Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat menerima sangsi hukum yangberlaku apabila salah satu pihak baik bersamasama atau sendirisendirimelanggar isi Akta Perdamaian ini sebagian atau seluruhnya.Demikian Akta Perdamaian ini kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan daripihak manapun juga.Untuk membuktikan bahwa objekobjek harta dalam Surat PerjanjianPerdamaian tersebut adalah milik almarhum Kirianto bin Karyanto danalmarhumah Omas binti Eyut sebagai Pewaris, Penggugat telah mengajukanbukti surat/tertulis

ASIA PACIFIC FIBERS Tbkyang bukan bentuk pelanggaran tata tertib karena bentukbentukpelanggaran tata tertib dan jenis sangsi diatur dalam PKB BAB X dariPasal 53 sampai dengan Pasal 55 karena gugatan Penggugat tidak jelasatau kabur dasar hukumnnya maka gugatan harus ditolak atau gugatantidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke/NO);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secaraseksama, ternyata eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokokperkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya

Asia Pasific Fibers Bab X mengaturmengenai disiplin kerja, peraturan , pelanggaran dan sangsi dan sangsihanya diberikan kepada pekerja yang melanggar tata tertib, tindakanmenghimpun pekerja lainnya bukan merupakan pelanggaran tata tertibsehingga sesuai dengan Pasal 52 sampai Pasal 54 PKB PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat dikenakan sangsi apapun .

aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI

237)238)Rekening koran atas nama SULHAJI;Rekening koran atas nama SUPARMAN;Rekening koran atas nama SYAHRIR;Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;Rekening koran atas nama MUHAJIR;Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;Rekening koran atas nama SUDARMIN;Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;Rekening Koran atas nama SANERU;Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;Rekening Koran atas nama SANGSI

No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS341)342)343)344)345)346)347)348)349)350)351)352)353)354)355)356)357)358)359)360)361)362)363)364)365)366)367)368)369)370)371)372)373)374)Surat kuasa atas nama SUDARMIN;Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;Surat kuasa atas nama SANERU;Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;Surat kuasa atas nama

nama SUPARMAN;207) Rekening koran atas nama SYAHRIR;208) Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;209) Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;210) Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;211) Rekening koran atas nama MUHAJIR;212) Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;213) Rekening koran atas nama SUDARMIN;214) Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;215) Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;216) Rekening Koran atas nama SANERU;217) Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;218) Rekening Koran atas nama SANGSI

No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS336) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;337) Surat kuasa atas nama MIDDIN MUHAJIR;338) Surat kuasa atas nama HASAN SIJALLING;339) Surat kuasa atas nama MUHAJIR;340) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;341) Surat kuasa atas nama SUDARMIN;342) Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;343) Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;344) Surat kuasa atas nama SANERU;345) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;346) Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;347) Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG

sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimanadisebut dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan kewajibanmengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PihakPertama sebesar keseluruhan biaya yang dikeluarkan terkait denganpelaksanaan Pendidikan di The Malaysia Insurance Institut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dikalikan dengan 500 % (lima ratus persen);2) Apabila Pihak Kedua melakukan halhal yang melanggar/bertentangandengan perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan sangsi

sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimanadisebut dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan kewajibanmengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PihakPertama sebesar keseluruhan biaya yang dikeluarkan terkait denganpelaksanaan Pendidikan di The Malaysia Insurance Institut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dikalikan dengan 500 % (lima ratus persen);2) Apabila Pihak Kedua melakukan halhal yang melanggar/ bertentangandengan perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan sangsi

Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO)seharusnya tergugat melakukan ijin terlebih dahulu16kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial (PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal151 ayat 3, pasal 152, pasal 153 ayat satu (1)huruf (g), dan pasal 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK,sedangkan yang melakukan mogok kerja adalahdiikuti

oleh seluruh karyawan, dan sampai saat inikaryawankaryawan lainya selain pengurus SEKAR,tidak diberikan sangsi apapun oleh Tergugat =;Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan aquosebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kegiatanserikat pekerja (union busting) untuk menghentikanperjuangan Penggugat dalam menuntut Tergugat untukmemenuhi hakhak pekerja / pegawai dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) dan untuk melaksanakan kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 JoPasal

Asli surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa apabila di kemudian hari terjadi halhal yang tidak di inginkan, makaPemohon sanggup dikenai sangsi Hukum Perundangundangan yang berlaku, bermateraicukup, lalu Hakim Ketua memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3; saksisaksi :Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan surat bukti juga mengajukan1 SAKSI P.1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi

mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah darifakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, surat ,oetunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dapat diketahui bahwaterakwa mengedarkan obat keras jenis pil double L dilakukan dengaan akalsehat atau daya pikir yang sehat sehingga terdakwa mengetahui bahwa yangdilakukannya adalah melanggar hukum dan dapat dikenai sangsi

