Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — BRIAN LEE SKINNER, dkk vs AGUS ERMAWAN
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melangar Pasal 6 ayat(2) Agreement);Tergugat II: Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluarmasuknya keuangan dari Rekening Tergugat Il, termasuk sehubungandengan bisnis pelatihan berdasarkan Agreement (Melanggar Pasal 2ayat (3) Agreement);Halaman 11 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
208 — 120
  • yang adapadanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggaraturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-10-2007 — Putus : 17-07-2008 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1432/Pdt.G/2007/PN. Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juli 2008 — PT. GIZAND PUTRA ABADI MELAWAN 1. BOY GUNAWAN. 2. REZA NUSANTARA. 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 4. PT. KARYA USAHA GEMILANG.
66 — 25
  • Bahwa selain berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, pelelangan yangdilakukan atas assetasset Penggugat senlial Rp. 3.500.000.000, (tiga miliar limaratus juta rupiah) ditambah dengan pelelangan kayu milik Penggugat senilai Rp.4.000.000.000, adalah berlebihan dan melangar hukum acara, dan karenanyalelang tersebut adalah tidak sah, karena jelas bertentangan dengan amar putusanpengadilan No. 1826/Pdt.G/2006/PN.JakSel, poln 3 (tiga) yang menyatakan"menghukum tergugat mengembalikan uang modal milik
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Umum Pencurian
Register : 08-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 39/Pid.B/2017/PN.PrP
Tanggal 29 Maret 2017 — Penuntut Umum : - RIKI SAPUTRA, SH., Terdakwa : - SURAHNO alias SURA Bin PONIJAN - SOFYAN EFENDI HASIBUAN Als DEDEK Als HASIBUAN Bin ( Alm ) HALMEN HASIBUAN - AGUS RIANTO Als AGUS Bin (Alm) WARSO SANSWITO - M. SOFI SOFIAN Als SOFI Als SONI Bin JALALUDDIN - ADI Bin KASIM
24 — 14
  • AcaraPersidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut dapat memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwadan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang telah disusun secara tunggal, sebagaimana diaturdan diancam dalam melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-02-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 K/PDT/2008
Tanggal 11 Februari 2009 — R.E. BARINGBING, SH. ; PT NADYA VILLA ; PT ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI GROUP atau disebut juga PT ISPI GROUP
137 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
120 — 53
  • Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
91 — 24
  • Tanpa Nama,yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikanberupa Pukat Lampara Dasar/trawl dapat dikatakan telah melangar Pasal 85Jo.
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 02-03-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN MUARO Nomor 17/Pid.B/2015/PN Mrj
Tanggal 20 April 2015 — I. MAHFUD Pgl SIPUT II. SRI YASTUTI Pgl TUTI
48 — 4
  • Pel.WIRDA dan kelurga dengan Para Terdakwa ;Bahwa Para Terdakwa masih dalam satu suku;Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Para Terdakwa danSaksisaks1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hang Huvang Anak Dari Petrus Huvang Hipo
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
162 — 123
  • Bahwa apa yang kita lihat dalamperkara ini sangat jelas, sebelumnya kami mohon maaf adanya kelalaianPenyidik Polres Kutai Barat, dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yangkecendrungannya sewenangwenang menegakan hukum, melangar hukumitu sendiri , apa yang dimaksud melanggar hukum adalah sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-05-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA diwakili oleh H. LEGINO JAURI, S.H.
2.BKM AL HUDA/H.LEGINO JAURI, S.H.
3.Burhanuddin Lubis
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
BURHANUDDIN LUBIS
162 — 94
  • di atas;Bahwa tindakan Tergugat telan melanggar asas bertindak secarasewenangwenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan orang lain dalam halini kepunyaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui di atas tanahtersebut telah diterbitkan Surat Keterangan tanah dan Akta PenggantiIkrar Wakaf untuk dan atas nama Badan Kesejahteraan Masjid AlHuda/ Nazir Masjid Al Huda (Penggugat) yang masingmasingditerbitkan oleh Pihak yang berwenang;Bahwa tindakan Tergugat melangar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.TjK
Tanggal 5 Oktober 2016 — - MAWARTI USMAN LAWAN IR. H. TRIYONO ARIFIN, DKK
101 — 10
  • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ao feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :Putusan No.28/Pdt.G/2016/PN.Tjk halaman 46 dari 84a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan ;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ae @& feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 25-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 7
  • Menurut AlQurtubi, nusyuz adalah: Jac Uo yo epgile all ool los "Mengetahul dan meyakini bahwa isitri itu melangar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suaminya.Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm Sedangkan menurut istilan dalam kitab AlBajuri dikatakan bahwa Nusyuzadalah: "nusyuz adalah keluar dari ketaatan (Secara umum) dari siteri ataus suamiatau keduanya.Dari beberapa definisi di atas bisa bisa ditarik kesimpulan bahwa yangdimaskud dengan nusyuz
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 22-03-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pdt.BTH/2016/PN.Sby
Tanggal 22 Maret 2017 — CHEN XIANG PING melawan PT. PUSAKA ARMADA SAKTI Dkk
92 — 22
  • PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668) adalahmiliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuan tersebuthanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jika Pelawan(Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum dengan melakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan!
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — AHMADI, dkk Melawan: DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
168 — 27
  • . ;12Bahwa las but not least, Tergugat dengan tegasmenolak kebenaran dan keabsahan tuntutan ParaPenggugat yang menyatakan : secara hukumTergugat telah melangar hakhak normatif (videpetitum ke2), ~menyatakan putusan hubungankerja... dst... terhitung sejak putusandibacakan (vide petitum ke3) dan :*menyatakanputus hubungan kerja antara....dst...selaku ParaPenggugat dengan PT. Delta Nusantara selakuTergugat, karena afesienst.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM
299 — 52
  • dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak,Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk WilayahPertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MnkArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 120-K/PM I-04/AD/VII/2018
Tanggal 9 Agustus 2018 — KOPTU DELFIAN
111 — 90
  • Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 25-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2013
Tanggal 25 September 2013 — PT. NUSANTARA RIMBAYU COAL VS WALIKOTA SAMARINDA, DK
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taufik Sumawinata (Tergugat II Intervensi) telah membuat surat (buktiP11) yang ditempelkan pada papan pengumuman tempat Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, dimana surat tersebut meresahkan masyarakat sekitarpertambangan;4 Objek Sengketa Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1 Bahwatindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan berupa:e Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/ II/2012,tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tentang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
218 — 158
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
    Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
    Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-03-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 27 Maret 2012 — PT LOTTE SHOPING INDONESIA, diwakili oleh Young Pyo Moon, selaku Presiden Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA, dalam perkara ini diwakili oleh Byung Hwa Jung dalam jabatannya selaku Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA vs DRS. N.P. BASUKI ISMAEL, M.Si
71 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DALAM KONPENSIA PUTUSAN PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.JKT.PST PATUT UNTUKDIBATALKAN KARENA MELANGAR KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANGTIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVERD)1 Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim AgungYang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst karena Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraini telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak menyeluruh dantidak Iengkap sehingga putusan dalam perkara
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MALANG Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
SUBAIRI alias ARIS Bin Yusuf
45 — 7
  • didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar