Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaTerdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan, mengenai Proses lelangsampai dengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasamadengan PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA)meloloskan Kualifikasi PT.

BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah Il ) yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai Berikut :>Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan adanyapenyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUDdr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalah Ketua Timaudit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta IIyang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten.Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis

pekerjaan dan jabatan saksi yaknisebagai berikut saksi pertama kali diangkat jadi PNS pada tahun 1987dan bertugas di Kantor Gubernur Provinsi Maluku sebagai staf biasadi Biro Umum sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 1999(saat konflik di Ambon) saksi pindah ke Dispenda sebagai staf biasasampai tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat dalamJabatan sebagai Kasi Penetapan & Penagihan UPTB Kota Ambonsampai dengan saat ini namun saat ini sudah berganti nomenklaturUPTB (Unit Pelayanan Tekhnis

Badan) Kota Ambon menjadi UPTD P2(Unit Pelayanan Tekhnis Dinas Pelayanan Pendapatan) Kota Ambon.Dan perlu saksi tambahkan bahwa selama saksi bertugas di Dispendayang saat ini sudah berganti nama menjadi Bapenda saksi mengikutiberbagai pelatihnan dan pendidikan yakni mengikuti Bintek (BimbinganTekhnik) keuangan di Jakarta dan juga mengikuti DiklatKepemimpinan di Ambon; Bahwa saksi baru mengenali Sdri.

RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menetapkan spesifikasi tekhnis barang dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD M WMaramis dengan nilai HPS sebesar Rp8.910.893.000,00 (delapan miliarsembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)yang didasarkan pada data dan informasi berupa spesifikasi tekhnis, gambarserta harga alatalat kesehatan dari hasil kerja tahap penyusunanperencanaan anggaran di bulan Maret 2013

TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.

(verbalisan) ; 53Bahwa saksi bertugas di kesatuan Polres di Jembrana sebagai petugasidentifikasi reskrim polres Jembrana bertugas sejak tahun 1998 sampaidengan sekarang ;Bahwa tugas identifikasi yaitu memberikan bantuan tekhnis kepada fungsireskrim dari polsekpolsek sekitar dalam pengolahan TKP dan melakukanpemotretan pada waktu rekonstruksi di TKP; Bahwa untuk melakukan tugastugas tersebut ada surat perintah dari atasan,dan setiap ada olah TKP saksi harus turun langsung kelapangan tanpa harusmenunggu

Bahwa kalau permohonan itu belum lengkap, belum dinaikan keatasan, tetapi dikembalikan ke Pemerakarsa;Bahwa maksudnya verifikasi dalam hal ini adalah verifikasi dokumen;Bahwa saksi tidak kelapangan yang mengecek lapangan itu tugasAccount Officer;Bahwa pada tahun 20072008 ada yang mengajukankreditRevitalisasi Perkebunan;Bahwa persyaratan kredit Revitalisasi Perkebunan itu yang pertamaharus ada SK penetapan dari Bupati, ada penetapan para petani,permohonan dari calon peminjam, rekomendasidari Dinas tekhnis

Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BiuplanConsultant:1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PTCeremonapratama Total Engineering;Hal. 53 dari 89 hal

(Sembilan milyard dua ratus juta rupiah);Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tekhnis setelah proses pelelanganselesai saksi menyelesaikan proses Administrasi Sampai akhir;Bahwa perusahaan yang menang adalah PT.PKTMA ( PT.KaryaTunggal mulya Abadi ). Direkturnya PT.KTMA Pak Berto Riawan, ST.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat Pengawas, Suverpisor,gambar dll;Bahwa dokumen kemajuan pekerjaan sama dengan yang dibawaAPBNP yang berhubungan dengan saksi dari PT.

Inspektorat ada membawa Tim Tekhnis;Bahwa barang barang ada dalam berita acara dititipkan ke Gudang;Bahwa saksi tidak ada melihat justifikasi teknis tentang addendum;Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tekhnis menghitung progressuntuk pencairan dana, yang saksi teken adalah Laporan Progresskemajuan pekerjaan dan setelah ditandatangani olen Pak haryadidana bisa carr ;Bahwa setahu saksi, PT.Ramadhan Direkturnya pak M. Noor Ichsananggotanya Panji, Imam dan Ciku;Bahwa PT.

Spesipikasi Tekhnis barang / jasa.b. Harga perkiraan sendiri / HVS dan rancangan kontrak.c. Menyetujui bukti pembelian / menanda tangani kwitansi / Suratperintah kerja SPK surat perjanjian.d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasaMengandalikan pelaksana kontrakmelaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA/KPAg. Meneyrahkan hasil pekerjaan pengadaan / Barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahanh.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukg. khusus untuk kelompok kerja ULP :1. Menjawab sanggahan2. Mendapat penyedia barang / jasa untuka) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paketpengadaan barang / pekerjaan Konstruksi jasa lainnyayang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000. (Seratusmilyard rupiah )b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadanjasa konsultasi yang bernilai paling tingg!Rp.10.000.000.000,.(Ssepuluh milyard rupuah )3.

KTMA namun yangmengerjakan pihak lain.Bahwa untuk pembuatan HPS boleh dibuat oleh orang lain sepanjangmemiliki keahlian dan kopetensi dan perhitungan mengaju padaaturan yang berlaku.Bahwa penyusunan HPS dianggap harga wajar dengan kriteria 1).Over head maksimal 15 % , 2). terkait dengan over head jika masihwajar danBahwa PPK mengangkat Konsultan Penga was ia bekerja sesuaikontrak kerja, knususnya dalam bidang tekhnis;Bahwa PPK secara teknis bertanggung jawab atas pekerjaanKonsultan pengawas.Bahwa

Aef Syafrudin;Bahwa tugas utama saksi yaitu melaksananakan sebagian tugas Asisten,susunan tekhnis keuangan dan kepegawaian;Bahwa mengenai dana Bansos diatur di DPA Sekretariat pada Sekda;Bahwa perdanya termasuk APBD;Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak tahu ada berapa;Bahwa untuk DPA Bansos dikelola oleh subag keuangan dan dibawah saksi,Kasubag keuangan secara fungsional bertanggung jawab kepada KPA;Bahwa susunan untuk tahun 2010 Dr.

TUTI SUSILAWATI, SE, Ak. dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27Oktober 2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Bahwa susunan tim koordinator bidang tim investigasi yaitu Pengendalianmutu, Pengendalian tekhnis;Bahwa ahli sebagai Ketua tim yang Anggota tim sebanyak 2 orang;Bahwa

menandatangani Surat keputusan Nomor:450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerima danLampirannya seingat saksi semuanya sudah lengkap dan sudah dibuat sedemikianrupa oleh Bagian Kesra, di lembar paling depan ada pengantar yang sudah di diparaf oleh pihakpihak yang berwenang dari Bagian Kesra, dan Bagian Hukum,saksi tidak pernah membaca satu persatu semua Surat Keputusan (SK) yang saksitanda tangani dan saksi mengaku khilaf tidak membaca lampiranlampiran surattersebut ;Bahwa secara tekhnis

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosialsaksi tidak tahu, karena sudah merupakan teknis pada bagian Kesra ; Bahwa mengenai Tim Pengkaji dalam kegiatan Bansos, seharusnyabertanggungjawab kepada dan melaporkan hasilnya kepada Bupati tapi untuktim pengkaji Bansos keagamaan 2010 tidak pernah ada laporan dari Tim Pengkajikepada saksi selaku Bupati ; Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Abd.Rohman selakuKabag.Kesra. untuk mencairkan dana Bansos keagamaan 2010 karena itu halyang bersifat tekhnis

penjualan itu terlebih dahuludaripada KrediturKreditur yang lain...Bahwa FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketasebagaimana Risalah Lelang No.28/2017 tertanggal 11 Januari 2011 adalahtelah sah, sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan dengan alasanapapun, hal tersebut sejalan pula dengan Petunjuk Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis

Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usahasejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSImembuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (IzinUsaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin

Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.

dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis

.; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.

memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis

., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah

Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan

effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis

Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis