Bahwa akan tetapi sampai saat ini pemohon praperadilan dinyatakanstatus tersangkanya oleh termohon diduga tanpa melalui tahapantahapanpenyidikan yang diatur oleh hukum diantaranya tanpa gelar perkara daripemohon diperiksa selaku saksi menjadi status tersangka dan diperiksasebagai tersangka dalam 1 (satu) hari pada tanggal 20 April 2018, sertapemohon tidak pernah menerima surat perintah dimulainya penyidikan(SPDP) oleh Termohon yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum olehkarenanya sehingga tentu

Pengiriman SPDP;Upaya Paksa;. Pemeriksaan;Gelar Perkara;Penyelesaian Berkas Perkara;. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum ;.

.~~ serovaoanMenimbang, bahwa mencermati Pasal 15 tersebut diatas, maka adanyakata bertahap menegaskan bahwa dalam kegiatan penyidikan terdapattahapan tahapan dalam ketentuan tersebut yang harus dilaksanakantermasuk didalamnya pengiriman SPDP sesuai Pasal 109 ayat KUHAPyang dilakukan setelah diterbitkan Sprindik;Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDPmaka ketentuan Pasal 109 KUHAP pasca Putusan MK telah menambahkankata wajio bagi penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat

permohonan PEMOHON AHMAD SAYUTI, SH.MH padatanggal 15 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa SPDP terhadapPEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH tidak diberikankepada PEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH, pernyataanPEMOHON ini sangat mengadangada, karena spdp tersebut sudahdiberikan secara langsung dan sekaligus / secara bersamaan padaperkara teman PEMOHON yang sudah disidangkan yaitu perkara ADIGUNAWANSYAH, SH BIN ABDUL MANAF DAN ASNAN BIN MAZNIdalam perkara tindak pidana pemerasan secara bersamasama

ditunjukan untuk menangani perkaratersebut; Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajibdiberitahukan dan disampaikan kepada penuntut umum, terlapor dankorbar/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya suratperintah tersebut;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.

Sidik/97 1X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23 Oktober 2019, KapolresKupang mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan, Nomor : SPDP/97 / X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23Oktober 2019, pada saat SPDP di terbitkan nama Tersangkabelum ada karena akan di tentukan dari hasil penyidikan yangakan dilaksanakan.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 tembusan SPDP dikirimkankepada terlapor An. JHON NEDY CHARLES SINE yang diterimaoleh Pemimpin Bank NTT Cabang Oelamasi an.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 danHalaman 39 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmkemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat.Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 dankemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat. Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Oktober 2019 , bukti T38 berupa buku ekspedisi / tanda terima SPDP, bukti T45berupa petikan keputusan direksi PT.

2019 tembusan SPDP (bukti T13)dikirimkan kepada terlapor An.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik Terdakwa MUZAKIRBin ABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat puluh satukoma lima) Sak;Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH;Dilampirkan dalam berkas perkara;4.

No. 1354 K/Pid.Sus/2018Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH;Dilampirkan dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor162/PID/2017/PT.BNA tanggal 13 November 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik Terdakwa MuzakirBin Abdul Jalil;Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh;Dilampirkan dalam berkas perkara;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarauntuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Hal. 3 dari 7 hal. Put.

(SuratPerintah dimulainya penyidikan) yang ditetapkan pada waktu bersamaandengan penetapan Tersangka dan dilanjutkan dengan penahananTersangka, adalah suatu perbuatan hukum yang tidak sah, karenaPemohon Pra Peradilan bukanlah seorang yang tertangkap tangan padasaat dikeluarkan SPDP, Surat Penetapan Tersangka dan Penahanan.Bahwa memperlakukan seorang warga negara yang sangat kooperatifdalam pengembalian keuangan negara sebagai seolah olan seorangyang tertangkap tangan (ditetapkan sebagai Tersangka

, dibuat SPDP danditahan dalam waktu. yang bersamaan) adalah pelanggaran akan hakHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN PsreT san aa Zaianigan Ne; 12 a5 2021 asasi manusia dan merupakan perbuatan hukum yang tidak sah, olehkarenanya itu perbuatan tersebut harus dinyatakan tidak sah;19.

) khusus yang menyebutkan nama Tersangka nomor :R.44/M.5.15/Fd.1/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang merupakan SPDPlanjutan dari SPDP tanggal 17 Mei 2021, untuk itu Penyidik telahmenyampaikannya kepada Tersangka/Pemohon Praperadilan.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut oleh karena di khawatirkanTersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulang!

bersamaan dengan penetapan Tersangka, untuk ituTermohon harus meluruskan bahwa SPDP nomor : R.44/M.5.15/Fd.1/05/2021Tanggal 27 Mei 2021, yang saat ini dipegang oleh Pemohon dan digunakansebagai alasan permohonan Praperadilan, adalah SPDP khusus denganpenyebutan nama Tersangka, dan untuk menyebutkan nama Tersangka dalamSPDP diperlukan adanya Penetapan Tersangka sebelumnya.

Oleh karenaSPDP sifatnya adalah surat pemberitanuan dan agar hakhak dari Tersangka /Pemohon tidak dilanggar sehingga Penyidik menyampaikannya kepada yangbersangkutan yaitu Tersangka/Pemohon dengan tujuan agar nama yangdisebutkan didalam SPDP tersebut mengerti bahwa status dirinya saat iniadalah sebagai Tersangka termasuk juga agar segera mengerti terkait hakhaknya sebagai Tersangka.Penerbitan SPDP dengan penyebutan Tersangka tersebut bukanlah materibaru, akan tetapi merupakan SPDP lanjutan dari SPDP

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi no. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Ngw6.Bahwa Termohon setelan menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri. BintiNurcahyani, Sdr. Tri Wahyuni, Sdri. LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN,Sdr. Suyanto, Sdr. ACHMAD ROY ROZANO S.Sp, untuk di mintaiketerangan .

Foto Copy SPDP No. B/4/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Peraturan Bupati No. 9 tahun 2018 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 9 tahun 2016Tentang Perangkat Desa, diberi tanda P.3 ;4. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/04/II/2019/Reskrim,tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.6 ;Foto Copy Rencana Penyidikan tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.7 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;Foto Copy Surat Panggilan BINT NURCAHYANI Nomor : S.Pgl/5/II/2019/Reskrim, tanggal 5 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;Foto Copy Surat Panggilan TRI WAHYUNI, Nomor:S.Pgl/15 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PY, Nomor:S.Pgl/16 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.11 ;Foto Copy Surat Panggilan SUYANTO, Nomor: S.Pgl

Berdasarkan faktafakta bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohonhanya merupakan suatu hubungan pinjammeminjam uang yang tidak lainmerupakan bagian dari ranah hukum perdata, sehingga perbuatan tersebutbukanlah merupakan suatu tindak pidana; Bahwa ternyata sampai permohonan ini didaftarkan Pemohon tidak/belumpernah menerima surat pemberitahuan SPDP (Surat perintah dimulainyapenyidikan) dari Termohon, padahal SPDP tersebut seharusnya disampaikankepada Pemohon dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari

Pemohon tidak/belum pernah menerima Surat Perintah DimulaimyaPenyidikan (SPDP);4.

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU/XII/2015yang memperkuat pasal 109 ayat 1 KUHAP mewajibkan Penyidik pada saatdimulainya penyidikan wajidb memberitahukan dan menyerahkan SPDP palinglambat 7 hari setelah dikeluakannya perintah penyidikan kepada Penuntut Umum,Terlapor, Pelapor atau korban,Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah apakahdengan tidak diberitahukannya SPDP kepada pihak Pemohon sebagai TerlaporPutusan Praperadilan No. 20/Pid.Prap/2018/PN.Bdg, Halaman 36dan

tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut untukpengawasan dan melindungi hak konstitusional para pihak, namun demikiandalam praktek dilapangan penyidikan terkadang ditemukan halhal yangmengakibatkan SPDP itu menjadi terlambat atau terkendala untuk diberitahukan,seperti halnya dalam perkara a quo, yaitu dimana Termohon telah memberikesempatan kepada Pemohon yang akan melakukan penyelesaian permasalahanmelalui ADR (Alternative Dispute Resolution) atau Penyelesaian Diluar Pengadilandimana Pemohon telah

membuat Surat Pernyataan (Bukti T.13 dan T.14), akantetap Pemohon tidak dapat memenuhi pernyataannya sampai batas waktu yangtelah ditentukan, sehingga menurut Termohon telah menyebabkan SPDP belumdiberitahukan kepada Terlapor dan Pelapor atau korban;Menimbang, bahwa terhadap akibat hukum yang yang dapat ditimbulkanapabila suatu SPDP tidak / belum atau terlambat diberitahuan kepada PenuntutUmum, Terlapor dan Pelapor atau korban, ternyata tidak ada suatu aturan atauketentuan yang secara tegas menyatakan

DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar,Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;Dilampirkan dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Sab tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.

DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar,Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;Dilampirkan dalam berkas perkara;5.

No. 1352 K/Pid.Sus/2018Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017; 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEKINTAN;Dilampirkan dalam berkas perkara;5.

Dan SPDP tersebut TIDAKPERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini.Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDPyang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrimdengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrimtanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05April 2018.

Menyatakan Surat Perintah Dimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor;SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018 dan Surat PerintahDimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/SatReskrim Cacat Yuridis dan Cacat Formil oleh karena itu TIDAK SAH dantidak berdasar atas hukum, sehinggga Penetapan tersangka dalamperkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan Surat Tembusan kepada Pemohon dengan No.

Surat perintahPenyidikan serta SPDP yang harus dilakukan termohon untuk dapatmenemukan bukti serta menemukan Tersangka sebanyakbanyak yangberkaitan serta berhubungan dan mencari Tersangka yang terlibat sutautindak Pidana yang kemudian menemukan Pemohon sebagai Tersangka ;/SPDP Nomor : SPDP / 59 / IV / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 5 April 2018yang telah dkirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat,beserta tembusan masingmasing tanpa mencantumkan identitasHalaman 49 dari 76 Putusan Nomor

Foto copy Surat Nomor : SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi :biasa, Lampiran : 1 (satu) jepitan, Perihal: Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP), tertanggal 05 April 2018, Kepada Kepala KejaksaanNegeri Manggarai Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.3;4.

Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor;SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Peyidikan (SPDP) NomorSPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasarhukum;5. Bahwa Surat Tembusan kepada Pemohon dengan No.

Pasal 39 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, baru menerima SPDP setelah 9 (sembilan)bulan atau 270 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK).SPRINDIK Pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI) disebut keluar padatanggal 23 Februari 2018, sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)nya baru diserahkan ke pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI) padatanggal 23 November

Pemberitahuan SPDP merupakan hal penting serta hakkonstitusional terlapor untuk kepentingan proses pidana;Bahwa, Dengan demikian penyidikan dianggap tidak sah karena SPDP itutelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh MK.

Disitupraperadilan yang akan memutus apakah keterlambatan SPDP kepadaterlapor ini apakah itu dapat dimaknai sebagai pelanggaran konstitusional MKHalaman 7 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN SDA.yang berakibat SPDP itu dapat dibatalkan dan oleh karena itu dianggap tidaksah,;Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikandan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapatdipisahkan keduanya.

SPRINDIK Pemohon (BEYNIMASNOVINDRA EVI) disebut keluar pada tanggal 23 Februari 2018,sedangkan Surat Perintah Dimuiainya Penyidikan (SPDP)nyabaru diserahkan ke pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI)pada tanggal 23 November 2018 (Bukti P25);9. Bahwa, Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130Tahun 2015, SPDP (Surat Perintah Dimuiainya Penyidikan)wajid diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),pelapor, dan terlapor paling lambat 7 hari setelah adanyaSPRINDIK;10.

S11.SPDP/WPJ.24/BD 04/2018tanggal 23 Nopember 2018 yang diterima tanggal 23 Nopember2018 menunjukkan SPDP telah diberikan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka permohonan pemohon pada huruf C tersebut adalah tidakberalasan dan dinyatakan ditolak;F.

Karena berdasarkan putusan MK nomor130/PPUXIII/2015 penyidik wajib memberikan SPDP selambatlambatnya 7 (tujun hari) kepada PELAPOR/KORBAN maupunTERLAPOR/TERSANGKA Setelah dibuat SPDP;ll. PEMBAHASAN HUKUM1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat(3) UUD 1945. Negara hukum memiliki prinsip adanya pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuanyang sama di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Dalil pemohon angka 15 menyatakan bahwa Pemohon belummendapatkan SPDP dari Termohon.

Bahwa Termohon pada saatmelakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Penuntut umum,telah memberikan surat SPDP kepada Pemohon sesuaibuktipengiriman surat SPDP berupa lembaran expedisi tanggal 8Desember 2017 yang saat itu diterima langsung oleh Pemohon,sehingga Termohon telah melaksanakan amanat keputusanMahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 tanggal 11 Januari2017.DALIL PEMOHON ANGKA 15 DIMAKSUD TIDAK BERDASARMENGADAADA DAN PATUT DITOLAK..

Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:SPDP/24/X1I/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017, sesual denganaslinya diberi tanda T6;Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan SPDP kepada Pemohon, sesuaidengan aslinya diberi tanda T7;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor MADE PUTRADIANA, seusi dengan aslinya diberi tanda T8;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi IDA BAGUS PUTUSURYAWAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda T9;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi MADE ARISTA PRAWIRA

Dalil pemohon angka 15 menyatakan bahwa Pemohon bellummendapatkan SPDP dari Termohon. Bahwa Termohon pada saatmelakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Penuntut umum,telah memberikan surat SPDP kepada Pemohon sesuai buktipengiriman surat SPDP berupa lembaran expedisi tanggal 8 Desember2017 yang saat itu diterima langsung oleh Pemohon, sehinggaTermohon telan melaksanakan amanat keputusan MahkamahKonstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 tanggal 11 Januari 2017;6.

Bahwa dalam SPDP tanggal 5 September 2017 tersebut terlihat jelas danbaru diketahui bahwa :Penyidikan ternyata baru dimulai tanggal 5 September 2017. Hal tersebuttertulis dalam SPDP yang mencantumkan Sprindik No. SP.Sidik/1095/IX/2017/Reskrim tanggal 5 September 2017 berarti sebelum tanggal 5September 2017 belum ada proses penyidikan atas Laporan PolisiNo. LP/1719/K/XV/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 17 Nopember 2016..

Saat TERMOHON mengirimkan Surat Panggilan Tersangka tanggal22 Mei 2017 kepada PEMOHON untuk diperiksa sebagai Tersangka,BELUM ada Penyidikan karena belakangan dalam SPDP barudiketahui dengan jelas bahwa Sprindik ternyata baru dikeluarkantanggal 5 September 2017.b. Dengan adanya fakta bahwa Sprindik baru dikeluarkan tanggal 5September 2017 bersama dengan SPDP, maka tanggal 22 Mei 2017belum merupakan proses penyidikan, kKemungkinan penyelidikan.c.

Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.mungkin peserta Gelar Perkara yang antara lain terdiri dari Propamdan Divkum POLRI akan sembrono menyetujui penetapan Tersangkatanpa Sprindik dan SPDP dan bukan di tahap penyidikan. h.

Bahwa dalam SPDP tanggal 5 September 2017 tersebut terlihat jelas danbaru diketahui bahwa:Penyidikan ternyata baru dimulai tanggal 5 September 2017. Hal tersebuttertulis dalam SPDP yang mencantumkan Sprindik No.SP. Sidik/1095/IX/2017/Reskrim tanggal 5 September 2017 berarti sebelum tanggal 5September 2017 belum ada proses penyidikan atas Laporan PolisiNo.

Saat Termohon mengirimkan Surat Panggilan Tersangka tanggal 22 Mei2017 kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, belum adapenyidikan karena belakangan dalam SPDP baru diketahui dengan jelasbahwa Sprindik ternyata baru dikeluarkan tanggal 5 September 2017;j. Dengan adanya fakta bahwa Sprindik baru dikeluarkan tanggal 5September 2017 bersama dengan SPDP, maka tanggal 22 Mei 2017belum merupakan proses penyidikan, kemungkinan penyelidikan;k.

Proses hukum terhadap perkara a quo tanpa melalui prosesprapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/63/V/2017/Ditreskrimumtertanggal 13 Mei 2017 tidak pernah ada sedangkan SPDP Itertanggal 17 Agusutus 2017 baru diterima Pemohon tanggal 16September 2017, Pemohon menduga bahwa penerbitan kedua SPDPtersebut hanyalah akalakalan sekedar memenuhi syarat formilpadahal sesungguhnya SPDP tidak pernah ada dan Pemohonmengetahui Nomor SPDP pertama dari SPDP Il pada poin

,karena setelah dilakukan penyelidikan dan ditindak lanjuti denganproses penyidikan (dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan)terhadap perkara a quo, penyidik PPA Ditreskrimum Polda NTT telahmenyampaikan SPDP kepada Kejati NTT (vide surat Nomor : SPDP /63 / V / 2017 / Ditreskrimum tertanggal 13 Mei 2017) tanpadicantumkan nama Tersangkanya /atau Tersangka masih dalam Lidikdan tembusannya di sampaikan juga secara langsung kepada terlapordalam hal ini Pemohon praperadilan (vide eksepedisi tanda terima

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan, Nomor: SPDP/ 120/VIIV2017/Direskrimum, yang diberiMatieral Cukup dan iPS (ANG Arcccmcscee me mo oo oon mene PLB7.

Dengan demikian penetapan Pemohon sebagaiTersangka oleh Termohon sangat tendensius dan tidak beralasanhukum karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.Bahwa Proses hukum terhadap perkara a quo tanpa melalui prosesprapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/63/V/2017/Ditreskrimumtertanggal 13 Mei 2017 tidak pernah ada sedangkan SPDP Itertanggal 17 Agustus 2017 baru diterima Pemohon tanggal 16September 2017;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil

) karena Pemohon baru menerima SPDP Iltertanggal 17 Agustus 2017 pada tanggal 16 September 2017 sedangkanSPDP tertanggal 13 Mei 2017 tidak pernah ada;Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPGMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T 8 berupa SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 13 Mei 2017bahwa pemohon pada saat itu masih berstatus sebagai terlapor terhadapdugaan tindak pidana persetubuhan anak dan berdasarkan SPDP tertanggal13 Mei 2017 tersebut telah dilakukan pemanggilan

Penyidikan (SPDP)tidak diangggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkandianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidikdengan penuntut umum, terlapor, korban/ pelapor.

Jadi sebelum putusan MK No. 130/PUUXII/2015diberlakukan karena ketentuan hukum di Indonesia tidak berlaku surut.Namun demikian Penyidik telah menyampaikan SPDP kepada kepadapenuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.Dapat disampaikan disini bahwa Penyidik pada tanggal 17 Februari2017, membawa SPDP Nomor : B/45/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 17Februari 2017, ke 3 (tiga) alamat yaitu ke JPU Kajati Bali dan JPU telahmenerima SPDP tersebut sesuai tanda terima tanggal 17 Februari 2017diterima oleh DEWA

SUMA kemudian kepada korban/pelapor dan olehkorban/pelapor telah menerima SPDP tersebut, sesuai tanda terimatanggal 17 Februari 2017 yang diterima oleh TOMMY DJUNAUDI,sedangkan kepada Terlapor, SPDP tersebut, pada tanggal 17 Februari2017 telah diantarkan sesuai alamat Terlapor pada KTP yaitu.

