Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangoN ON RFR WNPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTOTELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c PermendagriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU,selanjutnya datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambilKwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawaKwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.3. Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009.Saksi FOGOTO TELAUMBANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, kemudian dilanjutkandengan tahapan evaluasi tekhnis, dimana perusahaan atau calon penyediadinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan. Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 2 (dua)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut yaitu kegiatan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 adalah PT Rimbo Peraduandan PT Bunga Tanjung Raya dan untuk Paket 11 hanya 1 (satu) pesertayaitu PT Bunga Tanjung Raya.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukan evaluasikualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumen penawaran sepertibukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.

I/369/IX/2004 tanggal 22September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujuilokasi dialokasikan kepada PT.

II/369/IX/2004 tanggal 22September 2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Izin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi pada prinsipnya sangat menyetujuilokasi dialokasikan kepada PT.

Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit MultiUtama dan PT Tanjung Sawit Abadi;1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat Perwakilan Kantor Pertanahan KabLamandau Nomor : 14.460.42.2004 Tanggal 22 Sept 2004 , PerihalPertimbangan Tekhnis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit A.n PTTanjung Sawit Abadi dan PT Sawit Multi Utama;Foto copy (legalisir) surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Tengan Nomor : 638.540.42.2007 , tanggal 12 Juni 2007 perihalPermohonan HGU

Affiliasi tentang Pengetesan Density Ekstraksi Gradasi Core Drill AC Wearing Course Sample No.1835) Asli Laporan Akhir Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan BragungPrancakoleh CV.Centrum Konsulindo36) Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Peningkatan Jalan BragungPrancak ;37) Asli Berita Acara Pay Adjustment Nomor : .....

) pada pekerjaan peningkatan jalan BragungPrancak yaitu TimPenerima Hasil Pekerjaan (MOHAMMAD ZAINUL ARIEF, CATUR WENDRA S,MUJITO), terdakwa SIT AMINAH, H.MOH.SALEHODIN (pembantu Tekhnis PPk),IWAN HUJAYANTO Bin Drs.

Saat itu saksimemang ke lokasi proyek lain yaitu antara lain di Lalangon Kecamatan Mandingdan lokasi lain namun saksi tidak ke BragungPrancak.Bahwa konsultan pengawas, kontraktor, PPTK/ Pembantu Tekhnis PPH dan UPTtidak pernah melaporkan adanya kekurangan volume atau masalah lain terkaitpekerjaan peningkatan Jalan BragungPrancak sesuai dengan laporan darikonsultan pengawas, kontraktor, PPTK/ Pembantu Tekhnis PPH dan UPT tidak adakekurangan volume yang berarti dan hal tersebut sudah dikuatkan oleh

Affiliasi tentang Pengetesan Density Ekstraksi Gradasi Core Drill AC Wearing Course Sample No.18Asli Laporan Akhir Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan BragungPrancakoleh CV.Centrum KonsulindoAsli Berita Acara Pengukuran Ulang Peningkatan Jalan BragungPrancak ;Asli Berita Acara Pay Adjustment Nomor : .....

Affiliasi tentang Pengetesan Density Ekstraksi Gradasi Core Drill AC Wearing Course Sample No.18Asli Laporan Akhir Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan BragungPrancakoleh CV.Centrum KonsulindoHalaman 153 dari 161 Putusan No. 206/Pid.SusTPK/2016/PN.Sby36.37.38.39.40.Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Peningkatan Jalan BragungPrancak ;Asli Berita Acara Pay Adjustment Nomor : .....

.09/PLW/2008/PTUN JKTdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutundang undangi tentang Peradilan Tata Usaha Negarameskipun memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tersebut didasarkan pada ratiolegis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis

atas tanah atau in casuNavarra 5 yang telah diketahuinya tanah tersebut akan dibangun JORR II RuasCengkarengBatuceperKunciran, sehingga terhadap bangunan dan rumah tinggalyang diperjualbelikan Tergugat tersebut, Pemerintah Kota Tangerang tidakmenerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan;Bahwa perbuatan Tergugat melanggar UndangUndang Nomor: 4 Tahun 1992Tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan Setiaporang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikutipersyaratan tekhnis

dan Pasal 6 yang berbunyi: Pelaksanaan mendirikanHal. 9 dari 25 Putusan Nomor 1982 K/PDT/2013.1038394041424344454610bangunan secara fisik baru dapat dilakukan setelah surat ijin diterima oleh pemohon,kecuali untuk perusahaan kawasan industri atau melunasi retribusi;Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yangberbunyi :Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajibmengikuti persyaratan tekhnis

ayat (1) dan (2); Persyaratan Administratif Bangunan Gedung Pasal 8 ayat(1); Persyaratan Tata Bangunan Pasal 9 ayat (1) dan (2); Persyaratan Peruntukan danIntensitas Bangunan Gedung Pasal 10 dan 11 Undangundang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung;Bahwa dengan tidak dimilikinya IMB oleh Tergugat maka dipastikan pembangunanCluster Navarra Blok NV 5 yang ditempati para Penggugat tidak memiliki rencanabestek;Bahwa Tergugat sengaja membangun cluster Navarra Blok NV 5 tanpa mengikutipersyaratan tekhnis

Jufri S, S.Pi Bin Sultan selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

HARUNA HAMAL BIN HAMAL selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.22//013/2009 tanggal 21 Januari 2009 selaku Pengguna Anggaran (PA) dan M.JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku Pejabat Pelasana Tekhnis kegiatan (PPTK) ProgramPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Program Pengembangan PerikananTangkap berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor

Jufri S, S.Pi Bin Zultanadalah selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) ProgramPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Program PengembanganPerikanan Tangkap berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi BaratBahwa atas dasar menang lelang tersebut kemudian dilakukan penandatanganankontrak antara ANDI SULTAN PATIKKAI selaku Direktur CV. Imam AsmaraBakti dengan Ir.

JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)3.

Alafan Mandiri(Pihak 11);Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan

Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)3. Bahwa selanjutnya pada tangggal 28 Februari 2012 BerdasarkanKeputusan Bupati Simeulue Nomor : 063 Tahun 2012 ~~ TentangPenunjukan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PadaSekertariat Daerah Kab Simeulue TA. 2012 telah ditunjuk Tim PanitiaPenerima Hasil Perjaan sebagai berikut : No Nama/Pangkat/Golongan Kedudukan Jabatan.

Alafan Mandiri(Pihak 11),Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PekabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan

Dwi Putera Adiyasa lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dannegosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua Panitia PengadaanKapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 Saksidrh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapan PemenangPengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April2011 yakni CV.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkanhasil evaluasi tekhnis sebagai berikut :1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal disatukan dalam surat dukungan,namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal17resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakniperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira,perusahaan CV.

DwiPutera Adiyasa lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan hargaserta telah dilakukan klarifikasi dannegosiasi tekhnis/ biaya, olehkarena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. AhmadRusdi Lubis mengeluarkan suratpenetapan Pemenang PengadaanLangsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April 2011yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/ jasa;PPK;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepada10.

Sri Bilah, panitiapengadaan menyimpulkan hasilevaluasi tekhnis sebagai berikut :Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal harusnya dipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Selanjutnyaterdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebihlanjut.Berdasarkan Keterangan Pengujian oleh BPOM No.PM.01.05.891.02.13398 tanggal08 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis TESS MULYANIdengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristal putihbening seberat 0,3 G Bruto (0,153 g netto) , 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristalputih bening seberat 0,2 G Bruto (0,045g netto) dengan kesimpulan :Halaman 3Putusan Nomor

Selanjutnyaterdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebihlanjut.Berdasarkan Keterangan Pengujian oleh BPOM No.PM.01.05.891.02.13398 tanggal08 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis TESS MULYANIdengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristal putihbening seberat 0,3 G Bruto (0,153 g netto) , 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristalputih bening seberat 0,2 G Bruto (0,045g netto) dengan kesimpulan :Contoh 1 dan 2 tersebut

berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannyapermohonnya isbat nikah dalam rangka mengurus mengurus akta kelahiran anak makaterhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkanpada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 10 Juni 2015 dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedomantekhnis administrasi dan tekhnis

Putusan Nomor 619 K/Pid.Sus/2019 Bahwa dalam perkara a quo, tidak terbukti adanya kerugian keuangannegara, tidak terbukti pula adanya intervensi Terdakwa sehingga selakuanggota DPRD, Terdakwa melakukan fungsi pengawasannya hanya dibidang kebijakan bukan tekhnis; Bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena perbuatanTerdakwa tidak memenuhi unsurunsur dakwaan Penuntut Umum olehkarenanya Terdakwa harus dibebaskan ( Vnjspraak),Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon

TERM/28/2012 tertanggal 24September 2012 mengeluarkan pengumuman hasil evaluasi ulang, diperolehPenyadia Jasa yang memenuhi Syarat Administrasi, Tekhnis dan Harga yangwajar dan dapat dipertanggung jawabkan adalah PT.

Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu Peserta Lelangyang diadakan oleh Tergugat I, Penggugat telah memasukanpersyaratan administrasi sehingga nama Penggugat terbacasebagai peserta lelang dari 7 (tujuh) peserta lelang lainnya.Tergugat baru dapat melihat siapa saja yang lolos syaratadministrasi pada tanggal 16 Juni 2012 (pukul 00.00 Wib) batasakhir Pendaftar, dari data 7 Peserta tersebut ternyata hanya 1(satu) peserta saja yang memenuhi keseluruhan persyaratanadministrasi dan tekhnis yaitu PT.

Lemah Awu, berkedudukan diDesa Karangsari RT 03 RW 01 Kecamatan Karang TengahKabupaten Demak, sedangkan Penggugat tidak memenuhipersyaratan Tekhnis karena tidak ada pengalaman bidang sejenis,dan tidak ada melampirkan jaminan penawaran;5. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 24 September 2012 telahmengeluarkan Pengumuman Pemenang dari hasil Evaluasi Ulangyaitu sebagai Pemenangnya adalah PT.

Lemah = Awu,berkedudukan di Desa Karangsari RT 03 RW 01 KecamatanKarang Tengah Kabupaten Demak, hal ini didasarkan pada hasilrapat evaluasi ulang pada tanggal 20 September 2012, dimana PT.Lemah Awu sebagai penyedia jasa yang memenuhi syaratadministrasi, tekhnis, dan harga yang wajar dan dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan Penggugat tidak memenuhiHalaman 26 dari 91 HalamanPutusan Perkara Nomor: 80/G/2012/PTUN.SMGpersyaratan tekhnis sebagaimana uraian tersebut dalam angka 46.

Lemah Awu yang memenuhi keseluruhanpersyaratan administrasi, tekhnis, dan harga sedangkan Penggugat tidak memenuhipersyaratan Tekhnis disebabkan tidak ada pengalaman bidang sejenis, dan tidakmelampirkan jaminanpenawaran; 222222220 Halaman 86 dari 91 HalamanPutusan Perkara Nomor: 80/G/2012/PTUN.SMGMenimbang, bahwa Penggugat dan PT.

Puyangan Group adalah senilai Rp. 597.712.000, (limaratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sesuaidengan dokumen kontrak;Bahwa tahapan pembuatan kapal tersebut tidak dapat saksi jelaskan karenaselama saksi menjadi Tim pengawas Tekhnis hanya satu kali memantaupembuatan kapal nelayan tersebut tetapi bukan sebagai tim pengawasmelainkan sebagai Kasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

terhadappembuatan kapal tersebut, sehingga kami tidak mengerti spesifikasi tekhniskapal tersebut, Saksi dkk selaku tim pengawas tekhnis tidak terima honor;Bahwa posisi kapal / lokasi pembuatan kapal saat itu jauh dari bibir pantaisekitar 200 meter dari pantai.

Puyangan Group sejak awal pelaksanaanpekerjaan (0%) dan akhir pelaksanaan pekerjaan, tetapi dipertengahanpelaksanaan pekerjaan Saksi pernah memerintahkan secara lisan kepadaSUKRON RANGGA (anggota tim pengawas tekhnis) untuk mengecekpelaksanaan pekerjaan pembuatan 3 unit kapal tersebut dan saksi tidakpernah memberikan bekal berupa dokumen lelang/kontrak, gambar, alat ujimaupun bimbingan tekhnis berupa pelatihan kepada tim pengawas secaralangsung tetapi pernah mengarahkan untuk mengambil dokumen kontrakdan

Tanggamus.Sedangkan seharusnya TONI SAFARI memintapersetujuan terlebih dahulu saat akan dimulai pekerjaan pembuatan kapaldan terhadap kayu yang akan digunakan kepada Saksi karena Saksibertanggung jawab terhadap fisik pekerjaan (sesuai tugas pokok Saksi)sehingga Saksi bisa memerintahkan pengawas tekhnis untuk mengecek kayuyang akan digunakan sebagai bahan material pembuatan kapal Saatdilakukan pemeriksaan oleh team pemeriksa barang/ jasa dari dinas Kelautandan Perikanan Kab.

untuk operasional penangkapan ikan.Bahwa Saksi pekerjaan pembuatan 3 unit kapal tersebut tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis yang termuat dalam dokumen pengadaan/kontrak, karenajika sesuai dengan spesifikasi tekhnis maka kapal tidak akan mengalamikebocoran dan mengakibatkan kapal karam.

saksi sedangberada di warnet, tibatiba lampu di dalam warnet tersebut mati, kKemudiansaksi periksa penyebab matinya lampu di dalam warnet tersebut, setelahitu saksi menelphon pihak Telkom, kemudian saksi laporkan kejadiantersebut ke kantor Polsek Sungai Limau;Bahwa pada saat berada di kantor Polsek Sungai Limau, saksi bertemudengan Hendra, kemudian Hendra menyuruh saya untuk menghubungipihak Telkom dan adakan pengintaian, lalu saksi pergi ke Telkom, dankemudian saksi katakan kepada orang di bagian tekhnis

Telkom bahwasaksi disuruh untuk melakukan pengintaian, setelah itu saksi ajak orangdibagian tekhnis Telkom tersebut untuk ikut melakukan pengintaianbersama saksi;Bahwa saksi bersama orang tekhnis Telkom melakukan pengintaian didekat Simpang Dama dengan cara bersembunyi di dekat rumah kosongyang berjarak 100 meter dari warnet saksi, karena saksi ingin tahu siapayang mengambil kabel telephon milik PT.

Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota TernateNomor : 821.2/KEP/124/2006 tanggal 27 Januari 2006 danberdasarkan Keputusan walikota Ternate nomor 25 tahun 2004tanggal 18 Oktober 2004, Kepala Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate mempunyai tugas pokok dan fungsisebagai berikut :Tugas Pokok :Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugasdesentralisasi dibidang tata kota dan pertamanan.Fungsi :a Perumusan kebijakan tekhnis

dibidang tata kota;b Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang tata kota;c Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaantugas dibidang tata kota;d Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;e Pemberian ijin pemanfaatan ruang;f Penyelenggaraan promosi tata ruang;g Penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;h Pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan seluruh peraturanperundangundangan;i Pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga dinas;j Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis dinas;k) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. hal 3 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE e Bahwa Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC.

dibidang tata kota;b) Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang tata kota;C Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaantugas dibidang tata kota; hal 13 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE d Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;e Pemberian ijin pemanfaatan ruang;f Penyelenggaraan promosi tata ruang;g Penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;h Pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan

seluruh peraturanperundangundangan;i Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;j.Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis dinas;k) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.e Bahwa Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC.

Menyatakan barang bukti berupa:1.oOo nN 11.12.13.14.1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isianpelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 # nomor: 365/03206.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke 3 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/03206.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV.PUTRA BALAK MANDIRI;1 (satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi CV.

PUTRA BALAK MANDIRI;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA;1 (satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA;(satu) buah Dokumen lsian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA;(satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA;1 (satu) buah Dokumen sian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI;1(satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA;1(satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA;1(satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA;1(satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA;1 (satu) buah Dokumen sian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN;. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV. LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknis Dan Harga CV.

MANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PTPASIBU JAYA;6. 1 (satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT.

LIMA SEMBILAN;10.1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV LIMASEMBILAN;11.1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV CAHAYANATASIA.OoHalaman 150 dari 155 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/20 16/PN Pdg12.1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdge) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untuk menilaikelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg4)5)6)7)e) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untukmenilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Karena itu meskipun Pengadilan dapat memahami kemungkinanadanya berbagi kesulitan Tekhnis bagi Penggugat yang tidak berlatar pendidikanatau pekerjaan di bidang hukum untuk memperbaiki gugatannya dalam satukesempatan perbaikan, namun Pengadilan juga tidak dapat membiarkanpemeriksaan perkara ini menjadi berlarutlarut, Karena itu dalam perkara ini,Pengadilan tidak dapat lagi memberi kesempatan lain kepada Penggugat untukmemperbaiki gugatannya.Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandungcacat