Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangoN ON RFR WNPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTOTELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c PermendagriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU,selanjutnya datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambilKwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawaKwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.3. Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009.Saksi FOGOTO TELAUMBANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota TernateNomor : 821.2/KEP/124/2006 tanggal 27 Januari 2006 danberdasarkan Keputusan walikota Ternate nomor 25 tahun 2004tanggal 18 Oktober 2004, Kepala Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate mempunyai tugas pokok dan fungsisebagai berikut :Tugas Pokok :Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugasdesentralisasi dibidang tata kota dan pertamanan.Fungsi :a Perumusan kebijakan tekhnis

dibidang tata kota;b Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang tata kota;c Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaantugas dibidang tata kota;d Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;e Pemberian ijin pemanfaatan ruang;f Penyelenggaraan promosi tata ruang;g Penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;h Pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan seluruh peraturanperundangundangan;i Pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga dinas;j Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis dinas;k) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. hal 3 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE e Bahwa Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC.

dibidang tata kota;b) Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang tata kota;C Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaantugas dibidang tata kota; hal 13 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE d Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;e Pemberian ijin pemanfaatan ruang;f Penyelenggaraan promosi tata ruang;g Penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;h Pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan

seluruh peraturanperundangundangan;i Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;j.Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis dinas;k) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.e Bahwa Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC.

., dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) yaitu SRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi tekhnis

GHOFARISMAIL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu ADE FAJARWIRADNATI, ST. dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaituSRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.; 115 Bahwa mekanisme pelelangan kegiatan pengadaan jasakonsultanperencana (DED) pembangunan lintasan pacuan kuda dan pembangunanfasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton menggunakan metodeseleksi sederhna karena menggunakan PAGU Anggaran dibawah Rp.200.000.000.

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp.5.887.700.000,Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdge) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untuk menilaikelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg4)5)6)7)e) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untukmenilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

dan TERDAKWA WALDI ALIASWALDI BIN ARBAIN dibawa ke Mapolres Tanjab Barat gunadilakukan Penyelidikan lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.KLTberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis yaitu Dra.Lenggo Vivirianty, Apt berkesimpulan bahwa contoh yang diterima dilaboratorium yaitu 1 (Satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putihbening seberat

Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabilillah dilaksanakan oleh anggota BNN Prov.Kepri yaitu setelan Apel Pagi seluruh anggotaLanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkan diLapangan Apel, selanjutnya Terdakwa dananggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu persatumemasuki ruang rapat Kantor Lanud Raja HajiFisabilillah untuk mengisi Form pengambilanpemeriksaan Urine Sekrening dengan caramengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot,Nomor Handphone dan

Km. 12 TanjungpinangKepri seluruh anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabililah termasuk Terdakwa melaksanakanpemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Prov.Kepri.Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan Urineterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillan adalahatas permintaan dari Saksi1 selaku KomandanLanud Raja Haji Fisabilillah berdasarkan Surat NomorB/301/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentangpermohonan bantuan untuk pelaksanaan tes Narkobaterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah.Bahwa benar tekhnis

Bahwa Penggugat di diskualifikasi dan atau di nyatakan tidak lulus dalamEvaluasi Administrasi dan tekhnis dengan alasan, kualifikasi tidak sesuaiPutusan Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.ABN Halaman 11 dari 75 Halaman15.16.dengan yang di isyaratkan dalam dokumen Lelang, yang di isyaratkankualifikasi usaha menengah sub kualifikasi M2; Bahwa alasan Tergugat menggugurkan Penggugat sangat bertentangandengan ketentuan Pasal 56 ayat ( 1 ) Peraturan Persiden RepublikIndonesia Nomor : 54 tahun 2010 Jo Pasal

dan penyalahgunaan wewenang ( Vide Pasal 81 ayat ( 1 ) huruf bdan c ) yang telah menimbulkan pemberlakuan kriteria yang diskriminatifdan / atau pertimbangan yang tidak Objektif; Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dan atau mengundangPenggugat untuk mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi sebagai ruanguntuk melakukan Evaluasi terhadap kelengkapan Administrasi, kewajaranharga, dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian / uraian analisa hargasatuan pekerjaan utama terhadap syarat tekhnis

selanjutnya dalam petitum 4 gugatan Penggugat,maka menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat atasdasar hak yang tidak sah ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan milikPenggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah sehingga petitum 4 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum 5gugatan Penggugat, oleh karena tanah sengketa milik Penggugat hal tersebutadalah masalah tekhnis