Badung,dan memberikan nomor HP. 081236711829, sehingga penyampaikansuratmenyurat terkait perkara yang ditangani Termohon yang melibatkanPemohon melalui alamat tersebut, namun setiap Penyidik datang kealamat tersebut untuk menyampaikan SPDP, rumah/alamat yangdiberikan kepada penyidik selalu kosong dan tidak ada penghuninya, dandihubungi melalui HP. 081236711829, tidak aktif.

Kemudian keluar putusan MK No. 130/PUUXlV2015, yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2017 yang pada intinya: Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.lil.

Photocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 248 / XI /2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T18;19.Photocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor:SPDP / 60 / XI 2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T19:20.Photocopy Surat Ekspedisi Pemberitahuan Penetapan Tersangka danTembusan SPDP, diberi tanda T20;21.Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/57/XI/2019 Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T21;22.Photocopy

) tertanggal 1 November 2019;Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan Saksi pada tanggal 1November 2019 dan Saksi bersama pengacara Saksi serta Saksi Suryati;Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan itu (SPDP) apakah telah ada nama tersangkanyaatau tidak;.

Apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan suratpemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Termohon tidaksecara langsung kepada Pemohon berakibat penetapan tersangka terhadapPemohon tidak sah menurut hukum,;Menimbang, bahwa dengan inti persoalan hukum dalam permohonanPraperadilan sebagaimana konstruksi tersebut diatas maka Hakimmempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;.

) yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanNegeri Parigi Moutong tertanggal 01 November 2019; Bahwa benar Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan PenetapanTersangka maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)tersebut diatas sebagai tembusannya kepada Pemohon yang disampaikanmelalui Saksi Moh.

Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangkaMenimbang, bahwa apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikanHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang tidak disampaikanlangsung kepada tersangka dapat mengakibatkan penetapan tersangka atas diriPemohon menjadi tidak sah, menjadi pokok persoalan yang dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa secara limitatif, Putusan

Penggugat:
Simon Petrus Sitanggang SPDP
Tergugat:
1.Yanes ( sebagai Direktur PT. ASRI JES)
2.ENTUS ASNAWI MUKHSAN ( DIREKTUR PT. ADHI KARYA JAKARTA)
Turut Tergugat:
Pimpinan Cabang PT. ADHI KARYA, DEVISI KONTRUKSI I-MEDAN

Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang dalam amar putusannyamenegaskan bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Penyidik harus disampaikankepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut;Secara faktual PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dariTERMOHON sampai dengan tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan

dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidakdihormati karena jangka waktu diterbitkan SPDP hingga saat ini tidakpernah diterima oleh PEMOHON.

Kepala Balai PPHLHK Wilayan Maluku Papua Cq.Kepala Seksi Wilayah Manokwari selaku Penyidikmenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor SPDP. O7/ BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 28 September 2020 dengan tersangkamasih dalam penyidikan;c.

Laporan menjadi dasar penerbitansprindik, kKemudian meningkat ke Berita Acara; bahwa Sprindik dan SPDP seolaholah dua hal yang berbedatetapi itu juga rangkaian dari peradilan pidana. Dan dua hal tersebuttidak dapat dipisahkan. Sebab penerbitan SPDP juga didasari olehprinsipprinsip persamaan di hadapan hukum.

Penerbitan SPDP danSprindik selalu dapat di kKembalikan kepada due process of law; bahwa jangka waktu penyampaian atau pemberitahuan Sprindikdan SPDP kepada Tersangka dan/atau Keluarga Semula dalamKUHAP ini tidak disebutkan dengan tegas, kemudian berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUUXIII/2015 menegaskanbahwa surat perintah penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan olehPenyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan kemudian

sebagaimana disebut didalam PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari2017 tersebut, dan dalam kenyataannya PEMOHON tidak pernahdiberitahukan dan diserahkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP).Dengan demikian, TERMOHON telah melanggar peraturan peraturanyang mengatur tentang SPDP (Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan).Dengan dalil dan fakta sebagaimana didalam point 3.1 sampaidengan point 3.5 tersebut diatas, Penyidikan perkara pidana yangmenetapkan PEMOHON

Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkanterhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap Terlapordan korban/Pelapor.

Venny Waty Silalahi, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi ada menerima SPDP pada hari Kamis tanggal 11 April 2019sekitar pukul 22.15 wib; Bahwa yang mengantarkan SPDP itu adalah anggota Kepolisian SektorDolok Pardamean yang bermarga Malau yang mengatakan kalau Surat ituadalah SPDP Suami Saksi; Bahwa yang ditandatangani saksi sebagai bukti penerimaan adalah bukudouble folio yang panjang (Bukti T17); Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Polisi yang bermarga Malau ada datangke

Foto copy Ekspedisi Penyerahan Surat Pemberitahuan dimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Simalungun nomor :B/01 /Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2019/PN simpIll / 2019 /Reskrim. Selanjutnya disebut T16;17. Foto copy Ekspedisi yang berisikan : Penyerahan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Simalungunnomor : B / 01A/IV/2019/Reskrim dan Penyerahan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan (SPDP) kepada WALDI MANSUR S.

Penyidikan (SPDP) kepada WALDI MANSUR S.

AetkenIbrahim selaku pelapor.Terbitkan SPDP dan di tembuskan ke Pelapor dan Pemohonselaku Tersangka paling lambat 7 hari.Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 9 Oktober 2017 makaPenyidik melakukan:a.Menerbitkan surat perintah penetapan tersangka nomor: Sp.TetapTsk/ 59/ X/ 2017/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2017Menerbitkan SPDP nomor: 76/ X / 2017/ Reskrim tanggal 9Oktober 2017 dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangkaselaku Pemohon.c.

Sehingga Termohon telah melaksanakan gelar perkara tetapmengacu pada Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan Dalil Pemohon pada point 5 bahwa Termohon telahmenyampaikan SPDP pada tanggal 25 September 2017. Termohon membenarkan bahwa telah mengirimkan SPDP kepada Termohon Ilsebanyak dua (2) kali yaitu :a. SPDP nomor : 76/ IX/ 2017 / Reskrim tanggal 25 September2017.b.

SPDP nomor : 76/ X / 2017/ 2017 / Reskrim tanggal 9 Oktober2017 .Kedua SPDP tersebut telah di kirim kepada Termohon II danditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor dalam hal ini Pemohon .Dalam penerbitan dua (2) tersebut, Termohon telah mengacu kepadaPutusan MK nomor 130 / PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017tentang batasan waktu penyampaian SPDP kepada pelapor danterlapor.Berdasarkan Dalil Pemohon pada point 6 , point 10 dan point 12, makamenurut Termohon telah menetapkan Pemohon selaku tersangkaberdasarkan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai denganUndangundang/ aturan yang berlaku.AtauJika Hakim Pra Peradilan Yang Mulia berpendapat lai, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, KuasaTermohon II pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukanjawaban tertulis yang isinya sebagai berikut :a) SPDP : 76/IX/2017/Reskrim tanggal 25 September 2017;b) SPDP : 76/X/2017/Reskrim tanggal 09 Oktober 2017Bahwa 2 (dua) SPDP (Surat Perintah

Dalam Penerbitan 2 (dua) kali SPDP tersebut telah mengacukepada Putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017tentang batasan waktu penyampaian SPDP kepada pelapor dan terlaporBahwa berdasarkan penyampaian SPDP tersebut termohon Il telahmenerbitkan P16 yang pertama (Surat Perintah Penunjukan JaksaPenuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara TindakPidana) Nomor PRINT64/R.4.34/Epp.1/10/2017 tanggal Oktober 2017 danP16 yang Kedua (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut

(diberi tanda bukti T22) ;SPDP Nomor : SPDP/168/IX/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. dr. Yuni Suryadi, M.Kes. (diberitanda bukti T23.A) ;SPDP Nomor : SPDP/169/X/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. Drs. Kusnowo, Apt. (diberi tandabukti T23.B) ;Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 190/X/2013/Satreskrim tgl 16102013 a.n. Sdr. M. ELIdris. (diberi tanda bukti T24.A) ;BAP saksi a.n. Sdr. M. EL Idris. tgl 31102013Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 215 /XI / 2013 /Satreskrim tgl 21112013 a.n. Sdr.

,S.Sos.Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari(SPDP) Nomor: SPDP/58/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 copy42015 a.n. Tsk Sdr. Budi Waskito, B.E., S.Sos;(diberi tanda bukti T39.A) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari asli(SPDP) Nomor: SPDP/59/IV/2015/Satreskrim, tgl 242015 a.n. Tsk Sdr. drg. Priyo Langgeng Tribinuko,M.M. (diberi tanda bukti T39.B) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/60/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk dr.

Praminto Nugroho, Sp.M; (diberitanda bukti T39.C) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/61/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr. Dewanto Eko Putro, M.M.(diberi tanda bukti T39.D) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/62/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr.

atas nama dr.Yuni Suryadi, dan Drs Kusnowo A.pt telah dikeluarkan( surat bukti T23 a dan 23 b) sedangkan SPDP untuk tersangka BUDIWASKITO,B.E.S.Sos. ( Surat Bukti T 38a), SPDP atas nama Tersangka PriyoLanggeng Tribinuko, M.M.

, dengan keluarnya SPDP itu makapenydik wajid memberitahukan kepada JPU ,dan berdasarkan putusan MKbahwa SPDP itu menentukan kepada penyidik wajib diberitahukan kepadaJPU ;Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamh Konstitus!

menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon II atas laporan Pemohon berdasarkan Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan nomor Polisi : 1532, tanggal 03 Agustus2017 sesuai hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 1Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 yang diterbitkan BadanPertanahan Nasional, Kota Medan , tanggal 03 Mei 2017 atas nama PemohonIdan ll, :Bahwa Pemohon dan II sebagai Terlapor tidak pernah menerima Surat TandaDimulai Penyidikan ( SPDP

) dari Termohon II atas laporan Polisi Nomor :LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 atasnama Pelapor SUSANTHREE HERAWATY LUMBAN TOBING :Bahwa Pemohon sebagai Pelapor tidak pernah menerima Surat TandaDimulai Penyidikan (SPDP) dari Termohon II atas laporan Polisi Nomor :Polisi : 1532, tanggal 03 Agustus 2017 sesuai hak milik atas tanah yangterletak di Jalan Hiburan Nomor : 1 Medan berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor : 180 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, Kota

Memerintahkan Termohon II karena kewajibannya untuk menyerahkan SPDP(Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan ) kepada Penuntut Umum, Pelapordan Terlapor 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Penyidikan sesuaidengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXII/2015, tanggal09 Januari 2017 atas laporan Polisi Nomor : LP/1863/VIII/2018/SPKTRestabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Pelapor SUSANTHREEHERAWATY LUMBAN TOBING :4.

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;Menimbang, bahwa penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umumadalah kewajiban Penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya prosespenyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalianPenuntut Umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor.Menimbang, bahwa penyampaian SPDP oleh Penyidik hanya kepadaJaksa Penuntut Umum saja, telah merugikan hak konstitusional terlapor danHalaman 21 dari 24 halaman PutusanPraperadilan Nomor 68/Pid.Pra

/2019/PN Mdnkorban/pelapor, oleh karena itu, pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadapJaksa Penuntut Umum, tetapi juga diwajibkan terhadap Terlapor danKorban/Pelapor;Menimbang, bahwa hal pertimbangan lainnya terhadap Terlapor yang telahmendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahanbahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagikorban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan ataubukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan