Syarat formil pengajuan kasasi oleh Terdakwa: Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon telahmemutus perkara a quo pada tanggal 25 April 2016, dan olehPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telahmemberitahukan putusan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumpada tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 dengan demikianpernyataan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1)

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon sama sekalitidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan salah dalampenerapan hukumnya, karena tidak secara cermat mempertimbangkantentang tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum secaranyata pada Tingkat Penyidikan Kejaksaan Negeri Ambon CabangBanda, di mana Penyidik tidak memberitahukan kepadaTerdakwa/Pemohon Kasasi tentang hakhaknya untuk didampingi olehPenasihat Hukum dan juga tidak menunjuk Penasihat Hukum kepadaTerdakwa/Pemohon

Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon (Judex Facti)tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidakmenjalankan fungsinya sebagai peradilan ulang, yaitu PengadilanFakta, karena hanya mengambil alin dan memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon,tanpa memeriksa secara cermat dan jelas tentang Faktafakta hukumyang terungkap dalam persidangan antara lain:1.1.

Madip;Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Bengkulu Nomor 19/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :il.Menyatakan Terdakwa Masnidawati alias Ida binti Masrial tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KesatuPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 15/Pid.SusTPK/2014/PT.BGLtanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. , tanggal 21 Juli2014 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenailamanya

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2014 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

,M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hariRabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatanganioleh Hakim Agung dan Panitera Mahkamah Agung RI.Jakarta, 2016Panitera Mahkamah Agung RITtd./ Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.Oleh karena Hakim Adhoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Kamis,tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh KetuaMajelis/Pembaca Ill Dr.

PUTUSANNomor 27/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Amiruddin H. M. Ali, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, JenisKelamin Lakilaki, Alamat Gampong MeunasahMeusjid, Lampuuk Kecamatan.

,M.H dan Suyadi, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 27/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 30 Maret 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dihadiri olen Hakim Anggota tersebut, Sayed Mahfud, S.H PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; HakimHakim Anggota Ketua Majelis1. H. Amron Sodik, SH.

PUTUSANNomor 1927 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : DAUD LATIF, SKM;Tempat lahir : Parepare;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 11 Nomor 16Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan;Terdakwa ditahan dalam

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./ Prof. Dr.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/dtanggal 11 April 2015;11.

padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 # No.27/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/dtanggal 11 Maret 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal

Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta dan pada lembarketiga ditandatangani oleh Drs.

UU No. 20 Tahun 2001 dan denganpidana penjara 1 (Satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uangperkara sebesar Rp 10.000, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30April 2014.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atasnama Drs. NURLING.

M.Pd. yang secara lengkap termuat dan teruraidalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar No.63/Pid.SUs/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, kami selaku PenuntutUmum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridisyang menjadi pertimbangan putusan tersebut, namun hal penjatuhanhukuman pidana (straffmat) terhadap diri terdakwa Drs.

Dalam putusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks.tanggal 30 April 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuanpencegahan karena hukuman yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belummemenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baikterhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalampenjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidanakurungan sebagai pengganti (Subsidair) pembayaran denda.

Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara tipikor dalamperkara pidana register No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS adalahpembayaran tambahan penghasilan Guru PNS Daerah Non Sertifikasibagi guru yang berhak menerimanya untuk tahun anggaran 2009 yaitujanuari sampai Desember 2009 untuk Kab. Luwu Ruang lingkup (TK, SD,SMP, SLB, SMA dan SMK) guna meningkatkan kesejahteraan danprofesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya.2.

Bahwa perkara pidana tipikor No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS KepalaDinas Pendidikan Kab Luwu selaku kuasa pengguna anggaran tahun2010 jaksa penuntut umum tidak memperhadapkannya selaku pelakutindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamperkara tipikor ini, jaksa penuntut umum memperhadapkan Drs.NURLING,MPd bin MUH ARSYAD selaku Kasub umum keuangan secaraHal. 70 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari2017;9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret2017;10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;11.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/dtanggal 19 Juni 2015 ;12.

Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masingmasing tanggal 11 April 2017dan 9 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya padapokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/pemidanaan yangdijatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada PengadilanNegeri Tanjungpinang terhadap terdakwa JUNAIDI, S.Sos yang dirasakansangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakimtingkat banding

Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang bahwa alasanalasan banding yang dikemukakan JaksaPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman(strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

telahdiberitahukan dengan cara seksama melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihariberdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal23 September 2021 Nomor W15.U12851/Pid.SusTPK/9/2021 kepadaPenasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor14/Akta.Pid.Sus/Tipikor

telahdiberitahukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan suratmohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30September 2021 Nomor W15.U12939/Pid.SusTPK/9/2021 kepada PenasihatHukum Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwasebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/2951/Pid/Tipikor

/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan kepadaPenuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/2952/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 30September 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajariberkas perkara dalam tenggang waktu /7(tujuh) hari kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakahJaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebutHalaman

,Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal7 Oktober 2021 Nomor 11/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukanMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 3 Nopember 2021 dengan didampingi oleh kedua

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 23/TIPIKOR/ 2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.2500,00(duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 0/7/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartatersebut;Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29 AKS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY. yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yokyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penasihat HukumTerdakwa yang bertindak untuk

sedang berjalan di dalam yuridiksinya masingmasing;Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding)menggunakan cara mengadili tidak sesuai dengan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan, karena pertimbanganpertimbanganhukumnya yang saling bertentangan dan tidak bersesuaian sehinggamelanggar asaz konsistensi dan asaz kepastian hukum.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam TingkatBanding) dalam Putusannya Nomor : 23/TIPIKOR

(Bandingkan antara pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding dalam pembuktian unsur melawan hukumdalam pasal dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum PengadilanTindak Tidana Korupsi Tingkat Banding yang mengambil alih secarakeseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama mengenai pasal dakwaan subsidair dalam huruf c di atas).Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY dan Putusan

Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13Juli 2021;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni2021 sampai dengan 22Juli 2021;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021sampai dengan 21 Agustus 2021Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengantanggal 10 September 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengantanggal 9 Nopember 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9Desember 2021;Hal 1 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK8.

Permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 24 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021dengan AktaNomor:: 17/Pid.SusTpk/2021/PN.Tjk.Juncto Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN.

Tjk.Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada hari Kamis,tanggal 25 November 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan PenuntutUmum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umumtelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masingmasing

ZAINAL EFENDItersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :Nomor32/Pid.SusTPK/2021/PN.Tjk.tanggal 17 November 2021, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan

PUTUSANNomor 63/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama : ALIRMAN TAMBUSAI ALIAS ALIR BIN AMATJAHAYOTempat lahir : Balam Sempurna (Rohil)Tanggal Lahir : 31 tahun /28 April 1985Jenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal

Setelah menjalanipersidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Termohon divonis 3(tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan;Bahwa Termohon setelah menjalani' masa tahanan di LembagaPemasyarakatan Wanita Bulu Semarang, akhirnya dibebaskan padabulan April 2018.

Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, terhadap putusantersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi TerhadapPutusan Gugatan Paten Nomor 02 K/Pdt.SusHKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.juncto Nomor 28/Pdt.SusPaten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor

Penahanan hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Timggi DKI Jakarta sejaktanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHal 1 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT DKITinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengantanggal 23 Januari 2019;9. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MAHKAMAH AGUNGRI , tanggal 11 Januari 2019 No.

PUTUSANNOMOR : 16/PID.SUS.K/2012/P'TMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama LengkapTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30September 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d tanggal28 Desember 2011;8. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28Oktober 2011 s/d tanggal 28 Deember 2011 ;9.

Diperpanjang penahanannya oleh Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari2019;4.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ManokwariNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada hari Rabutanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor1A/Akta.Pid.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami Jhon Pantas L.Tobing,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Dr. Petrus Maturbongs,S.H, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor dan Dr.

Josner Simanjuntak, SH, MH, Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehTommy .K. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri PenuntutUmum dan Terdakwa;Halaman 69 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT JAPHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.Dr. PETRUS MATURBONGS, S.H.,M.H. JOHN PANTAS L.

Sonta Wisesa bin Syahrul untuk membayar uangpengganti sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas jutarupiah),diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkankepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRINomor 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpangsejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai denganPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagaipengembalian

Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PTBNAtanggal 14 Juni2016yang menguatkanputusanPengadilanNegeri/Tipikor BandaAceh tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/201S/PNBna,tersebut" Tidakmenerapkanhukum sebagaimana mestinya"yaitu:1.

