dengan :Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatupendekatan/metode penentuan nilai jual Suatu obyek pajak dengan caramembandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknyaberdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya ;Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jualsuatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkanuntuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yangdikurangi dengan penyusutan

Sebagaimana dengan bumi,bangunan juga harus ditentukan nilai jualnya ;Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan dihitung berdasarkanbiaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangidengan penyusutan. Untuk mempermudah penghitunganNilai Jual Obyek Pajak bangunan harus disusun DaftarBiaya Komponen Bangunan (DBKB). DBKB terdiri atastiga komponen, yaitu komponen utama, material dan11fasilitas.

Pendekatan Biaya ;Pendekatan biaya digunakan~ untuk penilaianbangunan yaitu dengan cara memperhitungkan biayabiaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunanbaru obyek yang lain, dikurangi penyusutan. Perkiraanbiaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiapkomponen utama bangunan, material dan fasilitaslainnya ;2.3.3. PELAKSANAAN PENILAIAN ;PENILAIAN TANAH ;2. PENYUSUNAN DBKB:a.

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 danKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP533/PJ/2000tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk PelaksanaanPendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subjek PajakBumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atauPemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi ObyekPajak (SISMIOP)nyatanyata telah ditegaskan bahwa untuk menghitungnilaibangunan adalah berdasarkan nilai perolehan baru untukbangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan

Bahwa dengan demikian perhitungan nilai bangunan olehPemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menggunakannilai perolehan baru per kondisi 1 Januari 2007 bekerjasamadengan Dinas Pekerjaan Umum memakai Daftar Biaya KomponenBaru(DBKB) tahun 2000 berdasarkan spesifikasi komponen bangunannamun tidak melakukan penyusutan karena bangunan belum jadi(masih dalam tahap penyelesaian) dengan luas 144.603 m?sebesar Rp 3.100.000,00 per m2?

3.374.388.000,00Sanksi Administrasi 1.619.706.240,00 0,00 1.619.706.240,00Jumlah PPh ymh (Lebih) dibayar 4.994.094.240,00 0,00 4.994.094.240,00 RINCIAN KOREKSI KEPUTUSAN KEBERATAN;Bahwa diketahui bahwa Keputusan Keberatan telah menetapkan untuk menolakKeberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;Bahwa berikut adalah rincian koreksi pada PPh Badan yang dipertahankan olehTerbanding pada Keputusan Keberatan:1 Koreksi atas biaya Loss, FR & Frog (Card Loss) sebesarRp4.086.936.38 1,00;2 Koreksi atas biaya Penyusutan

Oth Than Bldg, Con, PNL sebesarRp3.178.125.128,00;5 Koreksi atas biaya Club/Conf Fees Business sebesar Rp147.696.458,00;6 Koreksi atas biaya Card A/fee Drt Sales Agst sebesar Rp33.320.000,00;7 Koreksi atas biaya Sundry General Office Expense sebesarRp32.053.400,00.POKOK SENGKETA;Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan sehubungan dengan hasilKeputusan keberatan diatas adalah sebagai berikut:1 Koreksi atas biaya Loss, FR & Frog (Card Loss) sebesarRp4.086.936.38 1,00;2 Koreksi atas biaya Penyusutan

sebesar Rp2.667.407.163,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksipositif sehubungan dengan biaya Penyusutan sebesar Rp2.667.407.163,00, denganalasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan penghitungan biaya penyusutan sesuaidengan ketentuan Pasal 11 UU PPh.

Di samping itu, dalam proses pemeriksaan pajakmaupun di tahap keberatan, pihak pemeriksa dan penelaah keberatan tidak pernahmemberikan atau memperlihatkan kertas kerja perhitungan biaya penyusutan menurutTerbanding, sehingga Pemohon Banding tidak dapat mengetahui secara pasti penyusutanatas aktiva Pemohon Banding yang mana yang dianggap keliru oleh Terbanding;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan rincian perhitungan penyusutanaktiva tetap yang Pemohon Banding lampirkan di SPT PPh Badan dan PemohonBanding

Oleh sebab ituseharusnya biayabiaya yang tercatat di dalam akun Software Cost tersebut tidakdikapitalisasi melainkan menjadi biaya pada tahun yang bersangkutan;Bahwa hal ini sesuai dengan UndangUndang Pajak Penghasilan pada Pasal 11ayat (1), menyebutkan bahwa "Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian tanah,pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yangberstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimilikidan digunakan untuk mendapatkan

