Ditemukan 3447 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Ktg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
YESSI MOKOGINTA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow cq. Kepala Kepolisian Sektor Poigar
12237
  • ,dan Steven Kanter Posumah, S.H., keSemuanya Advokat pada YAYASANLEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG MONGONDOW RAYA (YLBH BMR)di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat,Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawahregister Nomor: 30/SK/X/2020/PN Ktg tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow cq.
Register : 09-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VII/2018
Tanggal 3 Oktober 2018 — Oditur:
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Suryono
5523
  • Kanter, SH dan SR.Sianturi, SH dalam bukunya azasazas Hukum Pidanadi Indonesia dan penerapannya termasuk pelaku pesertaharus ditandai dengan tindakan pelaksanaan.Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifatalternative, sehingga tidak harus dibuktikan semua,karena apabila telah terbukti salah satu dari unsuralternative tersebut maka unsur ini telah terbukti secarasah dan meyakinkan, dan bila dikaitkan dengan faktayang terungkap di persidangan unsur alternative yanglebin bersesuaian dengan perbuatan
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 295/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 26 Mei 2016 — TEDDY HARISON ALS ALEK BIN ATIE
9013
  • Kanter dan S. R. Sianturi, Asasasas HukumPidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002: 144)Menimbang, bahwa Bahwa menurut Prof. Van Bummelen dan Prof. VanHattum sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F.
Register : 16-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Ni Putu Widyaningsih
Terdakwa:
Sumarno
2012
  • ., Made MarioGita Kanter, SH., Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni LuhSarini, SH., Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA.Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH.
Register : 12-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 110-K/PM III-18/AU/X/2017
Tanggal 25 Januari 2018 — Eka Saputra Biatara Serka NRP 532573
17244
  • Kanter, S.H. dan S.R.
Register : 16-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 207/Pid.B/2020/PN Plw
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
ABU ABDURACHMAN.SH
Terdakwa:
1.SIMAN Bin SUKIRNO HAREFA, dkk
2.ARMAN PRASETYO Bin YUDI SABAR
3.M.YUSUF ALS YUSUF Bin ABDULLAH Alm
5924
  • Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya AsasAsasHukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHMPTHM,Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampubertanggung jawab pada umumnya :1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara(temporair).
Putus : 18-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN MAUMERE Nomor 48/PID.B/2016/PN MME
Tanggal 18 Agustus 2016 — - PAULUS KADEBU ALIAS POLUS - ALBERTINA OBA ALIAS MARIA
8031
  • Kanter dan S R Sianturi, Azasazas Hukum Pidana Indonesia danPenerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal 396. Ciriciri dari perbuatanberlanjut sebagaimana pasal 64 ayat KUHP adalah:1. Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendakjahat (one criminal intention);2. Delikdelik yang terjadi itu sejenis;3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidak terlampaulama;Menurut R. Soesilo.
Register : 13-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN RAHA Nomor 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.SISWANTO, SH., MH
2.RAHMAT, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.Mohamad Angga Refani, S.H
5.Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H.
6.Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H.
Terdakwa:
IRFAN Bin MUHAMMAD IANG
23241
  • Kanter dan S. R. Sianturi(2012:250) berpendapat kKemampuan bertanggung jawab dari orang yangdiduga sebagai pelaku tindak pidana, harus didasarkan pada keadaan sertakemampuan jiwa (geestelijike vermogens) dan bukan keadaan sertakemampuan berfikir.
Putus : 16-06-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/PID/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — ARIANTO Anak Dari BENEDIKTUS
7438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanter, S.H. dan S.R.
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 155/Pid.B/2018/PN Btl
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Dany P. Febriyanto, SH.
Terdakwa:
AKBAR AHMAD ZULFAKAR Bin SIGIT CAHYONO
12376
  • Kanter, S.H., dan S.R.
Putus : 01-10-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SORONG Nomor 92/Pid.B/2013/PN.SRG
Tanggal 1 Oktober 2013 — ANWAR KASIM
10725
  • (EY KANTER dan SR SIANTURI, AsasAsas Hukum Pidana DiIndonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHMPTHM, 1982, halaman166167) ;Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Cara atauKeadaan Yang Membahayakan adalah perbuatan yang tidakmemperhatikan keadaan atau kondisi baik diri sendiri maupunkeadaan di sekelilingnya sehingga tidak ada upaya untukmenghindar dari terjadinya suatu keadaan yang membahayakantersebut.Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas,Majelis Hakim akan hubungkan dengan faktafakta
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png
Tanggal 14 Januari 2019 — Penuntut Umum:
IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
HENDRA NUR PRASTYAWAN, S.I Kom Bin EKO PRAYUDI
17750
  • jawab kecuali secara tegas undangundangmenentukan lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini makaadanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidakperlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengankemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie vanToelichting (MvT) ;Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Kanter
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 193/PID.B/2011/PN.KPG
Tanggal 29 September 2011 — DANCE ARIANTO LOBO
10236
  • KANTER, S.H., S.R.SIANTURI, S.H. dalam asas asas hukum pidana di Indonesiadan penerapannya halaman 351 menyatakan bahwa syaratsyarat dalam bentuk penyertaan penggerak adalah:Kesengajaan penggerakan ditujukan agar sesuatu tindakantertentu. dilakukan oleh pelaku yang digerakkan ;Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu) sebagaimanadirumuskan dalam Undang undang ;Adanya orang yang digerakkan dan telah melakukan = suatutindakan karena daya upaya tersebut ;Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan
Putus : 28-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 745/Pid.Sus/2016/PN Sda
Tanggal 28 Desember 2016 —
218
  • Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam bukuAsasasas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit AlumniAHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan unsur dengan maksudberfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilan kesengajaan maupunsebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memoripenjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalahmenghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya(wllens en weten van een gevolg).
Register : 24-08-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 804/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 —
15876
  • Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, AlumniAHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 249)a) Keadaan jiwanya: Tidak terganggu oleh penyakit terusmenerus atau sementara(temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dansebagainya). Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap,pengaruh bawahsadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel,mengigau karena demam/koorts dan lain sebegainya.
Putus : 10-10-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 670/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.
Tanggal 10 Oktober 2013 — TAMRIN Als MUHAMMAD TAMRIN Als BAPAK RAMLI Bin PANGANRO (Alm).
156133
  • KANTER, SH dan S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya) ;Menurut penjelasan Pasal 13 UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1tahun 2002 menjadi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang,bahwa yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baiksebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan ; Sedangkan yang di maksuddengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidanadilakukan ;Menimbang
Putus : 14-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/Pid/2014
Tanggal 14 April 2014 — YOHANES Alias YOS Anak dari LUIS (Alm.)
7240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanter, S.H. dan S.R.
Putus : 25-10-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 489/Pid.B/2016/PN Sda
Tanggal 25 Oktober 2016 — BUDI HARTONO
4011
  • Kanter, SH.dan SR. Sianturi, SH, dalam buku Asasasas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya, penerbit Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167)menyatakan unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai penggantidari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsursengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yangdimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya (wilens en weten van een gevolg).
Register : 06-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT KDI
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD HERIADI, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN BUHIM Alias JIMMY BUHIM
21871
  • Kanter dan S.R.
Register : 01-02-2012 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 38-K/PM.II-09/AL/II/2012
Tanggal 8 Maret 2012 — Sertu Mar DARSO
11137
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalambukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya Penerbit Storia Grafika Jakarta 2002, padahalaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan"melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum,atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum,atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi olehhukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku diIndonesia).31f.