Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 233-K/PM II-08/AU/IX/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — BARUTO LUCKY ALFIAN, KAPTEN KAL
100 — 50
  • Mohon agar Terdakwa ditahan.Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Pledoi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadiliPerkara Pidana Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut:Primer:1 Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanpenerlantaran atau melangar pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
77 — 17
  • Bukan Perbuatan Melangar Hukum a.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwa meskipundalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untuk menuntaskana.3.2.a.3.3.a.3.4.pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dst.....; Bahwa dalam peitum nomor 6 Penggugat mohon agar dinyatakan sisaharga volume pekerjan Penggugat yang belum dibayar Rp. 4 milyar lebih;Bahwa dalam petitum nomor 7 Penggugat mohon agar terhadap
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
510 — 151
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 08-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 210/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
53 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 8/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
TATIK LARASATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
WISNU WICAKSONO;
257 — 204
  • langsung, juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut;Terkait dengan proses balik nama sertipikat Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1558/Kedaung, Tanggal 6 April 1994, Gambar Situasi(GS) Nomor 9504 Tanggal 15 September 1993, Luas 180 M2, atasnama WISNU WICAKSONO, yang didasarkan pada Akta JualBellNomor 107/2015, (Akta yang dijadikan dasar proses balik namaoleh Tergugat), Tanggal 09 Juli 2015, Tergugat dalam hal ini telahmelakuan tindakan hukum yang melangar
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
471 — 158
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
MUH HADI bin ASOK DG SIKKI alm
54 — 20
  • bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
YUSPANDI Bin ANDA
66 — 21
  • Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — HERIZA PUTRA HARAHAP VS 1. BENY SUBARJA, 2. PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH SUMATERA UTARA cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung minta agar semua ketentuan dalam undangundang, yang menghendaki dan mewajibkan pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplic) dipenuhi oleh saudarasaudarauntuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan:Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah melangar ketentuanPasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 atau UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, makaberalasan hukum putusan Judex Facti dibatalkan;Tentang Judex Facti melanggar Pasal 13 PP Nomor
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 598/Pdt.G/2016/PA.Sidrap
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 31
  • Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawanhukum/ melangar hak penggugat, maka cukup beralasan hukum penggugat menuntutkepada tergugat I, untuk menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebagai boedul waris,terhitung sejak Alamarhun MAGGA meninggal dunia yakni tahun 2015 sampai sekarang,5tergugat telah mengambil hasil panen padi sebanyak 2 kali dengan rataratapenghasilan untuk wilayah Tanacellae sebanyak 5 ton/1 Ha dalam satu kali panengabah kering sawah, dengan harga Rp. 4.000,
Pengadilan PN MAMUJU
Register : 06-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 —
66 — 22
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Sdw (Narkotika)
Tanggal 15 April 2015 — Terdakwa I SOFWAN bin ARIFULLAH (alm) Terdakwa II ARIF WIBOWO bin SUPARJA
34 — 24
  • ; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1657/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
41 — 15
  • hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gto
Tanggal 7 Agustus 2017 — - AHMAD MUKID, SE alias MUKID
86 — 24
  • terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/PDT.SUS/2009
THEN GEK TJOE; 1. DR. FREDY SETYAWAN, 2. PEMERINTAH RI CQ. DEPKUMHAM RI CQ. DITJEN HAKI CQ. DIREKTORAT MEREK DITJEN HAKI DEPKUMHAM RI
164 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah salah menerapkan atau melangar hukum karenamemberikan putusan (petitum) diluar materi pemeriksaan sengketamerek;Il. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum karena Judex Factitanpa disertai pertimbangan/analisa, menyatakan merek "Logo (huruf N) +Natasha" milik Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak dilindungi hukum,karena samasama mengandung unsur kata "NATASHA" dengan merek"Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi;Ill.
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 27-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Spt
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 50
  • Muhammad Arya Mukti Azzuhri bin Tergugatdan Aina Nazwa binti Tergugat tidak mau diantar ke tempat tinggalTergugat di Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang,Kabupaten Kotawaringin Timur atas kemauan anak sendiri untuk ikutPenggugat sebagai Ibu kandung; Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Pengugat tidak pernahmelanggar adat, mendidik anakanak dengan baik misalnya mengantarsekolah, mendatangkan guru mengaji pada prinsipnya Penggugat dapatmenjadi orang tua yang baik; Bahwa Penggugat tidak pernah melangar
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 30/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : Mentan Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
55 — 42
  • tunai dan sekaligus lunas sesuai dengan apayang telah tertuang pada Pasal 1267 KUHPerdata;Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidakSiasia (i/lusoir) di Kemudian hari Karena adanya itikad tidak baik dariPara Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara iniberlangsung, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara A quo memerintahkan kepada Para Tergugatuntuk menghentikan segala bentuk kegiatan kegiatan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan yang melangar
Pengadilan PN BOGOR Perdata Tanah
Register : 14-05-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bgr.
Tanggal 12 Maret 2014 — DYAH MUMPUNI CIPTANINGTYAS LAWAN MOHAMMED SALMEN MOHAMMED BIN BISHER
111 — 44
  • Mariyam Saleh Binti Bisyir olen Tergugat tidak mempunyai alas hakatau dasar hukumnya sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugattesebut termasuk perbuatan melangar hukum, sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dengan dikuasainya Sertifikat HGB No.1305/Baranangsiang olehTergugat tanpa alas hak/ dasar hukum tersebut, jelas menimbulkan kerugianbaik materiil maupun immateriil pada Penggugat, karena Penggugat tidakdapat menikmati atau memanfaatkan sertipikar tersebut untuk keperluankeperluan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.SIM
Tanggal 28 Maret 2016 — RIAMONANG SIPAYUNG, Dk melawan RASAMEN SARAGIH, Dkk
95 — 21
  • Dengan ditutupnya akses jalan tersebuttelah menimbulkan kerugian besar bagi para Tergugat;6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 (tanpahalaman) sangat tidak mendasar dan mengadaada, sehingga sangat beralasanuntuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampaiTerguat V yang mengusai dan mengusahai tanah terperkara adalah merupakanperbuatan melangar hukum adalah tidak mendasar dan sangat mengadamengada.Bahwa
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA SELONG Nomor 1072/Pdt.G/2014/PA.Sel.
Tanggal 4 Maret 2015 — Pemohon VS Termohon
54 — 12
  • Lagi pula tidak adabukti bahwa keluarnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi darirumah untuk kegiatan yang bertentangan atau melangar hukum;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang menyatakanPenggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mengurus suami dananakanaknya karena sibuk dengan urusannya, sehingga keluarga Pemohonyang mengurus rumah tangganya, seperti mencuci, memasak dan merawatanakanak.