Meskipun Penggugat tidak mau menandatangi Surat Peringatan dantidak mau menerima surat peringatan, Peringatan tersebutsah menurutHukum.Dan selanjutnya Tergugat memberikan sangsi Pemutusan HubunganKerja pada tanggal 11 Februari 2015 sah Menurut Hukum.. Bahwa Penggugat II telah melakukan pelanggaran yang telah diberikanPeringatan kesatu, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga sebagaiberikut:a. Peringatan pada tanggal 9 Mei 2014b. Peringatan Il pada tanggal 6 Juni 2014c.

Meskipun Penggugat tidak mau menandatangi Surat Peringatan dantidak mau menerima surat peringatan, Peringatan tersebutsah menurutHukum.Dan selanjutnya Tergugat memberikan sangsi Pemutusan HubunganKerja pada tanggal 11 Februari 2015 sah Menurut Hukum.. Bahwa Penggugat Ill telah melakukan pelanggaran yang telah diberikanPeringatan kesatu, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga sebagaiberikut:a. Peringatan pada 6 Juni 2014b. Peringatan Il pada tanggal 30 Juli 2014c.

Meskipun Penggugat tidak mau menandatangi Surat Peringatan dantidak mau menerima surat peringatan, Peringatan tersebutsah menurutHukum.Dan selanjutnya Tergugat memberikan sangsi Pemutusan HubunganKerja pada tanggal 11 Februari 2015 sah Menurut Hukum./d. Bahwa Penqqgugat Him 19 dari 57 hlm Putusan Nomor. 232/Pdt. SusPHI/2015/PN.Bdg5.

AgamaKabupaten Madiun dengan regester nomor: 1150/AD/0209/P/19 tanggal 17Desember 2019 dan telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu TandaPengenal Advokat) dari PERADIN ( perkumpulan Advokad Indonesia ) yangmasih berlaku hingga 31 Desember 2020 serta menunjukkan dan melampirkanfoto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan TinggiSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi

sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama dalam putusannya menjatuhkan pidana dibawah pidana minimaldengan alasan ternyata terdakwa mengakui perobuatannya dan antaraterdakwa, keluarga terdakwa serta keluarga korban telah memaafkanperbuatan yang dilakukan terdakwa yang diselesaikan secara hukum adatKei dimana apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilanggartidak sesuai dengan normanorma hukum yang berlaku dan hidup di dalammasyarakat, maka ia akan dikenakan sangsi

yang mana diatas tanah tersebutada 1 (satu) unit rumah pada surat berada di Jalan Bungai darat KampungPahandut, Kecamatan Pahandut, dan sekarang diganti nama jalanmenjadi Jalan Kalimantan Nomor 32 RT. 002/RW. 016, KelurahanPahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, menjadi hakPenggugat; Tergugat dan Penggugat akan mematuhi semua ketentuan yang telahdisepakati dan apabila Tergugat atau Penggugat melanggar korbantersebut, maka kedua belah pihak bersedia dituntut secara hukum yangberlaku dan sangsi

Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.

Memberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;j. Mengusulkan pemberian sangsi ataspelanggaran yang dilakukan oleh sekretarisdesa kepada Bupati15Bahwa ???k. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam. Melaksanakan kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat desanyan.

2009 Selain ketentuanketentuan mengenai batas waktu pengembalian danaKUT tersebut di atas, pengurus LSM juga tidak diperkenankanmenyalahgunakan pengembalian dana KUT, ketentuan ini sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 12 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian danMenteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No.961/KPTS/BM.530/12/199821/SKB/M/XXI/1999, tanggal 9 Desember 1998yang isinya bahwa petani, kelompok tani, pengurus LSM dan PPI, yangmenyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sangsi

:Selain ketentuanketentuan mengenai batas waktu pengembalian danaKUT tersebut di atas, pengurus LSM juga tidak diperkenankanmenyalahgunakan pengembalian dana KUT, ketentuan ini sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 12 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian danMenteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/KPTS/BM.530/12/199821/SKB/M/XX1/1999, tanggal 9 Desember 1998 yang isinya bahwa petani,kelompok tani, pengurus LSM dan PPI, yang menyalahgunakan penyaluran danpengembalian KUT dikenakan sangsi

Hafid Syafrudin yang telah menimbulkan kewajiban Tergugatuntuk membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga (Penggugat), AktaNomor 27 (bukti P.2/TK PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atauwanprestasi harus dikenakan sangsi membayar sejumlah uang berupadenda, Akta Nomor 28 (Bukti P.3/Bukti TK.PR. 3) tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban kepada Tergugat;Halaman 16 dari 22 hal. Put.

