Ditemukan 11604 data
Pembanding/Terdakwa : ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, SH Bin RASYID
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, SH Bin RASYID
99 — 55
menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahteradengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) ;Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan
menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan
114 — 110
urine di BNNKSingkawang hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung ZatAmphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan keSubdenpom XIlI/11 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa menurut Saksi6di satuan Brigif 19/Kh sudah seringdilakukan P4GN Penyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan,Penyalahgunaan Narkoba, bahkan Danbrig, Kasbrig, Dandenma,Wadandenma dan Perwira Staf lainnya telah berulang kalimemerintahkan dan memberi penekanan
disaksikan Terdakwa, anggota Denpom XiIl/11Skw dan salah satu anggota Provost Brigif 19/Kh yang ikut padasaat itu, dan hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) Amphethamine (AMP).Bahwa disatuan Terdakwa Brigif 19/Kh sudah sering dilakukanPenyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan, PenyalahgunaanNarkoba, bahkan sudah berulang kali pada saat jam Komandanoleh Danbrig 19/Kh, Kasbrig dan Perwira Staf lainnya telahberulang kali memerintahkan dan memberi penekanan
45 — 27
Bahwa Saksi selaku Komandan pada setiap kesempatan apel pagi seringmemberikan penekanan kepada anggotanya agar tidak terlibat dalam jaringannarkotika baik sebagai pengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannyaberat bahkan sampai dipecat dari dinas militer.Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit sepeda motorjenis Yamaha Mio warna kuning dan Yamaha Xeon warna putih, 1 (Satu) unit25sedan Accord warna hitam yang telah dijual Terdakwa pada bulan Desember2012, dan baru membeli 1 (Satu
Bahwa benar Saksi4 Lettu Com Suripto selaku Komandan padasetiap kesempatan apel pagi sering memberikan penekanan kepadaanggotanya agar tidak terlibat dalam jaringan narkotika baik sebagaipengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannyaberatbahkan sampai dipecat dari dinas militer.18.
203 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
kKemampuan mensuplai daya baterai sampai denganminimum waktu operasional 8 jam;Bahwa hal itu bisa terjadi karena standar baku yang berlaku di seluruhdunia untuk mengukur kemampuan daya tahan baterai, bukan jam;Bahwa kalau berdasarkan standar jam waktu operasional, masihdiperlukan uji coba dan uji fungsi;Bahwa ahli tidak tahu berapa harga baterai PDT tersebut jika dinaruskanmenghitung karena kekurangan daya baterai tersebut;Bahwa dari keterangan Ahli di atas terlihat jelas bahwa terdapatpengulangan dan penekanan
terhadap kapasitas baterai dari keteranganAhli tersebut untuk mengabaikan spesifikasi waktu operasional minimal 8jam, dan lebin menekankan kepada ukuran kapasitas baterai untukmembuktikan adanya ketidak sesuaian spesifikasi serta telah diakui olehAhli tersebut bahwasanya ia tidak melakukan uji coba dan uji fungsiberdasarkan standar jam waktu operasional sebagaimana jugadipersyaratkan dalam spesifikasi tender;Bahwa pengulangan dan penekanan terhadap kapasitas baterai agardianggap tidak sesuai dengan
113 — 11
Dan apa hubungannya kasus ini dengan penekanan kalimatdalam gugatan Penggugat kebetulan suami Penggugat juara tinju dunia,apakah ada identitas Kartu Penduduk atau identitas lainnya yang sah menuruthukum yang menyatakan profesi juara tinju dunia? Dan apa hubungannyadengan perkara ini? Ataukah ini dapat diindikasikan penekanan terhadap hakkedudukan tiap warga negara adalah sama di dalam hukum dan supremasihukum di era keterbukaan hukum dan reformasi ini?
130 — 148
Bahwa peringatan (somasi) pertama Tergugat tidak ditanggapi denganitikad baik oleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat melakukan upayaperingatan (somasi) kedua (vide TI8) dengan penekanan kepada ParaPenggugat untuk pembayaran bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan(vide pasal 1243 BW):Pasal 1243 BW, tertulis:Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanlalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,
Bahwa peringatan (somasi) pertama Tergugat II tidak ditanggapi denganitikad baik oleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat II melakukanupaya peringatan (Somasi) kedua (vide T27) dengan penekanan kepadaPara Penggugat untuk pembayaran bunga keterlambatan sesuai denganketentuan (vide pasal 1243 BW):Pasal 1243 BW. tertulis: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanlalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya
46 — 36
Pengetahuantersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekirapukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi1 (Pratu Mar AgusPramono), Saksi2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba disebuah rumah yang beralamat di Jin.
penyalahgunaan Narkotika dapatmerusak generasi muda termasuk Terdakwa selakuPrajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjagapertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harusdiisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehatjasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwatidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkannegara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan
MARA SALEM HARAHAP
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Polda Sumatera Utara Cq. Polres Tebing Tinggi
69 — 80
Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon atasnama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebas dantidak ada penekanan, setelah penetapan tersangka segera mendapatpemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hak mendapatkunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluarga Pemohon, tembusanSurat perintah penangkapan dan penahanan telah diberikan kepadakeluarga Pemohon yang diserahkan melalui Penasehat Hukum yangditunjuk Pemohon
Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohonatas nama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebasdan tidak ada penekanan, setelan penetapan tersangka segeramendapat pemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hakmendapat kunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluargaPemohon, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanantelah diberikan kepada keluarga Pemohon yang diserahkan melaluiPenasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon
Terbanding/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN
94 — 47
Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar SaksiSuwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.DwiMutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatanpengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilinan lain, maka Saksi Suwandi selaku
47 — 5
----------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti berupa : --------------------------------------------------------- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ---------------------------------------------------- Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan
566 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);Halaman 58 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/20191. Bahwa Pasal 31A ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:(1)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan di bawahundangundang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b.
Putusan Nomor 29Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2011;Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu PeraturanPerundangundangan tingkat lebih rendah dari UndangUndang;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);1.
Dalam alinea 6 Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 dengan tegasdinyatakan bahwa:Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,pembentukan UndangUndang ini diperlukan dalam rangka:c. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalamUndangUndang ini dan pengertian limbah sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang PengelolaanLingkungan Hidup;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);.
252 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banhwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
454 — 2582
(Garis Bawah untuk memberikan penekanan)Maka sudah menjadi amanah dari UUPT agar TERGUGAT melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasarnya (AD2)agar diubah dengan menyesuaikan pada ketentuan baru dalamUUPT.
(garis bawah danpenebatan oleh TERGUGAT II sebagai penekanan).Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat meminta devidenkepada TERGUGAT karena hingga kini tidak memiliki buktisetor sebagai pemegang saham. Maka berdasarkan asas pointdinterest point daction, dimana kedudukan PENGGUGATHal. 73 dari 91 hal. Put.
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,
Disampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA,SH.MH.
Terdakwa:
HSIEH LAI FU
167 — 106
Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ; Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ; Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ; Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ; Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan atau pengancaman
Angkatan Laut, BNNdan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : TAUFIQ RAHMAN bin SUPRIADI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : HAPIZRA AULIA MAWARDI bin HAPPY MAWARDI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum III : ASHAR DEDE GEMINI bin DEFRI CANIAGO
123 — 40
Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.6. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi knusus : Tidak dijumpai.8.
Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit Sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi khusus : Tidak dijumpai..
296 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
123 — 25
Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak Il (Anak) dapat dimaknai dan diartikanbahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisandari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untukdikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;3.21.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataanselanjutnya yaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah)menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadihak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulaitanggal penyerahan sampai seterusnya.
Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwaPenggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dariAlmarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasaisecara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;15.2.Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnyayaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah) menyerahkan tanahtersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampaiseterusnya.
Terbanding/Tergugat I : Mikael Kaka
Terbanding/Tergugat II : Arpian
Terbanding/Tergugat III : Sar i
Terbanding/Tergugat IV : Yuki Heldi
Terbanding/Tergugat V : Sudakat
Terbanding/Tergugat VI : Marusaha Manurung
Terbanding/Tergugat VII : Muhammad Saini
Terbanding/Tergugat VIII : Nakkok Pernanda M
Terbanding/Tergugat IX : Suryadi
Terbanding/Tergugat X : Zulhijaya
Terbanding/Tergugat XI : Imanuel Darwaman Purba
Terbanding/Tergugat XII : Supri Keliat
Terbanding/Tergugat XIII : Brema Matyas
Terbanding/Tergugat XIV : Sahadi
Terbanding/Tergugat XV : Maria Dina Maryana
Terbanding/Tergugat XVI : Jimmy Jantri Tambunan
Terbanding/Tergugat XVII : Kahar
Terbanding/Tergugat XVIII : Netap Brada Aritonang
Terbanding/Tergugat XIX : Hermanto Sembiring
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
57 — 24
,Lebih lanjut dalambukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
70 — 38
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupunganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.