MTRkepada Penggugat, sedangkan tanah bangunan GONOREJO alias Pak Lekadalah masalah terhadap tekhnis Penggugat, maka hal tersebut di serahkankepada kebijaksanaan Penggugat dan tidak perlu di cantumkan dalam amarputusan ini, sehingga dengan demikian petitum 7 gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan di perbaiki Amar petitumnya ;Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum 8 gugatan Penggugat,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dwangsom atau Astereinte hanyamungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan

olehTergugat 1 dengan SK sebagai Humas Yarsi dan sampai sekarang tidak ada beritaatau suatu kepastian, toh sukasuka mereka saja melaksanakannya/sehingga..............2006sehingga akibatnya merugikan dan merusak nama baik Penggugat, seperti adapenilaian dari masyarakat bahwa Penggugat berada di dalam, akan tetapi paraTergugat menganggap Penggugat berada di luar Yarsi Sumbar, padahalPenggugat telah bekerja dengan baik sebagai amanah dalam menjalankan tugas.Namun Tergugat 1 tidak pernah membuat petunjuk tekhnis

ini kami mohon kepadaPengadilan Negeri Bukittinggi untuk menentukan hari persidangan danmemanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara ini dengan menjatuhkanputusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No: 23/ KPTS/YARSI/ 03/ 1987 tertanggal 28 oktober 1987 tersebut.Menyatakan Tergugat 1 tidak bertanggung jawab, telah lalai dan tidakmenjalankan tugasnya membuat petunjuk tekhnis

AlorAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Petani/ Pekebun Bendahara Pelaksanaan Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun2015 dan 2016Pendidikan : SMPPENAHANAN :Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, sertatanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR diajukankepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaansebagai berikut :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 4 dari 110PRIMAIRwonnnn Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatberdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, bersamasama dengan saksi ARWILEMHINADANG selaku

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatPutusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 19 dari 110berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan

Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan KeputusanKepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PenunjukanPelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD,yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secaraLisan diangkat

Puyangan Group adalah senilai Rp. 597.712.000, (limaratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sesuaidengan dokumen kontrak;Bahwa tahapan pembuatan kapal tersebut tidak dapat saksi jelaskan karenaselama saksi menjadi Tim pengawas Tekhnis hanya satu kali memantaupembuatan kapal nelayan tersebut tetapi bukan sebagai tim pengawasmelainkan sebagai Kasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

terhadappembuatan kapal tersebut, sehingga kami tidak mengerti spesifikasi tekhniskapal tersebut, Saksi dkk selaku tim pengawas tekhnis tidak terima honor;Bahwa posisi kapal / lokasi pembuatan kapal saat itu jauh dari bibir pantaisekitar 200 meter dari pantai.

Puyangan Group sejak awal pelaksanaanpekerjaan (0%) dan akhir pelaksanaan pekerjaan, tetapi dipertengahanpelaksanaan pekerjaan Saksi pernah memerintahkan secara lisan kepadaSUKRON RANGGA (anggota tim pengawas tekhnis) untuk mengecekpelaksanaan pekerjaan pembuatan 3 unit kapal tersebut dan saksi tidakpernah memberikan bekal berupa dokumen lelang/kontrak, gambar, alat ujimaupun bimbingan tekhnis berupa pelatihan kepada tim pengawas secaralangsung tetapi pernah mengarahkan untuk mengambil dokumen kontrakdan

Tanggamus.Sedangkan seharusnya TONI SAFARI memintapersetujuan terlebih dahulu saat akan dimulai pekerjaan pembuatan kapaldan terhadap kayu yang akan digunakan kepada Saksi karena Saksibertanggung jawab terhadap fisik pekerjaan (sesuai tugas pokok Saksi)sehingga Saksi bisa memerintahkan pengawas tekhnis untuk mengecek kayuyang akan digunakan sebagai bahan material pembuatan kapal Saatdilakukan pemeriksaan oleh team pemeriksa barang/ jasa dari dinas Kelautandan Perikanan Kab.

untuk operasional penangkapan ikan.Bahwa Saksi pekerjaan pembuatan 3 unit kapal tersebut tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis yang termuat dalam dokumen pengadaan/kontrak, karenajika sesuai dengan spesifikasi tekhnis maka kapal tidak akan mengalamikebocoran dan mengakibatkan kapal karam.

Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt,menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa;b. Harga perkiraan sendiri (HPS);c. Rencana Kontrak.

Peserta yang menyampaikanlebih dari 1 (Satu) penawaran yang digugurkan;Bahwa Spesifikasi Tekhnis serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat UjiKendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / kelilingdi Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis: HARGASATUANNO SPESIFAKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)I.

TEKHNIS VOLUME PENAW ARAN(Rp) I. PENGADAAN ALAT UJI PKBA. ALAT UTAMA UJI KENDARAAN BERMOTOR :1.

Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);danC. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;Menanda tangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;a fe &Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada PA;7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPA dengan Berita Acara Penyerahan;8.

Konsel =;2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan PengadaanSapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf,S.St selaku tim tekhnis Panitia PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar Photo Copy Surat PerintahTugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember2008 yang telah dilegalisir ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanGubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25Pebruari 2008 yang telah dilegalisir besertalampirannya ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian Prov.

Sultrapernah mempunyai Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali ;Bahwa jabatan saksi pada Proyek Pengadaan Bibit SapiBali adalah sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang ;Bahwa setahu saksi rekanan pada Proyek Pengadaan BibitSapi itu adalah Hj.

Nuriatin, dan jumlah Bibit Sapiyang harus diadakan sebanyak 120 (seratus dua puluh)ekor, sedangkan jumlah dananya saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis PemeriksaBarang, bibit sapi yang diadakan oleh rekanan tersebuthanya 98 (sembilan puluh delapan) ekor dan masihkurang 22 (ekor) sehingga saksi melaporkan kepadaKepala Bidang Peternakan atasan saksi bahwa terdapatkekurangan sapi tersebut lalu atasan saksi KepalaBidang Peternakan segera melaporkan kepada terdakwa ;Bahwa saksi melaporkan

oleh saksiSARFIN YUSUF, S.St, tetap menyetujui untuk mencairkanseluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp.429.000.000, (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapatkekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Balidengan total harga Rp. 104.400.000, (seratus empat jutaempat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ fakta di persidangandimana keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St yang menerangkanbahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis

atas tanah atau in casuNavarra 5 yang telah diketahuinya tanah tersebut akan dibangun JORR II RuasCengkarengBatuceperKunciran, sehingga terhadap bangunan dan rumah tinggalyang diperjualbelikan Tergugat tersebut, Pemerintah Kota Tangerang tidakmenerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan;Bahwa perbuatan Tergugat melanggar UndangUndang Nomor: 4 Tahun 1992Tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan Setiaporang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikutipersyaratan tekhnis

dan Pasal 6 yang berbunyi: Pelaksanaan mendirikanHal. 9 dari 25 Putusan Nomor 1982 K/PDT/2013.1038394041424344454610bangunan secara fisik baru dapat dilakukan setelah surat ijin diterima oleh pemohon,kecuali untuk perusahaan kawasan industri atau melunasi retribusi;Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yangberbunyi :Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajibmengikuti persyaratan tekhnis

ayat (1) dan (2); Persyaratan Administratif Bangunan Gedung Pasal 8 ayat(1); Persyaratan Tata Bangunan Pasal 9 ayat (1) dan (2); Persyaratan Peruntukan danIntensitas Bangunan Gedung Pasal 10 dan 11 Undangundang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung;Bahwa dengan tidak dimilikinya IMB oleh Tergugat maka dipastikan pembangunanCluster Navarra Blok NV 5 yang ditempati para Penggugat tidak memiliki rencanabestek;Bahwa Tergugat sengaja membangun cluster Navarra Blok NV 5 tanpa mengikutipersyaratan tekhnis

Berita Acara serah terima Pekerjaan di tanda tangani olehSaudari Megawati selanjutnya Terdakwa menemui Bendaharauntuk pengajuan pembayaran biaya Proyek 100 %, kemudian padatanggal 18 Desember 2008 terdakwa menerima pembayaranpekerjaan sebesar 100%;Bahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis

No. 39/PID.SUS/2012/PTRBahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor ternak kerbau kepada Kelompok Tani di DesaBangun

No. 39/PID.SUS/2012/PTRPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor Ternak kerbau kepada Kelompok Tani diDesa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun PurbaKabupaten Rokan Hulu;Bahwa yang diberikan kepada Kelompok Tani di

terdapatperhitungan Prosentase Progres fisik/Monthly Certificate/MC yangditandatangani oleh Terdakwa Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selakuKontraktor Pelaksana bersama dengan saksi Syaftiansyah,ST Bin Kaem Dianselaku PPTK.Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal 15September 2013) yang di tandatangani oleh Terdakwa NANA SURATNA BinKHAIDIR TAMIMI selaku Direktur PT.Sinatria Inti Surya/KontraktorPelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis

EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehinggamengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesarRp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratusenam ribu

EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negarasebesar Rp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan jutatiga ratus

dikaji dan diteliti kepemilikannya baikpemilik secara adat maupun yang punya sertifikat oleh panitia tanahyang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugidiajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBDPropinsi Papua, bahwa berdasarkan surat keputusan panitia tanahtersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis

/PT JAP.tersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis dalam proyek pekerjaan Ring Road, untuk ituseharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan DinasPekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai tergugat sebagaimana dalilgugatan Para Penggugat.

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuansiapa yang menjadi ahli waris,pbenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakPenetapan Nomor : 0399/Padt.P/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8berlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis