Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-08-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 437/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 30 Juni 2015 — RR.L.NUNING LESTARI.M LAWAN 1.PT ASURANSI CIGNA 2.PT BANK CIMB NIAGA,TBK
164 — 108
  • Umur Masuk : 46 Tahuna OoHal 2 dari 128 Hal Putusan nomor: 437/PDT.G/2014/PN.JKT Self. Uang Pertanggungan : Maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000, dan akanmenurun sesuai dengan sisa table pinjaman pokok dan bunga berjalan yangdibuat oleh Pemegang Polis (Loan Ledger).g. Premi Asuransi: Rp. 31.860.000,h. Masa Pertanggungan : 72 bulani. Jenis Pertanggungan Asuransi: Meninggal Duniaj. Tanggal Efektif: Tanggal Penurunan PinjamanBahwa setelah adanya penutupan asuransi oleh Aim.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
447 — 150
  • Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan daripihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajakyag diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.Bahwa terkait dengan telah dituangkannya angkaangka dalam lampiranSPHP seharusnya perhitungan tersebut didasarkan pada laporankeuangan dan bukti pendukung yang didapat dari wajib pajak, sebagaibahan untuk menguji self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak.Bahwa sepengetahuan Saksi pihak PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-12-2019 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 68/G/TF/2019/PTUN.SRG
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
474 — 5474
  • Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yangmeliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan danprasarana;4. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasaranapendukung/ As built Drawing/SLF Sertifikat Laik FungsiIzin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;Daftar Sumber Daya Manusia;Daftar peralatan medis dan nonmedis;Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;~ On @ Oo0.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penipuan
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
342 — 287
  • Self. Angsuran 119 @ sebesar Rp. 4.528.421.053 pada tanggal 16Februari 2014;Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kolektif unitcondotel The Kalyana, Buah Batu Bandung yang dibuat di Jakarta padatanggal 10 Oktober 2013 menjelaskan bahwa PT. Gracia Griya Kencanasebuah perseroan yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia daftar perseroan No.
    Self. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkaitdengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Hartakekayaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, dihubungkan denganpengertian unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul Harta Kekayaan, sebagaimana telah diuraikan diatas serangkaianperbuatan Terdakwa dan Indra Budiman mendirikan PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
146 — 69
  • Tanah Laut; Bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tambang setelahmempunyai IUP adalah : Membayar luran Tetap sampai masa berlaku izinIUP habis menurut hukum dan setelah berproduksi wajib melakukanpembayaran Royalti (semua itu termasuk dalam PNBP yang dilakukansecara self assessment, dimana wajib bayar menghitung sendiri,menyetorkan sendiri ke Kas Negara dan melaporkan ke instansi terkait).Prosesnya adalah sebagai berikut :e Setelah pemilik tambang memiliki IUP kemudian melakukanpenghitungan
    MUHAMMAD ILYASwalaupun persyaratannya tidak lengkap ; Bahwa Ahli Zulkifli menerangkan bahwa perusahaan tambangdalam membayar kewajibannya memiliki prinsip self assessmentyaitu menghitung sendiri, membayar sendiri serta melaporkansendiri; Bahwa ahli zulkifli menerangkan jika persyaratan dalam SuratKeterangan Asal Barang ( SKAB) tidak lengkap maka DinasPertambangan Mineral dan Energi dalam hal ini Kepala Distambentidak dapat mengeluarkan Rekomendasi Surat Keterangan AsalBarang; Bahwa terdakwa pernah
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
53 — 107
  • HHHHh+%AH#HVAEHOI#HQIHHA JHHASHHVAEFHHVAEHB* HOJ#HQIAA HI J##phaeeeHHeh+%AHB* HOJHHQIH#H HI AJ#HPHHHHHHHHHVAEHHHVAEHOIJHHQIAHA JHHH' FHV EF#HVAEH5S#) B*#OJ#HQI###0 AJ## phate #ht%AHS#I B* HOJHHQIHHH AJHHPHHHHHHHP HH HH HH CHO HH CHHW HH IAHHHHHHHHHHH AHHHHEHE HEHEHE EPH HEHEHE EEE EEE LEE EEE EEE EEE EEEHERE HEHEHE HEHEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEEHEHEHE HEHEHE HEE HEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEEHEHEHE HEHEHE HEHEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE)##) Eye Self eeeH Nl 7# 1 EygdvEddete See) 74H Eye Se lf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang memilikitingkat kesebandingan yang tinggi dengan transaksi hubunganistimewa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, untukmenentukan kewajaran dan kelaziman harga, yang mana harusdibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;UndangUndang Pajak Penghasilan menganut asas se/f assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya).Berdasarkan asas self
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 2 / Pdt / 2019 / PT DPS
Tanggal 25 Maret 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dk melawan I NYOMAN LATRA als GURU INA RATIH, dk
95 — 78
  • Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh wajib pajak sebagaimana kasus aquo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB .
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
966 — 879
  • (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;Bahwa mengenai saksi mahkota ini muncul kalau ahli tidak salahketika kasus Marsinah di Surabaya, saksi Mahkota ini awalnyamemang atau secara teoritis tidak diperkenankan atau tidak boleholeh karena sebagai terdakwa kemudian dia juga bersaksi untukdirinya sendiri kemudian memberikan keterangan saksi untuk kasuslain dimana keterangan itu pada akhirnya menjerumuskan dirinyasendiri didalam asas hukum pidana ada yang disebut sebagai asasnon self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
307 — 169
  • Sel140Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU No.4 Tahun 2014 menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:a.b.C.amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);perintah kepada pembuat undangundang; danrumusan norma sebagai pengganti norma dari undangundang yangdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945Bahwa bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum barutidak serta merta berlaku sebagai hukum (self implementing
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
165 — 65
  • Hafindo Putra Sejahtera yaitu memungut, menyetor dan melaporkan sendirijumlah pajak yang terutang karena sistem perpajakan di Indonesia menganutsistem self assesment;Menimbang, bahwa dengan telah dipungutnya pajak PPN danditerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungut, maka selanjutnya PT.Hafindo Putra Sejahtera harus melaporkan perhitungan dan atau pembayaranpajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkaitdalam hal ini KPP Palopo dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
INDRIASARI SIKAPANG, SH
Terdakwa:
ZAINUDDIN TOMMY JENTE SUGI Bin LERUNG DG TAWANG
139 — 32
  • Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalampenerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakandalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnyasampai diketahui data yang berbeda dengan yang sudah dilaporkan,dan berdasarkan asas Self Assessment, Surat Pemberitahuan (SPT)Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang dilaporkanoleh TERDAKWA melalui CV BELLA ANUGRAH NPWP02.951.839.6722.000 dianggap lengkap memuat semua unsurunsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsurunsur
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 05-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MOHAMAD IMAM, SH.,MM.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
847 — 382
  • dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku , BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 0703201 Yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahHalaman 20 dari 143, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT YYKditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaralain : Self
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
160 — 131
  • PKP ini adalah pengusaha yang usahanya lebihdari 4,8 milyar dalam setahun jadi kalau misalnya yang bersangkutankurang pendapatnnya dari 4,8 Milyar dalam setahun maka yangbersangkutan boleh tidak memungut PPN akan tetapi apabilapenghasilannya lebih dari 4,8 Milyar setahun maka yang bersangkutanHalaman 398 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtrwajid memungut PPN sebesar 10 persen atas transaksi penyerahanbarang kena pajak atau jasa kena pajak;Bahwa system perpajakan kita menggunakan System Self
    dihitung mulai masa april 2011 sampai dengan yang terakhirmasa desember 2013, untuk masamasa sebelumnya sudah tidak dapatdiperhitungkan lagi karena sudah daluwarsa penuntutan;Halaman 405 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN MtrBahwa pada saat wajib pajak tidak melaporkan SPT, wajib pajak harusdiberikan peringatan teguran supaya menyampaikan SPTnya setelahteguran baru nanti tahap himbauan diundang kekantor dan seterusnya;Bahwa Ahli menjelaskan system perpajakan yang dianut di Indonesiaadalah Self
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
67 — 33
  • masalah dengan pajak, karena PT Bostinco lancarmembayar pajak.Bahwa antara Surat Setoran Pajak dengan data di kantor Saksisudah pernahdilakukan pencocokan dan ada SSP yang nilainya berbeda dengan yang masukke kas negara.Bahwa nilai di SSP yang sudah divalidasi oleh bank tidak meungkin berbedadengan data yang masuk ke kas negara karena NTPN atau Nomor TransaksiPenerimaan Negara pastilah hanya untuk (satu) transaksi.Bahwa tidak ada konfirmasi dari dari pajak karena wajib pajak pada prinsipnyaadalah self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
63 — 511 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersendiri tidak boleh dicampur adukanantara satu dengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (/ogische specialiteit) ini sejalandengan prinsip /ex specialis systematic derogat legi generali (azaskekhususan yang sistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifatkhusus adalah berlaku apabila pembentuk undangundang memangbermaksud memberlakukan ketentuan pidana sebagai suatu ketentuanpidana yang bersifat knusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangandi bidang perpajakan dengan self
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
174 — 33
  • Capacity (Kemampuan) berdasarkan laporan keuangan actual danprojection (kisaran pendapatan) dari masingmasing outlet My salonserta perhitungan dari pendapatan outlet salon untuk mengcoverangsuran pembiayaan Capital(Modal) yang bersangkutan menyediakan self finance (modalsendiri) Condition of Economy (kondisi Prekonomian) usaha yang legal danbanyak peminat dari Masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
299 — 503 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garner, Blacks LawDictionary, Eighth Edition2004, p. 1437);c. terjadinya akuisisi aset (semacam self off jual beli aset) yangsekaligus beralinnya SDM (personal) yang terlibat dalam unit/asetyang dijual.Halaman 82 dari 143 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
433 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan;padahal UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57Ayat (2a) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidakmemuat: (c) rumusan norma sebagai pengganti norma dariundangundang yang dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluasobjek Praperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum(self
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
98 — 26
  • tidak bisa hadir, sedangkan diayang harus melaksanakan RUPS, seharusnya kalau tidak bisa hadir makakomisaris yang harus melaksanakan, kalau komisaris tidak ada juga, makasalah satu pemegang saham sebagaimana dalam doktrin bahwa RUPS itu adatahapannya;Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun dalamUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika ia tidak tahu kapantandatangan surat tertentu, tetapi dalam surat dicantumkan seolaholah adaRUPS hari itu, hal tersebut disebut self