jalan di Kabupaten Indramayu danwarga yang terkena proyek pelebaran jalan pantura pada tanggal 16 Januari2006, terdapat aset Desa Muntur berupa tanah milik desa berdasarkan Leter CNo.1 atas nama Bengkok Kuwu nomor persil 72, kelas 11135 luas tanah 0,955ha dan yang terkena proyek pelebaran jalan pantura hanya seluas 358 m2 danhasil kesepakatan harga tanah yang dibebaskan permeternya sejumlahRp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa, aset Desa Muntur yang dibebaskan untuk pembangunan

jalan di Kabupaten Indramayu danwarga yang terkena proyek pelebaran jalan pantura pada tanggal16 Januari2006, terdapat aset Desa Muntur berupa tanah milik desa berdasarkan LeterC No.1 atas nama Bengkok Kuwu nomor persil 72, kelas V35 luas tanah0,955 ha dan yang terkena proyek pelebaran jalan pantura hanya seluas 358m2 dan hasil kesepakatan harga tanah yang dibebaskan permetemyasejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa, aset Desa Muntur yang dibebaskan untuk pembangunan jalanpantura

pengukuran khusus terhadap tanahmasyarakatDesa Muntur dan aset desa yang terkena proyek pelebaran jalan raya Panturan datiPanitian P2TUN maupun dati pemerintah Desa Muntur yaitu : Tanah oleh Alm.

Saksi DARJO GOKIL BIN KARNA ;Bahwa saksi sebagai Reksa Bumi diberi uang oleh Sekdes sebesar Rp.700.000, yang katanya dari dana penggantian pembebasan tanah asetDesa Muntur yang terkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006, tapisekarang sudah kembalikan lagi kepada SekdesBahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis ;Bahwa saksi tidak datang saat Terdakwa sebagai Kuwu Desa Munturmendapat dana ganti rugi pembebasan tanah aset Desa Muntur yang42terkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006 di Balai

jalan panturanasset Deasa Muntur, kec.

Bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan olehPemohon terkait Paket Pelebaran Jalan Batas Provinsi Jawa Barat Patimuan Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja Jeruklegi, Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2013 sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran dariInvestigator tersebut adalah dugaan pelanggaran atas ketentuanPasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimanadalamketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor

Agung Darma Intra KSO: NO.PAKET PELEBARAN JALAN JALANNAMAJASAPENYEDIAPATIMUNANSIDAREJABTS.PROV. JABAR JALAN SIDAREJA JERUK LEGI PT. MELISTA KARYA(Leader dalamkesepakatan) KALAHMENANG PT. PANCA DARMAPUSPAWIRA PT.AGUNG DARMAINTRA KSO(Leaderkesepakatan)dalam MENANG KALAH Bahwa berdasarkan fakta di atas telah sesuai denganisi dari kKesepakatan tertulis yang dibuat oleh paraterlapor.

Jalan Bts.

Melista Karya dalam itemAsphaltsementara dalam dokumen pengadaan peralatanFinisher kapasitasnya hanya 810 ton,untuk item tersebut minimal memiliki kapasitas 30ton/jam ;Bahwa dugaan kesengajaan POKJA diperkuat denganadanya dokumen lembar kerja klarifikasi / verifikasidata, sebagai berikut : Nama Paket : Pelebaran Jalan Sidareja JeruklegiPenawar : PT.

AgungDarma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalampaket pelebaran jalan Bts. Prov. Jabar Patimunan Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebuttidak mencantumkan biaya harga satuan (),sebaliknya dalam harga penawaran dengan item yangsama pada paket pelebaran jalan Sidareja JerukLegi harga satuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0,melainkan terdapat biaya harga satuan yang jikadikalikan terdapat perbedaan yang signifikan ;(m) Bahwa harga penawaran yang diajukan PT.

Bahwa Penggugat II, Penggugat Ill, dan Penggugat IV adalah pemenangtender Pelebaran jalan Baras Karossa, Pelebaran Jalan Baras Karossa,dan Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu Paket Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 yangdiadakan oleh Tergugat III sebagai panitia;Halaman 4 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS3.

Bahwa Penggugat V adalah salah satu dari peserta lelang pada paketpekerjaan Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu , Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu II, dan Pelebaran Jalan Baras Karossa;4. Bahwa Penggugat VI adalah salah satu dari peserta lelang pada paketPeningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, pekerjaan PelebaranJalan Kaluku Salabutu 1, Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu Il, danPelebaran Jalan Baras Karossa;5.

Bahwa namun kemudian dalam perkembangannya, Sekretariat Tergugat menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Undangundang No. 5Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jendral Bina MargaKementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 (Pelaksanaan JalanNasional Wilayah dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran2012).

Adapun paket kerja tersebut adalah:1) Pelebaran jalan Topoyo Barakang;Halaman 11 dari 26, Putusan.

Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS12.13.2) Pelebaran Jalan Baras Karossa;3) Pelebaran jalan Kaluku Salabutu 1;4) Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu II;Tergugat Il mengadakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal19Desember 2011 yang dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) perusahaan calonpeserta tender yang pada awalnya diikuti dari + kurang lebih 50 (Lima Puluh)calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumenpenawaran hanya terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkandokumen penawaran, dan dari

Manrapi orangtua Termohon Kasasi II,Ill, dan IV yang terkena pelebaran jalan raya.

Manrapi (Orangtua para Tergugat Il, Tergugat III danTergugat IV) yang terkena pelebaran jalan raya" ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan pokok dalamperkara ini bahwa apa tanah orangtua para Penggugat (Hamudong Dg.Pabe) telah habis secara keseluruhan terkena pelebaran jalan raya ataukahmasih ada yang tersisa, sehingga para Penggugat masih mempunyai hakatas sebagian tanah yang dijual Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVkepada Tergugat ;"Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat

yang juga merupakansisa dari pelebaran Jalan Urip Sumohardjo ;Oleh karena peraturan mengenai Roling, maka obyek sengketa yangluasnya + 100 M?

yang merupakan sisa dari adanya pelebaran jalan,sudah tidak dapat lagi dibanguni rumah atau ruko atau semacamnya,maka Pemohon Kasasi menjadikan obyek sengketa sebagai tempatparkir dan tempat pencucian mobil milik Pemohon Kasasi ;Tempat pencucian mobil tersebut masih ada sampai saat ini dan hal itudilihat sendiri oleh judex facti pada saat pemeriksaan setempat/peninjauan lokasi.

adalahmerupakan sisa dari hasil pelebaran Jalan Urip Sumohardjo yang sudahtidak dapat lagi dibanguni rumah dan hanya diambil tempat parkir danpencucian mobil oleh Pemohon Kasasi ;.

Menyatakan Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Oleh TergugatTelah Sesuai Dan Berdasarkan Hukum.5.

jalan baru saja tahun 2015.Bahwa pembuatan dan Pembagian sertifikat itu pada tahun tahun 1985 danpembagiannya pada tahun 1988.Bahwa yang kerjakan pelebaran jalan tersebut adalah PT Nusam dan PTPutra Bungsu Putri;Bahwa setahu saksi yang kena gusur adalah Keluarga Latumeten,Keluarga Suwito dan keluarga Bari/Penggugat.Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Padt.G/201 7/PNAmbBahwa pada dikiri dan kanan jalan objek sengketa ada ditanami pohon Jati ;Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPRD

jalan oleh Tergugat ;Bahwa setelah turun di Objek kami ke lokasi, kami melaporkan kepedaPemerintah Kabupaten Buru kemudian dari bagian pemerintahan yaituasisten ada yang turun bersama kami di objek tersebut.Bahwa setelah turun di Objek ditemukan ada sebagian tanah dan pohonjati milik penggugat yang digusur untuk pelebaran jalan tersebut.Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Padt.G/201 7/PNAmbPada saat turun di objek belum ada dibuat talut jalan.Bahwa dulu jalan Kabupaten dan sekarang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,P2 berupa fotofoto kegiatan proyek pelebaran jalan pada objek sengketa :Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan SaksiSaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :1.

jalan, tanahyang menjadi obyek sengketa dan juga tanah tersebut adalah milik siapa;Menimbang, bahwa oleh karena bukti dari Tergugat bukanlah merupakansertifikat pada tanah sengketa, apabila dihubungkan dengan bukti P.1 milikPergugat telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat diketahuibahwa tanah yang terkena pelebaran jalan dahulu lebar jalan sebelum diperlebarlebarnya hanya 3 (tiga) meter dan sekarang lebarnya kurang

No. 2895 K/PDT/2010waktu sebelum pembangunan/pelebaran jalan dimaksud dilakukan olehTergugat yang dibantu oleh Tergugat Il ;Bahwa kirakira sekitar bulan Mei 2008 kenyamanan dan ketentramanPenggugatPenggugat tersebut mulai terganggu.