berdasar Koordinat yang tertuang dalam Surat KeteranganIzin Peninjauan (SKIP) Nomor 262/TAMBENC/I/2010 tanggal 19 Januari2010 kepada PT Pagun Taka;Bahwa dengan berdasarkan putusan Judex Facti halaman 11 tersebut, makacukup beralasan hukum segala sesuatu yang terkait dalam proses take overKP (Kuasa Pertambangan) tersebut menjadi kewajiban Tergugat untukmelakukan pembayaran kepada Penggugat, Akta Nomor 27 (bukti P. 2, buktiTK/PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atau wanprestasi harusdikenakan sangsi

membelinya yaitu untuk CC4 / LSD sebanyak 7 (tujuh)lembar dan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yaituseharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Bahwa benar untuk Narkotika jenis sabusabu tersebut terdakwa komsumsisendiri yaitu setelahnya terdakwa mendapatkanya terdakwa komsumsi sendiriuntuk Narkotika CC4 / LSD terdakwa simpan dan belum terdakwa komsumsi dikarenakan terdakwa belum berani menggunakanya terdakwa masih merasa takutuntuk menggunakanya, terdakwa takut dengan sangsi

dan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yaituseharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).e Bahwa benar untuk Narkotika jenis sabusabu tersebut terdakwa komsumsisendiri yaitu setelahnya terdakwa mendapatkanya terdakwa komsumsi sendiriuntuk Narkotika CC4 / LSD terdakwa simpan dan belum terdakwa komsumsi diHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 252/P id.Sus/2015/PN.Grtkarenakan terdakwa belum berani menggunakanya terdakwa masih merasa takutuntuk menggunakanya, terdakwa takut dengan sangsi

melakukan tindak pidanamiliter THTI dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16Januari 2013 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari selama berturutturut dimasa damai, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan ijin cutitahunan dari tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20Desember 2012 yang lalu dan berada di Ketapang, dan kembali keKesatuan Rindam Xll/Tpr dengan cara ditangkap oleh Provost RindamXl/Tpr pada saat Terdakwa sedang makan di Pasar HongkongSingkawang, saat itu Kesatuan memberikan Sangsi

tindak pidanamiliter THTI dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16Januari 2013 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari selama berturutturut dimasa damai, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan jijin cutitahunan dari tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20Desember 2012 yang lalu dan berada di Ketapang, dan kembali keKesatuan Rindam Xll/Tpr dengan cara ditangkap oleh Provost RindamXl/Tpr pada saat Terdakwa sedang makan di Pasar HongkongSingkawang, saat itu Kesatuan memberikan Sangsi

TAI ELECTRONIC dan yang terbukti adalahPenggugat melakukan Pelanggaran Pasal 22 angka 4 huruf d dengan sangsi surat peringatanketiga dan Pasal 22 angka 4 huruf c dengan sanksi surat peringatan kedua PeraturanPerusahaan PT.

TAI ELECTRONIC bukan sangsi pemutusan hubungan kerja, sehinggaterhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat beralasan menurut hukumharus dipekerjakan kembali pada posisi semula (Vide Pasal 151 ayat (1) UndangundangNo.13 Tahun 2013) dengan diberikan surat peringatan ketiga, adapun jangka waktu suratperingatan berlaku 6 (enam) bulan Vide Pasal 161 ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan);Menimbang, bahwa karena Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi semula makamenghukum

turun dan mengambil 1 (satu) buah Vavemerk Vaporesso warna hitam. 1 (Satu) buah Vave merk Inokin warnahitam, 1 (satu) buah Liquid isi ulang merk Oat Drip Ming Bean dan 1(satu) buah Charger Vave merk AWT yang disimpan di Etalase kemudiandimasukan ke dalam tas pinggang kemudian menuju sepeda motor.Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 976/Pid.B/2020/PN BdgBahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwamengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salahdan dapat dikenakan sangsi

Mekarmulya Kec.Panyileukan Kota Bandung lalu turun dan mengambil 1 (satu) buah Vavemerk Vaporesso warna hitam. 1 (Satu) buah Vave merk Inokin warnahitam, 1 (Satu) buah Liquid isi ulang merk Oat Drip Ming Bean dan 1(satu) buah Charger Vave merk AWT yang disimpan di Etalase kemudiandimasukan ke dalam tas pinggang kemudian menuju sepeda motor.Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwamengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salahdan dapat dikenakan sangsi hukum.Bahwa

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah

dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada

Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada