Bahwa seorang saksi baru tidakdapat disebut saksi, apabila seorang saksi tersebut tidak didukung dengansalan satu alat bukti yang disebut pada pasal 164 Hir/284Rbg atausebagaimana pasal 1886 KUHPerdata. Bahwa dengan melihat tersebut makajelaslah Majelis Hakim pada Tingkat Pertama keliru menganggap bahwa saksiyang Pembanding/Penggugat ajukan pada persidangan, berdiri sendiri dantidak didukung dengan bukti yang lain.

Pengakuan.e) Sumpanh.2) Bukti pengakuan (Bekentenis Confension) diaturdalam Pasal 174, dan Pasal 176 HIR serta PasalHal 51 dari 112 Putusan No.50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST1925 BW, yaitu: Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yangsempurna terhadap siapa yang telahmelakukannya baik sendiri, maupun denganperantara seorang yang khusus dikuasakan untukitu.Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karenauntuk memberikan kepastian kepada hakimtentang kebenaran suatu peristina (vide HR 29Januari 1886

George Ishak Surmadji (almarhum)mematenkan temuannya tersebut sejak tahun 1996, sebagai penemu pertama danpemegang Hak Cipta (Copyright) Seni Desain Konstruksi Bawah Air Tipe SarangLaba laba (No.018865) dan Tipe Papan Catur (No.018866) serta teknik konstruksiFloating Jacket Capacity (Stabilitas dan kapasitas pengapungan) di dunia yangtunduk pada Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Word (1886)mencakup 117 negara di dunia.c. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Sdr.

bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011 ;- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor : 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;- Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah ;- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor : 0795/023-04.2.01/20/2011 revisi ke -1 tanggal 31 Maret 2011 ;- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

UsulPenghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A2011 ;Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor:322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa TahunAnggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 ;Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor:0795/02304.2.01/20/2011 revisi ke 1 tanggal 31 Maret 2011 ;Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

UsulPenghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A2011Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor:322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa TahunAnggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanahSurat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor:0795/02304.2.01/20/2011 revisi ke 1 tanggal 31 Maret 2011Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

UsulPenghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A2011 ;Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa TahunAnggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor :0795/02304.2.01/20/2011 revisi ke 1 tanggal 31 Maret 2011 ;Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;- Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor: 0795/023-04.2.01/20/2011 revisi ke -1 tanggal 31 Maret 2011- Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

Penghilangantanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor:322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa TahunAnggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011; Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanah Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor:0795/02304.2.01/20/2011 revisi ke 1 tanggal 31 Maret 2011 Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

Usul Penghilangantanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor:322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran2011 tanggal 1 Pebruari 2011;Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari 2011Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanahSurat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011 Nomor:0795/02304.2.01/20/2011 revisi ke 1 tanggal 31 Maret 2011Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

UsulPenghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A2011Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor:322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa TahunAnggaran 2011 tanggal 1 Pebruari 2011;Surat Rektor Undiksa Nomor: 426/H.48/TU/2011 Tanggal 19 Februari2011 Perihal Usulan mohon batuan biaya pengadaan lahan/tanahSurat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2011Nomor: 0795/02304.2.01/20/2011 revisi ke 1 tanggal 31 Maret 2011Surat Rektor Undiksa Nomor: 1886

kepentingan yang melekat bagimasingmasing pihak yang bersengketa; namun meskipun demikian padapersidangan pemeriksaaan setempat tersebut para Pelawan bersamasama denganPenggugat telah menyepakati bahwa tanah kintal yang diatasnya adalah berdiritower Telkomsel adalah merupakan tambahan alam;Menimbang, bahwa tentang nilai kekuatan pembuktian dalampersidangan pemeriksaan setempat, Pengadilan berpendapat bahwa meskipunhasil pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukandalam Pasal 1886

Maka berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwakesaksian ftestimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat buktilangsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, makaberdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapatdiakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;Menimbang bahwa dari keterangan saksi 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, ParaPenggugat, yang mengetahui secara langsung tentang peristiwa meninggalnyaH

Maka berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwakesaksian ftestimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat buktilangsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, makaberdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapatdiakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;Menimbang bahwa dari keterangan para saksi testimonium de auditusaksi 1., dan 15, Para Penggugat, yang mengetahui secara tidak langsungtentang

Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karena untuk memberikankepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa (vide HR 29Januari 1886, W 5268, 7 Nopember 1982, W 6273, AsserAnemaVerdam).Pengakuan' dipersidangan (Gerechtelijke Bekentenis) merupakanketerangan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan yang tegasHalaman 57 Putusan No. 319/PDT/2017/PT.DKIdinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yangmembenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hakatau

Bahwa kemudian pengertian baru menurut Paris Convention 1883, TheHague Agreement Concerning the International Deposit of Indutrial Designof 1925, The Locarno Agreement Establishing an InternationalClassification for the Protection Literary works of 1886, telah memberikanpengertian tentang sifat kebaruan yaitu konfigurasi/bentuk artisitik dankomposisi warna yang sama sekali baru dan/ atau setidaktidaknyaterdapat langkah kebaruan pada bagianbagian tertentu sehinggapada bagianbagian tersebut memiliki

::ccccceeeeeeeeees P 76;Photocopy sesuai dengan asliSurat Penggugat tanggal 18 Mei 2017 kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya permohonan menunjukkan dokumen bukti dari berkas PraPeradilan Register Perkara Nomor 44/Pra Per/2016/PN Sby untuk dihadirkan dimukapersidangan Vide Pasal 1886 KUHPerdata, Pasal 1888 KUHPerdata atau Pasal 301RBG sebagaimana dirumuskan pada ayat (1), bertanda ...........

