PASIBU JAYA;6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT.PASIBU JAYA;7. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIANJAYA;8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIANJAYA;Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT:Pdg10.a..12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis DanHarga CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis DanHarga CV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi

Pessel TA2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyarenam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan PerikananNomor: 523/019/KPTS/DKPPS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentangPerubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja PengelolaAnggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan HasilPerikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya

BERLIANJAYA;9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMASEMBILAN;10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis DanHarga CV LIMA SEMBILAN;Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT:Pdg11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis danHarga CV CAHAYA NATASIA;12. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYANATASIA;13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatanpenyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan danperikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;14.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Uni tPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapanridbu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

Sus/2017/PN TpgPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapanribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapanribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

Sus/2017/PN Tpg(dua ratus dua puluh tiga) karung dan sesuai Berita Acara HasilPenimbangan Biji Timah tanggal 6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan dan ESDM Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Metrologi LegalKota Batam di tanda tangani oleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap223 karung yang diduga berisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar8.253,3 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bijih timah telah dilakukanpemeriksaan laboratorium

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk TekhnisPelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor Tahun 2009tanggal 06 Juli 2009 ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun2009 tanggal 24 April 2009 ;SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun2009 ;6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis

ke kepala sekolah ;11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Inwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009 ;1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009 ;Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun2009 ;Hal. 31 dari 47 hal. Put.

No. 1213 K/Pid.Sus/2014on6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah ;11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Inwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009 ;1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009 ;Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009 ;Laporan

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan proyek DAK Tahun2009 ;5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah ;6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tetulis Iwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009 ;Hal. 42 dari 47 hal. Put.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

2018, tanggal 24Juli 2018 dan terakhir tanggal 31 Jui 2018 yang artinya kesempatan dimaksudtelah diberikan hampir 3(tiga) bulan lamanya;Menimbang, bahwa kendatipun kepada Penuntut Umum telah diberikankesempatan seluasluasnya dalam batas kepatutan yang layak untukmenghadapkan terdakwa Suhernawati didepan persidangan sebagai bentukkewenangan pelaksanaan dominus litis hak penuntutan namun nyatanya PenuntutUmum tidak juga bisa (tidak mampu) menghadapkan terdakwa dengan berbagaialasan yang bersifat tekhnis

kepastian hukum dan proses peradilan yang cepat, sederhana danbiaya ringan, oleh karena itu cukup beralasan bila sikap tersebut menunjukkankalau Penuntut Umum tidak mampu lagi melakukan penuntutan atas diri terdakwa;Menimbang, bahwa rangkaian kesimpulan sebagaimana dalampertimbangan diatas sesunggunya juga menjadi linier terhadap pernyataanPenuntut Umum dalam beberapa kali persidangan yang nyatanyatamenyampaikan kalau lanya sudah tidak lagi mampu (bisa) menghadapkanterdakwa dengan berbagai kendala tekhnis

Manager Tekhnis .

Bahwa jawaban Tergugat sangat tidak sistematis, tidak sesuaidengan Hukum Acara dan tuntutan tekhnis peradilan, sertamembingungkan dalam menjawab Dalam Pokok Perkara ;Bahwa Tergugat dalam jawaban nya telah melakukan upayapencemaran nama baik, tuduhan/fitnah, penghinaan denganmenyerang kehormatan Penggugat (Pasal 310 ayat (1) KUHP),dengan menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukanperselingkuhan serta merespon ajakan maksiat dari setiap laki lakimelalui media sosial.

PT.Inhutani II;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Dinas KehutananKalimantan Timur No.522.21/5237/DKII/2007 tanggal 12 Juli 2007Perihal: pertimbangan tekhnis;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat PT.Inhutani Il No.338/P/UUKT/2007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penyerahan proposalpengelolaan IUPHHKHA An.

PT.Inhutani II;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Sekretaris Daerah KalimantanTimur No. 521/5238/Ek tanggal 24 Juli 2007 Perihal Advis Tekhnis;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Dinas KehutananKalimantan Timur No.522.21/5473/DKII/2007 tanggal 26 Juli 2007Perihal: Undangan Ekspose;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Hasil Cruising (LHC)IUPHHK PT. INHUTANI II Wilayah Semamu Blok URKT 2013 Petak35;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Hasil Cruising (LHC)IUPHHK PT.

ahli kehutanan yang mengetahui tetapisecara logikanya dari kayu yang masih tersisa berupa tunggul atau apapunnamannya itu masih kelihatan jadi masih bisa diukur berapa diameter kayu itusehingga dari situ bisa diketahui berapa kubiknya ini memang tekhnis kecualikalau akarnya juga diambil dan tidak tersisa lagi maka sudah tidak bisa dihitunglagi tapi apabila masih tersisa tunggul maka secara tekhnis masih bisa dihitung;Bahwa pada Pasal 36 ayat 1,2,3 disana jelas wajib berisikan halhal yang pastidan

(ILS) untuk menekan limbah dalam suatu kegiatan penebangan/pemanenanpohon ini dijadikan dasar dalam perhitungan;Bahwa seharusnya Faktor eksploitasinya dijadikan faktor pengali, kalau bicaraeksploitasi maka Fe ini bisa dijadikan faktor pengali;Bahwa menurut ahli dalam hal ini harus dikalikan dengan faktor ekploitasi tapisecara tekhnis hitung hitungannya bagaimana ahli tidak paham tapi kalau kitamenggunakan logika hukum bahwa sebuah peraturan atau sebuah klausuldalam satu peraturan perundangundangan

tidak tau karena ahli hanya melihat dari segihukumnya saja;Bahwa bahwa ketika tidak ditemukan pelanggaran di lokasi pemanenan hutanmaka bisa dihitung dari sisa tunggulnya bukanlah dugaan karena tunggul itukanada dan kelihatan terkecuali kalau tunggulnya diambil dan tidak ada sisanyamaka tidak bisa dihitung dan terkait bagaimana menghitung sisa tunggul itu ahliHalaman 89 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.tidak tau karena sudah masuk pada tekhnis tapi menurut pendapat abhli itumasih bisa dihitung

satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis

selayarnomor 23/ltahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabatpengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaanPembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis

Mks26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK)lingkup

Putusan Nomor 1087/B/PK/PJK/2014Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Coal Hauling (Account No.01713020534) yang diasumsikan dicatat terlalu besar sesuai data ledgerRp2.920.770.384,00 (poin 5) dengan ini Pemohon Banding sampaikanbahwa atas tagihan biaya Coal Hauling tersebut terlambat PemohonBanding terima sehingga secara tekhnis Pemohon Banding tidak dapatmencatat sebagai biaya accrual, namun secara biaya belum dicatat padatahun 2006.

(Fotokopi GL dan BuktiPembayaran terlampir dalam Lampiran 12);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Analisa Batubara (AccountNo. 01716 105384) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun 2006sebesar Rp205.005.427,00 (Poin 7) dengan ini Pemohon Bandingsampaikan bahwa atas tagihan biaya analisa batubara tersebut terlambatPemohon Banding terima sehingga secara tekhnis Pemohon Bandingtidak dapat mencatat sebagai biaya accrual, namun secara biaya belumdicatat pada tahun 2006.

Putusan Nomor 1087/B/PK/PJK/2014Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Jasa Peledakan (AccountNomor 0171820510) sebesar Rp15.748.274.962,00 (poin 8) yangdiasumsikan sebagai biaya untuk Tahun 2006 sebesar Rp345.572.642,00dan diasumsikan tidak didukung bukti sebesar Rp15.402.702.320,00adalah biaya tahun 2007, dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwaatas tagihan biaya jasa peledakan tersebut terlambat Pemohon Bandingterima sehingga secara tekhnis Pemohon Banding tidak dapat mencatatsebagai biaya

Dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksidikarenakan atas tagihan biaya tersebut terlambat Pemohon Bandingterima sehingga secara tekhnis Pemohon Banding tidak dapat mencatatsebagai biaya accrual, namun secara biaya belum Pemohon Banding catatpada tahun 2006, oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Bandingdapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebutadalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan di tahun sebelumnyadan secara biaya dapat dibebankan sesuai

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab ataspelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelolaproyek kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) yang dananya bersumber dari DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) RSUD AjappanggeKab.Soppeng tahun Anggaran 2011 nomor:1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengan nilaianggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyarenam ratus empat puluh delapan

IUP di daerah adapada Gubernur ; Bahwa setiap kegiatan pertambangan adapun Izin yang wajib dimilikiadalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atauapabila kegiatan pertambangan yang dilakukan bukan merupakanusaha pokok/utama dapat menggunakan IUPOP khusus penjualan ; Bahwa untuk IUPOP maupun IUPOP khusus penjualan diajukankepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan melalui BKPMD PropinsiSulawesi Selatan kemudian diteruskan ke Dinas ESDM PropinsiSulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi tekhnis

menerbitkanIUP di daerah ada pada Gubernur dan dalam setiap kegiatanpertambangan adapun Izin yang wajib dimiliki adalah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau apabila kegiatanpertambangan yang dilakukan bukan merupakan usaha pokok/utamadapat menggunakan IUPOP khusus penjualan dimana untuk IUPOPmaupun IUPOP khusus penjualan diajukan kepada Gubernur PropinsiSulawesi Selatan melalui BKPMD Propinsi Sulawesi Selatan kemudianditeruskan ke Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukanevaluasi tekhnis

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan2. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALg.

Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIN, S,Sosdan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor332/SPPLS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.1.328.688.900, (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratusdelapan puluh delapan

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa5. Harga Perkiraan Sendiri, dan6. Rancangan Kontrak. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;m.Menandatangani Kontrak;n. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;o. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;p. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);gq. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;r.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan2. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.

., yang menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012/ Kepala Bidang P2HP,bersamasama dengan Maiko Candra, ST., sebagai rekanan/Kuasa DirekturCV.

secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut := Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (Term OfReference) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)Talamau yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011melalui kKegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Put. 234 PK/PID.SUS/2016Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012 / Kepala Bidang P2HP,bersamasama dengan Maiko Candra, ST., sebagai rekanan/Kuasa DirekturCV.

MIRZA FADLI, S.PI., yang menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal 07 Maret 2012/ Kepala Bidang P2HP bersamasama dengan Effendi Sefrial, ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah), padaHal. 23 dari 69 hal.

MULDECON GRAHA ADHYAKSA adalahPenyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Balai Benih Ikan diKecamatan Talamau Tahun 2012:Bahwa pada tanggal O/7 Maret 2012, Terdakwa . drh.NELLYARWISMA menunjuk MIRZA FADLI, S.Pi., (Terdakwa Il) sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SuratHal. 29 dari 69 hal.

No. 226 K/Pid.Sus/2011 1 (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari 1 (satu) ruangKepala Sekolah dan kamar mandi, 1 (satu) ruang guru plus pentri dankamar mandi, 1 (satu) ruang administrasi dan keuangan plus pentridan kamar mandi ; 2 (dua) unit ruang teori / RKB sebanyak 6 (enam) kelas ; 1 (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruang kamar mandi danWC ; Membuat rencana kerja dan syaratsyarat tekhnis (Spek) ; Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah adapenentuan harga

permeterfirkan dari Kantor Dinas Subdikmenjur Pusatpada saat bimbingan tekhnis (Bintek) ; Melakukan bimbingan tekhnis kepada Ketua Tim Pendiri USB SMKNegeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007,meliputi membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ; Membantu mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan tekhnis pembangunan USB(Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan MalingpingKabupaten Lebak Tahun 2007 (mulai dari pelaporan harian

IBNU SASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007 dengan tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan TimPerencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping KecamatanMalingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USBSMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun2007, telah melaksanakan pembangunan dengan tidak mencantumkanspesifikasi tekhnis (mutu) seperti keramik dan mutu beton , serta

IBNU SASMITO sebagai pelaksana pembangunan UnitSekolah Baru) (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan MalingpingKabupaten Lebak Tahun 2007 dengan tanpa terlebih dahulu membahasnyadengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri MalingpingKecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan TimPendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007, telah melaksanakan pembangunan dengan tidakmencantumkan spesifikasi tekhnis (mutu) seperti keramik dan mutu beton ,serta

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.GMMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan olehPemohon II telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan Surat Ketua KamarLingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADAAG/IX/2013tanggal 12 September 2013 Tentang Petunjuk Tekhnis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013versi Pdf.

selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Oktober2020, sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 denganalasan telah tercapai perdamaian di luar persidangan antara Penggugat denganPara Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatanoleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban, makadengan mendasarkan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II, PedomanTeknis Administrasi dan Tekhnis

Reg.Perkara: PDS04/R.4.11/Ft.1/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012Hal. 2 dari 52 Hal. Put.

No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSdikirimkan ke rekening masingmasing kelompok melalui Bank NegaraIndonesia (BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:a.

dianggarkan dalam RUKdibebankan ke dana insentif kelompok, seperti dana pembinaan kelompok(biaya makan pertemuan/rapat kelompok), dana perjalanan konsultasiberkas dan teknis kelompok baik di dalam maupun luar daerah, biayaAkomodasi dan Transportasi Pelatihan/Bimtek Pengurus Kelompok).Bahwa terdakwa adalah ketua kelompok tani Lontangnge Kelurahan WatangBacukiki dan mempunyai anggota sebanyak 25 orang dan dalam pelaksanaanpemberian bantuan insentif tersebut kelompok tani Lontangnge didampingioleh tenaga tekhnis

tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000, (40%),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%) danketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (80%).Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telahLontangnge dengan Nomor rekeningdisalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwabersama dengan saksi HASMAH,SPt. membuat bukti penyaluran berupakwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai denganpetunjuk tekhnis

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK, saksi adamenerima JUKNIS (petunjuk tekhnis) dan dalam JUKNIS tidak ada diaturatau dibenarkan untuk memberikan uang kepada siapapun termasukkepada Dinas Pendidikan. Bahwa benar sebelum dana cair saksi sudah menerima proposal dariDinas Pendidikan Kota Medan. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.9.

EVAYUNISMEINI dan tidak ada kwitansi atau tanda terima.Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK saksi adamenerima petunjuk tekhnis dan tidak ada diatur atau dibenarkan untukmemberikan uang kepada siapapun termasuk kepada Dinas Pendidikan.Putusan No : 100 / Pid. Sus TPK/ 2014 /PN. MdnHalaman 45Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.10.

EVAYUNISMEINI.Bahwa tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untuk memberikanuang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.13.Drs.

EVA YUNISMEINI tidak diikut sertakan.Bahwa benar tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untukmemberikan uang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.15.Drs.

atau petunjukdari Dinas Pendidikan Kota Medan ke masing masing kepala sekolahdan saat itu diberikan pada saat sosialisasi di Hotel Putra Mulia di JalanGatotsubroto Medan sekaligus disitu membagikan petunjuk tekhnis untuksekolah SMP Permendikbud No. 57 tahun 2011 dan disana sekaligussosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan dana DAK yang dipimpinPutusan No : 100 / Pid.

mengajukangugatan dalam perkara aquo, maka secara hukum Penggugatharuslah mendapat Surat Kuasa Khusus dari masyarakat AirRunding, dan Surat Kuasa Khusus tersebut haruslah bersifatinsidentil dan haruslah dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah/Halaman 117 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN PsbKepala Desa dan Penetapan Ketua Pengadilan, setelah itu baru bisadikuasakan lagi oleh Penggugat kepada seorang atau beberapaorang Advokat untuk menjalankan kepentingannya tersebut (videPedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus, Buku ke Il Edisi 2007 huruf F halaman 5354).Oleh sebab itu dari fakta tersebut, maka Gugatan Penggugatterancam untuk dinyatakan diskualifikasi in person.Bahwa secara hukum tidak ada perselisihan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, jika diperhatikan surat PerjanjianBersama antara Masyarakat Jorong Air Runding dengan TergugatTertanggal 18 Februari 2019, timbul pertanyaan, poin yang manayang dimaksud oleh Penggugat yang telah dilanggar

jikapun Penggugat inginmewakili masyarakat Air Runding untuk mengajukan gugatan dalamperkara aquo, maka secara hukum Penggugat haruslah mendapat SuratKuasa Khusus dari masyarakat Air Runding, dan Surat Kuasa Khusustersebut haruslah bersifat insidentil dan haruslah dibuktikan denganSurat Keterangan Lurah/ Kepala Desa dan Penetapan Ketua Pengadilan,setelah itu. baru bisa dikuasakan lagi oleh Penggugat kepada seorangatau beberapa orang Advokat untuk menjalankan kepentingannyatersebut (vide Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus, Buku ke II Edisi 2007 huruf Fhalaman 5354).