Fakta yang teradiselama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDPbaru disampaikan seteleh penyidikan berlangsung lama.

Adanyaalasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkaitkendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapatmenyebabkan terlanggarnya asas due process of lawsebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusionalterlapor dan korban/pelapor.

MARALO TAMBUNAN Nomor :S.Pgl / 687 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 09 Juli 2018, diberi tanda T64Foto copy surat penyampaian SPDP Nomor : B / 105 / VII / 2018 /Reskrim, tanggal 12 Juli 2018, diberi tanda T65Foto copy bukti pengiriman surat penyampaian SPDP Nomor : B/ 105 / VII/ 2018 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2018 melalui kantor Pos, diberi tanda T66Foto copy daftar Nominatif tanggal 21 Juli 2009, diberi tanda T67Kecuali Bukti T66 yang berupa Asli, Surat bukti di atas berupa fotocopydiberi tanda

Pemberian SPDP tersebutadalah dalam rangka memberikan kepasatian hukum dan melaksanakanpenyidikan yang sederhana, cepat, mudah dan biaya ringan.

Oleh karena itu jikapenyidikannya menjadi sebaliknya tidak menyebabkan penyidikannya menjaditidak sah.Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas walaupun secaranyatanyata Termohon telah terlambat dalam memberikan SPDP kepadaPemohon sebagaimana bukti T66 berupa asli bukti pengiriman suratpenyampaian SPDP Nomor: B/105/VII/2018 Reskrim kepada terdakwa,dikarenakan sebagaimana keterangan saksi Anwar Hidayat bahwa dirinya telahmengirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan ke Kejaksaan Negeri

Bahwa akibat dari pemberitahuan atau penyerahan SPDP kepadaPemohon melanggar atau bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1)KUHAP jo.

Bahwa mengkonstatir Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP), Nomor : K/77/VII/2018, tanggal O08 Juli 2018,namun baru diserahkan ke Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018,Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :. SPSidik/85/VII2018/Reskrim, tanggal 08 Juli 2018 sekalipun tidak pernahdiberitahukan atau disampaikan kepada Pemohon, maka Pemohonberkesimpulan bahwa Termohon menyerahkan SPDP kepada keluargaPemohon setelanh Termohon menetapkan status Pemohon sebagaiTersangka.g.

Oleh karena itu penting bagiMahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanyadiwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadapTerlapor dan korban/Pelapor.

Simalungun, yang menjelaskan bahwaia selaku isteri Biraba Siahaan, menerima SPDP Nomor : K/77/VII/2018 dariKepala Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa, pada tanggal 14 Agustus 2018,pukul. 09.00 WIB, selanjutnya disebut bukti P5 ;6.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi dimintai tolong olehPemohon (BIRABA SIAHAAN) Surat dari Gamot yakni surat SPDP. Bahwa Saksi tidak kenal dengan SPDP yang diperlihatkan olehHakim;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.

Jadi putusan MKmewajibkan untuk menyerahkan SPDP nya kepada tiga komponentersebut paling lambat 7 hari.Bahwa SPDP itu sekedar pemberitahuan ketika penyidik melakukanpenyidikan kemudian ada kontrol dari Penuntut Umum yang memantauperkembangan tersebut.Bahwa SPDP syaratnya pemberitahuan tidak perlu ada terlapor /Terdakwa karena dimulainya penyidikan kemudian digunakan untukmenemukan alat bukti, setelannya membuat terang tindak pidana,kemudian penetapan Tersangkanya.

Agustini, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada para Tersangka adalahsaudara Wahyu Eko Prasetyo;Bahwa dalam perkara ini ada Kerugian Negara dan

Siti Kartinawati.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang mengetik SPDP tersebut adalah saudara Wahyu EkoPrasetyo dan saksi yang mengoreksi;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada

Trk45 Bahwa saksi bekerja di Kejaksan Negeri Trenggalek tahun 2018saksi sebagai tenaga honorer adalah di bagian administasimengantar surat, Register dan ikut pengawalan tahanan titipan; Bahwa saksi pernah menerima SPDP dari bu Agustini lalu SPDPtersebut lalu saksi serahkan kepada Chrisna Nur Setyawan danRiawan pada tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15:00 Wib danada bukti penerimaanya yaitu buku ekspedisi Surat; Bahwa saksi menyerahkan SPDP tersebut di ruang PidsusKejaksaan Negeri; Bahwa SPDP tersebut

Trk51Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP kepada Pemohon,sedangkan Termohon yang membantah dalildalil pemohon telahmenghadirkan saksi Basuki Wibowo,S.H., Agustini,S.H, = SitiKurniawati,S.H kesemuanya saksi menerangkan pernah melihat danmembaca SPDP atas nama Chris Nur Setyawan atau Pemohon padatanggal 10 Maret 2020 pada saat Pemohon di tetapkan sebagaiTersangka sedangkan yang menyerahkan SPDP tersebut adalah saksiEko Wahyu Prasetyo pada tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatanganioleh Termohon Chris

Bahwa akan tetapi sampai saat ini pemohon praperadilan dinyatakanstatus tersangkanya oleh termohon diduga tanpa melalui tahapantahapanpenyidikan yang diatur oleh hukum diantaranya tanpa gelar perkara daripemohon diperiksa selaku saksi menjadi status tersangka dan diperiksasebagai tersangka dalam 1 (satu) hari pada tanggal 20 April 2018, sertapemohon tidak pernah menerima surat perintah dimulainya penyidikan(SPDP) oleh Termohon yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum olehkarenanya sehingga tentu

Pengiriman SPDP;Upaya Paksa;. Pemeriksaan;Gelar Perkara;Penyelesaian Berkas Perkara;. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum ;.

.~~ serovaoanMenimbang, bahwa mencermati Pasal 15 tersebut diatas, maka adanyakata bertahap menegaskan bahwa dalam kegiatan penyidikan terdapattahapan tahapan dalam ketentuan tersebut yang harus dilaksanakantermasuk didalamnya pengiriman SPDP sesuai Pasal 109 ayat KUHAPyang dilakukan setelah diterbitkan Sprindik;Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDPmaka ketentuan Pasal 109 KUHAP pasca Putusan MK telah menambahkankata wajio bagi penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat

permohonan PEMOHON AHMAD SAYUTI, SH.MH padatanggal 15 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa SPDP terhadapPEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH tidak diberikankepada PEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH, pernyataanPEMOHON ini sangat mengadangada, karena spdp tersebut sudahdiberikan secara langsung dan sekaligus / secara bersamaan padaperkara teman PEMOHON yang sudah disidangkan yaitu perkara ADIGUNAWANSYAH, SH BIN ABDUL MANAF DAN ASNAN BIN MAZNIdalam perkara tindak pidana pemerasan secara bersamasama

ditunjukan untuk menangani perkaratersebut; Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajibdiberitahukan dan disampaikan kepada penuntut umum, terlapor dankorbar/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya suratperintah tersebut;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.

Sidik/97 1X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23 Oktober 2019, KapolresKupang mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan, Nomor : SPDP/97 / X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23Oktober 2019, pada saat SPDP di terbitkan nama Tersangkabelum ada karena akan di tentukan dari hasil penyidikan yangakan dilaksanakan.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 tembusan SPDP dikirimkankepada terlapor An. JHON NEDY CHARLES SINE yang diterimaoleh Pemimpin Bank NTT Cabang Oelamasi an.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 danHalaman 39 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmkemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat.Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 dankemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat. Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Oktober 2019 , bukti T38 berupa buku ekspedisi / tanda terima SPDP, bukti T45berupa petikan keputusan direksi PT.

2019 tembusan SPDP (bukti T13)dikirimkan kepada terlapor An.

(SPDP) kepada PEMOHON sudah lewat dari 7hari, maka segala tindakan penyidik setelan lewat 7 hari harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, begitu pula penetapanPEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa tindakan TERMOHON sebagai Penyidik sudah lewat 7 haritersebut, telah menyebabkan segala tindakan TERMOHON sudah tidakberwenang lagi menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

BAP TKP.Surat Perintah Tugas (Penyidikan)Surat Perintah Penyidikan.10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)11)Tanda terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Gowa, pelapor danterlapor12) Surat Perintah Penyitaan13) BA Penyitaan14) Surat Penetapan Penyitaan15) BAP SaksiSaksi :a. BAP saksi Sdri. SITT UMRAHb. BAP saksi Sdr. IDHAM IBRAHIM Bin BORAHIMA DG SILAc. BAP saksi Sdr. ABBAS DG GASSING BIN H. BORAHIMA DGSILAd. BAP saksi Sdr. ABD RAHMAN BIN RAPIe. BAP saksi Sdr.

Sidik / 252 / IX / 2020 /Reskrim tanggal 15 September 2020 menjadi TIDAK SAH karenaTERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) pada tanggal 30 September 2020, dimana SPDP tersebut terbitsudah lewat 7 hari dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Sidik/ 252 / 1X / 2020 / Reskrim tanggal 15 September 2020;Bahwa Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor130/PUUXIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelahterbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib memberitahukandan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaJaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban.

ABD RAHMAN BIN RAPI bersamaan dengan SPDP, namunpemohon Praperadilan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Prosespenyidikan dugaan perkara Penyerobotan Hak atas tanah, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana, sesuai Laporan Polisi Nomor :LPB/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020 atas nama pelapor Sdr.

(SuratPerintah dimulainya penyidikan) yang ditetapkan pada waktu bersamaandengan penetapan Tersangka dan dilanjutkan dengan penahananTersangka, adalah suatu perbuatan hukum yang tidak sah, karenaPemohon Pra Peradilan bukanlah seorang yang tertangkap tangan padasaat dikeluarkan SPDP, Surat Penetapan Tersangka dan Penahanan.Bahwa memperlakukan seorang warga negara yang sangat kooperatifdalam pengembalian keuangan negara sebagai seolah olan seorangyang tertangkap tangan (ditetapkan sebagai Tersangka

, dibuat SPDP danditahan dalam waktu. yang bersamaan) adalah pelanggaran akan hakHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN PsreT san aa Zaianigan Ne; 12 a5 2021 asasi manusia dan merupakan perbuatan hukum yang tidak sah, olehkarenanya itu perbuatan tersebut harus dinyatakan tidak sah;19.

) khusus yang menyebutkan nama Tersangka nomor :R.44/M.5.15/Fd.1/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang merupakan SPDPlanjutan dari SPDP tanggal 17 Mei 2021, untuk itu Penyidik telahmenyampaikannya kepada Tersangka/Pemohon Praperadilan.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut oleh karena di khawatirkanTersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulang!

bersamaan dengan penetapan Tersangka, untuk ituTermohon harus meluruskan bahwa SPDP nomor : R.44/M.5.15/Fd.1/05/2021Tanggal 27 Mei 2021, yang saat ini dipegang oleh Pemohon dan digunakansebagai alasan permohonan Praperadilan, adalah SPDP khusus denganpenyebutan nama Tersangka, dan untuk menyebutkan nama Tersangka dalamSPDP diperlukan adanya Penetapan Tersangka sebelumnya.

Oleh karenaSPDP sifatnya adalah surat pemberitanuan dan agar hakhak dari Tersangka /Pemohon tidak dilanggar sehingga Penyidik menyampaikannya kepada yangbersangkutan yaitu Tersangka/Pemohon dengan tujuan agar nama yangdisebutkan didalam SPDP tersebut mengerti bahwa status dirinya saat iniadalah sebagai Tersangka termasuk juga agar segera mengerti terkait hakhaknya sebagai Tersangka.Penerbitan SPDP dengan penyebutan Tersangka tersebut bukanlah materibaru, akan tetapi merupakan SPDP lanjutan dari SPDP

Berdasarkan faktafakta bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohonhanya merupakan suatu hubungan pinjammeminjam uang yang tidak lainmerupakan bagian dari ranah hukum perdata, sehingga perbuatan tersebutbukanlah merupakan suatu tindak pidana; Bahwa ternyata sampai permohonan ini didaftarkan Pemohon tidak/belumpernah menerima surat pemberitahuan SPDP (Surat perintah dimulainyapenyidikan) dari Termohon, padahal SPDP tersebut seharusnya disampaikankepada Pemohon dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari

Pemohon tidak/belum pernah menerima Surat Perintah DimulaimyaPenyidikan (SPDP);4.

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU/XII/2015yang memperkuat pasal 109 ayat 1 KUHAP mewajibkan Penyidik pada saatdimulainya penyidikan wajidb memberitahukan dan menyerahkan SPDP palinglambat 7 hari setelah dikeluakannya perintah penyidikan kepada Penuntut Umum,Terlapor, Pelapor atau korban,Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah apakahdengan tidak diberitahukannya SPDP kepada pihak Pemohon sebagai TerlaporPutusan Praperadilan No. 20/Pid.Prap/2018/PN.Bdg, Halaman 36dan

tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut untukpengawasan dan melindungi hak konstitusional para pihak, namun demikiandalam praktek dilapangan penyidikan terkadang ditemukan halhal yangmengakibatkan SPDP itu menjadi terlambat atau terkendala untuk diberitahukan,seperti halnya dalam perkara a quo, yaitu dimana Termohon telah memberikesempatan kepada Pemohon yang akan melakukan penyelesaian permasalahanmelalui ADR (Alternative Dispute Resolution) atau Penyelesaian Diluar Pengadilandimana Pemohon telah

membuat Surat Pernyataan (Bukti T.13 dan T.14), akantetap Pemohon tidak dapat memenuhi pernyataannya sampai batas waktu yangtelah ditentukan, sehingga menurut Termohon telah menyebabkan SPDP belumdiberitahukan kepada Terlapor dan Pelapor atau korban;Menimbang, bahwa terhadap akibat hukum yang yang dapat ditimbulkanapabila suatu SPDP tidak / belum atau terlambat diberitahuan kepada PenuntutUmum, Terlapor dan Pelapor atau korban, ternyata tidak ada suatu aturan atauketentuan yang secara tegas menyatakan

PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNA DIBERIKAN SURATPEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMOHON15. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan Nomor : B /06/IX/ 2021/Reskrim, tertanggal 28September 2021, hal ini diketahui Pemohon berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka Nomor : B/10.a/X1I/2021/Reskrim tertanggal 2 November2021 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri KonaweSelatan (BuktiP 4);16.

Bahwa faktanya mulai dari diterbitkanya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP. Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim oleh Termohon tertanggal 28 September 2021 dansampai hari ini, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernamenerima ataupun diberikan temusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon;17.

Bahwa sudah jelas sebagaimana yang atur Pasal 13 ayat (3) PerkapNomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP ;18. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari setelahditerbitkan surat perintah penyidikan, dimana surat perintah penyidikanditerbitkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2021 dengan Nomor :SP.

Termohon menerbitkan suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana ketentuan dalamPasal 14 ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak PidanaSPDP paling sedikit memuat:a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;b. Waktu dimulainya penyidikan;c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindakpidana yang disidik;d. Identitas tersangka; dane. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;24. Menjadi sebuah tanda tanya ???

Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.

memperluas atau menambah Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai Objek Praperadilan denganmenegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukanhanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapijuga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor, dimanaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidkkan (SPDP) "tersebut wajibdisampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);6.

) dengan rincian sebagai berikut :* SPDP Nomor : ND04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama YANO ASBHI WALI (Bukti T30)* SPDP Nomor : ND02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama PETRUS TITIT (Bukti T31)= SPDP Nomor : ND03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana

Korupsi atas nama OKTOVIANUS BOFRA (Bukti T32)= SPDP Nomor : ND05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM (Bukti T33) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebutbeserta Penjelasannya sepanjang mengenai Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tidak ditentukan jangka waktu berapalama dan/atau kapan (SPDP) tersebut wajib diserahkan oleh Penyidikbaik kepada Penuntut Umum maupun

Fotocopy SPDP Nomor : ND04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama YANO ASBHI WALI, selanjutnya diberi tanda T30;31. Fotocopy SPDP Nomor : ND02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T31;32.

Fotocopy SPDP Nomor : ND03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama OKTAVIANUS BOFRA, selanjutnya diberi tanda T32;33. Fotocopy SPDP Nomor : ND05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T33;34.

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi no. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Ngw6.Bahwa Termohon setelan menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri. BintiNurcahyani, Sdr. Tri Wahyuni, Sdri. LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN,Sdr. Suyanto, Sdr. ACHMAD ROY ROZANO S.Sp, untuk di mintaiketerangan .

Foto Copy SPDP No. B/4/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Peraturan Bupati No. 9 tahun 2018 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 9 tahun 2016Tentang Perangkat Desa, diberi tanda P.3 ;4. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/04/II/2019/Reskrim,tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.6 ;Foto Copy Rencana Penyidikan tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.7 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;Foto Copy Surat Panggilan BINT NURCAHYANI Nomor : S.Pgl/5/II/2019/Reskrim, tanggal 5 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;Foto Copy Surat Panggilan TRI WAHYUNI, Nomor:S.Pgl/15 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PY, Nomor:S.Pgl/16 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.11 ;Foto Copy Surat Panggilan SUYANTO, Nomor: S.Pgl

DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar,Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;Dilampirkan dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Sab tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.

DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar,Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;Dilampirkan dalam berkas perkara;5.

No. 1352 K/Pid.Sus/2018Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEKINTAN;Dilampirkan dalam berkas perkara;5.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/02/III/YAN.3.4./2024/Satlantas tanggal 8 Maret 2024 dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/01/IV/YAN.3.4./2024/LL tanggal 5 April 2024 dinyatakan tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana sesuai

;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.

109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan

Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.

Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan

Pasal 39 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, baru menerima SPDP setelah 9 (sembilan)bulan atau 270 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK).SPRINDIK Pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI) disebut keluar padatanggal 23 Februari 2018, sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)nya baru diserahkan ke pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI) padatanggal 23 November

Pemberitahuan SPDP merupakan hal penting serta hakkonstitusional terlapor untuk kepentingan proses pidana;Bahwa, Dengan demikian penyidikan dianggap tidak sah karena SPDP itutelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh MK.

Disitupraperadilan yang akan memutus apakah keterlambatan SPDP kepadaterlapor ini apakah itu dapat dimaknai sebagai pelanggaran konstitusional MKHalaman 7 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN SDA.yang berakibat SPDP itu dapat dibatalkan dan oleh karena itu dianggap tidaksah,;Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikandan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapatdipisahkan keduanya.

SPRINDIK Pemohon (BEYNIMASNOVINDRA EVI) disebut keluar pada tanggal 23 Februari 2018,sedangkan Surat Perintah Dimuiainya Penyidikan (SPDP)nyabaru diserahkan ke pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI)pada tanggal 23 November 2018 (Bukti P25);9. Bahwa, Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130Tahun 2015, SPDP (Surat Perintah Dimuiainya Penyidikan)wajid diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),pelapor, dan terlapor paling lambat 7 hari setelah adanyaSPRINDIK;10.

S11.SPDP/WPJ.24/BD 04/2018tanggal 23 Nopember 2018 yang diterima tanggal 23 Nopember2018 menunjukkan SPDP telah diberikan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka permohonan pemohon pada huruf C tersebut adalah tidakberalasan dan dinyatakan ditolak;F.

Dan SPDP tersebut TIDAKPERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini.Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDPyang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrimdengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrimtanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05April 2018.

Menyatakan Surat Perintah Dimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor;SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018 dan Surat PerintahDimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/SatReskrim Cacat Yuridis dan Cacat Formil oleh karena itu TIDAK SAH dantidak berdasar atas hukum, sehinggga Penetapan tersangka dalamperkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan Surat Tembusan kepada Pemohon dengan No.

Surat perintahPenyidikan serta SPDP yang harus dilakukan termohon untuk dapatmenemukan bukti serta menemukan Tersangka sebanyakbanyak yangberkaitan serta berhubungan dan mencari Tersangka yang terlibat sutautindak Pidana yang kemudian menemukan Pemohon sebagai Tersangka ;/SPDP Nomor : SPDP / 59 / IV / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 5 April 2018yang telah dkirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat,beserta tembusan masingmasing tanpa mencantumkan identitasHalaman 49 dari 76 Putusan Nomor

Foto copy Surat Nomor : SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi :biasa, Lampiran : 1 (satu) jepitan, Perihal: Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP), tertanggal 05 April 2018, Kepada Kepala KejaksaanNegeri Manggarai Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.3;4.

Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor;SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Peyidikan (SPDP) NomorSPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasarhukum;5. Bahwa Surat Tembusan kepada Pemohon dengan No.

) dari Termohon, di mana dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, telahmemasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur, Penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapordan korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ;Termohon menerbitkan Surat Penetapan Penyidikan

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan;12.Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015tanggal 9 Januari 2017, telah memasukkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai obyek praperadilan, dimanamengatur, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenuntutUmum, Terlapor dan korban/Pelapor dalam waktu

Bahwa Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA adalah tidak sahdisebabkan karena Pemohon sebagai Terlapor tidak pernahmendapatkan tembusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dari Termohon, di mana dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, telahmemasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur, Penyidik wajyibmemberitahukan = dan = menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada

B / 46 / Vil / 2017 / Reskrim, tanggal 3 Juli 2017 (vide T11), menurut Hakim, penyampaian surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) adalah bersifat administrasi saja karena sampai dengan sekarangpenyidikan terhadap perkara tersebut masih berlangsung, dan Pemohonsebagai Terlapor dan sekarang statusnya sebagai Tersangka telahHalaman 39 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kdsdiberitahukan SPDP ke Alamat Pemohon sesuai KTP Pemohon sebagaimanabukti T41 dan berdasarkan bukti P13

ternyata Pemberitahuan SPDP kepadaPemohon sebagai Terlapor telah diterima oleh pihak Pemohon, sehinggapemberitahuan SPDP kepada Pemohon telah dilakukan oleh Termohon, namunPemohon tidak pernah ada respon, apakah Pemohon masih beralamat sesuaidengan KTP ataukah sudah pindah alamat;Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan gugatanPraperadilan aquo alamat Pemohon sebagaimana dalam surat PermohonanPraperadilan mempunyai banyak alamat tempat tinggal, namun sesuai KartuTanda Penduduk yang dilampirkan

Karena berdasarkan putusan MK nomor130/PPUXIII/2015 penyidik wajib memberikan SPDP selambatlambatnya 7 (tujun hari) kepada PELAPOR/KORBAN maupunTERLAPOR/TERSANGKA Setelah dibuat SPDP;ll. PEMBAHASAN HUKUM1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat(3) UUD 1945. Negara hukum memiliki prinsip adanya pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuanyang sama di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Dalil pemohon angka 15 menyatakan bahwa Pemohon belummendapatkan SPDP dari Termohon.

Bahwa Termohon pada saatmelakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Penuntut umum,telah memberikan surat SPDP kepada Pemohon sesuaibuktipengiriman surat SPDP berupa lembaran expedisi tanggal 8Desember 2017 yang saat itu diterima langsung oleh Pemohon,sehingga Termohon telah melaksanakan amanat keputusanMahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 tanggal 11 Januari2017.DALIL PEMOHON ANGKA 15 DIMAKSUD TIDAK BERDASARMENGADAADA DAN PATUT DITOLAK..

Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:SPDP/24/X1I/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017, sesual denganaslinya diberi tanda T6;Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan SPDP kepada Pemohon, sesuaidengan aslinya diberi tanda T7;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor MADE PUTRADIANA, seusi dengan aslinya diberi tanda T8;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi IDA BAGUS PUTUSURYAWAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda T9;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi MADE ARISTA PRAWIRA

Dalil pemohon angka 15 menyatakan bahwa Pemohon bellummendapatkan SPDP dari Termohon. Bahwa Termohon pada saatmelakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Penuntut umum,telah memberikan surat SPDP kepada Pemohon sesuai buktipengiriman surat SPDP berupa lembaran expedisi tanggal 8 Desember2017 yang saat itu diterima langsung oleh Pemohon, sehinggaTermohon telan melaksanakan amanat keputusan MahkamahKonstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 tanggal 11 Januari 2017;6.

Penyidikan (SPDP)tidak diangggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkandianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidikdengan penuntut umum, terlapor, korban/ pelapor.

Jadi sebelum putusan MK No. 130/PUUXII/2015diberlakukan karena ketentuan hukum di Indonesia tidak berlaku surut.Namun demikian Penyidik telah menyampaikan SPDP kepada kepadapenuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.Dapat disampaikan disini bahwa Penyidik pada tanggal 17 Februari2017, membawa SPDP Nomor : B/45/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 17Februari 2017, ke 3 (tiga) alamat yaitu ke JPU Kajati Bali dan JPU telahmenerima SPDP tersebut sesuai tanda terima tanggal 17 Februari 2017diterima oleh DEWA

SUMA kemudian kepada korban/pelapor dan olehkorban/pelapor telah menerima SPDP tersebut, sesuai tanda terimatanggal 17 Februari 2017 yang diterima oleh TOMMY DJUNAUDI,sedangkan kepada Terlapor, SPDP tersebut, pada tanggal 17 Februari2017 telah diantarkan sesuai alamat Terlapor pada KTP yaitu.

Badung,dan memberikan nomor HP. 081236711829, sehingga penyampaikansuratmenyurat terkait perkara yang ditangani Termohon yang melibatkanPemohon melalui alamat tersebut, namun setiap Penyidik datang kealamat tersebut untuk menyampaikan SPDP, rumah/alamat yangdiberikan kepada penyidik selalu kosong dan tidak ada penghuninya, dandihubungi melalui HP. 081236711829, tidak aktif.

Kemudian keluar putusan MK No. 130/PUUXlV2015, yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2017 yang pada intinya: Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.lil.

Photocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 248 / XI /2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T18;19.Photocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor:SPDP / 60 / XI 2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T19:20.Photocopy Surat Ekspedisi Pemberitahuan Penetapan Tersangka danTembusan SPDP, diberi tanda T20;21.Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/57/XI/2019 Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T21;22.Photocopy

) tertanggal 1 November 2019;Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan Saksi pada tanggal 1November 2019 dan Saksi bersama pengacara Saksi serta Saksi Suryati;Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan itu (SPDP) apakah telah ada nama tersangkanyaatau tidak;.

Apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan suratpemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Termohon tidaksecara langsung kepada Pemohon berakibat penetapan tersangka terhadapPemohon tidak sah menurut hukum,;Menimbang, bahwa dengan inti persoalan hukum dalam permohonanPraperadilan sebagaimana konstruksi tersebut diatas maka Hakimmempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;.

) yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanNegeri Parigi Moutong tertanggal 01 November 2019; Bahwa benar Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan PenetapanTersangka maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)tersebut diatas sebagai tembusannya kepada Pemohon yang disampaikanmelalui Saksi Moh.

Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangkaMenimbang, bahwa apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikanHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang tidak disampaikanlangsung kepada tersangka dapat mengakibatkan penetapan tersangka atas diriPemohon menjadi tidak sah, menjadi pokok persoalan yang dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa secara limitatif, Putusan