Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
131 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M,Ph.D tentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian PerkaraKorupsi menyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukumharus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea)dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi.Selain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggapmemperkaya orang lain atau korporasi.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
313 — 88
  • bahwa ada janji, dikasih pangkatnanti akan digaji dengan uang yang ada di bank swiss, orang desa yangHalaman 191 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrtidak tahu apa di kasih pangkat, dengan retorika seorang raja, dikasihpangkat seperti itu, digaji, itu bagi orangorang tertentu, tentunya inimendorong mereka, punya prestise, punya gaji, dan itu semua kalaudalam bahasa hukum, dari bujuk rayu, rangkaian kebohongan karenamemang ternyata tidak ada uang di bank Swiss, kontek seperti itukemudian actus
    syarat pertama niat, motif sebagai pendukung unsur sengaja,Halaman 260 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrpara pelaku sama baik, pleger atau pelaku materiil dan doen pleger,sama stratanya kemudian ada kerja sama fisik kalau mau dicontohkankongkritnya misal seorang diperkosa oleh tiga orang itu niatnya sama,motifnya sama, unsur sengaja juga terpenuhi , satu orang pegangtangan, satu orang pegang kaki, satu orang melakukan, jadi ada kerjasama fisik disamping mens reanya ada kerja sama juga actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
90 — 18
  • Jadi Pasal 3 lebin pada actus reus nya; Bahwa ketentuan perundanganundangan yang terkait dan dapat dikenakanterhadap Terdakwa adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi; Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK mengandung unsurunsursebagai berikut:Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smga.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
152 — 50
  • Ssekretaris Desa) dan saksi ENDANG CASMITA(Tim Pelaksana Kegiatan), pengakuan Terdakwa DASEWAN HUSIEN binIMING tanpa disertai bukti yang cukup, demikian pula dipersidangan tidak dapatdibuktikan secara sah, menurut Majelis Hakim tidak dapat mengurangi bebandan tanggungjawab Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING atas kewajibanmembayar uang pengganti yang dijatuhnkan kepada Terdakwa DASEWANHUSIEN bin IMING;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
946 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • ., LL.M, Ph.Dtentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian Perkara Korupsimenyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegakhukum harus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat(mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidanakorupsi. Seliain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidikdianggap memperkaya orang lain atau korporasi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
541 — 315
  • strategis dan rawan praktik KKN.Bahwa dalam Teori Hukum Administrasi, Kartu Tanda Pengenal Pejabat jugamerupakan varian dari Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa suatu KTUN untuk berakhirnya berdasarkan masa berlaku, danberakhirnya adalah saat adanya pencabutan Kartu tersebut, sedangkan untukmenentukan syarat penetapan KTUN sesuai atau tidak, maka adakewenangan PTUN untuk dapat diuji di sana, dan untuk menentukankeabsahan suatu keputusan maka menjadi kewenangan pada PTUN.Bahwa ada asas contrarius actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM
76 — 33
  • Ada lima kesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus, rechtsdwalingdan feiteliike dwaling.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
RONY SAHRONI
253 — 349
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalammelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakanbagian dari kesalahan.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ACHMAD NIRZA
314 — 152
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalamHalaman 79 dari 133 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ckrmelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
81 — 45
  • Adanya unsurbathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
215 — 67
  • demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yangtelah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi.Menimbang, bahwa untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapatdimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, makaperlu melihat sejaunh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindakpidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanyaHalaman 138 dari 190 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptkniat jahat (mens area) dan perbuatan jahat (actus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2013 — DEVI SANTANA als UDEP
129 — 58
  • Pasal 56 ke1 KUH Pidana dan Dakwaan II : pasal 5 ayat (1)Undangundang No.8 Tahun 2010;Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana (criminal act, actus reus) dankesalahan (schuld, gult) atau pertanggung jawaban pidana (liability mens rea, ontuerekeningvaatbaarheid);Hal.103 dari 138 hal.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 20 Mei 2014 — CANDRA DARUSMAN Bin H. RUSMAN ARSEN
46 — 22
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan137secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertaiperbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
147 — 35
  • import, ketika awal mobil itu masuk ternyatadokumen yang dilaporkan adalah mobil dengan kapasitas 2000 CC,ketika diperiksa oleh regulator yang benar ternyata adalah 1500 CC,apakah perbuatan ini masuk dalam kategori menyerahkan dokumenpalsu, karena sejak awal dia menerima mobil itu 1500 CC tetapidokumen ditulis 2000 CC lalu diserahkan maka delik ini selesai apabiladokumen palsu diserahkan;Bahwa mengenai Mens Rea atau human mind adalah sikap batin jahatyang melatari dilakukannya perbuatan pidana atau actus
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ANDA YUSPERI,S.H
259 — 292
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitandengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalammelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakanbagian dari kesalahan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM.
95 — 34
  • Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona,error in objecto, aberitio actus, rechtsdwalingdan feitelijkke dwaling.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
305 — 271
  • Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangan yang berlaku (vide pasal 39 jo.Pasal 46ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangan dalam halstatus barang bukti barang bukti uang sejumlah Rp9.260.000,00(Ssembilanjuta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimaksud adalah dirampas untuknegara;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan Alternatif ketiga baik yang berupa perbuatan (actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
231 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kptsll/2003 tanggal 5Februari 2003 kemudian telah menyatakan tidak berlaku lagiKeputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000, tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 (yang merupakan dasar dakwaan),sesual dengan kewenangan yang dimilikinya (contrarius actus simillerfot).
    Abidin P, SH, Actus Non FacitReum Nisi Mens Sit Rea, Majalah Lembaga Pembinaan HukumNasional No.13 Tahun IV, JuliAgustusSeptember 1971, halaman 1718).
    Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidanatidak memenuhi delik (actus reus), maka selanjutnya mutatis mutandistidak ada pertanggungjawabkan pidana (mens rea). Terhadap perbuatantersebut karena persyaratan pemidanaan (strafyoridusssetzungen)adalah actus reus ditambah mens rea (vide : Prof. Dr. Mr. HA. ZainalAbidin Farid, SH, Hukum Pidana , Sinar Grafika, 2007, halaman 235).Hal ini sejalan dengan kalimat latin actus non facit reum, nisi mens sitHal. 1702 dari 1737 hal.
    ZainalAbidin Farid, SH, Hukum Pidana 1, Ibid, halaman 209, lihat jugaProf.Moeljatno, SH, AsasAsas Hukum Pidana, Ibid halaman 92) ;Bahwa pendapat van Hamel yang memasukkan teori kesalahandalam teori Conditio Sine Quo Non, mendapat tentangan keras dariMoeljatno sebagai penganut dan pelatak dasar pandangan dualististentang delik yang memisahkan secara tajam antara perbuatanpidana (actus reus) dan pertanggungjawaban pidana (schuldmensrea).
    Moljatno, SH, AsasAsas Hukum Pidana, Gadjah MadaUniversity Press, 1980 : 6566) ;15.Bahwa penerapan ajaran kausalitas untuk menentukan apakah perbuatanyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalamperkara ini merupakan perbuatan pidana (Strafbaarfeit Actus Reus) atauHal. 1710 dari 1737 hal. Put.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
161 — 114
  • surat sebagaimanadi atas dalam pemeriksaannya .15.Oleh karena itu, pengunaan pasal atau delik atau pidana materil yangdisangkakan kepada PEMOHON tentang setiap orang dilarang mengerakan,Halaman 8 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdimenggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud...Adalah TIDAK TERBUKTI segala dan seluruh unsurunsurnya, karena telahdijelaskan pada angka 10 13 diatas TIDAK TERBUKTI secara sebagianmaupun seluruhnya, sehingga actus
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2187/Pid.B/2017/PN Tng
Tanggal 3 Mei 2018 — Drs. ADI KUSUMAH BUDIHARTO
402 — 437
  • ., M.H pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dapat dikatakan adalah suatuperistiwa pidana apabila memenuhi unsur Perobuatan (Mena Rea) yangmemiliki unsur kesalahan (Actus Reus ).