LangkanKecamatan Banyuasin 3 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,dimana menurut keterangan saksi JOKO HARIANTO bahwa di Surat jalantertulis jumlah bemt getah blengket sebanyak 21.879 (dua puluh satu ribudelapan ratus tujuh puluh Sembilan) kilogram sedangkan hasil penimbanganhanya berjumlah sebanyak 20.797 (dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluhtujuh) kilogram yang mana kekurangannya sebanyak 1.082 (seribu delapanpuluh dua) kilogram dan menurut saksi JOKO HARIANTO biasanya kalauterjadi penyusutan

berat selama peijalanan sebanyak 300 (tiga ratus)kilogram, sehingga atas laporan JOKO HARIANTG tersebut saksi korbanmenjadi curiga karena penyusutannya terlalu banyak kemudian saksi korbanmemauggil supir mobil Truck Fuso BK9731CS tersebut yaitu terdakwaRAHMAT ALDI alias CIPTO dan supir dua ARIFIN alias ARIFIN dan saat ituterdakwaterdakwa tidak mengakuinya dan mengatakan tidak mengetahuitentang penyusutan atau berkurangnya beban getah yang diangkutnyasehingga kemudian saksi korban menyelidiki hal

mengakuiperbuatannya bahwa mereka telah menjual sebagian getahblengket tersebut di Desa Kritang Kecamatan KemuningKabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ;Bahwa di surat jalan tertulis jumlah berat getah blengketsebanyak 21.879 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuhpuluh Sembilan) kilogram sedangkan hasil penimbanganhanya berjumlah sebanyak 20.797 (dua puluh ribu tujuh ratusSembilan puluh tujuh) kilogram yang mana kekurangannyasebanyak 1.082 (seribu delapan puluh dua) kilogram danbiasanya kalau teijadi penyusutan

perbuatannya bahwa mereka telah menjualsebagian getah blengket tersebut di Desa Kritang KecamatanKemuning Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ;Bahwa di surat jalan tertulis jumlah berat getah blengketsebanyak 21.879 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuhpuluh Sembilan) kilogram sedangkan hasil penimbanganhanya berjumlah sebanyak 20,797 (dua puluh ribu tujuh ratusSembilan puluh tujuh) kilogram yang mana kekurangannyasebanyak 1.082 (seribu delapan puluh dua) kilogram danbiasanya kalau terjadi penyusutan

berlaku;Perhitungan Jumlah Pajak yang terutang:Menurut Terbanding:Jumlah Pajak yang terutang sebesar : Rp1.595.989.028,00Menurut Pemohon Banding:Jumlah Pajak yang terutang sebesar :Rp 98.320.492,00Alasan Pengajuan Banding:Pokok Sengketa (Materi):Bahwa koreksi positif peredaran usaha dagang dan jasa hotel melalui pengujianarus piutang tidak dapat Pemohon Banding terima karena tidak didasarkan buktiotentik yang sudah Pemohon Banding serahkan/berikan, dan koreksi positifbiaya bunga pinjaman, biaya penyusutan

;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali:Bahwa koreksi positif peredaran usaha dagang dan jasa hotel melaluipengujian arus piutang tidak dapat diterima karena tidak didasarkan buktiotentik yang sudah diserahkan/diberikan;Dan koreksi positif biaya bunga pinjaman, biaya penyusutan, biayapemasaran, iuran PHRI dan biaya lainnya, tidak bisa kami terima, karenaatas pengeluaran tersebut benarbenar dikeluarkan biayanya juga buktipendukungnya sudah diserahkan seluruhnya;Menurut Terbanding:Jumlah Pajak yang terutang

2321/B/PK/Pjk/2018PUT89013/PP/M.XIIA/15/2017, tanggal 20 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan pada posPenyesuaian Fiskal Negatif berhubungan langsung dengan koreksiTerbanding yang tetap dipertahankan pada Nomor 1 di atas sehubungandengan pembelian dan pembebanan biaya spare part yang tidak bolehdibebankan sekaligus, angka tersebut merupakan biaya penyusutan

sebesar50% dari Rp2.278.236.485,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbandingdimana koreksi negatif ini bernubungan langsung dengan koreksi padanomor 1 di atas yang Pemohon Banding ajukan banding, bahwa ataspengeluaran untuk pembelian spare part Pemohon Banding ajukan bandinguntuk tetap dibebankan sebagai biaya sehingga tidak perlu mengkoreksibiaya penyusutan;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Banding mohonkepada Majelis Hakim agar membatalkan koreksi tersebut di

Koreksi positif Biaya Lainnya Depresiasi & Amortisasi sebesarRp116.092.974bahwa berdasarkan penelitian terhadap daftar penyusutan PemohonBanding, perhitungan penyusutan Pemohon Banding, perhitunganpenyusutan pemeriksa dan perhitungan kembali biaya penyusutan olehTerbanding dapat diketahui bahwa perhitungan pemeriksa telah sesuaidengan ketentuan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan;bahwa keberatan Pemohon Banding ditolak karena koreksi positif BiayaLainnya Depresiasi & Amortisasi sebesar Rp 116.092.974 telah

Rincian koreksiatas penyusutan tersebut terdiri atas : Bangunan Rp 114.103.080 Furniture & Fixture Rp 1.989.894Total Rp 116.092.974bahwa untuk biaya Penyusutan atas bangunan, Pemohon Banding tetapperhitungkan biaya atas penyusutan tersebut karena pendapatan atassewa bangunan ke HMI tidak Pemohon Banding koreksi negatif.Pemohon Banding tetap memperhitungkan pendapatan atas sewaHalaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/2015tersebut dalam perhitungan PPh Badan Pemohon Banding.

ApabilaPemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya penyusutan gedungtersebut, menurut Pemohon Banding seharusnya Pemeriksa jugamelakukan koreksi negatif atas pendapatan sewa gedung. Karenapemeriksa memperhitungkan pendapatan sewa gedung dalam SPT PPhBadan dan terutang PPh Badan dengan tarif progresif, maka seharusnyabiaya penyusutan gedung tersebut diakui;bahwa untuk biaya Penyusutan atas furniture and fixture yang PemohonBanding lakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku;.

Banding sampaikan kepada Terbanding yang rinciannyatelah Pemohon Banding sesuaikan dengan yang seharusnya, dimanatidak mengubah total nilai HPP atau sama dengan yang PemohonBanding laporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan yaituRp243.401.532.359, sebagaimana dapat dilihat dibawah ini;bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan kedua rincian HPPtersebut;Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/2015 UraianRincianHPP SPT WPFormVerifikasiSelisih Pembelian bahan/barang daganganGaji, upah, bonus,Biaya penyusutan

Banding kepadaHMI dan Koperasi Hyundai atas sharing pemakaian biaya telepon, Listrik,Mesin Foto copy dan biaya lainnya yang Pemohon Banding bayarkandahulu, dan atas bagian dari mereka yang dibayarkan oleh HIM tidakdicatat sebagai biaya tetapi ke akun Piutang Lainlain;bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan jurnal yang PemohonBanding catat dari transaksi penjualan Aktiva Tetap, Penjualan Langsung1 unit Grace, dan klaim cost sharing tersebut :Penjualan Aktiva TetapPiutang Lainlain HMI XXXAkumulasi Penyusutan

Koreksi atas Biaya Penyusutan sebesarRp3.058.638.754,00; dan Koreksi atas Biaya Pemasaran dan Promosisebesar Rp/739.308.607,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi atas Biaya Penyusutan sebesar Rp3.058.638. 754,00;dan Koreksi atas Biaya Pemasaran dan Promosi sebesarRp/739.308.607,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casukarena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya

Pemeriksa melakukan koreksi penyusutan danamortisasi, karena sesuai dengan data. Pemohon Banding terlalu besarmembebankan biaya tersebut.

Kami tidak setuju, Karena perhitungan biayatersebut telan Pemohon Banding hitung sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku sehingga biaya usaha lainnya menurut Pemohon Banding menjadiUS$5.469,231 dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding sudah minta perhitungan penyusutan menurutPemeriksa, tetapi sampai dengan tanggapan ini dibuat, Pemeriksa belummemberikan kertas kerja perhitungan penyusutannya, sehingga PemohonBanding kesulitan untuk membuat tanggapan

Nomor 1542/B/PK/PJK/2017atas transaksi ke PT Humpuss sebesar USD1.893.658,00 tidak dapatdipertahankan telah keliru dan telah nyatanyata bertentangan denganketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan PSAK 7:Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar USD304.969,00:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidaksetuju dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman68 yang menyatakan:Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidanganMajelis berpendapat informasi penyusutan

atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 UU PPh;bahwa atas koreksi biaya usaha (kecuali penyusutan dan amortisasi)dalam surat keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memberikan perincian atas pos yang disetujuloleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupunyang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2017Pemohon Banding) selain itu Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon

Banding) juga tidak menyampaikan/memberikan alasankeberatannya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak dapat melakukan Penelitian ternadap koreksi biayausaha tersebut;bahwa atas koreksi penyusutan dan amortisasi, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan perincianperhitungan dan alasan yang jelas, sehingga Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tidak dapat melakukan Penelitian terhadapkoreksi tersebut;3.

(satu) bulan;

Dari reproses beras TMS menjadi beras yangmemenuhi syarat tersebut, hasilnya terjadi penyusutan quantum barang.

Penyusutanquantum barang akibat reproses tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa oleh karena kerugian Penggugat adalah akibat terdapatnya beras TMS digudang yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat, maka gugatan Penggugatterhadap Para Tergugat adalah sangat beralasan dan layak untuk dapat diterima dandikabulkan;Bahwa berdasarkan hasil reproses beras TMS di GBB Pecoro 2 sebanyak12.994.492,99 kg yang menjadi tanggungjawab Tergugat I tersebut, ternyata telahmengalami penyusutan quantum

sebesar 2.171.656,05 kg;11.12.14.15.16.Bahwa berdasarkan hasil reproses beras TMS di GBB Mangli sebanyak 921.852 kgyang menjadi tanggungjawab Tergugat II tersebut, ternyata telah mengalamipenyusutan quantum sebesar 114.212 kg;Bahwa berdasarkan hasil reproses beras TMS di GBB Jambearum sebanyak4.117.725 kg yang menjadi tanggungjawab Tergugat III tersebut, ternyata telahmengalami penyusutan quantum sebesar 562.685 kg;Bahwa berdasarkan Inpres No.13 Th.2005 tentang Kebijakan Perberasan, PemerintahRepublik

Indonesia telah menetapkan, bahwa harga pembelian beras oleh Pemerintah(HPP) tahun 2006, adalah sebesar Rp.4.275/kg, oleh karena itu jumlah kerugianPenggugat akibat penyusutan guantum beras dari hasil reproses tersebut, maka dapatdihitung berdasarkan harga satuan (HPP) dimaksud;Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD49/DS200/02/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang Pedoman Penyelesaian Klaim diLingkungan Perum Bulog, Penggugat telah menempuh prosedur upaya penyelesaianinternal

quantum sebesar 2.171.656,05 kg , GBB Manglisebanyak 921.852 kg yang menjadi tanggungjawab Tergugat II tersebut, ternyata telahmengalami penyusutan quantum sebesar 114.212 kg dan GBB Jambearum sebanyak4.117.725 kg yang menjadi tanggungjawab Tergugat III tersebut, ternyata telahmengalami penyusutan quantum sebesar 562.685 kg;;Menimbang bahwa mengenai kerugian akibat penyusutan akandipertimbangkan sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah mendalilkan kerugian dalam gugatannya yaitu :481.Surat Keputusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atasBiaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp3.908.326.353,00 dan KoreksiPenyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp4.492.599.010,00 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali

benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak aquo karena in casu berupa substansi yang terkait dengan nilaipembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel danmelandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhiasas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkanbahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturanperundangundangan dan hukum oleh karenanya KoreksiPenyesuaian Fiskal Positif atas Biaya Penyusutan

Sedangkan pengeluaran yangmempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun, pembebanannyadilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping ituapabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan hartaatau selisih kurs, maka kerugiankerugian tersebut dapat dikurangkandari penghasilan bruto.Huruf aBiayabiaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya seharihari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Sedangkan pengeluaran yangmempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun, pembebanannyadilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping ituapabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan hartaatau karena selisih kurs, maka kerugiankerugian tersebut dapatdikurangkan dari penghasilan bruto.25Huruf aBiayabiaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya seharihari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Sedangkan pengeluaran yangmempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun, pembebanannyadilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping ituapabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan hartaatau karena selisih kurs, maka kerugiankerugian tersebut dapatdikurangkan dari penghasilan bruto.Huruf a"Biayabiaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya seharihari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

V/15/2009 tanggal21 Desember 2009, Halaman 10 Alinea ke5).Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) pada persidangan banding di Pengadilan Pajakmengakui bahwa Biaya Penyusutan termasuk penyusutanbangunan yang digunakan pegawai berupa Stasiun Pandu diMuara Sungai dan bangunan tersebut di daerah terpencil videPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21233/PP/M.

biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp329.449.420,00 tidak dapat dibebankansebagai biaya.12 Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan buktibukti yangvalid khususnya atas biaya penyusutan jalan/bangunan sebesarRp329.449.420,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat(11) UndangUndang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai diHalaman 39 dari 94 halaman.

Koreksi 50% atas biaya penyusutan kendaraan sebesarRp268.672.291 ,00;Menurut Terbanding:Bahwa koreksi 50% atas biaya penyusutan kendaraandipertahankan karena kendaraan tersebut digunakan hanya untukseorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaanya;Menurut Pemohon Banding:Bahwa pihak Terbanding seharusnya membatalkan koreksi inikarena kendaraan yang dimaksud oleh Pihak Terbandingmerupakan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasionalperusahaan di site dan tidak diberikan kepada pegawai

PolisiKT1BWKT8953BW 67,500,000 33,750,000BT 1Bahwa untuk mendukung penjelasan Pemohon Banding di atas,terlampir contoh fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor darikendaraan yang dikoreksi 50% biaya penyusutannya;Bahwa dengan demikian seharusnya, Pihak Terbandingmembatalkan koreksi 50% atas biaya penyusutan kendaraanPemohon Banding;Koreksi biaya penyusutan RMC workshop Rp45.992.375,00;Menurut Terbanding:Bahwa biaya penyusutan RMC workshop tidak dapat dibebankanHalaman 43 dari 87 halaman.

Koreksi fiskal negatif sebesar Rp314.664.666,00;Menurut kami Terbanding telah salah dalam mengklasifikasikan koreksi diatas dikarenakan koreksi 50% atas biaya penyusutan kendaraan dan RMCseharusnya diklasifikasikan sebagai koreksi fiskal positif yang menambahpenghasilan kena pajak JMB;a. Koreksi50% atas biaya penyusutan kendaraan sebesarRp268.672.291 ,00;Menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding):Halaman 81 dari 87 halaman.

RMC workshop Rp45.992.375,00;Menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding);Biaya penyusutan RMC workshop tidak dapat dibebankan sebagai biayakarena Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bahwa PT RMC tidakmembebankan biaya penyusutan atas workshop tersebut dan workshopHalaman 82 dari 87 halaman.

Atas laba penjualanaktiva ini, Pemohon Banding sudah membayar PPh Badan yang terutang; Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyesuaian fiskal positif atasbiaya penyusutan aktiva leasing di dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2010; Bahwa koreksi 50% atas biaya penyusutan kendaraan dan RMC seharusnyadiklasifikasikan sebagai koreksi fiskal positif yang menambah penghasilankena pajak Pemohon Banding; Pemohon Banding sudah melaporkan peredaran usaha dengan benar di SPTPPh Badan Tahun 2010;Menimbang, bahwa

;Bahwa akibat perobuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT.PHK Makin Group mengalami kerugian lebin kurang sebesar Rp1.412.000,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), namunbuah tersebut terjadi penyusutan nilai akibat busuk dan rusaksehingga dijual dengan harga Rp 729.000,00 (tujuh ratus dua puluhsembilan ribu rupiah).

;Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT.PHK Makin Group mengalami kerugian lebin kurang sebesar Rp1.412.000,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), namunbuah tersebut terjadi penyusutan nilai akibat busuk dan rusaksehingga dijual dengan harga Rp 729.000,00 (tujuh ratus dua puluhsembilan ribu rupiah).

;Bahwa akibat perobuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT.PHK Makin Group mengalami kerugian lebin kurang sebesar Rp1.412.000,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), namunHalaman 8 dari 20 Putusan Nonor 155/Pid.B/2016/PN Mrt.Atasbuah tersebut terjadi penyusutan nilai akibat busuk dan rusaksehingga dijual dengan harga Rp 729.000,00 (tujuh ratus dua puluhsembilan ribu rupiah).

tu, laluTerdakwa HENDRA menjawab si MANDA, si MUSIL, dan si HEN.Selanjutnya para security tersebut membawa Terdakwa HENDRAbersama dengan Terdakwa Il MUKHSIN dan MANDA ke kantordengan mengendarai sepeda motor, namun dalam perjalananMANDA melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri.; Bahwa akibat perobuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT.PHK Makin Group mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.412.000,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), namunbuah tersebut terjadi penyusutan

PHK Makin Groupmengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.412.000,00 (satu juta empatratus dua belas ribu rupiah), namun buah tersebut terjadi penyusutan nilai akibatHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN Mrt.busuk dan rusak sehingga dijual dengan harga Rp 729.000,00 (tujuh ratus duapuluh sembilan ribu rupiah).;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;Ad. 5.

.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Suherni KC Weru

kerja karyawan No 584.3/400/KCB.WERU/2021 (Rp. 70.146.998) tanggal 31 Desember 2020

29 Januari 2021

biaya penyusutan asset lainnya penyelesaian nasabah No 584.3/083/KCB.WERU/2021 (Rp. 14.574.501) tanggal 30 Juni 2021.

Pengeluaran untuk community development harus dikurangkan daripenghasilan bruto melalui penyusutan;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi tersebut olehfiskus karena alasan berikut:Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/PJK/2017a.

Di samping itu menurut pendapatPemohon Banding biaya tersebut adalah biaya sebagaimanadimaksud Pasal 6 UndangUndang Pajak Penghasilan dan dapatdibebankan 1 (satu) tahun bukan melalui penyusutan selam 20 tahun;Bahwa Pemohon Banding berterima kasih karena biaya tersebuttelah diperkenankan dikurangkan dengan penghasilan bruto. BandingPemohon Banding adalah mengenai periode pembebanan. Menurutpemeriksa pajak biaya tersebut dibebankan melalui depresiasipenyusutan selama 20 tahun.

Depreciation sebesar Rep108.507.508,00;Bahwa koreksi Pemeriksa Pajak atas penyusutan sebesarRp108.507.508,00 (dengan dasar penyusutan sebesarRp2.170.150.160,00) berasal dari penerapan ketentuan perpajakanatas community development. Menurut pendapat Pemohon Bandingsesuai dengan sifat dari asset/proyek tersebut yang begitu selesaidan diserahkan kepada pemerintah setempat atau masyarakat makapenguasaan atas asset/proyek tersebut selurunnya sudah beralihkepada pemerintah setempat atau masyarakat.

Pemohon Banding tidak setuju dengan perlakuanperpajakan atas biaya community development melalui penyusutan,karena menurut pendapat Pemohon Banding sesuai dengan sifatpengeluaran untuk community development sebagaimana PemohonBanding uraikan di atas biaya tersebut dapat dikurangkan secaralangsung sebagai pengurang penghasilan bruto;Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/PJK/20172.

perundangundangan perpajakanyang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagaiberikut:Bahwa dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dapatdiambil kesimpulan bahwa biaya yang dapat dikurangkandengan penghasilan bruto adalah biaya yang berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak untukmendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan danuntuk pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih darisatu tahun, pembebanannya melalui penyusutan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyusutan atas Tanaman MenghasilkanRp64.062.500,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan

Bahwa karenanya yang menjadi objeksengketa berupa Koreksi Penyusutan atas Tanaman MenghasilkanRp64.062.500,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan sebesar Rp 3.800.664.324 dan tetap dipertahankanHalaman 6 dari 9 halaman.

Penyusutan Fiskal Negatif 997.85212. Penghasilan Neto Fiskal 798.205.89613. Kompensasi Kerugian 014. Penghasilan Kena Pajak 798.205.89615. Pajak Terutang 221.961.50016. Kredit Pajak 39.522.20017. Pajak kurang dibayar 182.439.30018. Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP 87.570.86419. PPh ymh.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesarUSD8.562.791.00 atas beban penyusutan aktiva power plant (KoreksiBiaya Depresiasi Power plant sebesar USD8.556.497.00 dan KoreksiHalaman 4 dari 8 halaman.

casuberdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2014 diketahui bahwaPemohon Peninjauan Kembali telah mencatat aktiva sebagaipenanaman neto sewa guna usaha sesuai dengan Perlakuan Akuntansioleh Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor) Untuk Finance lease.Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 12 Perjanjian Pembelian DayaListrik antara PT Makassar Power Corporation sebagai Penjual dan PTPLN (Persero) sebagai Pembeli maka dengan mendasarkan pada PSAK30 seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membebankanbiaya penyusutan