Memerintahkan agar barang bukti berupa : a. 1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun anggaran 2009 ; -----------------------------------b. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten dan Keputusan Gubernur No. 147.25.05/Kep.452-HUK/2009 tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun anggaran 2009 ; ----------------------------

Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Nomor : 902/1710-BPPMD/2009 tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten tahun 2009 (legalisir) ; -------------------------------------------------------------------------------d. 1 (satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun tahap ke-4 dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009 (fotocopy legalisir) ; -------------------

Menyatakan Barang Bukti berupa : a. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangankepada Desa seProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 ;oO. 1 (Satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangankepada Desa seProvinsi Banten dan Keputusan Gubernur No.147.25.05 / Kep.452HUK/2009 tentang pemberian BantuanKeuangan kepada Desa se Provinsi Banten Tahun anggaranc.

Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan kepada Desa seProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;d. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;e. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa

Memerintahkan barang bukti berupafotokopi dari SuratSurat : 1 (Satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada DesaSeProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 ; 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan Gubernur No. 147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 :Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan MasyarakatDesa

Memerintahkan agar barang bukti berupa :a. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan KeuanganoOKepada Desa SeProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 ;. 1 (Satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan KeuanganKepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan Gubernur No.147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentang pemberian BantuanKeuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten Tahun anggaranKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD

/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;. 1 (atu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD Provinsi Banten (fotocopylegalisir) ; 1 (Satu) lembar

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingatsistem evaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan,SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaianpersyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga. TerhadapPenyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiaptahapan dinyatakan gugur. Bahwa setelah CV.

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingat sistemevaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam DokumenPemilinan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai daripenilaian persyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga.Terhadap Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaianpada setiap tahapan dinyatakan gugur.Bahwa setelah CV.

SUMBER AGUNG.Bahwa Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enimsebelumnya menetapkan syarat administrasidan syarat tekhnis dengan penetapan yang dikeluarkan yakni Nomor: 02/ULPPokja PB 11/10/2013 tanggal 29 April 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:Syarat Administrasi:a. Surat Penawaranb. Jaminan Penawaranc.

sebanyak 1 (satu) bungkus plastikbening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabushabu seberat0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutupkertas koran dan tanpa disisihkan.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADANPOM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA,S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 18 hal.Narkotika jenis shabushabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakanberat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan.e Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, olehBADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRIWULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis Drs.

shabu sebanyak (satu) bungkus plastik bening kecilyang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabushabu seberat 0,34 (nolkoma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertaskoran dan tanpa disisihkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut,oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRIWULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimanatercantum dalam Serita Acara pemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggangwaktu 14 (empat betas) hari. hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasidan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaan perkaratersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) di bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang.undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab = atas pelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelolaproyek kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) yang dananya bersumber dari DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) RSUD AjappanggeKab.Soppeng tahun Anggaran 2011 nomor:1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengan nilaianggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyarenam ratus empat puluh delapan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab ataspelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Kes selaku Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppengdan atau selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) telah menyalahgunakan jabatannya yaitumenyerahkan dokumen penawaran PT. Guna EraManufaktur (GEM) yang memuat harga sebesar Rp.596.871.000,00Mea ees(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta DelapanRatus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Muhamad Amin Raihani ,Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum saksi sendiri selaku PPTKdan Budi,ST selaku PPK melakukan pemeriksaan kelapangan;bahwa saksi tahu seharusnya yang melakukan pemeriksaan kelapangan adalah TimPHO untuk Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Tim FHO untuk Serah TerimaPekerjaan kedua tapi karena keterbatasan personil maka Dinas Pekerjaan Umum tidakmembentuk Tim PHO maupun FHO tapi saksi yakin pemeriksaan dilakukan secaramaksimal;bahwa saksi mengetahui kalau tanggal

Muhamad Amin Raihani , Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas PekerjaanUmum saksi sendiri selaku PPK dan Imbing Urai selaku PPTK dan semua yang hadirdilapangan waktu itu menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;bahwa setahu saksi pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% dansewaktu Konsultan Pengawas melapor kepada saksi selaku PPK kalau pekerjaan sudahselesai 100% maka yang seharusnya pekerjaan diperiksa oleh Tim PHO Tim FHO tapiberhubung kekurangan personil di Kantor Dinas PU maka Tim

Terdakwa II diminta oleh PPK untuk membuatPerhitungan Perubahan Pekerjaan (addendum) dan Justifikasi Teknis;bahwa setelah dilakukan Addendum terdapat pekerjaan tambah kurang yangTerdakwa II cantumkan dalam Beck Up Quantity berupa::* pemasangan kayu galam pada saluran sekunder = sebanyak 38.612 batang danpekerjaan Box Culvert,* Pasangan batu belah sekunder sebanyak 3.043,42 M3* Tanah Urug sebanyak 11.999,33 M3;bahwa Terdakwa II bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis PU danKontraktor Pelaksana

Budi,ST Bin Gagar Kilat* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....Imbing Urai,ST.

,MT Bin Iper R.Tarip* Pengawas Tekhnis Lapangan.............ccceeseeeeee Ainul Abidin,Amd Bin Asmuni MuginiBahwa sesuai dengan keterangan saksi Syaiful Alam,ST, saksi Budi,ST, saksi ImbingUrai,ST.,.MT, saksi Ainul Abidin, Amd Proyek Pekerjaan Pembangunan FisikPematangan lahan AlunAlun Kota Puruk Cahu tersebut dananya bersumber dari DanaAlokasit Umum dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 sebesarRp. 5.080.450.000,dima milyar delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Pekerjaan

Pedoman tekhnis P2KP tahap Il Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman)/ Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2 Bab IlPelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan

Pedoman tekhnis P2KP tahap Il Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan ( Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman) / Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2Bab II Pelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan Klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan

Bahwa Terdakwa RETNO LESTARI selaku UPK (Unit Pengelola Keuangan) BKMGerbang Permata Pakis mempunyai tugas melakukan penilaian kelayakan tekhnis(analisa), Keuangan dan lingkungan dari proposal atau usulan Kegiatan yang diajukanKSMKSM ke BKM dan melakukan klarifikasi proposal untuk diteruskan kepada H.SUPRIJONO selaku Koordinator Pimpinan Kolektif BKM Gerbang Permata Pakis.. Bahwa Terdakwa Retno Lestari ketika menerinma KSMKSM yang diajukan Ida Yuliani, H.Suprijono, Suwastono, Moh.

Pedoman tekhnis P2KP tahap II Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan ( Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman)/ Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2 Bab IIPelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kKelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan Klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan

yang tercantum pada pedoman tekhnis P2KP 1Tahap 2 Bab III Pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK BKM (hal IIl6 dan 7)tentang kriteria kKelayakan KSM dan anggota KSM.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalidalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon IJ telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.7.6

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondodengan Nomor

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.13.12.10

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0081/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

Selanjutnya TerdakwaMUHAMAD SIDIK dan Saksi HART NATALIS mengikuti proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga sampai denganPembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya PT.

Barito Utara TA. 2016 tidak adamenentukan Tenaga Tekhnis yang harus ditunjuk sebagai pihakyang melaksanakan paket tersebut dilapangan dikarenakan halHalaman 64 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIktersebut sudah masuk di Tekhnis Pelaksanaan yang ditentukanlebih lanjut oleh SAYUDI selaku PPK.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.c.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya TenagaTekhnis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berbedadengan Tenaga Tekhnis yang ditawarkan PT.

Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenis Ganis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.

Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkanKartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.

Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373 RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.

/ KPTS / 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang pembentukan kelompok kerja pengadaan barang/ Jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum daerah kota Padangsidimpuan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.f. 1(Satu) Set surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum daerah kota Padangsidimpuan nomor : 760/ 070.1/ SK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang perubahan atas surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum daerah kota Padangsidimpuan nomor : 760 / 051.1/ SK / 2011 tentang pembentukan organisasi staf tekhnis

Daftar prestasi yang dicapai tanpa tanggal bulan Desember 2011l. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 031 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Januari 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.m. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.n. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan November 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.o. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 021 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec. Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.p. 1(Satu) lembar surat teguran Pengawas lapangan kepada CV.

Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

Daftar prestasi yang dicapai tanoa tanggal bulan Desember 20111(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 031 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Januari 2011 tentangkemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepadaPPK nomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliransungai Batang angkola di kelurahan WHanopan Sibatu Kec.Padangsidimpuan Selatan TA 2011. berikut 1(Satu) lembarlampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepadaPPK nomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulanNovember

Daftar prestasi yang dicapai tanpa tanggal bulan Desember 20111(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 031 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Januari 2011 tentangkemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan November2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliransungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.Padangsidimpuan Selatan TA 2011. berikut 1(Satu) lembarlampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 021 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yangditandatangani oleh manajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulanbahwa contoh tesebut mengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasukNARKOTIKA Golongan I (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDAIR 22222 n nnn n nner n nnn nnn nnn nnn nn cence cence nen ennsBahwa terdakwa SETIO

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yangditandatangani oleh manajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulanbahwa contoh tesebut mengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasukNARKOTIKA Golongan I (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakanmengerti maksud isi dakwaan

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I

teknis yangditetapkan oleh Dinas Perkebunan propinsi maupun kabupaten.Penilaian tekhnis dilakukan pada saat tanaman berumur 42 sampai 48bulan setelah penanaman.

yang baik, pembersihangawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanaman denganbeberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi Simalinyang Kampardan Sepahat Bengkalis ; Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten

Tim koordinasi dan tim tekhnis pengelola K2I belum berfungsi sesuai uraiantugas yang ditetapkan ;8. Kelembagaan Petani dan Kemitraannya belum terbentuk ;9.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pelayanan pada PPKSMedan adalah :> Melakukan evaluasi Tekhnis pada pembukaan areal kelapa sawit.> Melakukan evaluasi tekhnis peningkatan produksi peningkatan tanamankelapa sawit.> Membuat rekomendasi pemupukan pada tanaman kelapa sawit baikTanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).

;Selanjutnya Saksi mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Penyusunan SpesifikasiTekhnis Standar Biaya Operasional unit cist dan Revisi Kontrak yangditujukan kepada Koordinator Bidang Tekhnis Budidaya KelapaSawit/Tim Tekhnis Pelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1. Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebunkelapa sawit masingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2.

kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di KecamatanKwandang;Bahwa sejak Tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unityang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yangdialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris,dan bendahara:Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015+~ Oo 20Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa;Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan; Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,;bertanggung

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015 Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMM.Pad.

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya; Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, Staf Kecamatan atau Aparat Desa;m~ @9 20905Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan;Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a. bertanggung jawab

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.