahgunaan uang angsuran SPP oleh TATIK INDRAYANA.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
    (seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).Bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja, kebijakan program, peranpara pelaku, proses kegiatan(perencanaan, pelaksanaan, pelestarian)dan pengendalian pelaksanaan digunakan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) MandiriPedesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2008.Bahwa Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan adalah rumah tangga miskin yang produktif
    Bansari adalahMusyawarah Antar Desa dari Tingkat Kecamatan,namun ada patokan 25 % dari BLM yang diterimaoleh BLM PNPM MD Kec.
    Bansaritersebut adalah MusyawarahAntar Desa dari TingkatKecamatan, namun adapatokan 25 % dari BLM yangditerima oleh BLM PNPM MDKec.
    miskin di Pedesaane Bahwa sumber dana dari kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan adalahberasal dari Negara, melalui dana APBN,APBD dan MasyarakateAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 29 September 2014 — - HENNY ARIESANDY, S.Sos
111 — 37
  • Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentuk tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa25. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa26.
    Foto Copy Juknis Pencairan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan TA. 200929. Buku kumpulan kwitansi SPP UPK Kecamatan Empang TA. 2008-200930. Buku kumpulan kwitansi SPP TA. 2010-2011 PNPM-MP Kecamatan Empang31. Buku kumpulan kwitansi SPP perguliran UPK Kecamatan Empang TA. 200932. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK PNPM-MP Kecamatan Empang Tahun 200833. Buku Kas Arus Keluar Masuk Dana.34. Buku sambungan kwitansi SPP-PNPM-MP tahun 2012 Kecamatan Empang.35.
    Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP Kecamatan Empang36. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK tahun 200937. Buku sambungan Kwitansi SPP Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Empang38. Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP39. Buku penyetoran kelompok Rampakjango desa empang atas Dusun Kamboja kecamatan empang40. Buku simpanan pokok kelompok merpati Marga Makmur empang bawa41. Buku angsuran Kelompok Usaha Baturit Ling Desa Talemo Jaya Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Tahun 201042.
    Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 200953. Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode November 201054. Asli Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MPd & GSC) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 201155. Asli 1 (satu) buah buku Angsuran Pinjaman Kelompok Kamboja Desa Jotang Kec.Empang Tahun 200956. Asli 1 (satu) buah Buku Laporan Kelompok Desa Jotang Tahun 2010 / 201157.
    copy Surat Perintah Membayar Nomor : 0036 / SATKER PNPM-MP/ 2009 tanggal 03 Oktober 2009101. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00021 / SATKER PNPM-MP/ 2009 tanggal 04 Agustus 2009102. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 515640H / 101 / 110 tanggal 02 Juni 2008103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7272211 / 101 / 110 tanggal 23 Juni 2009104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor
    MP).Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh danaBantuan Langsung Masyarakat Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan KerjaSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009sebesar
    MP);e Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh danaBantuan Langsung Masyarakat Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor0401/01005.5//2010 Tanggal 31 Desember 2009 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010 Tanggal 14 April
    ) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) membuat pinjamanperguliran fiktif untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan DesaEmpang Atas sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua jutalima ratus ribu rupiah);16.
    Tahun 2011 Tanggal 7 Maret 2011 + = # TentangPembentukan dan Penunjukan Pengelola Pada UnitPengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) KabupatenSumbawa Tahun 2011, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor542 Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012 TentangPembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mpd) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012,mempunyai tugas dan tanggung jawab :a.
    Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proseskegiatan serta pengolahan keuangan di UPK dan TPK;j. melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring untukmemastikan penerapan prinsipprinsip PNPM mandiri Pedesaan sertakebijakan dalam setiap tahapan PNPM mulai dari tahap perencanaan,pencairan, dan penggnaan dana PNPM Mandiri pedesaan pelaksanaanserta pelestarian;Bahwa waktu itu Terdakwa sebagai Bendahara PNPM UPK KecamatanEmpang di Kabupaten Sumbawa;Bahwa Dana diambil dari
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
WELLY ALEXANDER, SH
Terdakwa:
MARIA ULFA Binti MUKHLIS
185 — 38
  • Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaan kegiatan PNPM di Kab.
    Tanjung Raja periode tahun 2007 s/d 2012, berupa :

    a. SK Camat Tanjung Raja Nomor : 14/PNPM-PPK/KPTS-UPK/Tra/IX/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM - PPK Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2007;

    b. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 21/KEP/BPMD/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan UPK dan UPKS (Unit Pelaksana Kegiatan Sementara) sebagai Pengelola BLM PNPM - MP;<

    lokasi kecamatan non PNPM - MP reguler dan tim UPK PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010;

    f. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 73/KEP/BPMD/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang tim UPK dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 201;

    g. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 35/KEP/BPMPD/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Tim UPK Dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012;

    6) Foto copy dilegalisir SPM dan SP2D alokasi dana APBN ke-rekening

    Tanjung Raja tentang alokasi dana PNPM yang bersumber dari dana BLM, berupa :

    a. SPC Kec. Tanjung Raja tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM-PPK tahun anggaran 2007;

    b. SPC Kec. Tanjung Raja Nomor : 484/Kec-Tra/2008 tanggal 14 Okt. 2008 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM - MP tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009;

    c. SPC Kec.

    Tanjung Raja Nomor : 005/PNPM-MP/Kec.Tra/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

    - SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 006/PNPM-MP/Kec.Tra/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

    - SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 007/PNPM-MP/Kec.Tra/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

    21) Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan/atau surat keterangan terhadap 68 kelompok SPP berupa:

    Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaankegiatan PNPM di Kab.
    Rek : 564701007511530 atas nama SPP PNPM PPK TANJUNG RAJA.
    untuk pelaksanaan kegiatan PNPM, berupa :a.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 1 Desember 2015 — ELYA alias ELYANINGSIH KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
40 — 8
  • ) merupakan salah satuprogram pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayahkerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan.
    karena saksi ditempatkan oleh Konsultan Propinsidi Kecamatan selaku pendamping program ; Bahwa tugas saksi adalah untuk mendampingi pelaksanaan Program PNPMMandiri Pedesaan yang didalamnya meliputiFasilitasi sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan sampai denganpelestraian kegiatan BLM PNPM Mandiri Pedesaan ; Mendampingi pengelolaan dana bergulir ; Menjembatani masyarakat dengan stake holder di tingkat kecamatan untukprogram PNPM Mandiri Pedesaan ; Bahwa yang dimaksud dengan PNPM adalah
    Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;e Bahwa tugas selaku Ketua UPK PNPM adalah untuk mendampingi pelaksanaan ProgramPNPM Mandiri Pedesaan yang didalamnya meliputi : menyalurkan dana PNPM kepadamasyarakat baik yang berupa fisik maupun dana bergulir :Bahwa yang dimaksud dengan PNPM adalah Program Nasional PemberdayaanMasyarakat, sumber dananya dari APBN dan APBD ; Bahwa dana di PNPM ada 2 (dua) jenis kegiatan yaitu : yang bersifat hibah berupapembangunan dan prasarana fisik dan yang bersifat bergulir
    , tetapi lamakelamaan tidak lagi membayar angsuran dana pinjaman PNPM keUPK Kec.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2011 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66 /Pid. SUS/2011/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 19 Desember 2011 — BAMBANG BARMANTO Bin RINTO DARMONO (TERDAKWA)
85 — 14
  • Menetapkan bahwa barang bukti berupa:1) 1 (Satu) lembar kuitansi sebesar lima belas juta rupiah dari bendahara TPK Desa Kalinanas kepada ketua kelompok FITRI NOPITASARI untuk simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, 2) 1 (Satu) lembar kuitansi sebesar sebelas juta rupiah dari bendahara TPK Desa Kalinanas kepada ketua kelompok WATIYEM untuk simpan pinjam perempuan (SPP) program PNPM tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, 3) 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tim TPK Desa
    lembar kuitansi sebesar Rp. 37.500.000, 00 dari bendahara Panitia Pemugaran GAKIN kepada Kepala Desa (BAMBANG BARMANTO) tanggal 06 Juli 2010, 7) 1 (Satu) buah buku proposal Permohonan Bantuan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin tahun 2010 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, Dikembalikan kepada Panitia Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin tahun 2010 desa Kalinanas, melalui saksi Ngateman.8) 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM
    Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 35.123.600, 00 tanggal 02 Juni 2010,9) 1 (Satu) kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2010 dari UPK Kec. Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 31.088.500, 00 tanggal 14 Juli 2010, 10) 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2010 dari UPK Kec.
    Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 15.391.300, 00 tanggal 20 Oktober 2010, 11) 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2010 dari UPK Kec. Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 8.911.700, 00 tanggal 11 Nopember 2010,12) 1 (Satu) lembar Surat Jalan Raskin Desa Kalinanas Kec. Wonosegoro tanggal 12 Mei 2010 13) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin No.
    BAST/008/BYL/WNSG/V/2010 alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 3.975 Kg untuk Desa Kalinanas tanggal 12 Mei 2010, Dikembalikan kepada bendahara TPK dan Satgas Raskin DesaKalinanas melalui saksi Suwoto.14) 1 (satu) lembar kuitansi dari Mulia Sari dan Harapan Jaya bahwa uang simpan pinjam PNPM Desa Kalinanas dialihpinjamkan untuk sementara sebesar Rp. 26. 000.000, 00 yang ditandatangani oleh Bambang Barmanto tanggal 23 Juli 2010, 15) 1 (Satu) lembar surat pernyataan Bambang Barmanto tanggal 23 Juli 2010
    Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) tersebut kepadaTerdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah ) untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga pembangunan gedung TKtidak dapat dilaksanakan tepat waktu;Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM
    PNPM Mandiri untuk simpan pinjam perempuan Rp. 24.000.000,00c. PNPM Mandiri pembangunan fisik gedung TK, Rp. 15.000.000,00d.
    Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) tersebut kepadaTerdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah ) untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehngga pembangunan gedung TKtidak dapat dilaksanakan tepat waktu;Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM Mandiri
    Saksi dipanggil Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi saksi mengenaidana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
    PNPM MD dari H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MORI IRAWAN bin SUDIRMAN ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBEI
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dokumentasi Kegiatan.Seluruh kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan harus didokumentasikan olehFK / FIT kecamatan. Meskipun demikian untuk kepentingan desa dankecamatan maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumen kegiatan.Pada akhir periode pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan, FK / FTkecamatan harus memastikan adanya dokumentasi photo yang disusundalam satu album khusus dengan ketentuan :" Photophoto yang ditampilkan merupakan photo PNPM mandiri pedesaandi kecamatan yang bersangkutan.
    Meskipun demikian untuk kepentingan desa dankecamatan maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumen kegiatan.Pada akhir periode pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan, FK / FTkecamatan harus memastikan adanya dokumentasi photo yang disusundalam satu album khusus dengan ketentuan :" Photophoto yang ditampilkan merupakan photo PNPM mandiri pedesaandi kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan photo dari setiap desapenerima PNPM mandiri pedesaan, namun sudah merupakan hasil seleksiHal. 20 dari 80 hal.
    Meskipun demikian untuk kepentingan desa dankecamatan maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumen kegiatan.Pada akhir periode pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan, FK / FTkecamatan harus memastikan adanya dokumentasi photo yang disusundalam satu album khusus dengan ketentuan :" Photophoto yang ditampilkan merupakan photo PNPM mandiri pedesaandi kecamatan yang bersangkutan.
    MAD sosialisasi (Musyawarah Antar Desa) Kabupaten.MAD sosialisasi (Musyawarah Antar Desa) merupakan pertemuan antardesa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedurmaupun halhal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Pedesaan sertauntuk menentukan kesepakatankesepakatan antar desa dalammelaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.Hasil yang diharapkan dalam MDA sosialisasi Kabupaten adalah sebagaiberikut :* Dipahaminya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputitujuan, prinsip
    No. 2736 K/Pid.Sus/2010masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM mandiri pedesaan lainnya.Karena itu TPK dan UPK perlu mendapat pelatihan terlebin dahulu sebelummelaksanakan kegiatan yang didanai PNPM mandiri pedesaan.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 09/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi Pgl. MICE
129 — 21
  • , memeriksa bukumanual dan rekening bank.Bahwa Terdakwa juga bekerja di PNPM Mandiri Kec.
    Sungai Tarab yang dikelola UPK dan didampingi olehfasilitator kecamatan PNPM Mandiri Kec. Sungai Tarab.Bahwa sepengetahuan~ saksi tentang penarikan uang yangdilakukan~ oleh = Afri Joni Zoebir Pgl. Dodong padarekening BPPK PNPM Mandiri Kec.
    puluh tujuh tibuenam puluh lima rupiah).Bahwa sistim penyetoran dana kelompok SPP PNPM Mandiriperdesaan boleh disetorkan oleh siapa saja danmengambilnya harus' pakai slip penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel PNPM yang ada padaspecimen, ditanda tangani oleh ketua UPK, bendahara UPK,dan wakil masyarakat yang ditunjuk~ serta dilengkapidengan buku tabungan PNPM yang sudah tercatat dalamadministrasi bank.Bahwa selama rekening PNPM Mandiri perdesaan kecamatanSungai Tarab berada di BPR LPN
    30 Desember 2008.Bahwa sistim penyetoran dana kelompok SPP PNPM Mandiriperdesaan boleh disetorkan oleh siapa saja danmengambilnya harus pakai slip penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel PNPM yang ada padaspecimen, ditanda tangani oleh ketua UPK, bendahara UPK,dan wakil masyarakat yang ditunjuk serta dilengkapidengan buku tabungan PNPM yang sudah tercatat dalamadministrasi bank.Bahwa saksi melihat pada slip penarikan ada tanda tangansesuai dengan specimen PNPM Mandiri yaitu Marsusuantosebagai
    SungaiTarab sehingga barang bukti' tersebut akan dikembalikankepada pemiliknya yaitu UPK Lenggogeni PNPM Kec.