Ditemukan 2651 data
435 — 31
berkas bolak balik dari Kejaksaan Negeri Pariaman sebanyak 2(dua) kali ;Bahwa kendala Saksi dalam melakukan pemberkasan tersebut adalahkarena Terdakwa selalu sakit akan tetapi kenyataannya Terdakwa pernahmenghadiri acara di Pemda ;Bahwa pada waktu itu tidak ada upaya paksa yang Saksi lakukandikarenakan Terdakwa sakit jantung dan juga ada perintah dari pimpinan;Bahwa Perkara ini dinyatakan P.21 (Pemberitahuan Susulan HasilPenyidikan Sudah Lengkap), Saksi lupa akan tetapi waktunya setelahperkara Pra
Peradilan ;Bahwa hasil praperadilan pada waktu itu adalah Permohonan Pemohondi tolak olen Hakim Pengadilan Negeri Pariaman ;Bahwa JA.DT.
173 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padasaat Sidang Pra Peradilan, BPK NTT beralasan berhalangan sehingga tidakbisa hadir. Pada sidang pengadilan tingkat pertama BPK NTT meminta syaratada persetujuan dan Mahkamah Agung.
121 — 66
Mashab Amir menyuruh saksi menunjukan kwitansikwitansitersebut ketika sidang pra peradilan berlangsungBahwa saksi baru menyadari kalau saksi ditipu oleh istri Sdr. Mashab Amirpada saat diperiksa oleh penyidik karena menurut saksi, istri Sdr. Mashab Amirmenitipkan kwitansi tersebut kepada saksi, supaya seolaholah saksi membeliperhiasan emas dari Sdri.
87 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa Andi Sianto.Bahwa LHP BPK NTT yang menyatakan bahwa bangunan sesuaidengan As Built Drawing dan Pekerjaan fisik tersebut telah selesaidilaksanakan 100% (seratus persen) telah dibenarkan oleh saksi: saksi YulianaNini Liwun, saksi Martinus Apri Latu Rake, SH, saksi Agustinus Yudi Riberu,saksi Kanisius Jani, SIP, serta Terdakwa Andi Sianto.Bahwa Pemohon Kasasi sudah berapa kali mengundang BPK PerwakilanNTT untuk menjadi saksi ahli atau membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan.Pada saat Sidang Pra
Peradilan, BPK NTT beralasan berhalangan sehinggatidak bisa hadir.
494 — 356
., Hakim pada Pengadilan Negeri JakartaSelatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmemeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim PraPeradilan tersebut padahari itu juga dengan dibantu SITI ROHANI, SH., MH. dan MATIUS B.SITURU, SH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon danKuasa Termohon.PANITERA PENGGANTI: HAKIM,1. SIT ROHANI, SH.,MH. KUSNO, SH.MHum.2. MATIUS B.
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
157 — 98
Pemberian keterangan ahli di Polda Maluku Utara untukperkara proyek tower pemancar di Kabupaten Halmahera Barat;Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Tte3: Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara Pra Peradilan Penetapan Tersangka Rektor Univ DarussalamAmbon oleh Polda Maluku;4.
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
153 — 78
Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara Pra Peradilan Penetapan Tersangka Rektor Univ DarussalamAmbon oleh Polda Maluku;4. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara sengketa kepemilikan Iniversitas Darussalam Ambon antarayayasan pendidikan Darussalam Maluku dengan yayasan DarussalamMaluku;5. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ternate untukperkara Tindak Pidana Korupsi Beras Raskin di Kabupaten KepulauanSula;6.
129 — 243
Mashab Amir menyuruh saksi menunjukan kwitansikwitansitersebut ketika sidang pra peradilan berlangsungBahwa saksi baru menyadari kalau saksi ditipu oleh istri Sdr. Mashab Amirpada saat diperiksa oleh penyidik karena menurut saksi, istri Sdr. Mashab Amirmenitipkan kwitansi tersebut kepada saksi, supaya seolaholah saksi membeliperhiasan emas dari Sdri.
142 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elly Engelbert Lasut, M.E. sebagai TermohonKasasi/Pemohon Pra Peradilan (NOVUM PK.1);Bahwa amar putusan Mahakamah Agung Nomor 1960 K/PID/2010 tanggal26 Juli 2011 berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasiJaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq. AsistenTindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku PenuntutUmum perkara a.n. dr.
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
186 — 125
pernah ditelpon oleh Geof kalau padatanggal 15 Mei 2019 tidak bisa datang karfena sakit selanjutnya saksiberkirim surat ke Kantor Imigrasi agar diperiksa pada tanggal 16 Mei2016 ;Bahwa akhirnya pada tanggal 16Mei 2019 dilakukan pemeriksaan danhasilnya tidak ada yang signifikan ;Bahwa Yusriansyah meminta agar ketiganya meminta maaf ;Bahwa oleh karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh PPNS makapada waktu meeting saksi menyarankan agar dilakukan pra peradilantetapi mereka berdua tidak mau dan katanya pra
peradilan hanyaformalitas saja dan setelah lepas nanti ditangkap lagi ;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi pernah bertemu dengan RahmadGunawan kalau Isnadi adalah staf saksi ;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 disepakti bertemu dengan Kakanimtetapi saksi menelpon pak Rahmad Gunawan dulu dan akhirnya saksibertemu dengan Kurniadi dan saat itu pak Kurniadi mengatakan pakAinudin Ketua HPI ya, bapak ini belabela orang sana mestinya bapakjangan bela orang sana dan saksi menjawab mohon maaf pak, sayamembela
183 — 104
Ishak ditetapkan sebagai Tersangka kemudianmengajukan praperadilan dan dalam proses pra peradilan H.
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
458 — 328
yang lama, SuratPengantar tersebut juga harus berdasarkan KTP yang ada, dengandemikian Penggugat harus memiliki KTP dahulu di alamat RT, RW danKelurahan yang lama.Oknum penyidik Polri berbohong dan menipu Penggugat denganmenyatakan Pelapor adalah Ronald Jacob BUKAN Jaury Jacob dengandasar laporan BUKAN Akta Illegal Pengakuan Hutang dan BUKAN Aktalegal Perjanjian Jual Beli sebagaimana tertulis dalam 15 SuratPanggilan dan dalam halaman 20 angka 10 Jawabannya tertanggal 27Maret 2018 dalam Persidangan Pra
Peradilan No.19/PID/PRAP/2018/PN.JKT.SEL.Oknum jaksa berbohong dan menipu yaitu dalam Dakwaan nyatertanggal 30 November 2018 pada halaman 5 baris 6 s/d 9, halaman 9Halaman 39 dari 256 halaman.
413 — 211
DwiLimaran Hartadi, dengan mengajukan Permohonan Pra Peradilan yangkemudian dikabulkan. Sehingga kemudian Laporan Polisi No. Pol.LP/110/X/2011/KEPRI tanggal O07 Oktober 2011 dilimpahkan ke tahappenuntutan hingga dilimpahkan ke Pengadilan dalam perkara pidana Nomor124/Pid.B/2015/PN.Tpg. ;Bahwa sejalan dengan diperiksanya perkara tersebut di Pengadilan NegeriTanjung Pinang sebagaimana perkara pidana Nomor 124/Pid.B/2015/PN.ITpg.
SYAMSUL ARIFIN, SH
Terdakwa:
HASBIANSARI. H Bin (alm) H.M.DJAINI DJAYA
39 — 40
HASBIANSARI menang;
- 1 (Satu) buah Fotocopy Surat Keterangan Inkrach Perkara PK No. 1176 PK dari PN BJM;
- 1 (Satu) buah Fotocopy Bukti Putusan Pra Peradilan PN. BJM yang menolak Bukti dan Dalil Pemohon dari ERNI SARAGIH;
- 2 (Dua) buah Flash Disk yang berisikan Rekaman Video dari MUHAMMAD Bin ALM H. HAMDAN, Surat tentang Riwayat Pembelian Tanah H. HASBIANSARI dari MUHAMMAD BIN ALM.
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
488 — 1509
danmemberi kuasa ke orang lain ;Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Wayan Wakil untuk mengambilsertifikat;Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris tetapi disodori kertas kosong karenaNotaris tersebut sibuk ; Bahwa waktu tanda tangan kertas masih dalam keadaan kosong dan tidak adatanda tangan I Made Ramen dan yang lainnya ; Bahwa terhadap laporan polisi yang saya ajukan dimana saya mendapat SP2dinyatakan diberhentikan dan selanjutnya saya tidak mengetahui: Bahwa saksi pernah mengajukan pra
peradilan tetapi tidak dikabulkan Bahwa permohonan yang diajukan di BPN pengaspekan tanah bukan perubahanaspek; Bahwa tidak pernah diberitahukan oleh BPN Badung tentang permohonanpergantian sertifikat ; Bahwa keterangan yang saya berikan di B.A.P penyidik pada point 7 mengenaimenjual tanah tersebut maksudnya bukan menjual tanah tetapi menjual hak; Bahwa saksi mempunyai hak dengan perjanjian jual beli tanggal 1 Juli 2002 Bahwa saksi memperoleh harga Rp.135.000.000.000,(seratus tiga puluh milyarrupiah
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Secara harafiah bewijsvoering berarti penguraian carabagaimana menyampaikan alatalat bukti kepada hakim di pengadilan.Bagi negaranegara yang cenderung menggunakan due process mode/ dalamsistem peradilan pidana, perihal bewijsvoering ini cukup mendapatkan perhatian.Dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia(hakhak tersangka), sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan olehpengadilan dalam pemeriksaan pra peradilan, lantaran alat bukti diperolehdengan cara yang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAMSUL ARIFIN, SH
46 — 50
HASBIANSARI menang;
SYAMSUL ARIFIN, SH
Terdakwa:
Achmad Adji Suseno, SH bin (Alm) Ali Adiwasono Adi
84 — 74
HASBIANSARI menang;
131. 1 (Satu) buah Fotocopy Surat Keterangan Inkrach Perkara PK No. 1176 PK dari PN BJM;
132. 1 (Satu) buah Fotocopy Bukti Putusan Pra Peradilan PN. BJM yang menolak Bukti dan Dalil Pemohon dari ERNI SARAGIH;
133. 2 (Dua) buah Flash Disk yang berisikan Rekaman Video dari MUHAMMAD Bin ALM H. HAMDAN, Surat tentang Riwayat Pembelian Tanah H. HASBIANSARI dari MUHAMMAD BIN ALM.
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
348 — 77
Pra Peradilan atasPengadilan Negeril 24 Nov 2016perkara dugaantindak)Jakarta Selatanpidana korupsipembayaran restitusi PTMobile 8 Telecom, TbkTahun 20072008 atasnama Tsk Hary Djaja dan Anthony ChandraKartawiria4. Penggunaan DOMTipikor Jakarta Jero Waciki3 Des 2015Kemenbudpar (Menbudpar)5, Pengadaan Bus ListrikTipikor Jakarta Pariatmono (PPK) 5 Nov 2015Kemenristek Halaman 217 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. 6.
274 — 103
Sehingga jika produk tersebut diterbitkan oleh Lembagapemeriksa lainnya ataupun oleh BPKP, maka secara hukum produk tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti perkara pidana dan sekaligus tidak datamembuktikan adanya unsur kerugian negara; Bahwa dalam proses penegakkan hukum yang menjadi pedoman adalah Pasal24 ayat (1) UUD 1945, jika suatu perkara sudah dilakukan praperadilan dandalam pra peradilan tersebut produknya sudah dinyatakan tidak sah, sehinggaproduk tersebut sudah tidak dapat menjadi barang