Disinilahketerlibatan dari Tergugat Il ;Bahwa upaya pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh Tergugat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tergugat Il tersebut tergolongusaha yang cukup bagus dan sangat bermanfaat buat orang banyak dantentunya PenggugatPenggugat juga mendukung program tersebut ;Bahwa yang justru menjadi petaka bagi PenggugatPenggugat adalahbahwa pelebaran jalan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat denganbantuan Tergugat Il yang dibungkus dalam kegiatan Bhakti TN!

MenyatakanPenggugatPenggugatadalah Para Penggugatyangdirugikan hak keperdataannya akibat pembangunan/pelebaran jalan yangdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il yang tidak sesuai denganproses dan prosedur yang berlaku di negara hukum ;3. Menyatakan tanah yang terpakai untuk pelebaran jalan tersebut, pagaryang dibongkar secara paksa, tanaman yang ditumbangkan secara tanpaizin yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il merupakan perbuatanmelawan hukum dan merugikan PenggugatPenggugat ;4.

Tergugat sebelum mengadakan pelebaran jalan tersebut, sudah adanyarapat atau musyawarah dari masyarakat terlebin dahulu dan masyarakatKurao tersebut sudah menyetujui dengan adanya manunggal INIBadunsanak di Kelurahan Kurao Pagang tersebut dan tidak semua tanahmasyarakat yang terkena pelebaran jalan ;4.

/pelebaran jalan menjadi tidak logis dan tidak sistemik alias loncatloncat.Seharusnya gugatan Penggugat yang demikian dinyatakan kabur(obscuur libel) dan di dalam amar putusan harus dinyatakan tidakdapat diterima..

ABDULLAH Umur 49 tahun, Agama lslam,Pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi No 71 RI/RW 003/001Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGATMELAWANPemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Selatan CqWalikota Parepare Cq Tim Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Sudirman KotaParepare Tahun 2016, yang diwakili oleh Drs H.

tertanggal 18 November2017 yang isinya Penggugat keberatan atas kegiatan pelebaran jalan dimanasaat itu yang dianggap sebagai pemilik tanah adalah saudara Laware ;e Bahwa sebelum membantu Penggugat saksi memeriksa dokumen sertifikatPenggugat dan baru menyatakan bersedia membantu setelah melihatdokumendokumen yang dimiliki Penggugat.

Gugatan Penggugat sekarang ini tergolong kedalam gugatan yang prematur, olehkarena pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah milik yangdijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dan masih terdapat tanah yang terkenadampak pelebaran jalan yang belum dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 10 M? dansampai saat ini belum dilakukan kegiatan diatas tanah tersebut.

Tuntutan agar dinyatakan Pengugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 52,5 m2yang terletak di jaan Jendral Sudirman, RT/RW 001/001, Kelurahan BumiHarapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang dimasukkan danditetapkan serta dipergunakan oleh Tergugat dalam kegiatan pengadaan tanahdan pembangunan pelebaran jalan Sudirman kota Parepare tahun anggaran2016;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Pre3.

jalan atas tanah saksi sebesarRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hal tersebut dikaitkan dengan bukti suratberupa bukti T.1, T.2,7.3,T.4,T.5 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas maka dapatlahdiambil kesimpulan bahwa jelas dahulu saksi LA WARE yang menguasai objeksengketa sehingga akibat dampak dari pelebaran jalan Tergugat melakukanpembayaran ganti kerugian kepada saksi LA WARE namun dalam perkara iniPenggugat tidak menarik saksi LA WARE sebagai pihak dalam perkara ini

telah dilepaskan haknyakepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal 7 Maret 1992 denganGanti Rugi Nomor 10/3) serta Gambar Situasi Nomor 13/3462/1980 yangHalaman 6 dari 20 halaman.

telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan padatanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/3);Bahwa atas kelalaian dan ketidakcermatan Tergugat, maka Tergugat wajibmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 67 Sukabumi llir sekarangHalaman 9 dari 20 halaman.

telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan padatanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/3) ke atas nama ParaPenggugat;Bahwa Tergugat sebagaimana tersebut di atas jelas telah menimbulkankerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun moriil, sebagaiberikut:a. Kerugian material:1.

telah dilepaskanhaknya kepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal 7 Maret1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/34) atas nama Edy Widjaja;Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/20163.

51 M* telahdilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/34) atas nama EdyWidjaja;Oleh karena Itu sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksaperkara a quo, meninjau kembali pertimbangan dan amar Putusan MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut.Halaman 15 dari 20 halaman.

Jalan, selanjutnyadiberi tanda P5.d;6.

Surat Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 99Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum yang diberi tanda P 6, yangmana bukti surat bertanda P 6 terdiri dari beberapa surat yaitu : Fotocopy Surat Pernyataan bertanggal 05 Januari 2015, selanjutnyadiberi tanda P 6.a; Fotocopy surat Perpanjangan Proses Pengadaan Tanah untukkepentingan Pelebaran Jalan Nasional nomor :

jalan padarumah dantanahH.

Rosdiana;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan antara teampengukur dengan pemilik tanah saat itu;Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengukuran saat itu hadirpula team dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Panitia Pengadaantanah, dimana Panitia pengadaan Tanah yang menunjukaan tanahtanahmana saja yang akan dibebaskan dan harus dilakukan pengukuran,Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang akan digunakanuntuk pelebaran jalan, maka luas tanah milik H. Junaid / Hj.

Dan berdasarkan hal tersebut dimanaproses pengadaan tanah pada proyek pelebaran Jalan di Kabupaten Pangkepsampai pada tanggal 31 Desember 2014 luas tanah yang dibebaskan telahmencapai 99,80 % dengan perhitungan dari 364.400 M? (tiga ratus enam puluhempat ribu empat ratus meter persegi) rencana tanah yang akan dibebaskan luastanah yang telah dibebaskan telah mencapai 363.669 M?

/PN.PGAyang dipersengketakan dan terkena proses pelebaran jalan di PematangBange tersebut bukanlah milik penggugat;2.

, jalan yang ada berupa jalan aspaldengan lebar 3,5 (tiga koma lima) meter dengan bahu jalan sehingga totallebar 7 (tujuh) meter dan Panjang 7 (tujuh) kilometer; Bahwa mengenai tanah yang akan dijadikan lokasi pelebaranjalan, telah dibicarakan dengan pihak Lurah, dan pada saat itu Lurahmengatakan tanah sudah dibebaskan; Bahwa terhadap tanah yang sudah dibebaskan, dilakukanpembangunan pelebaran jalan, termasuk tanah milik Penggugat; Bahwa pada saat dilakukan pembangunan jalan, tidak adakomplain dari

jalan; Bahwa pelebaran jalan masingmasing 5 (lima) meter sebelahkanan dan kiri jalan yang sudah ada sebelumnya yaitu 7 (tujuh) meter,sehingga setelah pelebaran, total lebar jalan adalah 17 (tujuh) belasmeter; Bahwa pada tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kabid BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam,sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyekpembangunan jalan Lingkar Barat; Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Penggugat mengenalpermohonan ganti rugi

jalan, dapat memberi tanda dengan memotong/memangkas sendiri tanamannya, jika masyarakat tidak bersedia makapelebaran jalan tidak dilaksanakan, dan sepengetahuan saksi Yaziar pada saatitu tanaman di atas tanah objek gugatan telah dipangkas oleh pemiliknyasehingga pelebaran jalan di lokasi tersebut dilaksanakan dan hal ini jugadiperkuat oleh keterangan saksi Rustam Efendi yang menjabat sebagai LurahCurup Jare periode 2003 sampai 2008 yang menyatakan bahwa terhadap tanahyang direlakan untuk pembangunan

/PN.PGAMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yaziar dan saksiRustam Efendi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada saatdilakukan pelebaran jalan di tahun 2006, Penggugat tidak keberatan dan tidakjuga melakukan perlawanan sehingga pelebaran jalan tetap dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas mengenaikeberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaanSetempat pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, yang mana pada saat ituPenggugat diwakili oleh

jalan(Box Calverd) tersebut belum bersertifikat masih PetokBahwa yang punya proyek Box Calverd tersebut adalah Dinas PekerjaanUmum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya; Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah KotaSurabaya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan/rapat koordinasi terkaitpersil di JI.

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

A.DAYA PRASETYONO, MM.Bahwa saksi sebagai Camat Tandes Surabaya;Bahwa benar Sumilah adalah warga kelurahan Tandes;Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahanuang konsinyasi yang telah ditransfer ke Rekening Pengadilan NegeriSurabaya; Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah ditransfer ke Pengadilantersebut; Bahwa saksi tahu yang berhak menerima uang konsinyasi tersebut adalah SdriSumilah;Bahwa saksi tahu kalau tanah dan rumah yang akan terkena pelebaran jalan

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

jalan By Pass;Bahwa tanah milik Penggugat yang kena proyek pelebaran jalan By Pass disebelah barat itu seluas + 2.000 M2;Halaman 27 dari 49 Putusan nomor 135/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, Penggugat tidak maumenyerahkan tanah miliknya yang kena proyek pelebaran jalan By passkepada pemerintah kota Padang (Tergugat ), ;Bahwa saksi tidak tahu apa usaha dari Pemerintah kota Padang (Tergugat 1)apabila ada orang yang tidak mau menyerahkan tanahnya yang kena proyekpelebaran jalan

jalan By Pass tersebut berbatas dengan bibir jalanaspal By Pass;Bahwa tanah objek perkara yang kena proyek pelebaran jalan By Passtersebut lebar kirakira 100 meter;Bahwa tanah dekat toko bangunan tidak ada kena proyek pelebaran jalan ByPass, tanah yang dipermasalahkan tersebut dekat toko bangunan sampaiujung parit;Bahwa Tanah milik Penggugat yang kena proyek pelebaran jalan By Passseluas 2.150 M2, Penggugat yang mengatakannya kepada saksi;Bahwa tanah objek perkara berbatas dengan tanah milik Mawardi

, tanah milikMawardi tidak kena proyek pelebaran jalan By pass;Bahwa diarah bawah tanah objek perkara berbatas dengan tanah milik TurutTergugat, tanah milik Turut Tergugat tidak terkena pelebaran jalan By Pass;Bahwatanah objek perkara kena proyek pelebaran jalan By Pass, tanahobjek perkara tersebut masih ada;Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tidak mau dikonsolidasi, karenaTergugat tidak mau mengganti rugi;Bahwa dengan tanah lainnya yang saksi alami, saksi yang membayar kepadaorang, bukan pemerintah

jalan By Pass;Halaman 40 dari 49 Putusan nomor 135/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, Penggugat tidak maumenyerahkan tanah miliknya yang kena proyek pelebaran jalan By passkepada pemerintah kota Padang (Tergugat I), ;Bahwa pelebaran jalan By Pass dekat tanah objek perkara masih terbengkalaisampai kini;Bahwa Saksi terakhir melinat objek perkara pada hari Jumat tanggal 26Februari 2016;Bahwa saksi melihat sebelah Barat bagian sudutnya tanah objek perkara yangkena pelebaran jalan

jalan By Passtersebut lebar kirakira 100 meter;Bahwa Tanah milik Penggugat yang kena proyek pelebaran jalan By Passseluas 2.150 M2, Penggugat yang mengatakannya kepada saksi;Bahwatanah objek perkara kena proyek pelebaran jalan By Pass, tanahobjek perkara tersebut masih ada;Bahwa setahu saksi, bukan hanya lokasi Penggugat saja yang bermasalahdengan konsolidasi, tetapi banyak tanah orang yang lainnya yangbermasalah;Halaman 41 dari 49 Putusan nomor 135/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Penggugat tidak mau tanah

HK.02.03/SATKERPUJN.IVPPK05/47.1 tanggal 7 Januari2016 tersebut, Turut Tergugat menerbitkan surat No.HK.02.03/SATKERPUN.IV93 tanggal 26 Januari 2016 perihalPencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pelebaran Jalan AirSebakul Betungan yang ditujukan kepada PT.

Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul Betunganyang dilaksanakan oleh Penggugat sudah termasukdalam kategori KONTRAK KRITIS.b. Keterlambatan progres fisik Pekerjaan Pelebaran JalanAir Sebakul Betungan adalah akibat dari kesalahanPenyedia Pekerjaan Konstrukjsi (ic. Penggugat).c.

Jalan Air Sebakul Betungan No.HK.02.03/SATKERPJN.IVPPK5/200 tanggal 22April 2015 (selanjutnya disebutdengan Perjanjian Kerja (Kontrak) No.

Bahwa pada tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat, membuka Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Kabupaten KonaweUtara Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara.2. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan Konstruksi mendapatkan proyekpekerjaan tersebut, sehingga ditanda tangani Surat Perjanjian Kontrak HargaSatuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts.

Bahwa seharusnya Tergugat V, mendapatkan Informasi yang benardari Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai permasalahan yang terjadi ataspaket pekerjaan pelebaran jalan yang dimaksud dalam gugatan ini, yang akanHalaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 181/Pdt/2020/PT.DKIdilaporkan kepada Tergugat IV, akan tetapi yang terjadi pembiayan dariTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI, yang menakibatkan terjadinyapermasalahan atas paket pekerjaan pelebaran jalan ini.18.

PW.0401.Bb14/PJNW.II.SULTRA/PPK10/246.13, PerihalHalaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 181/Pdt/2020/PT.DKIPemutusan Kontrak, Paket Pelebaran Jalan Bts. Kab.

Bahwa Tergugat mengirim surat kepada Penggugat, No.PW.0401.Bb14/PJNW.II.SULTRA/PPK10/245, tanggal 26 Desember 2018,Perihal : Pencairan Jaminan Uang Muka Paket Pelebaran Jalan Bts.

No. : PW.0401.Bb14/PJNW.II.SUL.TRA/PPK10/246.13,tanggal 21 Desember 2018, Perihal Pemutusan KontrakPaket Pelebaran Jalan Kab. Konawe Utara Pohara (MYC) dan32.2. No. : PW.0401.Bb14/PJNW.II.SUL.TRA/PPK10/246.13,tanggal 21 Desember 2018, Pencairan Uang MukaPaketPelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MCY).Adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.33.

YB ada melakukan proyek pelebaran jalan di DesaMangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.Bahwa Proyek pelebaran jalan yang dikerjakan murni inisiatif dari PT. YBdan tidak ada legalitas atau ijin yang dimiliki PT. YB untuk melakukanpelebaran tersebut, dalam hal ini ketiga KUD (KUD Karya Sejahtera,KUD Karya Mandiri KUD Hatiif Baramakmur) tidak ada meminta ataumenunjuk PT.

Yizza Bharamartauntuk melakukan pembuatan jalan atau pelebaran jalan di beberapa desakhususnya di Desa Mangkalapi.Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakanPT. Yizza Bharamarta di Desa Mangkalapi namun saya tahu bahwapekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakan oleh PT. Yizza Bharamarta setelahadanya penghentikan oleh Dishut Propinsi Kalsel.Bahwa Saya tidak pernah melewati maupun mengecek lokasi pekerjaanpelebaran yang dikerjakan oleh PT.

jalan yaitu PT.

pohon akasia, dan yang bertanggung jawabterhadap kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut adalah terdakwasendiri.Sebelum kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan sterdakwa sudah mengetahuibahwa jalan tersebut masuk areal PT.

tersebut adalah terdakwasendiri.Sebelum kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan terdakwa sudah mengetahuibahwa jalan tersebut masuk areal PT.

• Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk sebagian;
• Menyatakan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Bts Kota Langsa- Bts Provinsi Sumut ( 2 Jalur Kota Tamyang ) Paket : ( Wil.1-4C ) tanggal 18 Pebruari 2015 dengan No.

Akibat adanya kendala ini, terpaksa Penggugatmenunda pekerjaan Pelebaran Jalan BTS KOTA LANGSABTS.

ini telah membuatPengugat kehilangan waktu untuk menyelesaikan paket Pekerjaan yangsedang penggugat kerjakan yaitu Pelebaran Jalan BTS KOTA LANGSABTS.

jalan Bts.

Suraedah Gaffar, MT, selaku Konsultan Pengawaspaket pekerjaan pelebaran jalan Bts. Kota Langsa Bts. Prov.

Suraedah Gaffar, MT, Konsultan Pengawaspaket pekerjaan pelebaran jalan Bts. Kota Langsa Bts. Prov.