Ditemukan 3911 data
169 — 14
keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKADatau MAD sesuai dengan kebutuhan.bahan laporan pertanggung jawabandisampaikan kepada seluruh pelaku desa yang berkaitan langsung satu minggusebelum pelaksanaan.Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD)dan laporan penggunaan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapanproses PNPMMPd dan sesuia dengan ketentuan.Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi danpelaporan pelaku desa.Membuat draf
keuangan dan realisasi rencana kerja padaBKAD/MAD. sesuai dengan kebutuhan, bahan laporan pertanggung jawabandisampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelumdilaksanakan.Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) danLaporan Penggunaan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan prosesPNPMMPd dan sesuai dengan ketentuan.Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi danpelaporan pelaku desa.Membuat draf
282 — 219
Bahwa draf kedua Berita Acara dengan Nomor 06/BA PT. CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tersebut, baik yang memuat bantuan naturamaupun yang memuat bantuan dana yang sebesar Rp. 17.640.000.000.yang menyiapkan adalah Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa drafttersebut diberikan kepada Saksi6(Kolonel Czi Maskup) selaku Kazidamyang kemudian oleh Saksi6(Kolonel Czi Maskup) draf tersebut diberikankepada Saksi4(Sdr. Benny Hakim Setiawan, S.H) untuk ditandatanganioleh pihak PT. CMNP Tbk.15.
196 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2470 K/Pdt/201210.11.12.13.WPRO), juga menyelenggarakan sidang ASEAN khusus untukmembahas draf naskah FCTC ini.
1.Ni Luh Gde Suari, SPd.
2.I Wayan Kabir
Tergugat:
2.Kadek Edy Putra Wirawan
3.I Made Budiriyasa, SH., MKn.
4.Ni Made Kusuma Dwijayanti, SH., MKn.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
269 — 1991
Luh Gde Suari (Penggugat I) pernah datang ke Kantor Notaristempat saksi bekerja sebanyak 2 (dua) kali;Bahwa kedatangan pertama saksi melihat dengan lakilaki tunggi gemuk,untuk konsultasi masalah jual beli, Kemudian kedatangan kedua, saksimenanyakan apakah berkasnya dibawa, lanjut saksi melakukanpengecekan berkas sebelum transaksi;Bahwa sebelum transaksi yang dipersiapkan adalah berupa KTP, KK, dansertipikat, dokumen tersebut sudah dibawa langsung oleh Ni Luh GedeSuari (Penggugat 1);Bahwa setelah draf
279 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalau Penggugat tidak bermaksud menjebak Para Tergugat, Penggugatseharusnya melakukan 4 (empat) hal berikut ini: (1) membuat ataumenyediakan draf surat pernyataan yang sesuai dengan keinginan Penggugat;(2) setelah pada tanggal 4 Agustus 2014 Para Tergugat menolak membuatsurat pernyataan, pada tanggal 5 Agustus 2014, Penggugat seharusnyamemperbolehkan Para Tergugat untuk kembali ke tempat kerja masingmasingmeskipun belum membuat pernyataan; (3) ketika Para Tergugat, sejak tanggal 5Agustus 2014, hadir
68 — 41
T3A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar Penyampaian LaporanHasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kecamatan Banyuasin II Tahun2015 Nomor 140/129/PMDBA.II/2015 tanggal 30 Desember 2015 yangdisampaikan Camat Banyuasin II kepada Bupati Banyuasin Cq kepalaBPMPD Kabupaten Banyuasin;T3B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Kepala BadanPemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa KabupatenBanyuasin, Nomor: 140/53/BPMPD/2016 tanggal 14 Januari 2016Perihal Mohon Persetujuan Draf Keputusan
359 — 113
Arif Wijaya, ST telah membuat laporanringkasan pendahuluan penilaian antara lain : untuk drafpertama dan kedua (Ringkasan Laporan Pendahuluan)hanya meminta untuk menurunkan nominal / harga asetyang dinilai, namun pada draf ketiga (Ringkasan LaporanPendahuluan) Sdr. ALBERT RIYADI SUWONOmenyebutkan nominal hargauntuk dimasukan dalam drafpenilaian ( Ringkasan Laporan Pendahuluan)yaitu untukaset yang di Bali langsung menyebutkan sebesar Rp.500.000.000, dan aset yang di Semarang Sdr.
171 — 22
Master Plan ) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar).41) Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/ 4891 isi ringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016.42) Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar. 43) Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf
Rencana Tata Ruang ( Master Plan ) Kota Medan Tahun 2016nomor: 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar).Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/ 4891 isiringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun2016.Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isiringkas pengantar.Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isiringkas draf
Rencana Tata Ruang ( Master Plan ) Kota Medan Tahun2016 nomor: 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar).Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut602/ 4891 isi ringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan Master PlanKota Medan tahun 2016.Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut650/ 4937 isi ringkas pengantar.Foto copy yang dilegelisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut650/ 5286 isi ringkas draf
69 — 17
tahun2012 saksi Kasi pengkajian iklim dan Pola Tanam Distannak dan sehubungandengan kegiatan bantuan paenanggulangan padi puso di kabupaten Pidie saksiikut membantu kepala bidang rehabilitasi pengembangan lahan;Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi merekap laporan kekeringan dari KepalaBPP Kab Pidie, mempersiapkan rapat rapat tentang kuota bantuan dan verifikasidata yang dihadiri oleh kadis( terdakwa), Kabid RPL ( Ir Suardi), koordinator POPTPHP dan kepala BPP dari 12 Kecamatan dan saksi, membuat draf
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna.kelompok tani penerima bantuan, membuat SPK antara Kelompok tani dan KPAuntuk dikirim guna verifikasi ke Propinsi dan Dirjend, membuat draf rekomendasipencairan dana kepada kelompok tani, menyusun laporan pertanggungjawabanpenyaluran dana tersebut;Bahwa Distannak Kab Pidie pada tahun Anggaran 2012 ada menyalurkan danabantuan penanggulangan padi puso dari APBN tahun 2012 untuk 12 kecamatanberdasarkan hasil CPCL ( Calon Penerima dan Calon lokasi) dengan jumlahanggaran
82 — 19
mengaturpembagian tugas kepada karyawan,melakukan evaluasi kegiatan, melakukanpengendalian dan control kegiatan, melakukan komunikasi eksternal perusahaan;e Bahwa kewajiban PT.Pola Daya Investama untuk membayar Retribusi yaitu:Retribusi Tambat Labuh, Penumpukan, Bongkat muat dan kendaraan yang keluarmasuk pelabuhan;e Bahwa cara pembayarannya, awalnya ketika kapal datang surveyor independenmelakukan pemeriksaan setelah siap untuk dimuat kemudian ada Loading masteryang mengatur penempatan batu bara, kemudiandari draf
97 — 17
bahwa hal tersebutadalah kenakalan anakanak dan juga tidak ada kontrol yang baik daripondok;Bahwa saksi menyesalkan tidak ada skorsing dari pihak sekolah atau Pondokterhadap Para Anak dan sepengetahuan saksi ada aturan sekolah yangmemberi hukuman skorsing kepada anak yang terlibat perkelahian apalagiberujung pada meninggalnya korban;Bahwa benar Surat Pernyataan yang saksi tanda tangani berhubungandengan kejadian yang menimpa Anak Korban REHAN;Bahwa yang membuat surat tersebut pada awalnya adalah draf
107 — 14
Bahwa betul kemudian dibuatkan draf perdamaian, dan benar saksi menandatangidraf perdamaian tertanggal 9 oktober 2006 sebagai mana terlampir dalam berkasperkara ini Bahwa isi dari Perdamaian tersebut tanah dibagi 2 (dua), bagian depan untukPenggugat/ahli waris Ahmadrejo dan bagian belakang untuk Pemerintah DesaCaturtunggal; Karena secara ekonomi tanah yang depan nilainya lebih besarsehingga waktu itu. ahli waris melalui saksi menawarkan untuk memberikankopensasi sebesar 25 % dari hasil penjualan
PT. LERES KAHURIPAN SEJATI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
258 — 120
