• Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut besertaPenjelasannya sepanjang mengenai Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikkan (SPDP) tidak ditentukan jangka waktu berapa lamadan/atau kapan SPDP tersebut wajib diserahkan oleh Penyidik baikkepada Penuntut Umum maupun kepada Terlapor atau Tersangka, yangapabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUUXIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, dimana Mahkamah dalamPutusannya telah memperluas atau menambah Surat PemberitahuanDimulainya

  Penyidikan (SPDP) sebagai Objek Praperadilan denganmenegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukanhanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi jugaHalaman 9 dari 58 Putusan Nomor 1/Pid.

  Prap/2022/PN.Sosdalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor, dimana SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidkkan (SPDP) tersebut wajibdisampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);.

  SPDP berdasarkan Putusan MK tersebuttidak ditujukan untuk tindak pidana korupsi, terorisme, obatobatan terlarang(narkotika). Jika SPDP tersebut diwajibkan kepada Penyidik dalam kasuskasus yang masuk kategori serious crime, maka dalam praktiknya akanmenghadapi kesulitan yang luar biasa. Ahli mengambil contoh dalam haltindak pidana terorisme, apakah Penyidik harus berkoordinasi dengan calontersangka ? Tentu saja tidak. Begitu pula dalam hal kasus OTT apakahSPDP akan diberikan kepada Tersangka ?

  Bahwa Pasal 109 KUHAP tersebut berserta penjelasannya tidakmenentukan jangka waktu berapa lama dan/ atau kapan SPDP tersebut wajibdiserahkan oleh Penyidik baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terlaporatau Tersangka, yang apabila dihubungkan dengan putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 yangmenyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat

• Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam Putusan MKNo.:130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimana menurutPutusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.

  Bahwa hal lain menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan adalahterkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam PutusanMK No : 130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimanamenurut Putusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadipenyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapordan korban/pelapor dalam waktu

  Namun yang perlu PEMOHON ketahuibahwa tiada satu ketentuanpun, tidak ada satu kalimatpundalam putusan MK tersebut yang memberikan akibat hukumseperti apa, jika ternyata penyidik tidak mengirimkan atauterlambat mengirimkan SPDP.

  yang dikirimkan kepada PEMOHON,telah terjadi penolakan Tembusan SPDP sebagaimana terteradalam Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018.Hal. 39 dari 61.

  T5 dan T6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP )an. Moe Irawan Raharja No.

• Bahwa selanjutnya Termohon kemudian= menerbitkan danmenyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : B/67/X1/2021/Reskrim (surat tanpa tanggal) dan tidakdiketahui kapankah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBAdung menerima SPDP tersebut ??;2.

  Terlebin dengan diterbitkannya Sprindik olehTermohon juga tidak disertai dengan Nomor Surat, sedangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Badung dikeluarkan tanpatanggalsurat.

  Dengan demikian Sprindik tersebut tidak memiliki kepastiansistem registrasi dalam penomoran Sprindik pada institusi Termohon,dan tidak adanya kepastian mengenai waktu, hari, dan tanggaldimulainya penyidikan terkait SPDP yang tanpa tanggal tersebut ;Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1)Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan, yang menyatakan: SPDP sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit perintahpenyidikan

  Untuk itu sudahsepatutnya Sprindik dan SPDP dimaksud dibatalkan, dadn Penetapan Tersangka atas Para Pemohon juga gugur atau batal demi hukum ;A. Bukti Yang Dipergunakan oleh Termohon Dalam MenetapkanPara Pemohon Sebagai Tersangka :1.Bahwa Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohonvia Sprindik dan SPDP terhadap Para Pemohon dalam LaporanPolisi a quo didasarkan pada bukti sebagai berikut:a.

  P1 sampai P7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidakada bukti surat berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) demikian pula dari keterangansaksisaksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam keterangannyamenyatakan tidak mengetahui berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan danSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil dari ParaPemohon dimana

• Penggugat:
  Simon Petrus Sitanggang SPDP
  Tergugat:
  1.Yanes ( sebagai Direktur PT. ASRI JES)
  2.ENTUS ASNAWI MUKHSAN ( DIREKTUR PT. ADHI KARYA JAKARTA)
  Turut Tergugat:
  Pimpinan Cabang PT. ADHI KARYA, DEVISI KONTRUKSI I-MEDAN

• Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan pada tanggal 5 April2021, sehingga telah bertentangan dengan tujuan ditebitkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diatur dalam KeputusanMahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015 halaman 147 paragraf keduayang berbuny!

  Sidik/134/VIII/2015/Reskrim pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkanoleh TERMOHON telah melampaui batas penyampaian SPDP, karenaTERMOHON mengeluarkan SPDP Nomor : K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5April 2021. Adapun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkandalam jangka waktu 5 Tahun 10 Bulan sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.

  TERMOHON mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor : K/47/IV/2021/ Reskrim pada tanggal 05 April2021;I.

  Halmana lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa apabila dilinat dari subyek yang diberikan SPDP maka,tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1. Sebagai upaya koordinasi diantara instansi penegak hukum untukmewujudkan adanya mekanisme pengawasan;2.

  SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

• Putusan Nomor 98 PK/Pid/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011, serta demi kepastian hukumdan keadilan, Kejaksaan telah mengembalikan pemberitahuan dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada Termohon/Penyidik DJP, selanjutnyaadministrasi penanganan berkas perkara dihapuskan dalam register perkaratindak pidana umum, karena Penyidik tidak dapat melengkapi berkasperkara sesuia tenggan waktu yang telah ditentukan.

  Palm Mas Lestari, (masingmasing putusan copyterlampir);Adanya Surat Kejaksaan Agung Nomor B919/E.4/Euh.1/03/2013tangal 27 Maret 2013, perihal pengembalian Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) an. Tersangka Toto Chandra, yangpada intinya menyebutkan bahwa berkas perkara atas namaHal. 12 dari 19 hal.

  Putusan Nomor 98 PK/Pid/2015Pemohon/Tersangka setelah berkalikali dikembalikan untukdiperbaiki (+ 5 kali) dan beberap kali ekspose (gelar perkara) telahmengembalikan SPDP dan atau berkas perkara kepadaTermohon/Penyidik DJP serta menghapus perkara tersebut dariregister perkara. Surat pengembalian tersebut telah diberitahukankepada Pemohon/Tersangka c.q PHS Group dengan surat Nomor B1080/E/EJP/104/2013 tanggal 12 April 2013.

  Secara faktual kasus ini telah cukup lama dilakukan penyidikannyaoleh Termohon/Penyidik DJP, yaitu sampai saat ini telah memakanwaktu + 5 tahun, sebagaimana bukti SPDP tertanggal 07 Oktober2009 atas nama Pemohon/Tersangka sdr. Toto Chandra. SesuaiPasal 138 ayat (2) KUHAP, Penyidik wajib (harus) menyerahkankembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum, dalam tempo 14(empar belas) hari hal mana telah tidak pernah dipenuhi olehTermohon/Penyidik DJP;5.

  Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan tindakan KejaksaanAgung yang mengembalian SPDP dan menghapus perkara dari registerperkara tindak pidana merupakan perintah untuk melakukan ataumenerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP)merupakan kekeliruan yang nyata karena tidak sesuai dengan Pasal44B UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;C.

• Sejak ditahan pada tanggal 2 Juli sampai saat ini, PEMOHON tidak pernahmendapatkan SPDP sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONadalah Batal Demi Hukum 17.18.Bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 130/PPU/XIII/2015 yang menyatakan bahwa"penyidikwajibmemberitahukandanmenyerahkan suratperintahdimulainyapenyidikan (SPDP) kepada penuntutumum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktupaling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintahpenyidikan

  berkaitan denganputusan tersebut , Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran sebab akibat darinorma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berupaapabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, makapenyidikan harus dianggap batal demi hukum".Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk pulapada putusan MK Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 mengenaiperluasan obyek praperadilan, konsekuensi bagi penyidik apabila melewatibatas 7 hari belum menyerahkan SPDP

  Apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima 19.berkas perkara itu). maka kemungkinan tersangka (terlapor) akanmemanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan.Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, sejak PEMOHON ditahan olehTERMOHON pada tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan saat ini, TERMOHONbelum juga memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada PEMOHON' sehingga PEMOHON belummengetahui No.SPDP tersebut, maka demikian serangkaian tindakanpenyidikan

  Bahwa Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon IMAN REFIRMANSYAHmelalui kuasa hukumnya ISVAN DIARY, SH & REKAN sehubungan dengantindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon dan pemohon tidakmendapatkan SPDP sehubungan telah diduga melakukan tindak pidanapencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana perampasan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHPidana dan atau Pasal 368KUHPidana, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi nomorLP/04/VII/2017/JBR/Res Grt/Sek Cihurip tanggal 1 Juli 2017 atas

  Binti JAJANG;) HENDI SUTARDI Bin DIAT HIDAYAT;) YOSA SUTIANA Bin DIDI;) Tersangka IMAN REFIRMANSYAH Bin LILI ( pemohon);)))0N OO Om KR W DNTersangka AMINUDIN Bin USUP;Tersangka DEDENG MULYADI Bin ARIFIN;Tersangka HARIS KOSWARA Bin EMAN:10)Tersangka LEMAN Bin WIARTAWIRJA;11)Tersangka DENI HEDIANI Bin ROJAK;12)Tersangka ROHMAT HIDAYAT Bin MI'UN.Termohon juga telah melengkapi administrasi berupa : surat pemberitahuanoO dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Garut sesuai suratnomor : SPDP

• Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah menerima SPDP (Surat PerintahDimulainya Penyidikan) secara sah dari TERMOHON;4. Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah menerima Surat Penangkapandan Surat Penahanan secara sah dari TERMOHON;5.

  maupun pada tahapan lainnya dalam perkara a quo.Bahwa Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana mengatur :SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkankepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu palinglambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan11.

  RAMLAHBinti Dg PASELLE berteman, sedangkan dalam hal PenerbitanSPDP, Termohon telah melakukan pengiriman SPDP kepadapihak Kejaksanaan dengan Nomor : A.3 / 25 / VI / 2020 / Reskrim,tanggal 18 Juni 2020, dan sudah sesuai dengan ketatalaksanaanpengiriman SPDP kepihak Kejaksaaan berdasarkan Perkap 6tahun 2019 penyidikan tindak pidana,k.

  Bahwa Pemohon tidak pernah menerima SPDP (Surat Perintah DimulainyaPenyidikan) secara sah dari Termohon artinya Termohon tidak pernahmenyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada Pemohon;. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Penangkapan dan SuratPenahanan secara sah dari Termohon, sehingga Penangkapan danPenahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah;.

  Kamaruddin tertanggal 23 September 2020,yang isinya membantah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka,SPDP, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan paraPemohon, menurut Hakim haruslah dikesampingkan, karena Surat Pernyataantersebut dibuat sendiri dengan tidak dibawah sumpah pada saat setelahPermohonan Praperadilan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar atau pada saat proses pemeriksaan persidangan sedang berjalan,dan sekiranya Saudara H.

• Adanya alasanbahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendalateknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkanterlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal28D ayat (1) UUD 1945 :Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi jugamerugikan hak konstitusional terlapor.

  Oleh karena itu MahkamahKonstitusi menyatakan bahwa pemberian SPDP juga diwajibkan terhadapterlapor.

  SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikanpelaksanaannya.

  Sehingga Termohon tidakmelanggar MoU tersebut.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN KrsDalil Permohonan Ketiga:Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena termohonmelanggar Asas Due Process of Law sebab Pemohon tidak pernahmenerima SPDP dari Termohon;Tanggapan terhadap dalil Pemohon:Bahwa menurut Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah DimulainyaPenyidikan SPDP dari Termohon padahal yang tepat adalah SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh Pemohonsebagai

  Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 danPersoalan SPDP adalah bukanlah ranah dari Praperadilan. SehinggaTermohon hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dimaksud kepada Penuntut Umum yang diterimaoleh Saudari NENY WURY HANDAYANI SH, sedangkan untuk Terlaporditerima oleh Pihak Yayasan Assakdiyah dan untuk Pelapor diterima olehSaudara M. ANSHORI ;.

• Pada saat dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan NomorSP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22September 2017 Pemohon sampai saat ini tidakpernah melihat dan menerima SPDP yang pertamadari Termohon.

  Bahwa pada rujukan SuratNomor : B/733/XI/RES.1.9./2018/Ditreskrimum tanggal30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Termohontersebut menyatakan bahwa rujukan dari surattersebut ialah adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan NomorSPDP/109/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 26halaman 20 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.JmbSeptember 2017yang diyakinin Pemohon bahwaSPDP tersebut merupakan SPDP yang pemohonmaksud sebagai SPDP pertama yang belum pernahPemohon lihat dan Pemohon terima

  sampai saat ini.Bahwa pada huruf f rujukan Surat NomorB/733/XI/RES.1.9./2018/Ditreskrimum tanggal 30November 2018 tersebut menjelaskan adanya suratKepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B98/N.5.4/Ep.1/01/2018 tanggal 15 Januari 2018Perihal pengembalian SPDP (surat perintahdimulainya penyidikan) terlapor atas nama dr.HusniEdy Taufik disangka melanggar Pasal 266KUHPidana.Bahwa dari surat kepala kejaksaan tinggi jambitersebut dapat diketahui bahwa SPDP dari Termohonyang pertama Nomor : SPDP/109/IX/2017

  /Ditreskrimum, tanggal 26 September 2017 telahdikembalikan lagi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.Bahwa di dalamSurat Kepala Kejaksaan Tinggi JambiNomor : B98/N.5.4/Ep.1/01/2018 tanggal 15 Januari2018 dapat diketahui bahwaPemohon masih berstatussebagai terlapor, berbeda dengan SPDP Nomor:B/733/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 30November 2018 karena di dalam SPDP tersebutPemohon berstatus sebagai tersangka.Bahwa status Pemohon juga berbeda pada suratpanggilanpanggilan sebelumnya.

  yang telah diajukannya setelah Hakim mencermati tidak ada satupunbukti dari P1 sampai dengan P24 dalil Pemohon tersebut yang dapatmembantah fakta bahwa SPDP tersebut telah dikirimkan kepada Pemohon,sehingga dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak pernahmenerima SPDP dari Termohon dianggap tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan Surat PerintahPenyidikan Termohon nomor: SP.

• Bahwa, sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor : S11 SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal 23 November 2018 halPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sangat jelas sekali jika padatanggal 23 November 2018 baru dimulai Penyidikan;6.

  PRINT01.01.DIK/WPJ.24/2018 tanggal 23 November 2018 atas namaPEMOHON yang kemudian diikuti dengan penyampaian Surat No: S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal 23 November 2018 halPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON dan jugaSurat No.

  S12.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal 23 NovemberHalaman 29 dari 52 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid/Prap/2018/PN Sda.2018 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian Daerah JawaTimur up Direktur Reserse Kriminal Khusus;8.

  S01.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018tanggal 23 Februari 2018 perihal Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan dan Surat No: S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 tanggal23 November 2018 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikansehingga dalil PEMOHON yang menyatakan tidak pernahmendapat pemberitahuan secara resmi adalah dalil yang kelirudan tidak berdasar sehingga sudah seharusnya diabaikan.c.

  /WPJ.24/BD.04/2018tanggal 23 Pebruari 2018 yang diterima dan ditandatangani sendiri olehPemohon pada tanggal 2 Maret 2018 dan bukti P25 = bukti T49 berupa SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018tanggal 23 Nopember 2018 yang diterima tanggal 23 Nopember 2018menunjukkan SPDP telah diberikan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan pemohon pada huruf C tersebut adalah tidak beralasan dandinyatakan ditolak ;Menimbang,

• Bara MegaQuantum di Bengkulu tanggal 23 Oktober 2018;De Bahwa surat panggilan sebagai Tersangka tersebut didasari atas LaporanPolisi Nomor: LPB/218/II/2018/Siaga SPKT Ill, tanggal 21 Februari 2018Polda Bengkulu, dimana laporan polisi tersebut tidak menyebutkan namaPelapor serta tidak ada pemberitahuan status Pemohon Sebagai Tersangkadan tidak ada juga tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP), dimana Pemohon hanya menerima surat panggilan sebagai saksiberdasarkan surat panggilan Nomor

  Nomor: LPB/218/II/2018/Siaga SPKT Ill, tanggal 21 Februari 2018Halaman 11 dari 35 HalamanPutusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Bgl12.13.14.Polda Bengkulu atas dugaan melakukan tindak Pidana penipuan danpenggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidanadan Pasal 378 KUHAPidana;Bahwa terkait dengan laporan polisi Nomor: LPB/218/II/2018/Siaga SPKTIll, tanggal 21 Februari 2018 Polda Bengkulu tersebut sampai pada saat iniPemohon belum menerima tembusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP

  kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat perintah penyidikan;Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan SPDP kepada Pemohontersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran dalam melakukanpenyidikan serta cacat prosedur sehingga menimbulkan ketidakpastianhukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon, maka penetapantersangka terhadap pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum;Bahwa selain tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon

  Nomor 130/PUUXIII/2015, adapun ketentuan dalam KUHAP Pasal 109ayat 1 dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatuperistiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itukepada penuntut umum. yang cakupan maknya diperluas dengan putusanMahkamah Konstitusi pihakpihak yang wajib diberitahukan dan tenggangwaktu pemberitahuan SPDP yang harus dijalankan oleh penyidik, artinyapemberitahuan SPDP tersebut sifatnya imperatif yang wajib dilaksanakanoleh penyidik;PERISTIWA INI MERUPAKAN

  dan tidak mencantumkan surat perintah penyidikan sebagaidasar melakukan proses penyidikan tindak pidana, setelah Hakim Praperadilanmencermati dan meneliti pemohon senyatanya telah mengajukan suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP ) dengan Nomor SPDP / 52/IV /2018/Direskrimum tertanggal 4 April 2018 (Vide bukti P5) ;Menimbang, bahwa dari bukti P5 tersebut , Hakim praperadilanberpendapat dengan telah dihadirkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan oleh Pemohon maka pada hakekatnya Termohon

• ANGGIA MURNI dan dibuatkan beritaacara Penangkapan pada tanggal 6 September 2018;Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan surat Nomor : SPDP/48/IX/2018 padatanggal 6 September 2018 dengan menyerahkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KejaksaanNegeri Agam, pelapor dan untuk Terlapor (H.

  ) dengansurat Nomor : SPDP/48/IX/2018 pada tanggal 6 September 2018,selanjutnya bukti surat diberi tanda T.14.A;32.Foto Copy tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) kepada terlapor, pada tanggal 6 September 2018, selanjutnyabukti surat diberi tanda T.14.B;Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Bkt33.Foto Copy Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n.

  A) ; Bahwa saksi telah memberikan SPDP (Surat pemberitahuan dimulainyaPenyidikan) kepada Tersangka (bukti T.14.

  B) Bahwa SPDP tersebut selain diberitahukan kepada Kejaksaan NegeriLubuk Basung juga diberitahukan kepada Pelapor; Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan SPDP tersebut saksi serahkan kepadaTerlapor dan saksi menyerahkannya secara langsung kepada H.Suherman,; Bahwa SPDP telah saksi kirimkan ke Kejaksaan Negeri Agam di LubukBasung dan Penyitaan yang saksi lakukan telah dimintakan persetujuanpenyitaannya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena berdasarkanwilayah tempat terjadinya tindak pidana terletak

  .A;Foto Copy tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada terlapor, pada tanggal 6 September 2018, selanjutnya bukti suratdiberi tanda T.14.B;Foto Copy Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n.

• RAHMAT BUDIMAN S.pd, Mpd pada bulan Desember 2012 ;c. 1 (satu) berkas SP2D No. 0750 / SPDP - GU / Disdik / 2012 Tanggal 16 April 2012 berserta lampirannya ;d. 1 (satu) berkas SP2D No. 2083 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 16 Juli 2012 berserta lampirannya ;e. 1 (satu) berkas SP2D No. 3678 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 11 Oktober 2012 berserta lampirannya ;f. 1 (satu) berkas SP2D No. 6642 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 31 Desember 2012 berserta lampirannya

  RAHMAT BUDIMAN S.pd,Mpd pada bulan Desember 2012 ;1 (satu) berkas SP2D No. 0750 / SPDP GU / Disdik / 2012Tanggal 16 April 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) berkas SP2D No. 2083 / SPDP GU/ Disdik/ 2012 tanggal16 Juli 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) berkas SP2D No. 3678 / SPDP GU/ Disdik/ 2012 tanggal11 Oktober 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) berkas SP2D No. 6642 / SPDP GU/ Disdik/ 2012 tanggal31 Desember 2012 berserta lampirannya ;1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal 10 Oktober 2013

  RAHMAT BUDIMAN S.pd, Mpd padabulan Desember 2012 ;c. 1 (satu) berkas SP2D No. 0750 / SPDP GU/ Disdik / 2012 Tanggal 16April 2012 berserta lampirannya ;d. 1 (satu) berkas SP2D No. 2083 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 16Juli 2012 berserta lampirannya ;e. 1 (satu) berkas SP2D No. 3678 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 11Oktober 2012 berserta lampirannya ;f. 1 (satu) berkas SP2D No. 6642 / SPDP GU / Disdik/ 2012 tanggal 31Desember 2012 berserta lampirannya ;g. 1 (satu) lembar setoran tunai tertanggal

• M E N G A D I L I ;

  Dalam Eksepsi ;

  • Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

  Dalam Pokok Perkara ;

  1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penggeledahan dan penyitaan terhadap pemohon dan seluruh

  (vide Bukti Surat Panggilan No.S.Pgl/17/1/2021/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2021 Terlampir)Bahwa tahapan Penyidikan oleh TERMOHON tersebut dilakukan tanpamenyerahkan salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPEMOHON sebagai terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan No.Sp.Sidik/05.a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2021. padahalpenyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalahkewajiban hukum oleh TERMOHON berdasarkan

  Hal tersebut berimbas pada tidak adanyakepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yangmerugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukumserta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringanyang ada dalam KUHAP.Bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksapenuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapterlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang

  Penyampaian SPDPBahwa Penyampaian SPDP telah sesuai dengan apa yangdiamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUUXIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang manapenyampaian SPDP kepada pemohon tidak lebih dari 7 (tujuh) harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/05.a/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 12 Januari 2021. yangmana kemudian SPDP diberikan kepada Pemohon tanggal 18Januari 2021 namun dalam hal ini pemohon tidak bersediamenandatangani ekspedisi atau tanda terima

  RANI ANDINI YASA telah menolak memndatangani buku ekpedisi penyerahan SPDP, diberi tanda P68 ;69. Buku Ekspedisi Bukti ini yang menunjukan bahwa terhadap Sdri.Rani AndiniYasa telah di serahkan tembusan SPDP namun yang bersangkutan tidak maumenandatangani bukti penerimaan SPDP, diberi tanda P69 ;70. BA Pemotretan Bukti ini yang menunjukan bahwa Sdri. RANI ANDINI YASApada saat diperiksa tidak didampingi oleh pengacara, Sdr. Rani diberikan SPDPnamun Sdri.

  SPDP/05.a/I/2021/Ditreskrimun tanggal 18 Januari 2021 terkaitlaporan tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, hal mana penyerahanSPDP tersebut telah dilakukan Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Pemohonmenolak untuk menanda tangani SPDP tersebut & menolak untuk menerimatembusan SPDP sebagaimana berita acara penolakan tertanggal 18 Januari 2021& buku ekspedisi (vide bukti T68 & T69) ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya SPDP Termohon tersebut dilanjutkandengan pemeriksaan & pemanggilan saksi

• dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan 10 Maret2021, Termohon tidak memberikan SPDP kepada Pemohon.Termohon justru memberikan SPDP kepada Pemohon melaluiperantara pihak lain disertai Surat Panggilan Pemohon sebagaiTersangka pada tanggal 10 April 2021 (30 Hari setelahditerbitkan surat Perintah Penyidikan tanggal 10 Maret 2021);Bahwa tindakan demikian telah yang telah merugikan Pemohondalam mencari kepastian hukum, menimbulkan ketidakpastianhukum dalam penanganan perkara a quo dan melanggar asasdue

  Tentang tidak dikirimnya Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada pemohon sesuai tenggang waktu yangditentukan;Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) jugabukan merupakan objek praperadilan;2.

  Bahwa dalam perkara a quo, pengiriman SPDP kepadaKejaksaan Negeri Wakatobi dilakukan pada tanggal 17 Maret2021 dan penyidikan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021,dalam hal ini TERMOHON telah mengikuti ketentuan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXII/2015;C.

  Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : B/O7/III/2021/Reskrim Res tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T10;16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANAS BADARU tanggal 10Maret 2021, diberi tanda T11a;17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi FIRMAN Alias OKO Bin LASAHU tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T11b;18.

  ) dikirim keKejaksaan dalam SPDP yang dikirim ke Kejaksaan Negeri Wakatobi padatanggal 17 Maret 2021 belum mencantumkan nama tersangka Negeri Wakatobipada tanggal 17 Maret 2021; Bahwa pada saat itu belum ada ketetapan tersangka sehingga SPDPyang dikirim ke Kejaksaan Negeri Wakatobi pada tanggal 17 Maret 2021 belummencantumkan nama tersangka sehingga SPDP tersebut tidak ditembuskankepada tersangka; Bahwa SPDP disampaikan kepada tersangka setelah penetapantersangka pada tanggal 5 April 2021 dan tembusannya

• DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putin corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

  DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017.1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.

  Daud dan 50,5 ( Lima puluh koma lioma ) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugerDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Cek Intan ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• usaha perdagangan/ SIUP;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
• Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil

Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017

• 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

diaturdalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALILdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (lima puluh koma lima) Sak.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:A.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat puluh satu koma lima) Sak.halaman 5 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir BinAbdul JalilDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1(satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• Jaksa Penuntut Umum Cq.para Jaksa Peneliti pada Perkara Surat Nomor: SPDP / 38 / Ill / 2017/Reskrim tanggal 17 Maret 2017 dan Surat Nomor: SPDP / 11 / Il / 2018/Reskrim tanggal 02 Februari 2018;Disebut sebagai TURUT TERGUGAT Telah membaca Surat Pencabutan Permohonan No.35/Pdt.G/2018/PN Sak,yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2019 oleh Kuasa Penggugat ;Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh kuasa Penggugat suratsecara tertulis dengan Surat.

• Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan pada tanggal 5 April2021, sehingga telah bertentangan dengan tujuan ditebitkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diatur dalam KeputusanMahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015 halaman 147 paragraf keduayang berbuny!

  Sidik/134/VIII/2015/Reskrim pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkanoleh TERMOHON telah melampaui batas penyampaian SPDP, karenaTERMOHON mengeluarkan SPDP Nomor : K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5April 2021. Adapun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkandalam jangka waktu 5 Tahun 10 Bulan sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.

  TERMOHON mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor : K/47/IV/2021/ Reskrim pada tanggal 05 April2021;I.

  Halmana lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa apabila dilinat dari subyek yang diberikan SPDP maka,tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1. Sebagai upaya koordinasi diantara instansi penegak hukum untukmewujudkan adanya mekanisme pengawasan;2.

  SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.