Bahwa PutusanPengadilanT inggi/Tipikor Banda Aceh tersebuttidakmencerminkan rasakeadilanyangberkembangdimasyarakat,khususnyaterhadappelakutindakpidana Korupsi. Bahwapidanayangdijatunkanharuslahmempunyaidampakyangmenjerakan (specialdeterent effect)sehinggapadaakhirnyadapatmenangkalpelakutindakpidanalainuntukberbuat,akantetapiputusanpidanayangtelahdijatuhkanolehMajelisHakimHal. 67 dari 84 hal.

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016PengadilanNegeri/TipikorBandaAcehtidakmempunyaidampakyangmenjerakan Terdakwayangmerupakansalahsatudaritujuanhukumdanhailinijelastidakmencerminkan rasakeadilanyang berkembang di masyarakat dimanaperbuatan Terdakwatelahmerugikanmasyarakat, putusanmanatidaksesuaidenganapayangtelahkamikemukakandalamsurattuntutan(Requisitoir),menurutkamihukumanpidanayang dijatunkanoleh Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Banda Acehbelumlahmemenuhi rasakeadilansertatidak akanmembuat

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016hukum karena dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanperbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan yang mengajukan tagihandan menerima pembayaran 100% untuk termin sampai dengan IV sebanyakRp797.600.000,00 sedang yang seharusnya hanya Rp435.600.000,00 adalahsebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang adapadanya, bukan sebagai perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor;Bahwa Judex Facti

MH dan Natalia Rumyaan, S.Hsebagai Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/PenasihatHukum Petrus Ohoitimur, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan RayaAbepura Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasatertanggal Jayapura 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;Setelah membaca dan memeriksa :.

Pasomba Palembangan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA/Tipikor/PHI Jayapura dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :KESATUPRIMERBahwa Terdakwa dr.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Klas A Jayapura telahmemberitahukan Permintaan Bading tersebut kepada Terdakwa pada tanggal21 Pebruari 2017 sesuai Akt Pemberitahuan No.5/Akta/Pid.SusTPK/2017/PNJal tanggal 21 Pebruari 2017 yang terlampir dalam berkan perkara .60Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan Memori Banding tertanggal 23Pebruari 2017 yang diterima oleh Pan MUD tipikor Pengadilan Negeri Klas AJayapura

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kamiPahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L.Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr.

., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut71didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jalaludin Bugis,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa:;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua ,1.Houtman L. Tobing, S.H. Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum. 2.Dr.

Berdasarkan UndangUndang No.14 Tahun 1985 pasal 67 huruf (f) yangberbunyi : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakimyang nyata.Kenapa Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu sebagai ParaPemohon Kasasi dan dahulu Penggugat bersikeras untuk mengajukanPermohonan Kasasi dan Sekarang mengajukan Permohonan PeninjauanKembali dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI PerkaraKasasi No: 266 K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Pengadilan Hubungan padaPengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang

No 70 PK/Pdt.Sus/2012Para Penggugat adalah Pihak yang kalah dan biaya perkara dibebankankapada Pihak Para Penggugat.Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini nilai gugatannya di bawahRp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai denganpasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial maka pihakpihak tidak dikenakan beaya.Jelas ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang yangmenangani

Bahwa secara lengkap Foto Copy Surat Gugatan Perkara Nomor :88/G/2010/PHI.Smg yang kami Foto Copy dari Hakim AdHoc PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarangyang bernama Endang Subekti Ayu, SH. Sebagai berikut di bawah ini :Seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat;9.

Primer danBuka Sebagai Pelaku Utama sesuai dalam pertimbanganSurat dakwaan dan Surat Putusan ;Bahwa dalam proses Hukum yang disangkakan ditingkatpenyidikan dan sampai dengan Masa Penahanan, TidakPernah diberhentikan dari Status PNS dan masih MenerimaGaji secara Penuh serta tidak Pernah dilakukan Pemotongandan atau Pengurangan sampai dengan Objek Sengketaditerbitkan;Halaman 15 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDg) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor 43/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana yang dilakukanberencana dan Bukan Pelaku Utama, dimana dalamklasifikasi pasal 87 ayat (4) tidak ada yang terpenuhisebagaimana dipersyaratkan Undangundang;Undangundang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintah pasal 81 ayat (1)(a) Teguran Lisan;(b) Teguran tertulis;(c) Penundaan Kenaikan pangkat, Golongan, dan/atau Hakhak JabatanUndangundang Nomor 30 tahun

Bahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatSebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;2.a) Putusan TIPIKOR nomor 43/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017 KarenaMelanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang RINomor 20 tahun 2001;b) Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara;c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen