Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan undang undang tersebutberbunyi sebagai berikut Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin cangih dan rumit,maka tindakpidana yang diatur dalam undang undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.

Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.Menimbang bahwa Dengan memperhatikan perumusan tentang Tindak Pidana Korupsiseperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur Melawan Hukum dari ketentuan tindak pidana Korupsi tersebut adalah merupakan sarana untuk melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.Menimbang bahwa dengan demikian sebagai akibat hokum dari perumusan ketentuan pasal 2(ayat 1) tersebut , meskipun suatu perbuatan telah

merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara akan tetapi kalau dilakukan bukan dengan cara melawan hokum,perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukanlahmerupakan tindak Pidana Korupsi.Bisa jadi ia masuk TindakPidana Penyelundupan ataubahkan tindak pidana lainnya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukanuntuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan denganbermacam macam cara , misalnya

diri dengan bantuan dana Hibah tersebut.Atau dengan katalain terdakwa telah memmanfaatkan sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang laindengan bantuan dana Hibah Pemda Lampung Timur tahun2011 sebesar Rp.560.000.000,(limaratus enampuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsure memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain atau korporasi telah terbukti.Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu berpotensidapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , perbuatan pidananya sudahsempurna dan dianggap selesai dilakukan.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakaninti delik (bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 TahunHalaman 113 dari halaman 135 Putusan No.140.PidSus/2015/PN.Bdg.1999 paragraf keempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih

Memperkaya menurut Kamus BesarBahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan;Menimbang, bahwa pengertian memperkaya juga diberikan oleh Prof. Dr.Jur.

Andi Hamzah, SH, memberikan pengertian memperkaya sebagai suatuperbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukan bertambahnyakekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;Menimbang, bahwa karena terdapat kekurangan atau kekosongan hukummengenai batasan jumlah memperkaya dalam unsur ini, maka sesuai denganPasal 79 UU No. 14/1985 jo UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung jo SEMANo : 07/ 2012 jo SEMA No : 04/2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi secara melawan hukum, adalah bersifat pilinan (alternatif).Sedangkan pengertian memperkaya adalah sebagai suatu perbuatan yangmenyebabkan perubahan yang menunjukan bertambahnya kekayaan seseorangsecara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

orang lain atau suatukorporasi;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)huruf h KUHAP, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi telah terpenuhi;Ad. 4.

Amin Koper Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek KabupatenTangerang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan olehTerdakwa dengan Caracara sebagai berikut Bahwa SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerangpada

Tetapi apabiladakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harusdibuktikan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa salah satu unsur pokok dari Pasal 2 ayat(1) Undangundang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 pada dakwaan Primairadalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa SMP Mahardika Pasir Ampo Kecamatan KresekKabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2012 memperolehbantuan

sebesar Rp. 2.000.000, per kelas yangdirenovasi atau sebesar Rp. 8.000.000, , disamping itu dana BlockGrand tersebut digunakan tidak sesuai dana Rp. 40.000.000, untukpekerjaan atap dan plafon pembelian rangka atap baja ringannamun ternyata fisiknya tidak pernah ada, oleh Terdakwa juga adayang dialihkan untuk membangun pagar tembok sekolahan,perbuatan yang demikian oleh Terdakwa menjadikannya atau oranglain atau korporasi mendapatkan keuntungan yang menuruthitungan logika bukan merupakan perbuatan memperkaya

,dimana kata memperkaya berdasar dari kata dasar kaya,secara harfiah kata kaya dapat diartikan mempunyai banyakharta, uang atau benda lainnya. memperkaya , berartimenjadikan lebih kaya atau adanya perubahan signifikanbertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorangseperti orang kaya.

Memperkaya diri berarti menjadikan dirisendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berartimenjadikan orang lain bertambah kaya, memperkaya korporasiberarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitidak terpenuhi ; Hal 39 dari 42 Hal.

