eksekusi terhadap petaktanah tambak (empang) milik Penggugat yangdilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kolaka,pelaksanaannya telah melanggar hukum eksekusi yangdiatur dalam pasal 206 Rbg / 195 HIR yang bersifathukum publik dan masih diperlukan perbuatan hukumlagi, yakni harus ditindaklanjuti dengan : 10.1.Peringatan untuk menjalankan putusan / Aanmaning(vide Pasal 207 Rbg/196 HIR) ; 10.2.Penyitaan Eksekutorial (vide Pasal 208 Rbg / 197HIR) j 222 r rere eee eee eee eee eee ee eee eee eee eee10.3.Eksekusi barang

sitaan eksekusi (vide Pasal 218ayat 1 dan 2 Rbg / 200 ayat 1,2,3 HIR) ; 10.4.Eksekusi Pengosongan secara paksa (vide Pasal 216ayat 1 dan 2 Rbg / Pasal 200 ayat 10 dan 11 HIR) ;1311.12.13Dengan kata lain eksekusi yang dilaksanakan berdasarkanpenetapan eksekusi jo.

Kekhususan itu,terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukanpenggugatatas barang itu:a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan oranglain (TERGUGAT),b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, danc. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiriagar dikembalikan kepadanya.Oleh karena yang meminta dan mengajukan penyitaan adalahpemilik barang sendiri, maka lazim disebut pula penyitaan ataspermintaan pemilik.

Bahwa sesuai ketentuan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan status kayudibedakan menjadi 3 yaitu :e Barang Temuan yaitu Hasil hutan / Kayu yang tidak bertuan.e Barang Sitaan yaitu Hasil Hutan / Kayu milik seseorang yang tidak dapatmenunjukkan Dokumen sehingga disita oleh pihak kepolisian.e Barang Rampasan yaitu Hasil Hutan / Kayu milik seseorang yang telahmelalui proses penuntutan sehingga dirampas oleh pihak Kejaksaan.

objek eksekusi Putusan Nomor :41/Pdt.G/1991/PN.Pbr Jo Nomor : 44/Pdt/1992/PTR Jo Nomor : 158K/Pdt/1994 Jo Nomor 3997 K/Pdt/2000 dan objek tanah tersebut melekatSita jaminan diatasnya pada tahun 1992 dari Rio Pranajaya pada tahunHalaman 12 dari 30 putusan Nomor 86/PDT/2019/PT PBR2013 sebagaimana yang Pelawan nyatakan dalam Gugatan Perlawanan,sehingga jelasjelas berdasarkan hukum jual beli tersebut batal demihukum (null and void) dan status barang kembali dalam keadaan semula(status quo) sebagai barang

sitaan dan peralihnan hak/jual beli antaraSdr.Rio Pranajaya dengan Pelawan dianggap tidak pernah terjadi (neverexisted).5.

tahu apa maksud tanda tangan tersebut.5 Bahwa kami pihak Tergugat I maupun Tergugat II telah diberi waktu daritanggal 10 September 2014 sampai 10 Oktober 2014 yaitu pengosongan rumah,dalam hal tersebut kami belum siap dan kami masih berusaha untuk mencariHalaman 9 dari 37 Putusan Nomor 19/Pdt.G /2014/PN Rbgdana tersebut guna memberesi pinjaman sebesar Rp.203.000.000,00 (dua ratustiga juta rupiah) terkait pinjaman pokok semula Rp. 228.000.000,00 (dua ratusdua puluh delapan juta rupiah) dikurangi barang

sitaan berupa mobil SuzukiCarry yang sudah dijual oleh Bank Pasar, maka pinjaman tinggal sejumlah Rp.203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).Dalam usaha kami sebagai Tergugat sesuai waktu yang ditentukan belum bisauntuk mendapatkan uang sebanyak Rp. 203.000.000,00 (dua ratus tiga jutarupiah) ; 6 Bahwa kami sebagai Tergugat i maupun Tergugat II hanya bisa menyampaikanapa adanya, sekuat kemampuan kami sebagai Tergugat untuk mengangsur Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, mengingat tidak

terhadap barang bukti yang diajukan di persidangandipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International yang didalamnyaterdapat gulungan tisue yang berisi plastik bekas label botol minuman Fruit TeaHalaman 27 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN MadSosro yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal warnaputin seberat 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram merupakan narkotika besertapembungkusnya, adapun dalam Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor: B13/0.5.14/Euh.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan KepalaKejaksaan Negeri Kota Madiun ditetapkan bahwa 1 (Satu) bungkusan bekas rokokGudang Garam International yang didalamnya terdapat gulungan tisue yang berisiplastik bekas label botol minuman Fruit Tea Sosro yang didalamnya berisi 1 (Satu)plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih seberat 0,32 ( nol koma tiga puluhdua) gram, Narkotika tersebut diatas digunakan untuk kepentingan pembuktianperkara di

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelan menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

Kekhususan itu,terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugatatas barang itu:a) Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain(tergugat),b) Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, danc) Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu. sendiri agardikembalikan kepadanya.d.

2 (dua) batang pireks kaca; 1 (satu) buah cerobong api;2 12 (dua belas) batang pipet pendek warna putih; 1 (satu) buah timbangan digital; 2 (dua) pembungkus/plastik kosong; 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Lasika;( 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;26 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna hitam; 1 2satu) buah handphone merk G Star warna biru silver;dua) buah korek gas;(((( 1 (satu) buah bong;2 (dua) lembar bekas pembungkus shabushabu;oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang

sitaan dalam tindakpidana narkotika maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, patut dinyatakandirampas untuk dilakukan pemusnahan, sedangkan terhadap barang buktiberupa : 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam; dan, Uang tunai sebesar Rp.2.230.000, (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Kepastian objek eksekusi atas barang sitaan semakinsempurna, sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyatakan kalau putusan telah berkekuatan hukum tetapmaka barang yang disita demi hukum langsung menjadi sita eksekusi.Dengan demikian barang yang disita:e Dapat langsung diserahkan kepada pihak Penggugat, jika yang terjadimengenai sengketa milik.

Oleh karena itu tanpa dimohonkankepada pengadilan pun Tergugat sudah tidak melakukan aktivitas diatasobjek tanah tersebut karena terhalang oleh adanya status barang sitaan dariKejaksaan Agung ;8. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminanatas tanah objek sengketa haruslah ditolak Karena objek tanah sengketa sudahdalam status sitaan penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidanakorupsi di PT. ASABRI ;9.

Selanjutnya segala tindakan hukumTurut Tergugat terkait tanah a quo seperti Pemberitahuan Surat Paksa (BeritaAcara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23022011), Penyitaan (BeritaAcara Penyitaan No.BA03/WKN.08/KNL.02/2011 tanggal 05042011), SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No:SPPBS09/PUPNC.10.05/2011 tanggal11 April 2011 clan tindakan hukum lainnya atas tanah a quo adalah sahsebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Turut Tergugat menolak dalildalil Gugatan Penggugat

mengadilinya.Oleh karena itu pertimbangan hukum judex factie jelasjelas bertentangandengan peraturan tersebut; Bahwa Tergugat / Terbanding telah menerbitkan objek sengketa sertifikatinduk : HGB No. 42/Karang Sari tanggal 28 Juni 2002, HGB No.43/Karang Sari tanggal 28 Juni 2002, HGB No. 44/Karang Sari tanggal 28Juni 2002, HGB No. 53/Karang Sari tanggal 27 November 2002, HGB No.54/Karang Sari tanggal 27 November 2002, HGB No. 55/Karang Saritanggal 2 Desember 2002 berdasarkan lampiran akta jualbeli yangberstatus barang

sitaan dan harus tetap terlampir dalam berkas perkaradan didasarkan pada akta jual beli yang tidak sah, sehingga pertimbanganhukum judex factie yang menyatakan proses penerbitan sertifikatsertifikattersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk objek tata usaha negara patut ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan;Bahwa judex factie telah melakukan kekeliruan dengan menyatakanbahwa gugatan Penggugat / Pembanding harus terlebih dahuludiselesaikan

ditawarkan kepada saksi yaitu berupa 4(empat) unit komputer; = 222022 se nnn ee nne sen nne ennHalaman 15 dari 37bahwa Terdakwa beralasan bahwa barang tersebut dibawa untuk dijualdikarenakan pimpinan yang dikantor mempunyai permasalahan hutangpiutang sehingga barangbarang tersebut disita;bahwa saksi tidak langsung membeli barang tersebut saksi melihatkondisinya barangbarang yang ditawarkan kepada saksi;bahwa saksi tidak mencurigai dikarenakan barang ini hasil dari sitaan jadimenurut alasan mereka bahwa barang

sitaan diambil sembarang saja;bahwa yang dibeli sama saksi dengan harga Rp. 1.550.000, (satu juta limaratus lima puluh ribu rupiah) barangnya yaitu 4 (empat) buah monitorkomputer dan 1 (satu) buah scanner;bahwa barangbarang tersebut belum sempat terjual oleh saksi;bahwa barangbarang tersebut kalau laku terjual Keuntungannya bisa 50%sampai dengan 100%) 9 220 noe noe nnn nnn none nnn nnn non een neebahwa saksi belum pernah menjual barangbarang hasil curian;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

dijatuhkanMenimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahananberdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemuiadanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasanmenetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (satu) PaketNarkotika jenis Ganja dengan berat bruto 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu)unit Hp merk Micon warna kuning orange, 1 (satu) Unit Hp merk Balckberrywarna hitam berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotikayang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku PenuntutUmum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktianperkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmupengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatinan), sesuai permintaanPenuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai denganpasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayarbiaya perkaraMengingat

tanggal 13 SEP 1995, diberi tanda bukti TT6;SURAT PAKSA Nomor SP1380/PUPNW.III/1995, tanggal 14 SEP 1995,diberi tandabukti TT7;Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS841/PUPNW.III/1995, tanggal 07 DEC 1995,diberi tanda bukti TT8a; Berita Acara Penyitaan Nomor BA841/PUPNW.III/SPS/1996, tanggal 25 Januari 1996,diberi tanda bukti TT8b;10 Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Timur, tanggal 12Pebruari 1995, Nomor S164/WPN.03/KP.01/P/1996, diberi tanda bukti11 Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan Nomor SPPBS 579/PUPNW.III/1996, tanggal12 Peb 1996, diberi tanda bukti TT10;12 Surat Pemberitahuan lelang tanggal 25 Jun 1996 Nomor S2414/WPN.03/KP.01/1996,diberi tanda bukti TT1 1a;13 Surat Pengosongan tanah/bangunan rumah, tanggal 25 Jun 1996 nomor S2415//WPN.03/KP.01/1996, diberi tanda bukti TT 1 1b;14 Surat Pengosongan tanah/bangunan ,tanggal 25 Jun 1996, Nomor S2416/WPN.03/KP.01/1996, diberi tanda bukti TT1 1c;15 Salinan Putusan Nomor 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, diberi tanda bukti TT12

Bahwa oleh karena itu Tergugat sebagai eksekutor putusanPengadilan dalam perkara pidana ic. perkara a quo berkewajibanuntuk menjalankan eksekusi dengan cara meminta kepada KantorBadan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk diadakanpelelangan umum atas barang barang sitaan milik Terpidana ;F. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan arti kata UangPengganti.

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas danHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Plwdihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Bahwa Pelawan membeli tanah objek eksekusi Putusan Nomor :41/Pdt.G/1991/PN.Pbr Jo Nomor : 44/Pdt/1992/PTR Jo Nomor : 158K/Pdt/1994 Jo Nomor 3997 K/Pdt/2000 dan objek tanah tersebut melekatsita jaminan diatasnya pada tahun 1992 dari Rio Pranajaya pada tahun2013 sebagaimana yang Pelawan nyatakan dalam Gugatan Perlawanan,sehingga jelasjelas berdasarkan hukum jual beli tersebut batal demihukum (null and void) dan status barang kembali dalam keadaan semula(status quo) sebagai barang sitaan dan peralinan

MELIA SEHATSEJAHTERA, menyerahkan barang bukti barang sitaan kepada SAT.RESKRIM BANJARMASIN berupa : Produk kesehatan MELIAPROPOLIS jumlah 19 botol" Serta 1 (satu) lembar copy suratPENGUMUMAN, PEMBERITAHUAN dan PERINGATAN dari sdr. SIRRAPRAYUNA & ASSOCIATES (Kuasa Hukum PT. MELIA SEHATSEJAHTERA) tanggal 18 Juni 2013.