Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
162 — 87
  • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
181 — 85
  • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;. Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;m.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;n.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 35 / Pid. / TPK / 2013 / PN.TK.
Tanggal 20 Nopember 2013 — ISNAINI HAISA, SH Bin M. CHAER ISMAIL
103 — 24
  • petunjuk teknis pengunaan dana alokasikhusus bidang pendidikan tahun 2010 untuk SD/ SDLB;Setelah pengumuman dibuka yang mengajukan penawaran ada 16 (enam belas)rekanan yang telah memasukan penawaran;Ketika dilakukan pembukaan untuk 16 rekanan yang mengikuti pelelangan hadir;Dokumen dari Nilai penawaran, surat penawaran, surat jaminan penawaran, Analisaharga satuan, Siup, TDP, Domiusili atau SITU, Akta pendirian, NPWP, pajak,Fotocopy KTP Direktur, isian kualifikasi, Dukungan Bank, surat tidaksedang pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 September 2016 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) >< PT. MITRA TIRTA UTAMA (“PT. MTU”),Cs
232 — 205
  • Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkansuatu putusan pengadilan; ataub. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 13.5. Pasal 13 ini;atauHalaman 81 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatuperaturan perundangundangan yang berlaku; ataud. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secaratertulissebagaimana diatur dalam ayat 13.6 Pasal 13 ini; ataue. Meninggal dunia.8.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
152 — 69
  • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
183 — 94
  • HukumPerdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapatdilakukan apabila:a)b)f)9)h)Penyedialalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak memperbaiki kelalaiannyadalamjangka waktuyang telahditetapkan;:Penyedia tanpa persetujuaan Pengawas Pekerjaan, tidak memulaipelaksanaan pekerjaan;Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Pengawas Pekerjaan;Penyedia berada dalam keadaan pailit
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
752 — 440
  • tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijin Nikel diBlok Pomalaa PT INCO oleh PT KMI yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, dengantembusan kepada Direktur PT KMI.Bahwa benar di Kabupaten Kolaka ada Perusahaan Daerah yang bernama AnekaUsaha dan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.Bahwa benar di Kabupaten Kolaka Perusahaan Daerah yang bernama AnekaUsaha tersebut tidak terjadi Bangkrut / (Failit) karena tidak ada Putusan dariPengadilan Niaga yang menyatakan Perusda tersebut telah Pailit
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - IRWAN SUYANTO UMAR
111 — 29
  • kemitrayang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewalkemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta Kemampuan pada subbidapekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
141 — 79
  • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;. Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;m.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;o.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
459 — 226
  • memenuhipersyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga seperti yangdisyaratkan, antara lain sebagai berikut :Persyaratan kualifikasi Admnisitrasi, yaitu :e Izin usahae SBU (sertifikat badan usaha) konstruksie memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau NIB (Nomor IndukBerusaha)e Memiliki NPWPe Telah emenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun2018)e Mempunyai tempat usaha yang benar, tetap dan jelas berupa miliksendiri atau sewae Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 74/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Nopember 2016 — - Drs. YUSNI ALI
56 — 16
  • mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraanyang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut.e Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.e Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Halaman 235Putusan TIPIKOR No. 74/Pid.Sus/2016/PNMdnTidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    mempunyai perjanjian kerja samaHalaman 243Putusan TIPIKOR No. 74/Pid.Sus/2016/PNMdnoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    akan melakukan kemitraan,Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 211/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY
Tanggal 23 Februari 2018 — MOH. HADI WIYONO, ST Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
98 — 21
  • .- 1 (satu) lembar cetak print aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Pailit Dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. W.14.UL.Pdt.SK.. Niaga /161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar cetak print aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata Dan Pidana dari Pengadilan Negeri wiayah setempat berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Sidoarjo No.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
83 — 78
  • dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan hargatersebut.e Bahwa Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketigaperusahaan tersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksakelengkapan syarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasingperusahaan apakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkanoleh panitia didalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);2 Pengawasan pengadilan;3 Pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 April 2018 — ADI WIJAYA Bin H. M. IDRUS
223 — 49
  • SisaKemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SAP =KP PKP = nilai Kemampuan Paket, denganketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;danb) untuk usaha non. kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satukoma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyakyang dapat ditangani pada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.11)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
108 — 68
  • Perjanjain gadai untuk agunan saham ;Bahwa, apabila Debitur tidak dapat melunasi kreditnya (kreditmacet), maka barang didahulukan dalam pelunasan kredit dalamarti barangbarang agunan tidak masuk budel pailit ;Bahwa, kredit macet baru bisa menjadi perkara pidana apabila :1961. Petugas Bank dalam pemberian kredit menerima suap ;2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.AKBAL PURAM, SH 2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 3.DHIAN RWITADIBRATA, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 6.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
199 — 122
  • tersebut;Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuaiuntuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil sertakemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untukusahanonkecil;Halaman 191 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte(8) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil,kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;(9) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan JasaLainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP);(10) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
84 — 13
  • HPS.Salah satu dan atau semua pengurus badan usaha tidak tidak masuk dalam daftarhitam.Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapandalam melaksanakan pekerjaan.Memiliki kemampuan untuk menyediakan tenaga ahli dan tenaga terampil danteknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.Memiliki laporan keuangan tahun 2012 yang di audit akuntan publik dan fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir.Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 4 Agustus 2015 — NIRWATI, SKM. alias NIR
142 — 77
  • sebesar Rp. 6.500.000.000, (enam miliar lima ratus juta rupiah),kemudian pihak RSUD Masohi mempersiapakan beberapa persyaratan yangharus dipenuhi antara lain membuat RKA KL, Dokumen Pembanding dan suratsurat pernyataan lainnya ;Bahwa yang menentukan 17 jenis alat tersebut adalah Saksi bersama dengan Ibudirektur dan saudara Nirwati;Bahwa karena pada saat pengajuan eplaning tersebut hanya sebagai persyaratagar menumenu yang ada dalam aplikasi bisa terisi sehingga harga dalam eplaning tersebut tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
486 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), dimana awalnya sekitar bulan Agustus 2012 setelah mendapatbrosur mengenai penyertaan modal yang ada di Koperasi CipagantiKarya Guna Persada dan berisi soal pemberian keuntungan lebih besardari suku bunga Bank, bila terjadi pailit modal penyertaan dikembalikantetapi provit dihentikan, saksi EVI!
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
438 — 78
  • pemerintah daerah;d. memahami manajemen perusahaan;e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;f. berijazah paling rendah strata 1 (S1):g. pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaanberbadan hukum dan pernah memimpin Tim;h. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saatmendaftar pertama kali;i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpindinyatakan pailit