Juni 2006,sekira pada hari Senin tanggal 03 Juli 2006 sampai dengan bulan Agustus tahun 2006atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2006, bertempat diKantor Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya

No. 1070 K/PID.SUS/201142melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atauperekonomian negara sebagaimana Dalam DakwaanPrimeir melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopasal 55 ayat

Kedua, April 2005, h. 54)Jadi jelas menguntungkan erat hubungannya dengan memperkaya, karenabagi orang yang mendapat keuntungan sudah otomatis maka ia memperkayadirinya sendiri atau dengan kata lain, ada nilai tambah yang di terima orangtersebut atau orang lain atas perbuatannya sehingga ia menjadi seorang yangmendapat nilai lebih dari sebelumnya.

samayaitu memberikan nilai tambah kepada diri sendiri, orang lain atau korporasiberupa memperkaya dan menguntungkan baik harta atau kesempatan.

bertentangansatu sama lain.Seperti yang kami sampaikan diatas, bahwa objek dari Pasal 2 (1) dan pasal 3UU Tindak Pidana Korupsi adalah nilai tambah kepada diri sendiri, orang lainatau korporasi berupa memperkaya dan menguntungkan baik harta ataukesempatan.

Sus/2010oleh Terdakwa ingin memperkaya diri sendiri selaku Ketua KoptanSipatokkong dengan mempergunakan sendiri uang tersebut untuk usahajual beli hasil bumi atau usaha lainnya ;Bahwa dari 4 (empat) kelompok tani yang keseluruhannya menerima danaKUT yang berjumlah sebesar Rp. 50.569.050. (lima puluh juta lima ratusenam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), oleh ke empat kelompok tanitersebut baru dikembalikan melalui Terdakwa sebesar Rp. 39.361.620.

(tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluhsatu ribu enam ratus dua puluh rupiah) Terdakwa ingin memperkaya diriHal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2629 K/Pid.

(lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;Bahwa kelima kelompok tani tersebut diatas, telah dibagi atau telahmenerima dana KTU tersebut melalui Terdakwa selaku Ketua KoptanSipatokkong namun untuk Kelompok Tani Cahaya Polewali tidak bersediamenerima bagian dana KUT yang diberikan oleh Terdakwa tersebut karenatidak sesuai dengan RDKK yang dimintakan, kemudian dana yangseharusnya diserahkan kepada Kelompok Tani Cahaya Polewali tersebutoleh Terdakwa ingin memperkaya diri sendiri selaku

(tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluhsatu ribu enam ratus dua puluh rupiah) Terdakwa ingin memperkaya dirisendiri selaku Ketua Koptan Sipatokkong dengan mempergunakan sendiriuang tersebut untuk usaha jual beli hasil bumi atau usaha lainnya;Bahwa hingga masa jatuh tempo pengembalian dana KUT ke BRI CabangBulukumba pada tanggal 15 Desember 2000, Terdakwa tidak mampumenyelesaikan tunggakan kreditnya sehingga negara/pemerintah dirugikanatas perbuatan Terdakwa tersebut dengan jumlah kerugian sebesar

Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalamdakwaan subsidair terkait dengan unsur "Memperkaya Diri sendiriatau Orang lain atau Suatu Korporasi". Perkenalkanlah akanuraikan surat tuntutan kami terkait unsur pasal memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :1.

Nomor 847 K/Pid.Sus/2016para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untukmengartikan unsur "memperkaya" tersebut;Memahami arti kata "memperkaya" diri sendiri atau orang lain,dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwamemperkayaberarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kayamenjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambahkaya (Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai PustakaJakarta 2007, halaman 519).

Dengan demikian, perouatan korupsi memperkaya diritidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam artimemiliki harta benda yang banyak;Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbanganPengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertianmemperkaya diri, sebagai berikut : "Menimbang, bahwa olehkarena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinyasuatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkatkemampuan maiteriil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi

dalampengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yangbersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya";Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebutpada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusanPengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan,bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orangHal. 79 dari 95 hal.

Nomor 847 K/Pid.Sus/2016yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidakharus kaya kemudian menjadi kaya karena menambahkekayaannya";Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasitidak harus berarti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasimenjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehankeuangan negara tersebut.

No. 2595 K/PID.SUS/2017Bahwa pendapat Penuntut Umum dan pertimbangan hukum judexfacti tersebut menurut Majelis Kasasi tidak dapat dibenarkan karenaperbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata telahmemenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan atau unsur secaramelawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang telah merugikan kKeuangan negara, sehingga dakwaan yangpaling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Alternatif Kesatu Primairsebagaimana diatur dan

Oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerimauang tanpa hak yang sah telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwasendiri sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratusribu rupiah); dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi telah terpenuhi:Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai hubunganCuasal secara yuridis telah mengakibatkan kerugian keuangan negarayang jumlahnya

jabatan atau kedudukan seseorang dalammelakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orangjustru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diriTerdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukansepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum ;Bahwa sesuai fakta hukum persidangan yang telah dikualifikasi olehJudex Factia quo ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 2 (1) dakwaan Primair Penuntut Umum,sebagai perbuatan melawan hukum, memperkaya

Irfan Idris sebesarRp9.398.000.000,00 telah memperkaya orang lain yaitu Sdr. JemmyCornelis Lourens Van Houten sebesar Rp2.335.000.000,00 dan Sadr.Kurnia Sunajaya sebesar Rp1.562.400.000,00 Sdr. Vera Nurendah(anak Bang Jek) sebesar Rp850.000.000,00 Sdr. Sanuri Amarisebesar Rp360.000.000,00 Sdr. Rahman/Budiharto Rp311.140.000,00Sdr.

Jamaludin Rp200.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan sebesarRp5.618.540.000,00 Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suaru korporasi telah cukup terpenuhi;Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat HGB atas nama Muh.Irfan Idris dan Keluarganya terhadap tanah milik asset Pemda DKI Jktyang terletak di Jalan Biduri Bulan II dan Jalan Alexxandri III Rt.008Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama JakartaSelatan seluas 2.975 M2 sebagaimana fakta hukum persidangan

No. 1300 K/Pdt/2004Kota Sibolga yang telah menyurati Tergugat tetapi Tergugat dengan terusmenerus melakukan eksploitasi hasilhasil usahanya dalam memperkaya dirisendiri di atas areal aset negara tersebut, oleh karena itu sangat pantas danwajarlah masyarakat Kota Sibolga ikut serta dalam menjaga aset negaradengan melakukan gugatan melalui mekanisme perwakilan kelompok (ClassAction) kepada Sukino/Pengusaha UD. Budi Jaya supayaSukino/Pengusaha UD.

Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok ini para Penggugatmenggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok(Class Action) yang memberikan hak prosedur bagi para Penggugat sendirisekaligus mewakili kepentingan seluruh masyarakat Kota Sibolga yang telahdirugikan Tergugat atas tindakan penguasaan serta pengusahaan asetnegara milik Pemerintah Kota Sibolga dalam memperkaya diri sendiri dantidak melaksanakan kewajibankewajiban kepada Negara berupa pajakpenghasilan, pajak pertambahan nilai

biaya yang sangat besar, bahkanakan terjadi pemeriksaan yang berulangulang terhadap perkara yang sama(repetitip) olen Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga menjadi tidak sesuaidengan maksud Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;13.Bahwa adanya fakta hukum yang sama dan tuntutan yang sama(Communality) dari masyarakat Kota Sibolga yang berjumlah lebih dari500.000 jiwa terhadap kerugian dari Penguasaan serta mengusahakan asetnegara yang dilakukan Tergugat untuk memperkaya

Budi Jaya) bahkan mengangkangiwibawa Walikota Kota Sibolga dengan tidak memperdulikan Surat WalikotaSibolga tersebut, bahkan tidak mau menyerahkan tanah aset negara denganmana terus menerus mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri,dan seandainya Pemerintah Kota Sibolga mengelola areal pertapakan asetnegara tersebut akan menjadikan masyarakat Kota Sibolga terlepas daribelenggu kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan sosioekonomimasyarakat sekitarnya ;Ill.

Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga tanpa hak, tidak pernahmembayar pajak dan retribusi ke Kas Negara sehingga merugikan masyarakatKota Sibolga dan dalam menjalankan usahanya telah memperkaya diri sendiritanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Sibolga ;Bahwa perbuatan PenggugatPenggugat Dalam Konvensi/TergugatTergugat Dalam Rekonvensi yang tanpa dasar dan bukti mengajukan gugatanClass Action jelas telah mencemarkan nama baik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di masyarakat

Hensida Pharmindo Sejatitelah menerima pembayaran uang proyek pengadaan escalator dan liftbarang pada UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 1.060.977.720, ataspembayaran uang proyek baik dari pembayaran uang muka maupunpembayaran angsuran keseluruhan sebesar Rp. 1.060.977.720, tersebutsecara factual telah memperkaya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT.Hensida Pharmindo Sejati atau setidaktidaknya memperkaya PT.

No. 1240 K/Pid.Sus/2009pembayaran uang proyek baik dari pembayaran uang muka maupunpembayaran angsuran keseluruhan sebesar Rp. 1.060.977.720, tersebutsecara factual telah memperkaya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT.Hensida Pharmindo Sejati atau setidaktidaknya memperkaya PT.

;Dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.

HPS memperkaya dirinya, melainkandilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat yakni Keppres dan perjanjianantara Terdakwa dengan PT.

puluhempat rupiah) dan pajak PPh dengan jumlah total Rp. 6.374.660, (enam jutatiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).e Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama RAHMATULLAH, ST selaku StafPengelola Dana Siap Pakai dan MUNIR, S.Pd selaku Kepala BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Utara, yangtelah membayarkan anggaran Dana Siap Pakai tahun 2013 tersebut tidaksebagaimana mestinya dan justru digunakan untuk kepentingan pribadinyamasing masing sehingga telah memperkaya

Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi;3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri, atau orang lain atau suatu korporasiMenimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang adapada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengaturtindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka dalammempertimbangkan unsur ini tidaklanh dapat dipisahkan dari bentuk perbuatanyang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri,atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang

Munir juga telah menugaskan Rahmatullah S.T. untukmenyalurkan dana tersebut kepada para korban penerima bantuan;Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka penyerahan dana bantuandari Terdakwa kepada Rahmatullah, S.T.meskipun tidak dapat dibenarkansecara hukum namun hal tersebut adalah bertujuan agar Rahmatullah, S.T.menyalurkannya kepada para korban penerima bantuan dan penyerahantersebut bukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupunsuatu korporasi;Menimbang, bahwa terlepas dari adanya

Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah) adalah suatubentuk memperkaya sedangkan dibawah Rp.100.000.000, (seratus jutaRupiah) adalah suatu bentuk menguntungkan;Menimbang, bahwa sedangkan kata tujuan dalam unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salahsatu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya

puluh Sembilan, lima ratus rupiah), dan memperkaya saksi LebihTarigan sebesar Rp.187.915.423 (Seratus delapan puluh tujuh juta sembilanratus lima belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) maka dengandemikian unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya karena diperintah oleh KepalaDesa Lebih Tarigan, untuk melakukan pembayaran kepada pihakpihakmana

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atausuatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tigakemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri ; atau memperkaya orang lain ;atau memperkaya korporasi;Menimbang, bahwa menurut Dr.

Gramedia,1991, halaman 93 95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya antarayang harfiah dan yang dari pembuat undangundang hampir sama.

(enam puluh juta rupiah), namun saksi Estepanus Karo Sekallitidak pernah menerima kwitansi tanda terima pembayarannya;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa FransiskusValentino, telah memperkaya Saksi Estepanus Karo Sekali sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), memperkaya diri Terdakwa sendirisebesar Rp.55.689.500, (lima puluh lima juta, enam ratus delapan puluhSembilan, lima ratus rupiah), dan memperkaya diri saksi

SADIK GANI, SH. telah memperkaya diri sendiri atau oranglain yaitu:Memperkaya SAADIAH BUCHORI, SPd, MSi sebesar Rp. 33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);Memperkaya Terdakwa 1 SACHLAN KURUSI, SH sebesar Rp.169.850.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah);Memperkaya Terdakwa 2.

SADIK GANI, SH sebesar Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah); Memperkaya Saksi TALI BADO sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah); Memperkaya Saksi MUHAJIR ABDULLAH sebesar Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah); Memperkaya Saksi JULIUS RORIMPANDEY sebesar Rp. 19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa 1.

.519):Menimbang, Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari sukukata kaya dan kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta,sedangkan memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.

Jadi perbuatan memperkaya harus diperoleh suatukekayaan yang melebihi sumber kekayaannya yang sudah ada, dan kekayaanyang diperoleh melebihi sumber kekayaannya yang sudah ada inilah yang tidaksah yang diperoleh dari perouatan memperkaya;Menimbang, bahwa Pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, mengandung 3 (tiga) perbuatan memperkaya diri,

yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatukorporasi.

Kurnia Sakerebau telah memperkaya dirisendiri dan orang lain yaitu Adolf Bastian Sabola dan tidak dapatmempertanggungjawabkan dana kegiatan Peningkatan MutuHal. 38 dari 52 hal. Put.

Dalam perkara iniurusan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yangtelah dilakukan Terdakwa.Dengan demikian tidak ada alasan bagi judex facti menyatakan unsurSecara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiriatau Orang lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi.

No. 1188 K/Pid.Sus/2009menerangkan kepada siapa uanguang itu diserahkan oleh Terdakwayang dapat meyakinkan Majelis, banwa Terdakwa telah memperkaya dirisendiri atau orang lain ;Menimbang bahwa bersadarkan uraian pertimbangan di atasmenurut hemat majelis unsur secara melawan hukum MelakukanPerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatukorporasi tidak terpenuhi ; Bahwadengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamayang diambil alin Pengadilan Tinggi Padang tersebut, jelaslah

Dalam hal ini unsur dengan memperkaya diri sendiri atau oranglain ataupun suatu korporasi juga merupakan unsur dari DakwanPertama (subsidair) ; Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, jelaslahPertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambilalin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa perkaraini adalah pertimbangan hukum yang tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya.

Hal ini dapat kamijelaskan sebagai berikut:Bahwa pada pertimbangan hukum pada dakwaan Pertama Primair,Judex factie menyatakan unsur secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasidinyatakan judex facti tidak teroenuhi atau dengan kata lain tidak terbukti.Namun unsur menyalah gunakan kewenangan memperkaya diri sendiri,orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terpenuhi atau terbukti ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah pertimbanganhukum

Nomor 1861 K/PID.SUS/2017Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidanakorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa danmemutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung pada pertimbangannya halaman 36 padapoin 3 Unsur Memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi menurutpendapat majelis Hakim Tingkat Banding, telah terjadi memperkaya diri,bilamana terdapat fakta kongkrit tentang adanya perolehan kekayaan yangmelebihi kekayaan sebelumnya, baik oleh Terdakwa sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dimana dalam pertimbangannya pada halaman 36 alinea 2menyebutkan

bahwa apabila merujuk pada kamus besar bahasa Indonesiayang dimaksud memperkaya adalah menjadikan lebih banyak harta dengandemikian yang dimaksud dengan memperkaya dalam unsur pasal ini harusdipandang membuat lebih kaya baik terhadap diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi jadi dapat dikatakan bahwa secara yuridis memperkaya adalahHal. 39 dari 51 hal.

Nomor 1861 K/PID.SUS/2017tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan pertambahan kekayaan/harta dariperbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dan bertambahnyakekayaan/harta tersebut dapat dinikmati baik oleh pelaku sendiri, orang lainatau suatu korporasi menurut pendapat majlis hakim tingkat banding bisadisimpulkan telah terjadi memperkaya diri bilamana terdapat fakta konkrittentang adanya perolehan kekayaan yang melebihi kekayaan sebelumnya baikoleh Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi.Bahwa atas dasar halhal pertimbangan tersebut diatas majlis hakim tingkatbanding berpendapat jika unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi tidaklah terbukti.Selanjutnya pertimbangan majlis hakim tingkat banding pada halaman 37 point2 unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi menyebutkan Terdakwa beserta panitia lelang lainnya tidakmelakukan survey lebih dulu sebagimana yang seharusnya dilakukan sebelummenyusun HPS padahal

Persengkokolan ini telah merugikan warga sekitar yangterdampak oleh adanya pembangunan jalan akeses menuju ApartemenGunawangsa Tidar untuk memperkaya diri dan kelompoknya ;e atas nama pembangunan apapun, jika terjadi praktek manipulasi data, mulaidari dikeluarkanya IMB, mobilisasi warga untuk penandatanganan MoUtentang pernyataan tidak keberatan menyerahkan tanah dan bangunan sertamendukung terhadap pelebaran jalan yang pada akhirnya digunakan sebagaiJalan akses menuju apartemen gunawangsa tidar

Persengkokolan ini telah merugikan warga sekitar yangHalaman 3 Putusan Sela Nomor 1729/Pid.B/2020/PN.Sby.terdampak oleh adanya pembangunan jalan akeses menuju ApartemenGunawangsa Tidar untuk memperkaya diri dan kelompoknya ;e Dugaan penyusunan AMDAL dan dikeluarkanya IMB oleh Dinas terkaitmerupakan produk dari hasil persengkokolan antara pihak Pihak Pemerintahkota Surabaya bersamasama dengan pihak PT. Warna Warni Investamaadalah cacat hukum dan patut di duga terjadi praktek suap menyuap.

Persengkokolan ini telah merugikan warga sekitar yangterdampak oleh adanya pembangunan jalan akeses menuju ApartemenGunawangsa Tidar untuk memperkaya diri dan kelompoknyae Dugaan penyusunan AMDAL dan dikeluarkanya IMB oleh Dinas terkaitmerupakan produk dari hasil persengkokolan antara pihak Pihak Pemerintahkota Surabaya bersamasama dengan pihak PT. Warna Warni Investamaadalah cacat hukum dan patut di duga terjadi praktek suap menyuap.

Persengkokolan ini telah merugikan warga sekitar yangterdampak oleh adanya pembangunan jalan akeses menuju ApartemenGunawangsa Tidar untuk memperkaya diri dan kelompoknya ;e Dugaan penyusunan AMDAL dan dikeluarkanya IMB oleh Dinas terkaitmerupakan produk dari hasil persengkokolan antara pihak Pihak Pemerintahkota Surabaya bersamasama dengan pihak PT. Warna Warni Investamaadalah cacat hukum dan patut di duga terjadi praktek suap menyuap.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;6. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;Ad. 1.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Menimbang, bahwa undangundang tidak menjelaskan secara pasti tentangapa yang dimaksud dengan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuanPasal 28 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertianMemperkaya tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan

terhadap hartakekayaan yang dimiliki Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini jugasejalan apabila dilihat dari pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesiabahwa pengertian Memperkaya yaitu menjadikan bertambah kaya selain itudilihat dari segi Tata Bahasa Indonesia pengertian Memperkaya yang berasaldari kata dasar Kaya yang berarti mempunyai harta (uang, dan sebagainya) yangbanyak, sehingga dengan adanya penekanan kata Memperkaya pada kata dasarKaya tersebut, memberikan penekanan arti

menambah harta orang yang sudahbanyak hartanya, atau dengan kata lain menambah kaya orang yang sudah kaya,sehingga dengan penambahan tersebut hartanya (uangnya, dan sebagainya) ;Menimbang, bahwa terlepas dari pengertian dan penafsiran maknaMemperkaya dalam unsur tindak pidana ketiga ini maka dapat disimpulkanbahwa yang dilarang oleh undangundang adalah Memperkaya yang dilakukandengan jalan secara melawan hukum, yang dalam hal ini bertambahnya hartakekayaan yang dimiliki atau didapat terdakwa atau

SRI NURKUDRI,M.Ag,telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo berpendapatdengan demikian unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ini tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Primair tidakterbukti

Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jalan Beringin Nomor 1 Dompu atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataramberdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian

SALADIN HASAN,ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE alias MEMET dan MUHAMMAD NOR,SE. tersebut telah pula memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lainserta merugikan keuangan negara sebesar Rp2.018.397.580,00 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan TindakPidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat DaerahKabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan PropinsiNusa Tenggara Barat

Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidakterbukti, yaitu dalam uraian yuridis yang menyatakan bahwaunsur"memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak terbukti denganHal. 32 dari 46 hal. Put.

Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015pertimbangan antara lain bahwa untuk menentukan memperkaya diri sendiriatau orang lain harus dhitung secara riil jumlah harta kekayaan Terdakwaatau orang lain tersebut dari nilai harta kekayaan sebelumnya dan berapabertambahnya setelah tindak pidana korupsi terjadi;Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidanaseseorang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga memperolehkeyakinan telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;Bahwa dalam

diri sendiri tidakperlu berarti pembuat benarbenar telah menjadi kaya dalam arti memilikiharta yang banyak;Bahwa dengan demikian maka seharusnya unsur "Memperkaya diri sendiriatau orang lain" telah terbukti, sehingga dengan terbuktinya unsur"Memperkaya diri sendiri atau orang lain" maka seharusnya Judex Factimemutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo.

kehendaknya sendirisendiri, pada waktu yang sudah tidak dapat diingatsecara pasti antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun2008, bertempat di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Cabang PembantuDarmo Surabaya, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya yangberwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.4.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.5.

Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatuKorporasiMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memperkaya adalahperbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan inisudah tentu dapat dilakukan dengan bermacammacam cara, misalnyaMenjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam Bank,dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akandikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) a quo ;Menimbang, bahwa

Memperkaya Diri sendiri artinya, bahwa denganperbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaanatau harta benda miliknya sendiri.

1993 yang pada pokoknyamenyebutkan Menjadi orang kaya itu adalah orang yang belum kaya menjadiHal 40 dari 44 perkara Nomor 18/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sbykaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah menjadi kaya ;Menimbang, bahwa jadi kata Memperkaya dapat ditentukan denganadanya perubahan atau bertambahnya kekayaan yang diukur denganpenghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumber penambahankekayaan yang dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Pasal 4 KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secaramelawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi, yang dapat

Putusan No.1410 K/Pid.Sus/2017B9O/KB/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, dimana ada beberapa siswa siswi yang digunakan lebih dari 1 (satu) kali: Bahwa, perbuatan Terdakwa 1 DAMURI selaku Guru pada SMKBintang Sembilan Kedokanbunder Indramayu bersama sama denganTerdakwa 2 WASNO selaku Guru/Pembina Kesiswaan pada SMKBintang Sembilan Kedokanbunder Indramayu sebagaimana telahdiuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa 1 DAMURI sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa 2 WASNOsebesar

Bahwa menurut undangundang Tindak Pidana Korupsi,pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi haruslahHal. 34 dari 40 hal. Putusan No.1410 K/Pid.Sus/2017dikaitkan dengan Pasal 37 Ayat (3) dan (4) UndangUndang Tindak PidanaKorupsi yang pada prinsipnya Terdakwa wajib memberikan keterangantentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami/istri, anak danharta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyaihubungan dengan perkara yang bersangkutan;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka MajelisHakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkanunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karenaselain tidak ada kejelasan berapa besar kekayaan para Terdakwabertambah sebelum dan sesudah perbuatan Korupsi dilakukannya, justrudengan perbuatan Korupsi tersebut menguntungkan diri pribadi paraTerdakwa, yakni para Terdakwa dapat melunasi hutanghutangnya kepadaorang lain;3.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam hal mempertimbangkanpengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengankeharusan mengaitkan dengan Pasal 37 Ayat (3) dan (4) UndangUndangTindak Pidana Korupsi padahal tidak ada satu pun penjelasan mengenaiunsur memperkaya diri sendrir atau orang lain atau korporasi dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiterlebin dengan harus mengaitkan dengan