• terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF UBRUS BINUBIT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.halaman 5 dari 10 Perkara Pidana, Nomor. 160/Pid/2017/PT.BNADipergunakan dalam Perkara SPDP

  Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

  Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan

• Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/71/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaBezisochi Gea alias Ama Wira, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T4 ;. Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/72/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaFatizawato Gea alias Fati, dkk, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T5 ;.

  Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksapenuntut Umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejakdimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalahberada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauanHalaman 69 dari 76 Putusan No. 2/Pid.Pra/2017/PN Gstterlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam halpemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelahpenyidikan berlangsung lama.

  Adanya alasan bahwatertundanyapenyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutMahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas dueprocces of law sebagaimana dijamin dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak kostitusional terlapordan korban/pelapor.

  bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikanatas laporannya.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalilpemohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalahberalasan menurut hukum.

  Nias Utara bukan melaluiKetua RT 003, serta seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut diserahkan secara langsung kepada pihaknya dan tersendirikepada para Pemohon ataupun langsung kepada keluarga para Pemohondikarenakan alamat penerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut berbedabeda serta seharusnya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut disampaikan kepada masingmasingpara Pemohon bukan digabungkan dalam 1 (satu) surat ;Menimbang, bahwa

• ) pada tanggal yang samabahwa penerbitan surat SPDP, SP3, dan SKP2 pada tanggal yang samaoleh TERMOHON adalah sahsah saja, sebab tidak ada satu pasalpundalam KUHAP yang melarang penerbitan surat pada tanggal sama.

  itu harus diikuti dengan penerbitan SPDP ;Bahwa Penyidikan dimulai sejak Januari 2014 tetapi SPDPnya diterbitkandi bulan Juni 2016 faktanya memang ada Penyidikan sejak Januari 2014tetapi secara administratif SPDP diterbitkan di Juni 2016 dan ditanggalyang sama penerbitan SPDP diterbitkan juga yang namanya SKP2,Sprindik dikeluarkan Februari 2014 kemudian SPDP dikeluarkan tahun2016 bulan Juni dan dikeluarkan juga bersamaan dengan SKP2 mestinyamenurut KUHAP segera, segera itu relatif, tetapi tidak

  tanya bagaimana perkembangan penanganan perkara itu setelahada SPDP ini biasanya itu misalnya adalah orang setelah melapor diatidak pernah diperiksa sebagai saksi cuman baru memberikan laporan /LPnya saja mestinya orang setelah bikin LP dia dibuat Berita Acara tetapikalau misalnya 2 (dua) tahun ahli tidak tahu sebabnya, tetapi kenapamestinya orang yang berkepentingan itu. menanyakan bagaimanaperkembangannya okelah kenapa bisa sampai 2 (dua) tahun, untuk SKP2dikeluarkan setelah SPDP dilakukanlah

  nama orang sebagai tersangka karena ada 3 (tiga) carauntuk menetapkan orang sebagai tersangka 1) SPDP, 2) memanggilsebagai tersangka,3) melakukan upaya paksa seperti ditangkapditahan sebagai tersangka, jadi SPDP itu adalah cara untukmenetapkan tersangka sehingga dengan atas dasar itu kita memangmempunyai problem yuridis dan dilihat dari perkembangan seperti itukalau menurut pendapat ahli harus kasuistis tidak bisa kitamengatakan pada hari yang sama SPDP kemudian SKP2 kemudianada SP8 lalu kita mengatakan

  Umum sehingga kemudian SPDP sebagai mekanismekontrol horizontal antara Penyidik dan Penuntut Umum, ahli fikir yangpenting dia menjadi sebuah fungsi kontrol ;e Bahwa yang di kontrol, sebenarnya dalam system sekarangberlangsung SPDP itu menjadi sebuah fungsi kontrol yang sifatnyaadministrasi dari langkahlangkah dilakukan Penyidikan sebenarnyaidealnya harusnya substansial jadi dengan memberikan SPDP makaJaksa harus menggali, harus mendireksi harus mengarahkanpenyidik dalam pelaksanaan Penyidikannya

• sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepadapenuntut umum, pelapor/korban, terlapor dalam waktu paling lambat 7hari setelah diterbitkanya surat perintah penyidikan .Mencermati ketentuan hukum diatas, antara surat perintah penyidikannomor : sprin.sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 14 april 2020dihubungkan dengan tanggal penerbitan SPDP pemohon II nomor :SPDP/18/IV/2020/Diterskrimsusu tertanggal 21 april 2020, sudahmelewati batas waktu 7 hari sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat

  Tersangka ISFAN ABAS alias KAPULU sebagaimana Surat Nomor : SPDP / 18 / IV / 2020 /Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 dan juga Penyidik / PenyidikPembantu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) an. Tersangka SUNARYO N.

  SADJAR alias OM YOsebagaimana Surat Nomor :SPDP / 19 / IV / 2020 / Ditreskrimsus,tanggal 21 April 2020 dan tembusannya langsung diserahkan kepadapara Tersangka tersebut.20. masih pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 23.15 wita,berdasarkan alat bukti yang telah didapatkan, maka Penyidik / PenyidikPembantu melakukan penahanan terhadap Tersangka SUNARYO aliasSUNARYO N.

  Sidik / 73.a/ IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020 dibuatsetelah Laporan Polisi diterima Penyidik yakni pada hariselasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 23.30 witasedangkan Surat Nomor : SPDP / 18 / IV / 2020 /Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020, diserahkan olehTERMOHON incasu PENYIDIK pada pukul 14.00 witakepada PEMOHON Il yang diterima dan bertandatangandibuku register pada tanggal 21 April 2020.

  Surat Nomor : SPDP/18/IV/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 21 April2020 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersangka ISFANABAS alias KA PULU;a. Time Line Penyerahan SPDP (Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan) diberi tanda T18 ;19. Surat Nomor : SPDP/19/IV/2020/Ditreskrimsus, tanggal 21 April2020 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas namatersangka SUNARYO alias OM YO diberi tanda T19 ;20.

• 1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
  2. Menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon (ERNAWATY), sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon Nomor : S-4/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  3. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

  109 itu harus dimaknai SPDP ini harus disampaikan kepadaKejaksaan itu maksimal 7 (tujuh) hari sehingga menjadi keharusan.

  Salah satucontohnya misalnya SPRINDIK itu harus ada, SPDP itu harus ada.Sebenarnya prosedur bukan masuk materil, tetapi ini adalah formil sehinggakalau kemudian ada halhal di dalam formil ini tidak dilakukan maka disebutcacat formal, cacat prosedur. Nah kalau cacat prosedur alat bukti yang didapatkan tidak memiliki nilai pembuktian.

  KetikaSprindik turun, SPDP turun dan diberikan itu adalah alat bukti;Bahwa, karena yang namanya penyelidikan adalah rangkaian penyidikan.Jadi penyidikan ini tidak mungkin ada tanpa ada penyelidikan. Maka ketikamemriksa alat bukti di Penyidikan otomatis akan memeriksa juga diPenyelidikan.

  Tanda Terima Surat Nomor S4/SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 18 Februari2019 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sesuai dengan aslinya (BuktiT51);53.

  Menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon(ERNAWATY), sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon Nomor : S4/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal : SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan;3. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;4.

• dan,Korban/Pelapor selambatlambatnya padatanggal 15 Februari 2018,namun pada faktanya sampai dengan didaftarkannya PermohonanPraperadilan ini TERMOHON tidak pernah menyerakan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor;Bahwa andaikatapun TERMOHON telah mengirimkan SPDP kepadaPenuntut Umum sebelum tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana diwajibkanoleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUUXII/2015, Prosespenyidikan a quo tetap tidak sah dan batal demi hukum dikarenakanHalaman 3 dari 37 halaman Perkara

  Chiang Cheng Hsuan/PemohonPutusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018)sebagai Tersangka berdasarkan hukum, dalam persidangan PEMOHONmampu membuktikan bahwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidakberdasarkan hukum dimana SPDP dikirim lebih dari 7 (tujuh) hari sehinggaHalaman 12 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.Form01/SOP/04.5/201845.Hakim menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON (MR.

  Juga menyampaikan keterangandalam persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut dipakaisebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor:02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb. pada tanggal 2 Mei 2018, Ahli menerangkan:Bahwa SPDP merupakan alat control untuk penuntut umum, dalamHalaman 13 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.

  Cbi.Form01/SOP/04.5/2018SPDP harus dilampirkan Surat Perintah Penyidikan, bila tidak makabatal demi hukum;49.Bahwa tidak disampaikannya SPDP kepada Terlapor (in casu PEMOHON)dalam Perkara a quo, dapat PEMOHON simpulkan bahwa TERMOHON jugatidak memberikan SPDP kepada penuntut umum;50.Bahwa apabila PEMOHON tidak memberikan SPDP kepada PenuntutUmum maka Penuntut Umum tidak dapat mengontrol proses penyidikanyang dilakukan oleh TERMOHON dan hal tersebut akan menjadikan prosespenyidikan menjadi batal demi

  Sidik/155/VI1I/2018/Reskrim, tanggal 10 Juli 2018 12,Bukti T 12Fotocopy sesuai asli Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) NomorB/198/I1X/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017 13.Bukti T 13Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan SaksiSdr. SUHARTA tanggal 25 September 2017 danBerita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 25 Juni2018 14.Bukti T 14Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan SaksiSdr. sdr.

• Erga Omnes (berlakuumum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan olehTermohon dalam hal ini KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.qKEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU I.Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpapemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, danharus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohonoleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PEMBERITAHUANDIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP

  BerdasarkanPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI ATASPERMOHONAN UJI MATERI NOMOR PERKARA 130/PUUXIII/2015 yangpada pokoknya menyatakan "Penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntutumum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan" ;Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan SPDP kepada Pemohonmerupakan tindakan yang sangat merugikan Pemohon, karena TIDAKTERPENUHINYA HAK

  Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan NegeriPalembang mengenai Dimulainya Penyidikan terhadap PEMOHONRIDWAN AZ dengan Nomor: SPDP / 152 / XI / 2017 / Reskrim tanggal14 November 2017 (T4) kKemudian TERMOHON mengirimkan SPDPtersebut kepada PELAPOR dan TERLAPOR.4. TERMOHON telah menerima VISUM ET TEPERTUM NOMOR440/138/MED.REC/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dari Rumah SakitUmum Daerah Palembang Bari dengan KORBAN HOUTMAN BINHOLIAT (T6).5.

  Menanggapi permohonan PEMOHON Pra Peradilan pada tanggal 5Desember 2019 yang pada garis besarnya mengatakan bahwa PEMOHONtidak pernah menerima SPDP dan berita acara pemeriksaan dariTERMOHON Pernyataan PEMOHON ini tidak benar, karena TERMOHONHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pilg.sudah menyerahkan SPDP dan berita acara pemeriksaan kepadaPEMOHON melalui kuasa hukumnya DESMA DASARI, SH.3.

  Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadapPEMOHON RIDWAN AZ Kejaksaan Negeri Palembang dengan Nomor :SPDP / 152 / XI / 2017 / Reskrim tanggal 14 November 2017 diberitahukankepada PELAPOR dan TERLAPOR, diberi tanda T4 ;5. Fotokopi dari aslinya Gelar Perkara pada tanggal 8 November 2017 denganHasil kesimpulan Gelar Menetapakan PEMOHON RIDWAN. AZ sebagaiTERSANGKA, diberi tanda T5;6.

• RAHMAT BUDIMAN S.pd, Mpd pada bulan Desember 2012 ;c. 1 (satu) berkas SP2D No. 0750 / SPDP - GU / Disdik / 2012 Tanggal 16 April 2012 berserta lampirannya ;d. 1 (satu) berkas SP2D No. 2083 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 16 Juli 2012 berserta lampirannya ;e. 1 (satu) berkas SP2D No. 3678 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 11 Oktober 2012 berserta lampirannya ;f. 1 (satu) berkas SP2D No. 6642 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 31 Desember 2012 berserta lampirannya

  RAHMAT BUDIMAN S.pd,Mpd pada bulan Desember 2012 ;1 (satu) berkas SP2D No. 0750 / SPDP GU / Disdik / 2012Tanggal 16 April 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) berkas SP2D No. 2083 / SPDP GU/ Disdik/ 2012 tanggal16 Juli 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) berkas SP2D No. 3678 / SPDP GU/ Disdik/ 2012 tanggal11 Oktober 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) berkas SP2D No. 6642 / SPDP GU/ Disdik/ 2012 tanggal31 Desember 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal 10 Oktober 2013

  RAHMAT BUDIMAN S.pd, Mpd padabulan Desember 2012 ;c. 1 (satu) berkas SP2D No. 0750 / SPDP GU/ Disdik / 2012 Tanggal 16April 2012 berserta lampirannya ;d. 1 (satu) berkas SP2D No. 2083 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 16Juli 2012 berserta lampirannya ;e. 1 (satu) berkas SP2D No. 3678 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 11Oktober 2012 berserta lampirannya ;f. 1 (satu) berkas SP2D No. 6642 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 31Desember 2012 berserta lampirannya ;g. 1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal

• Adanya alasanbahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendalateknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkanterlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal28D ayat (1) UUD 1945 :Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi jugamerugikan hak konstitusional terlapor.

  Oleh karena itu MahkamahKonstitusi menyatakan bahwa pemberian SPDP juga diwajibkan terhadapterlapor.

  SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikanpelaksanaannya.

  Sehingga Termohon tidakmelanggar MoU tersebut.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN KrsDalil Permohonan Ketiga:Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena termohonmelanggar Asas Due Process of Law sebab Pemohon tidak pernahmenerima SPDP dari Termohon;Tanggapan terhadap dalil Pemohon:Bahwa menurut Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah DimulainyaPenyidikan SPDP dari Termohon padahal yang tepat adalah SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh Pemohonsebagai

  Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 danPersoalan SPDP adalah bukanlah ranah dari Praperadilan. SehinggaTermohon hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dimaksud kepada Penuntut Umum yang diterimaoleh Saudari NENY WURY HANDAYANI SH, sedangkan untuk Terlaporditerima oleh Pihak Yayasan Assakdiyah dan untuk Pelapor diterima olehSaudara M. ANSHORI ;.

• (Seratus empat belas juta dua puluh limaribu rupiah);ALASANALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP TERMOHONA.PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT FORMILDIKARENAKAN TERMOHON TIDAK MEMBERITAHUKAN DANMENYERAHKAN SPDP KEPADA TERLAPOR SESUAI DENGAN WAKTUYANG DITENTUKAN OLEH PUTUSAN MK DAN PERATURAN KAPOLRI13.

  Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sejalan dengan Pasal14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan TindakPidana, yang tegas menyebutkan SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat PerintahPenyidikan;15.

  Bahwa pada faktanya TERMOHON' baru) memberitahukan danmenyerahkan SPDP kepada PEMOHON pada tanggal 27 Mei 2020 sedangkanTERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 1 Maret2019, jika dihitung jarak waktu dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengantanggal SPDP yakni tanggal 27 Mei 2020 jelas lewat dari waktu 7 (tujuh) hariyang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Kapolri;16.

  Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mewajibkan SPDP diserahkan dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat PerintahPenyidikan;18. Bahwa berdasarkan atas faktafakta tersebut diatas dan mengacu padaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUUXII/2015, tentang ujimateriil ketentuan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo.

  Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B/48/I11/2019/Satreskrim, tanggal 1 Maret 2019 Kepada Kepala KejaksaanNegeri Sidoarjo, diberi tanda bukti T8A;10. Photocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tanggal 1 Maret 2019, diberi tanda bukti T8B;11. Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor: B/48.A/V//Res.3.3/2020/Satreskrim, tanggal 27 Mei 2020 KepadaKepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, diberi tanda bukti P9A;12.

• ANGGIA MURNI dan dibuatkan beritaacara Penangkapan pada tanggal 6 September 2018;Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan surat Nomor : SPDP/48/IX/2018 padatanggal 6 September 2018 dengan menyerahkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KejaksaanNegeri Agam, pelapor dan untuk Terlapor (H.

  ) dengansurat Nomor : SPDP/48/IX/2018 pada tanggal 6 September 2018,selanjutnya bukti surat diberi tanda T.14.A;32.Foto Copy tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) kepada terlapor, pada tanggal 6 September 2018, selanjutnyabukti surat diberi tanda T.14.B;Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Bkt33.Foto Copy Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n.

  A) ; Bahwa saksi telah memberikan SPDP (Surat pemberitahuan dimulainyaPenyidikan) kepada Tersangka (bukti T.14.

  B) Bahwa SPDP tersebut selain diberitahukan kepada Kejaksaan NegeriLubuk Basung juga diberitahukan kepada Pelapor; Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan SPDP tersebut saksi serahkan kepadaTerlapor dan saksi menyerahkannya secara langsung kepada H.Suherman,; Bahwa SPDP telah saksi kirimkan ke Kejaksaan Negeri Agam di LubukBasung dan Penyitaan yang saksi lakukan telah dimintakan persetujuanpenyitaannya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena berdasarkanwilayah tempat terjadinya tindak pidana terletak

  .A;Foto Copy tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada terlapor, pada tanggal 6 September 2018, selanjutnya bukti suratdiberi tanda T.14.B;Foto Copy Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n.

• Bahwa, sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor : S11 SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal 23 November 2018 halPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sangat jelas sekali jika padatanggal 23 November 2018 baru dimulai Penyidikan;6.

  PRINT01.01.DIK/WPJ.24/2018 tanggal 23 November 2018 atas namaPEMOHON yang kemudian diikuti dengan penyampaian Surat No: S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal 23 November 2018 halPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON dan jugaSurat No.

  S12.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal 23 NovemberHalaman 29 dari 52 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid/Prap/2018/PN Sda.2018 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian Daerah JawaTimur up Direktur Reserse Kriminal Khusus;8.

  S01.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018tanggal 23 Februari 2018 perihal Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan dan Surat No: S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal23 November 2018 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikansehingga dalil PEMOHON yang menyatakan tidak pernahmendapat pemberitahuan secara resmi adalah dalil yang kelirudan tidak berdasar sehingga sudah seharusnya diabaikan.c.

  /WPJ.24/BD.04/2018tanggal 23 Pebruari 2018 yang diterima dan ditandatangani sendiri olehPemohon pada tanggal 2 Maret 2018 dan bukti P25 = bukti T49 berupa SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018tanggal 23 Nopember 2018 yang diterima tanggal 23 Nopember 2018menunjukkan SPDP telah diberikan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan pemohon pada huruf C tersebut adalah tidak beralasan dandinyatakan ditolak ;Menimbang,

• Mig10.11.12.13.Bahwa namun demikian, Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkanoleh Termohon tersebut tidak diikuti dengan diterbitkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnyaseharusnya berisi tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka.Bahwa hal mana dibuktikan selama ini Pemohon tidak pernah menerimaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohonmeskipun secara hukum, Termohon wajib untuk menyerahkan

  SPDP, namun kenyataannyaTermohon tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan menerbitkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).Bahwa selanjutnya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017menyatakan :Mengadili1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;2 Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran

  ) dari Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018,merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Termohon palinglambat 7 (tujuh) hari setelah Termohon menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret2018.Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon adalah merupakan hak konstitusional dari Pemohonberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

  Nomor :130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 109 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon setelah Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22Maret 2018, halmana dibuktikan bahwa selama ini Pemohon tidak pernahmenerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon, maka terbukti bahwa Termohon telah

  Sidik/14/III/2018/Satreskrim, selanjutnya diberi tanda T13b;Fotocopy Surat ke Kejaksaan Negeri Batu NomorSPDP/15/111/2018/Satreskrim perihal Pemberitahuan dimulainyapenyidikan (SPDP) selanjutnya diberi tanda T14a;Fotocopy Ekspedisi bukti penyerahan SPDP ke JPU, selanjutnya diberitanda T14b;Fotocopy Ekspedisi bukti penyerahan SPDP ke Terlapor, selanjutnya diberitanda T14c;Fotocopy Ekspedisi bukti penyerahan SPDP ke Pelapor, selanjutnya diberitanda T14d;Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara perkara

• Bahwa TERMOHON melalui surat Nomor SPDP/153/IV/2018/Reeskrimtanggal 05 April 2018 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikanrujukan :a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan pasal 84 ayat (2) KUHAP;b. UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI;Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.Ptk.c. Laporan Polisi Nomor : LP/637/IV/Kalbar/RESTA PTK KOTA tanggal 02April 2018;d.

  SPDP/153/IV/2018/Reskrimtanggal O05 April 2018 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikankepada Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak;16.Bukti P16: Surat Polresta Pontianak No.

  Fachrurazi, MM. lembar734 Surat Tanda Laporan Nomor STL/637/1V/2018/KALBAR/ 1 (satu)~~ POLRESTA, tanggal 02 April 2018. lembar1 Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: 1 (satu)~~ Sp.Gas/525/1V/2018/Reskrim, tanggal 02 April 2018. lembar123 Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/130/IV/2018/ 1 (satu)~~ Reskrim, tanggal 02 April 2018 lembar13 (tigaGelar Perkara dalam Penerbitan SPDP Terlapor Sdr. RAIHAN,T.24. belas)SKM,M.Kep, tanggal 02 April 2018lembar9Berita Acara Pemeriksan Saksi Korban a.n.

  H.Fachrurazi,T.25, (SembilanMM tanggal 02 April 2018.) lembarSurat Kapolresta Pontianak Kota Nomor: SPDP/153/IV/2018/126 Reskrim, tanggal O5 April 2018 perihal Pemberitanuan 1 (satu) Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Terlapor Sdr. RAIHAN, lembarSKM,M.Kep.9Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi a.n. Nurpratiwi, M.KepT.27. (sembilan)tertanggal 02 April 2018.lembar Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.Ptk. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi a.n. Zainudin H.8 T.28.

  Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) pengaduan kepada Raihan SKM,M.Kep ; Bahwa setahu saksi sudah dibuatkan LP dan SPDP ; Bahwa setahu saksi SPDP ditunjukan ke Kejaksaan, Pelapor danTerlapor ; Bahwa ada kehilafan pada saat pembuatan surat SPDP saat itu ;3.

• M E N G A D I L I ;

  Dalam Eksepsi ;

  • Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

  Dalam Pokok Perkara ;

  1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penggeledahan dan penyitaan terhadap pemohon dan seluruh

  (vide Bukti Surat Panggilan No.S.Pgl/17/1/2021/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2021 Terlampir)Bahwa tahapan Penyidikan oleh TERMOHON tersebut dilakukan tanpamenyerahkan salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPEMOHON sebagai terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan No.Sp.Sidik/05.a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2021. padahalpenyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalahkewajiban hukum oleh TERMOHON berdasarkan

  Hal tersebut berimbas pada tidak adanyakepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yangmerugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukumserta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringanyang ada dalam KUHAP.Bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksapenuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapterlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang

  Penyampaian SPDPBahwa Penyampaian SPDP telah sesuai dengan apa yangdiamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUUXIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang manapenyampaian SPDP kepada pemohon tidak lebih dari 7 (tujuh) harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/05.a/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 12 Januari 2021. yangmana kemudian SPDP diberikan kepada Pemohon tanggal 18Januari 2021 namun dalam hal ini pemohon tidak bersediamenandatangani ekspedisi atau tanda terima

  RANI ANDINI YASA telah menolak memndatangani buku ekpedisi penyerahan SPDP, diberi tanda P68 ;69. Buku Ekspedisi Bukti ini yang menunjukan bahwa terhadap Sdri.Rani AndiniYasa telah di serahkan tembusan SPDP namun yang bersangkutan tidak maumenandatangani bukti penerimaan SPDP, diberi tanda P69 ;70. BA Pemotretan Bukti ini yang menunjukan bahwa Sdri. RANI ANDINI YASApada saat diperiksa tidak didampingi oleh pengacara, Sdr. Rani diberikan SPDPnamun Sdri.

  SPDP/05.a/I/2021/Ditreskrimun tanggal 18 Januari 2021 terkaitlaporan tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, hal mana penyerahanSPDP tersebut telah dilakukan Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Pemohonmenolak untuk menanda tangani SPDP tersebut & menolak untuk menerimatembusan SPDP sebagaimana berita acara penolakan tertanggal 18 Januari 2021& buku ekspedisi (vide bukti T68 & T69) ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya SPDP Termohon tersebut dilanjutkandengan pemeriksaan & pemanggilan saksi

• DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putin corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

  DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017.1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.

  Daud dan 50,5 ( Lima puluh koma lioma ) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugerDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Cek Intan ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• usaha perdagangan/ SIUP;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
• Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil

Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017

• 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

diaturdalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALILdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (lima puluh koma lima) Sak.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:A.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat puluh satu koma lima) Sak.halaman 5 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir BinAbdul JalilDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1(satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• Bahwa dalam SPDP tersebut, disebutkan PEMOHON didugamelakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372KUHP;Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN. JKt.

  Belumlagi TERMOHON melakukan tindakan pemeriksaan terhadap PEMOHONsebelumnya tanggal 26 Oktober 2017 tanpa ada Penetapan sebagaitersangka dan tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP);9.

  Dengan demikianpenetapan tersangka atas diri PEMOHON jelasjelas tidak melaluiprosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP sehinggaSurat Perintah Penyidikan dan SPDP yang diterbitkan oleh TERMOHONtidak sah dan cacat hukum.10.

  Adapun tahap kegiatan penyidikandilaksanakan meliputi:Penyelidikan;Pengiriman SPDP;Upaya paksa;Pemeriksaan;Gelar perkara;Penyelesaian berkas perkara;Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;Penyerahan tersangka dan barang bukti, danPenghentian Perkara.se *ogooD13.

  Bahwa PEMOHON berpendapat PEMOHON dinyatakan sebagaitersangka tanpa melalui Penetapan dan Surat Perintah Penyidikandan PEMOHON juga tidak diberikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP);2. Bahwa PEMOHON berpendapat menetapkan PEMOHON sebagaiTersangka sebagaimana di sebutkan dalam Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 13 Desember 2017 denganSurat Perintah Penyidikan tangan 13 Desember 2017 tidakdidasarkan pada bukti permulaan yang cukup;3.

• Bahwa TERMOHON tidak pernah memberitahukan dan menyerahkanSurat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan (SPDP) kepadaPEMOHON selaku terlapor/Tersangka dalam perkara pidana dugaantindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan berdasarkan LaporanPolisi Nomor: LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020.8.

  Menyatakan tindakan TERMOHON yang tidak memberitahukan danmenyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan (SPDP)kepada PEMOHON selaku terlapor/tersangka dalam dugaan tindakpidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam Laporan Polisi Nomor:Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/PN BtmLPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang, tanggal 13Desember 2020 adalah pelanggaran hukum;3. Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22.

  Menyatakan Tindakan termohon yang tidak memberitahukandan menyerahkan Surat Pemberitahuan di mulainyaPenyidikan (SPDP) kepada pemohon selaku terlapor /tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan ataupenggelapan dalam laporan polisi nomor : LPB/133/X1I/2020/Kepri/SPKT polresta barelang Tanggal 13Desember 2020 adalah Pelanggaran hukum.d. Menyatakan oleh karena itu surat perintah pernyidikan nomor: Sp.

  Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021selanjutnya telah diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan( SPDP) sesuai dengan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikannomor: B/51/V/ 2021 / Reskrim Tanggal 10 Mei 2021 kepada kepalakejaksaan negeri Batam.

  (vide bukti T.8) dan tembusan SPDP telah diHalaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/PN Btm10.serahkan kepada pihak terlapor sesuai dengan alamat yang terteradalam KTP terlapor (vide bukti T.9) dan dibuatkan bukti tanda terimasurat SPDP kepada pihak RT yang menerima surat tersebut ( videbukti T.10 )Setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan barang buktiyang ada maka penyidik telah menemukan 2 alat bukti untukmenetapkan pemohon sebagai tersangka dan berdasarkan gelarperkara tanggal

• Identitas tersangka danSebagaimana tersebut didalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala KepolisianRepublik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Jo.Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) yaitu Setelan Surat Perintan Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP,dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan terlapor dalam waktupaling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Jo.Pasal 14 ayat (4) Dalam hal Tersangka

  ).d.1). bahwa TERMOHON telah menyerahkan SPDP kepada paraPEMOHON yang diterima langsung oleh para PEMOHON dan/ataukeluarganya sebagaimana dikuatkan dalam buku expedisi danpenyerahan SPDP di dokumentasi oleh TERMOHON.d.2) bahwa untuk menguatkan dalilnya TERMOHON tersebut, makaTERMOHON akan buktikan dalam Pembuktian Surat sehingga dalilnyaPEMOHON ini tidak beralasan hukum berakibat patut untuk ditolak.Berdasarkan uraianuraian diatas, mohon kepada yang Mulia HakimPraperadilan sependapat dengan kami

  Bahwa, dalam penyelidikan perkara Para Pemohon Praperadilan telah dibuatlaporan informasinya; Bahwa, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Para PemohonPraperadilan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan ParaPemohon Praperadilan; Bahwa, SPDP tersebut telah dikirimkan segera setelah diterbitkannya SuratPerintah Penyidikan dan waktunya tidak lewat 7 (tujuh) hari sebagaimanatelah ditentukan; Bahwa, Saksi membenarkan bukti Surat tertanda T6 merupakan SuratPemberitahuan Dimulai Penyidikan

  Para Pemohon Praperadilan tidak pernah mendapatkan SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Termohon;Menimbang, bahwa Para Pemohon Praperadilan telah mendalilkan dalamReplik (halaman 3) pada pokoknya yakni sejak Termohon menetapkan ParaPemohon Praperadilan sebagai tersangka pada tanggal 3 April 2020, Para PemohonPraperadilan tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon;Menimbang, bahwa setelah mencermati buktibukti yang diajukan ParaPemohon Praperadilan

  bahwa Para Pemohon Praperadilan telah menerimaSPDP dari Termohon dan tidak terdapat adanya keterlambatan Termohonmemberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Para Pemohon Praperadilan karena setelah diterbitkan Surat perintahpenyidikan terhadap Para Pemohon Praperadilan tertanggal 24 Januari 2020 tigahari kemudian oleh Termohon diterbitkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya SPDP tersebutdiberitahukan/diserahkan