Bukti P3) produk pengadilan Negeri Rokan Hilirsebagai bukti tanah objek perkara yang merupakan milik dari ParaPembanding/Para Penggugat tersebut.Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Yudex factie yang padadasarnya memberikan pertimbagan tentang : Menimbang, bahvaapabila kita perhatikan dengan teliti dalam isi bukti surat P3 tersebut,tidak ada disebutkan/dinyatakan tentang pengosongan bangunanbangunan rumah toko, yang seharusnya disebutkan secara jelas dalamisi Berita Acara Pengosongan tersebut.

Berdasarkan uraianuraian dan alasanalasan hukum tersebut di atas,11.senyatanya Judex Facti telah tidak cermat dan teliti dalam memeriksa danmempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sehingga Judex Factitelah salah atau setidaktidaknya keliru dalam pertimbagan putusannyayang menyatakan perkara a quo adalah Ne Bis In Idem dengan perkaraNomor: 198/Pdt.G/2016/PN.CBI. tanggal Jo.Nomor :580/Pdt.G /2017/PT.Bdg Jo.

maka tidak berdasar untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar agarmenghukum TURUT TERGUGAT IV (Kementrian / Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dalam Konvensi, segeramenyelesaikan PEMBAYARAN TANAH TANAH Milik Para PenggugatRekonvensi / Para Tergugat Konvensi, sesuai dengan BuktiBuktiKepemilikkan Tanah yang nilainya sesuai dengan NILAI/HARGA APRESIAL(HARGA PASARAN) tahun terakhir kepada Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi, dengan pertimbagan

Nomor 746 K/PID.SUS/2013Terdakwa Amir Mahmud, S.H. selaku Ambtsdrager (pemangku jabatan) darisuatu Ambts (jabatan) sebagai Ketua KPU Donggala berkenaan Subyektindak pidana korupsi yang dituju oleh norma (addressaat norm) dari suatutindak pidana korupsi;Keadaan dimaksud, bertentangan dengan asas kepastian hukum dankarena itu "telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya";Bahwa dalam bagian pertimbagan hukum (ten aanzien van het recht)dari Judex Facti putusan a quo (Halaman 131133 ad.c.

diperlukan dan ada jugasosialisasi itu tidak diperlukan dengan tiga alasan tadi;Halaman 116 dari 145 halamanPutusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDGBahwa Ahli menerangkan Subjek pejabat tata usaha yang diberikankewenangan untuk menetapkan maka dia juga untuk mencabutkeputusan, tetapi dalam hukum administrasi negara misalnya adaasas yaitu kewajiban dalam memberikan alasan, dalam sistimpemerintahan kita diterapbkan dalam keharusan mencantumkan dasarpertimbangan pencabutan/ penetapan itu didalam pertimbagan

Dengan demikian mudahmudahan kita semua terutama Majelis Hakim, kiranya diberikan petunjuk dankekuatan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dengandilandasi pertimbagan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esadapat diwujudkan dalam bentuk putusan perkara ini.Bahwa pada akhirnya di pundak Majelis Hakimlah sinar keadilan itu akanmemancar.

Setiawan sebagaiPenyedia barang, pertimbagan Majelis Hakim halaman 25 yang menyatakan: Ir. Setiawan diuntungkan dengan adanya pembayaran yang dilakukan olehBendahara Ida Nirwana SE, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap(kalkulasi) Rp. 374.500.000,,...dst ;Bahwa dalam persidangan bahkan dari penyidik, sudah terungkap denganjelas Ida Nirwana, SE bukan bendahara sebagaimana dalam SK.

Memberikan saran dan pertimbagan kepadapimpinan proyek pada saat terjadi hambatandalam pelaksanaan ; Bahwa saksi selaku' sekretaris pemeriksaanbarang mobil pemadam kebakaran, saksi belummelaksanakan tugas saksi seluruhnya ; Bahwa pada saat saksi menandatangani beritaacara Pemeriksaan Barang, keadaan mobilpemadam kebakaran masih adakekurangannya ; Bahwa saksi. menada tangani berita acarasedangkan mobil kebakaran tersebut belumlengkap, karena kata Pimpro mobil sudahSaksi58beres ; Bahwa bukan saksi

pihak ketiga tersebut selanjutnya sebagaiPenggguat Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebutTergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Intervensi tersebut,Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Tergugat Intervensi II/T ergugat juga telahmengajukan jawabannya;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Tergugat Intervensi/Penggugat dalam perkara a quo telah ditolak berdasarkan seluruhpetimbanganpertimbangan sebagaimana termuat dalam pertimbagan

telah salahmenerbitkan invoice dan tax invoice atas penagihan sebab tidak disertaiadanya penagihan ataupun dicantumkan untuk pemotongan PPh 23 atasjJasa pengangkutan yang merupakan kewajibannya dan juga tidak dapatditunjukkan oleh Tergugat sampai Tergugat X bukti pemotongan ataspembayaran PPh 23 atas jasa pengangkutan pupuk kepada Penggugat.Oleh karenanya Tergugat sampai Tergugat X tidak melaksanakankewayjiban hukumnya terhadap PPh 23 atas jasa ongkos angkut tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan

dibayar oleh pihakpihak tereksekusi apabila lalaimenjalankannya maka dalam hal ini hanya dibebankan kepada TERBANDINGLU ULIV,V,VILVIE Semula TERGUGAT L,IL,II,IV,V,VI,VIL untuk sebagian sebesarsebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa tentang petitum point 34 yang memohonkan untukdijalankan terlebin dahulu walaupun para pihak melakukan upaya hukum biasaatau luar biasa karena tidak didukung oleh alat bukti yang lengkap kuat dansempurna maka petitum point ini ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbagan

>1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;
1 (satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;
1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda- Tingkat II Manggarai;
1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No: Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;
1 (satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;
1 (satu) Surat pertimbagan

Maret1984;130. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluargabesar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;131. 1 (satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) HakPengelolaan;132. 1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan RiwayatPenguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai;133. 1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No:Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;134. 1 (Satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;135. 1 (Satu) Surat pertimbagan

Tingkat II Manggarai Tanggal 16Maret 1984:1 (Satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besarrahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;1 (Satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan RiwayatPenguasaan Tanah Pemda Tingkat Il Manggaral:;1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No:Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;1 (Satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;1 (satu) Surat pertimbagan

Untuk mengetahuiluasan yang diukur itu kan belum tertera disana, tapi hal itumenjadi pertimbagan kita untuk selanjutnya. Saya dengan adik inicucu dari Haku Mustafa, bapak haku Mustafa tidak memiliki anaklaklaki yang masih hidup. Sehingga anak ini anak dari paAbdurahman Cucunya haku Mustafa. Adik ini selalu mendampingsaya kalau ada halhal atau masalahmasalah yang berhubungandengan kewengangan kami yang di Labuan Bajo ini".( bukti T.12dan T.13 terlampir)F.

tentang Tanggal 24 Juni 2006;1 (Satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan RiwayatPenguasaan Tanah Pemda Tingkat Il Manggaral:;1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No:Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;1 (Satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 311 dari halaman394135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.1 (satu) Surat pertimbagan

Bahwa pertimbagan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh yang mengambil alin pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanNegeri Tipikor Banda Aceh pada halaman 142 s/d 148 putusan yangberkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi telah terbukti terhadap Terdakwa danTerdakwa I/Pemohon Kasasi dengan mendasari pertimbangannya padaalasan karena Para Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memberitahukantentang adanya pembangunan jaringan distribusi

Utr.tersebut sejumlah kurang lebih Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat juta limaratus juta rupiah) serta tidak memberikan uangnya kepada Syaiful Akang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan tersebut, maka unsur ad 1.2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad. 3.Tentang unsur dengan memakai namapalsuataumartabatpalsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, atau supayamemberihutangrnaupun menghapuskan piutang

dapat dinilai sebagai alatbukti permulaan (begin van bewijs), dan masih membutuhkan bukti tambahan;Menimbang, bahwa mengenai luas dan batasbatas obyek sengketa yang terdapat dalamgugatan para Penggugat, seluas 18.964 Ha (15 petak sawah) tidak ada perbedaan denganhasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim, dan hal tersebut tidakdibantah oleh Tergugat I, dan bersesuaian pula dengan bukti P2, P3, P4,P5 ,oleh karenanyaMajelis hakim menjadikan pemeriksaan setempat sebagai pertimbagan

>1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;
1 (satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;
1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda- Tingkat II Manggarai;
1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No: Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;
1 (satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;
1 (satu) Surat pertimbagan

Maret1984;130. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluargabesar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;131. 1 (satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) HakPengelolaan;132. 1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan RiwayatPenguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai;133. 1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No:Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;134. 1 (Satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;135. 1 (Satu) Surat pertimbagan

Tingkat II Manggarai Tanggal 16Maret 1984:1 (Satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besarrahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;1 (Satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan RiwayatPenguasaan Tanah Pemda Tingkat Il Manggaral:;1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No:Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;1 (Satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;1 (satu) Surat pertimbagan

Untuk mengetahuiluasan yang diukur itu kan belum tertera disana, tapi hal itumenjadi pertimbagan kita untuk selanjutnya. Saya dengan adik inicucu dari Haku Mustafa, bapak haku Mustafa tidak memiliki anaklaklaki yang masih hidup. Sehingga anak ini anak dari paAbdurahman Cucunya haku Mustafa. Adik ini selalu mendampingsaya kalau ada halhal atau masalahmasalah yang berhubungandengan kewengangan kami yang di Labuan Bajo ini".( bukti T.12dan T.13 terlampir)F.

tentang Tanggal 24 Juni 2006;1 (Satu) jepit Fotocopy serifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan RiwayatPenguasaan Tanah Pemda Tingkat Il Manggaral:;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 311 dari halaman394133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No:Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;1 (Satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;1 (satu) Surat pertimbagan

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.juta rupiah), Tergugat Il sejumlah 12.000, ( dua belas ribu ) sahamdengan nilai Nominal Rp. 1.200.000.000, ( satu milyar dua ratus jutarupiah) sehingga seluruhnya Rp. 4.000.000.000, ( empat milyar rupiah), Bahwa benar komposisi pengurus : Direktur Utama Wanita Selvia, Lim /Tergugat , Direktur Jeam Mapaliye / Penggugat dan Komisaris TimotiusDjoko Oentoro/Tergugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan diatas hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat

No. 380 K/Pid.Sus/2016 Pertimbangan Judex Facti yang telah mengeyampingkan keterangan ahlidari BPKP merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkanhukum pembuktian sebagaimana Pasal 186 KUHAP di mana Majelis Hakimtidak mempertimbangkan keterangan ahli yang disampaikan didepanpersidangan tetapi mengesampingkan keterangan ahli tersebut dalammembuat pertimbagan sendiri.

Kalimantan Timur Kepada Menteri Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri gunamenjadibahan pertimbagan penetapan program Transabangdep pada waktu itu, apabilaTergugat IV mengacu kepada SK Bersama antara Menteri Transmigrasi danMenteri Dalam Negeri R.I No.SKB 58/MEN/1993 tanggal 27 Februari 1993, karenadalam Hukum Acara Perdata yang dinilai adalah bukti formil dari pihak yangberperkara;Bahwa Jawaban Tergugat IV angka 3 sangat bersifat umum karena lokasi muaraKaman llr Il yang diklaim ditempatkan 100

pada ponit 5 ( lima ) hanya dapat dikabulkan untuk sebagianyaitu hanya denda/pinalty sebesar Rp.206.000.000, ( dua ratus enam jutarupiah ) , dan oleh karena itu maka Tergugat dihukum untuk membayarkepada Penggugat denda/pinalty tersebut secara tunai dan sekaligusselambatlambatnya 14 ( empat belas ) hari sejak putusan ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap , sedangkan terhadap bunga 2 % perhari atasbunga atas kerugian tidak dapat dikabulkan karena tuntutan kerugian tidakdikabulkan sebagaimana dalam pertimbagan