instansi lainnya dan media cetak yangdatanya dapat dipertanggungjawabkan;f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggalatau lembaga independen;g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.3lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambartidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes

Pontianak, bahwa PemohonPeninjauan Kembali melanggar Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No. : 676/ Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum PengadaanObat Program Kesehatan Tahun 2005, sangatlah tidak tepat.

bukti yangmeringankan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena terjadi kesalahanInterpretasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan buktibuktitersebut dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormatsebagai salah satu Novum;Bahwa jika dihubungkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pasal 3, ayat(1) sampai ayat (13) sebagai dasar hukum yang mengikat, tidak ada satupunyang menyatakan bahwa dasar hukum pelaksananan pekerjaan adalahKepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/V/2005.

Jika ditelaah dengan benarsesungguhnya bahwa Kepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/ V/2005 tersebutmengatur mengenai asas lex specialis, dalam arti Kepmenkes RI tersebuthanya diterapkan untuk pengadaan obatobatan Program Kesehatan sesuaidengan daftar dan harga dalam lampiran Kepmenkes tersebut yang merupakansatu kesatuan dengan seluruh isi Kepmenkes RI tersebut dari point pertamasampai point ke empat dan lampirannya sebanyak 3 lembar;Bahwa dengan dikesampingkannya Kepmenkes RI NO: 676/Menkes/SK/V/2005

Rajawali Nusindo, Keputusan Direksi PT.Rajawali Nusindo No. : 046/SK/Nus.01/II/06 tanggal 15 Maret 2006 danKepmenkes RI No. 676/Menkes/SK/V/2005 tidak dapat dikualifisirsebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun 1981, karenaTerdakwa/Terpidana didakwa selaku Kepala Cabang PT.

Surat Keputusan Menkes No. HK.01.02.SK.I568 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,24. Surat dukungan Bank dari BNI No: HMN/03/0645/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,25. Surat Referensi Bank dari BNI No: HMN/03/0651/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir No:97/1.824.02/III/2005, tanggal 23 Maret 2005,27. Surat Keterangan Set Kadin Prov.

Dokumen/surat-surat dari saksi SENGKUT PANDEGA tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006 yang ditandatangani oleh DR. Dr.

Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH) 18. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RI Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani DR. dr.

Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE, dilampiri spesifikasi barang25. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir surat Departemen Kesehatan RI Nomor : PL.01.01.1.03.577 tanggal 10 Februari 2006 perihal pengadaan alat kesehatan dan kendaraan bermotor roda-2 dari DIPA Luncuran TA 200626. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran

Siti Fadilan Supari Sp.JP (K), mengeluarkan suratNomor : 199/Menkes/II/2006, perihal Penetapan Penyedia BarangPengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang menetapkanPT.

Siti Fadilah SupariSp.JP (K), Nomor : 199/Menkes/II/2006, tanggal 27 Maret 2006 perihalPenetapan Penyedia Barang Pengadaan Perlatan Pelayanan KesehatanDasar, yang menetapkan PT.

BAMBANG SARDJONO, MPH.pada tahun 2006,ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Menkes Nomor : 1087A/Menkes/SK/VIV2005, tanggal 27 Juli2005, yang ditandatangani Dr.dr. Siti Fadilan Supari Sp.JP , adapaunTugas , wewenang dan tanggung jawab terdakwa dr.

Siti Fadilan Supari Sp.JP (K), mengeluarkan suratNomor : 199/Menkes/II/V2006, perihal Penetapan Penyedia BarangPengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang menetapkanPT.

Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH)1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RINomor : 199/Menkes/Il/2006, tanggal 27 Maret 2007 yangditandatangani DR. dr.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIIV2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10September 2012;Bahwa selaku PPK, SUMARGONO, SKM.MA memiliki tugas pokok dankewenangan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterimaoleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab; dan/atauberdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanBarang/Jasa produksi dalam negeri,Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupunyang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT BinaInti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:Halaman 11 putusan Nomor. 20/Pid.SusTPK/2016/PT SMG1191/Menkes

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIIV2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;.

dapat diterimaoleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab; dan/atauf. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal99 ayat (38), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanBarang/Jasa produksi dalam negeri,Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupunyang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:Halaman 25 putusan Nomor. 20/Pid.SusTPK/2016/PT SMG1191/Menkes

daftar G akan tetapi sejaktahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagayang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN TigPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 jo. pasal 98 ayat (2)Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Sugeng Riyanto bin Alm.

distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagaHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Tigyang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihnan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 Ayat (3) dan(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES

/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik

tidak ternyata ketidak datangannyadisebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakanperdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) telan menyampaikan surat dariatasannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Izin UntukMelakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor KP.04.01/MENKES

mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), telah menyampaikan surat dari atasannya sebagaimanatercantum dalam Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, NomorKP.04.01/MENKES

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenangmelakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Sehingga hasilpemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Laboratorium KlinikPramita Jl. Adityawarman Nomor.7375 Surabaya, oleh karena tidak tercantumdalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud, maka Laboratorium Pramita secaralegalitas tidak berwenang melakukan pemeriksaan tes urine psikotropika dannarkotika yang digunakan sebagai alat bukti perkara Terdakwa. Oleh karenatidak adanya Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinyasuatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta tidak terpenuhinya syaratlegal formal alat bukti pemeriksaan yang sah, maka unsur kedua Penyalahguna tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.2.

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan narkotika dan psikotropika, Majelis Hakim sependapat denganTim Pensehat Hukum. Dengan demikian Hasil Pemeriksaan Urine NoReg.111200831D tanggal 06 Desember 2011 an. Praka Marharis Fitriadi(Terdakwa), yang dibuat Laboratorium Klinik Pramita Jl. Adityawarman 7375Surabaya (yang tidak tercantum dalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud) yangmenyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, urineTerdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, adalahtidak sesuai dengan yang ditentukan undangundang, sehingga oleh karenanyahasil pemeriksaan lab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti suratatau keterangan ahli.

Ataspengakuannya tersebut terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan urine diLaboratorium swasta yang tidak ditunjuk oleh Menkes RI, dan hasilnya urineTerdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.Sedangkan terhadap Praka Nanang Sujono yang mengajak Terdakwamengkonsumsi sabusabu, oleh karena kesatuannya berbeda dengan Terdakwa,pemeriksaan urine Praka Nanang Sujono baru dilakukan pada tanggal 27 Maret2012 atau sekira 4 (empat) bulan setelah mengkonsumsi sabusabu bersamaTerdakwa

No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya daapat diedarkan setelah mendapat izinedar, demikian juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetikPasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetik hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Menteri.

Jadi kalau belum ada izinedarnya kosmetik tersebut tidak boleh diperdagangkan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (2)menyatakan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi.Bahwa Ahli menerangkan Notifikasi kosmetik harus dicantumkan padabagian kemasan baik kemasan sekunder maupun kemasan primer, aagarmmemudahkan pengawasan peredaran kosmetika yang dijualnbelikan dipasaran.Bahwa AHLI

menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik Pasal 5 ayat (1) menyatakan Bahwa kosmetika yangdinotifikasikan harus dibuat dengan menerapkan Cara PembuatanKosmetika Yang Baik (CPKB), Sedangkan pada ayat (2) menyatakanpersyaratan teknis sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) meliputiHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Timpersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim, jadi kalaukosmetika itu. tidak aman

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1)menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya daapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, demikian juga pada PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang notifikasi kosmetik Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetikhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

M.A Hanafiahn SM Batusangkartidak terdaftar sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, sehingga pemeriksaannyatidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Pemohon Kasasikarena bertentangan dengan Pasal 176 Huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni

M.A Hanafiah SM yaitudengan mengambil sampel urine dengan pipet, lalu diteteskan pada lubangyang terdapat di Test peck (Uji Skrining) tersebut, kemudian untuk TestMetamphetamine (Met) dan Tetrahydrocannabinol (THC) merek Dima warnaputih buatan Jerman sedangkan untuk Amphetamine buatan USA warnaputin yang, lalu dalam 5 (lima) menit dapat diketahui hasilnya, bahwamenurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika

jelasmenunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer 103Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan dalammemutus perkara Pemohon Kasasi yang tidak memperhatikan asas hukumpidana yaitu Lex Specialis derogat legi generalis, dimana Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium PengujianNarkoba pada Badan Narkotika Nasional dan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/MENKES

terdakwa GILANG PUTRAROMADON bin SURI tersebut tidak dibenarkan dalam kefarmasian, karena obat tersebutmemiliki ijin resmi Sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang undang,sedangkan penjual tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.Bahwa saksi menerangkan, sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada jinedar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinyaharus ada jin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002, tentang tata cara Pedagang Eceran Obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek.Bahwa saksi menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalahpembuatanyang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional (UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).Bahwa saksi menerangkan

Bahwa berdasarkan hukum, dimana pemeriksaan urine perkaranarkotika harus dilakukan di laboratorium seperti amanat PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 194/Menkes/SK/2012 tentangLaboratorium yang ditunjuk untuk pengujian Narkotika danPsikotropika serta Tata Cara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika,yang mengatur syaratsyarat petugaspetugas yang menguji urin dandarah diantaranya adalah Petugas yang memiliki kualifikasi 3 tahunbertugas di Laboratorium Forensik dan Petugas tersebut disumpah. Bahwa dr.

Wan Serly Destoria tidak memiliki kualifikasi yangdimaksudkan dalam Permenkes Nomor : 194/Menkes/SK/2012sehingga barang bukti surat Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25Mei 2015 tidak dapat dimajukan sebagai alat buti Projustisia.

Bahwa putusan terhadap Serka Peri Hersantos Nomor :22K/PM.02/AU//2017 tanggal 29 Mei 2017, Bahwa keduanya diputus bebas dan dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim PengadilanMiliter Tingkat Pertama/Pengadilan Militer 102 Medan karena alatTest Pack tersebut tidak Layak disebut sebagai alat bukti yang sahkarena bertentangan dengan Permenkes Peraturan MenteriKesehatan dengan Nomor : 194/Menkes/SK/2012

No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrmulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubahpenampilan dan/atau emperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisi baik; Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor1176/MENKES

digit angka dibelakangnya, huruf N merupakan kodeNotifikasi dan huruf X merupakan kode benua yang diwakili dengan hurufA (Asia), B (Australia), C (Eropa), D (Afrika) dan E (Amerika)dicantumkan pada label dan kemasan dari produk kosmetik tersebut;Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijaminkeamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku Kosmetik tersebut tidakboleh diedarkan atau dijual; Bahwa berdasarkan Pemenkes RI Nomor 1176/MENKES

/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1) notifikasi berlaku dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun; Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat(2) notifikasi terdiri atas Industri kosmetika yang diwilayah Indonesia yangtelah memiliki jin produksi, Importir kosmetika yang mempunyai AngkaPengenal Impor (API) dan surat penunjukkan keagenan dari produsenNegara asal dan/atau Usaha perorangan/badan usaha yang melakukanHalaman 8 dari

21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrkontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki jinproduksi; Bahwa berdasarkan Pemenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yang berbunyi Peredaranadalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualandan penyediaan ditempat serta penyimpanan uantuk penjualan danproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaankosmetika

., JabatanStaf Bagian Hukum, Organisasi danHumas Setditjen Bina YanmedKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49, JakartaKesemuanya Warga Negara Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26April 2010, selanjutnya disebutSCDAGAl nee cece ec ececeeeseeeseeeeeteteeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 36/PEN DIS/2010/PTUN JKTtertanggal 15 Maret

urusan pemerintahan diBidang Kesehatan i Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketatersebut bersifat konkrit, individual dan final,karena Surat Keputusan tersebut secara konritberwujud surat dan jelas nyata, yang ditujukankepada Individual in casu Pihak Penggugat, dantelah final karena tidak memerlukan persetujuandari institusi lainnya, serta telah menimbulkanakibat hukum yang sangat merugihan kepentinganPenggugat ;Bahwa disamping itu berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No.1117/Menkes

SANJAYA, SH, Dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SK/BWH/I1I/2010,tertanggal 25 Februari 2010,, dan sedangkan untuk pihakTergugat telah datang menghadap kuasanya bernama BUDISAMPURNA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26 April 2010 =;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnyatertanggal 29 April 2010, sebagai berikut. DALAM EKSEPSI1.

Dengan merujuk padaKeputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor1117/Menkes/SK/XI1/2008 Tanggal 1 Desember 2008Tentang Pemberian Kuasa atas nama MenteriKesehatan Selaku Pengguna Anggaran atau penggunabarang untuk menandatangani surat keputusandalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara (APBN) Tahun = Anggran 2009,sehingga pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmenoleh Dirjen Bina Pelayanan Medik selaku PejabatTata Usaha Negara dianggap memperoleh wewenangtersebut atas dasar SUATU MANDAT, sehinggadianggap

. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPutusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN Slw.Hal 8 dari 29Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (Satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta lampiran surat

UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bagi dirisendiri tersebut dilakukan tanpa mendapat izindari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika Golongan (Satu) nomor urut 182dalam Peraturan Menkes RI No.4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan cara melawan hukum bagi diri sendiri, olehkarenanya Majelis berkesimpulan unsur kedua

berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,143 gram tersimpandi dalam bungkus rokok DUNHIL milik Bagus Satria Wibowo setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium ForensikBareskrim POLRI Cabang Semarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

Gorilla tidak mempuyai ijin dari yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acaralaboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakahbarang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakanjenis Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara laboratoriskriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF danBB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

obatobatan terlarang (bukti P5);b.Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik TergugatSamsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarangseperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPOLRI di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar sejalan denganmaksud Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr194/MENKES

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angkah 5 huruf :a) Pemeriksaan kesehatan /medical check up di SOS Clinic, dari tes urineTergugatyang diduga positif mengadung narkoba/obatobatan terlarangpatutlahdipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan standart operationalprosedurterkait pemeriksaan narkoba di Perusahaan ( Bukti T7);b) Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RINomor194/MENKES/V2012, pengiriman sampel hasil tes urine milikTergugat kePusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar tidaksejalan

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 194/Menkes/SK/VV/2012 diberitanda 18;9.

Samsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang(bukti P5), dan untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 tersebut positif mengandung narkoba/obatobatanterlarang seperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRIdi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar dan sejalan dengan maksudKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

Pada saatpetugas Balai Besar POM di Banjarmasin memeriksa TokoObat NAWI HUSIN tersebut, petugas menemukan sejumlahobat obatan yang dilarang dijual di Toko Obatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/ SK/ X/ 2002 pada pasal 2 ayat (1) dan tokoobat juga tidak boleh menerima dan/ melayani resepdokter sebagaimana diatur dalam PERMENKES No.167/KAB/ B.VII/ 72 dalam pasal 9 yaitu obat Keras DaftarG yang ditemukan di dalam dos yang diletakkan diruangbelakang Toko Obat tersebut;Bahwa dari

Kimia Farma 13 Tube SdaSalep10002 CIM 4 mg Novapharin SdaTablet Bahwa terdakwa telah kedapatan melakukan praktikkefarmasiaan yang meliputi penyimpanan danpendistribusian obat, serta pelayanan obat atas resepdokter,1331/ Menkes/toko obatberdasarkantidakmempunyaiKeputusan MenteriSK/ X/ 2002 pada pasal2 ayatkewenanganKesehatan Nomor(1) bahwamemiliki,menyimpan dan mengedarkan obat keras daftar G dansebagaimana diatur dalam PERMENKES No.167/ KAB/B.VII/ 72 dalam pasal 9 bahwa toko obat juga tidakboleh

RtaINDONESIA, NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,Izin Praktik dan ijin Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian

, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,Izin Praktik danIjin kerja Tenaga Kefarmasian Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanya bolehdiperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,toko obatberijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa

sebanyak 180 (seratus delapanpuluh) pil dextromerthophan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,00,(tujuhpuluh ribu Rupiah) ; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES MREPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

kemudiandigunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudahselayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untukdimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotikadalam perkara aquo ;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmupengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor1332/MENKES

No.904 K/Pid.Sus/2013laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapbkan oleh Pemerintahmaka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnyatidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambilbarang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapatDIRAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata ;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya

KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia yang mana aspekaspek Pro Justitiadan kaidah hukum formal telah sengaja dilanggar;b.

Bahwa dengan dilanggarnya Keputusan MenteriKesehatan Nomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia serta tetap dijadikannya ketentuan Pasal 127tersebut dalam memutus perkara Pembanding menunjukanadanya kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim YudexFacti, karena seharusnya seyogyanya manakala MajelisHakim Yudex Facti Tingkat Pertama mengetahui adanya3.9ketidak sesuaian Oditur Militer dalam merumuskan tindakpidana.c.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor933/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia yang mana aspekaspek Pro Justitia dan kaidah hukum formal telah sengajadilanggar;4.

Bahwa dengan dilanggarnya Keputusan Menteri KesehatanNomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk ~ TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitiaserta tetap dijadikannya ketentuan Pasal 127 tersebut dalammemutus perkara Pembanding menunjukan adanya kekhilafan dankekeliruan Majelis Hakim Yudex Facti, karena seharusnyaseyogyanya manakala Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertamamengetahui adanya ketidak sesuaian Oditur Militer dalammerumuskan tindak pidana;5.