.:245/Pdt.G/2017/PN Sby permohonanmenunjukkan dokumen bukti dari berkas Pra Peradilan Register Perkara Nomor 44/PraPer/2016/PN Sby untuk dihadirkan dimuka persidangan Vide Pasal 1886 KUHPerdata,Pasal 1888 KUHPerdata atau Pasal 301 RBG sebagaimana dirumuskan pada ayat (1),DOrtANna oo .eeeeeccccccecceeceeececeseeeeeeceseeueeaueuaeeeceeeaueeuueuaveueaueuauaedsueeeueeuaeanaeaseeeaueeauanaeaess P 78;Photocopy sesuai dengan copy Surat Penggugat tanggal 18 Mei 2017 kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya

CS : 133/1886.

Sembako D.Pitay 6,500Simon Jual Tunai Fotocopy, ATK, 7680 11/01/2013: D.Anone Sembako D.Pitay 0,000Simon Jual Tunai Fotocopy, ATK, 1181 10/01/2013: D.Anone Sembako D.Pitay 5,500Simon Jual Tunai Fotocopy, ATK, 2,0382 09/01/2013: D.Anone Sembako D.Pitay 0,500Simon Jual Tunai Fotocopy, ATK, 5183 08/01/2013: D.Anone Sembako D.Pitay 5,500Simon Jual Tunai Fotocopy, ATK, 2884 07/01/2013: D.Anone Sembako D.Pitay 0,500Simon Jual Tunai Sembako85 05/01/2013: D.Anone D.Pitay 7,500Simon Jual Tunai Fotocopy, ATK, 1886

PERTIWI PRIMA PLYWOOD; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/2005/EKS tanggal 26 Juli 2005; Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1886/1383/IV/PHK/022005 tanggal 28 Februari 2005; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 40/EKS/2005/PN.JKT.UTtanggal 04 Oktober 2005 tentang Anmaning; Berita Acara Anmaning No. 40/EKS/2005/PN.JKT.UT tanggal 18 Oktober 2005; Berkas perkara yang bersangkutan9.

Surat PT Demka Sakti Nomor:379/DSTA/BS/X/2003tanggal 27 Oktober 2003 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BagianProyek Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen Pelayanan Medik DepkesRI, Perihal Informasi Harga (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;BB. 239 : 1 (satu) berkas ASLI Surat Perjanjian Jual Beli No:020/RJMDS/SPJBRSKTI/XII/2003 tanggal 2 Desember 2003 antara PT Rifa Jaya Mulia dengan PTMurti Indah Sentosa ;BB. 240 : 1 (satu) lembar FOTOCOPI Surat PT.Murti Indah SentosaNomor :1886

Surat PT Demka Sakti Nomor:379/DSTA/BS/X/2003tanggal 27 Oktober 2003 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan JasaBagian Proyek Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen PelayananMedik Depkes RI, Perihal Informasi Harga (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;BB. 239 : 1 (satu) berkas ASLI Surat Perjanjian Jual Beli No:020/RJMDS/SPJBRSKTI/XII/2003 tanggal 2 Desember 2003 antara PT Rifa Jaya Muliadengan PT Murti Indah Sentosa ;BB. 240 : 1 (satu) lembar fotocopi Surat PT.Murti Indah SentosaNomor :1886

oleh karena surat tersebut tidak didukung oleh alat buktilain sehingga kedua bukti surat tersebut dikesampingkan karena merupakan buktiyang tidak sah (bandingkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :701 K/Sip/1974, tertanggal 14 April 1976 sebagaimana telah dipertimbangkan puladiatas) ;Menimbang, bahwa dengan demikian kedelapan bukti surat yang diajukanoleh Para Penggugat Intervensi tersebut (P.I1 sampai dengan P.I8) dapat diterimasebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1886

. / 1886 / 419.62 /2011 tanggal 13 Juni 2011. Terdakwa menerangkan Tugas dan tanggung jawab selaku Ka. Kel Bawang Kec.Pesantren Kota Kediri adalah selaku pelaksana di tingkat kelurahan yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusanSuratSsurat Serta memelihara dan menggunakan asset kelurahan sesuai dengankepentingan masyarakat atas persetujuan LPMK (Lembaga PemberdayaaanMasyarakat kelurahan) serta mengawasi assetaset Desa milik pemerintah yangada di Kel. Bawang Kec.

Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karena untuk memberikankepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiva (vide HR29 Januari 1886, W 5268, 7 Nopember 1982, W 6273, AsserAnemaVerdam).Pengakuan dipersidangan (Gerechtelijke Bekentenis) merupakanketerangan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan yang tegasdinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yangmembenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa,hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya

Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 24 Maret2015;13 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.bKetua Muda Pidana tanggal 8 Mei 2015 Nomor 1886/2015/S.577. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) harisejak tanggal 13 Mei 2015;14 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.bKetua Muda Pidana tanggal 8 September 2015 Nomor 3401/2015/ $.577.Tah.Sus/PP/2015/MA.