Draf KeputusanMenteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan SIP3MI sebanyak 111 P3MIyang tidak melakukan penyesuaian deposito sesuai Permenaker No. 10Tahun 2019 (vide bukti T6 dan T7) maka pada tanggal 14 Februari 2020Tergugat menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut, Pengadilan akanmenguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihakHalaman 58 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTterbatas pada pengujian dari aspek hukum (rechmatigheid) yang
87 — 61
agar sisa uang yang belum dibayar oleh Tergigat VI di ikhlaskansaja untuk biaya pencabutan pemblokiran;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il tidak mau menemui pihakyang memblokir tanah dan tidak mau mengikhlaskan uang sisa harga tanahyang belum dibayar oleh Tergugat VI maka kemudian muncul gugatandalam perkara a quo;Bahwa ketika ada pemblokiran tanah Tergugat meminta salinan akte PPJBkepada Notaris Syaifuddin Zuhri, SH.MKn. di Ciputat, akan tetapi olehNotaris tidak diberi dan hanya diberi draf
Tatang Rizani, S.E
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
187 — 74
Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.PGP Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Kepala Biro Hukum mengirimkanNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 188.44/1208/III yang ditujukankepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Nota Dinasdilengkapi draf Keputusan yang akan ditandatangani oleh Gubernur KepulauanBangka Belitung (vide Bukti T22); Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Gubernur selaku PPK menerbitkanKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal
Dr. NIXON. B. KROONS, SP.B
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
176 — 103
PTDH bagi ASN yang terkena Tipikor termasuk Penggugatsehingga pada Bulan Desember Tahun 2018 Bupati Halamehera Utaramenerbitkan SK PTDH Termasuk SK PTDH Penggugat;Bahwa saksi menyatakan kami dari Sekda memerintahkan secara lisan keBKD untuk proses objek sengketa;Bahwa saksi menyatakan yang membuat draf SK adalah dari BKD;Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keteranganSaksi CETSIA VIVIYANTI MULUWERE, S.PI., pada persidangan yang padapokoknya telah menyatakan sebagai berikut:Bahwa
68 — 12
Sugianto lalu Ali Mufti menelpon saya Tolong buatkan draf kontrakpolitik karena kontrak politik tersebut merupakan persyaratan pencalonan bupatikemudian saksi bilang pada H. Sugianto hal tersebut lalu H. Sugianto menyuruhsaksi untuk membuat draft kontrak politik tersebut;Bahwa setelah draft kontrak politik selesai lalu file tersebut dikirim melalui emailkepada sdr. Supandi lalu diprint dan hasil print tersebut diberikan pada K.H.
89 — 19
Mulia Qiyada Jaya, untukdiserahkan kepada AWANG, kemudian ada pertemuan yang ketiga, diwarung siomay Baratnya Angkatan Laut Timoho. saat itu yangmenyiapkan draf perjanjiannya itu AWANG, kemudian setelah merekabertandatangan, kemudian saksi ikut bertandatangan bersama TETTYsebagai saksi;Bahwa setelah itu Terdakwa diminta transfer uang sebagai jaminan,kalau proyek itu biasanya ada uang jaminannya.
NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
M. SOFYAN PURWAIRYANTO Alias RYAN
60 — 48
Ali Yarham dan Saksi korban Rendy Dapisca sebagaimana yang terteradalam Draf PO ;Bahwa, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah menmbayarkan sisaatas pemesanan barang tersebut kepada Saksi korban Moch.
ANDY SYAH PUTRA
Tergugat:
WALIKOTA LANGSA
244 — 140
., (Vide BeritaAcara Persidangan Tanggal 26 Januari 2021); Bahwa selanjutnya berdasarkan telaahan staf Kepala DPMG KotaLangsa tersebut, Kepala DPMG Kota Langsa mengirimkan surat Nomor:100/205/2020 Perihal: Pengantar Surat Keputusan Walikota Langsa Tanggal 24Juni 2020 yang disertai dengan lampiran usulan draf Keputusan WalikotaLangsa mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Geuchik Gampong AlueDua Bakaran Batee dan pengangkatan Penjabat Geuchik Gampong Alue DuaBakaran Batee (Vide Bukti T18); Bahwa