Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 185/Pdt.Bth/2017/PN Pbr
Tanggal 15 Februari 2018 — PT. BANK PANIN TBK. Kantor Cabang Utama Pekanbaru VS .SAUT SIHALOHO, SH, Dkk
126 — 39
  • perlawanan adalah dimana PELAWANmempunyai kepentingan dan nyatanyata putusan atas penetapan yangdilawan tersebut merugikan hakhak Pelawan.Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut PELAWAN mempunyaikualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminanterhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukanPELAWAN haruslah diterima dan dikabulkan :Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, hal manakemudian dalam bukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:..penekanan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pid.B/2003/PN.Psp
Tanggal 30 Juni 2004 — 1. H. SOLEMAN HARAHAP GLR SUTAN SORIPADA 2. SYUKUR HALOMOAN HARAHAP 3. SYAHRIN HARAHAP
162 — 42
  • Saksi: MAZNY ZAI, menerangkan : Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebagaitersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman apalagi penyiksaan ;Bahwa setelah BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;21e Bahwa sewaktu dilakukan
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 30-06-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 917/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
1.ABD. HALIM BIN NAIM
2.Halim Bin Naim
Termohon:
SUPARMI BIN SARUDDIN
24 — 6
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan danditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asassesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahmaka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asaskepatutan dan asas sesual kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Walno VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III : 3. Kepala Desa Harapan Baru.
79 — 8
  • Bahkan dalam perjalanan praktek peradilan yangsudah cukup lama berlangsung di Indonesia justru dibenarkan adanya pihak turut tergugat yangmungkin hanya sebatas penekanan agar Janya kelak tunduk dalam putusan perkara dimaksudsehingga kehadirannya lebih kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah AgungRI No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus1973);26Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian bila dihubungkan dengangugatan penggugat maka sesungguhnya
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 202/Pdt/2018/PT.DPS
Tanggal 22 Januari 2019 — IRAWAN, dk melawan I WAYAN GEDE WIRYAWAN, dkk
66 — 31
  • Atau barangkali adanya peralihanhak terhadap tanah sengketa dari perkara aquo, sengaja dibuatoleh Penggugat yang bersifat intimidatif / penekanan terhadapTergugat yang bertujuan untuk menguntungkan diri Penggugatatau pihak lain?Karena terbukti sejak perkara ini muncul bahkan sampai bersidang diPengadilan Negeri Denpasar, ternyata Tergugat ( KETUT SUADA)sama sekali tidak mau menunjukkan etikat baiknya untuk hadir di dalamsidang Pengadilan.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
1.BARON DEPARI Alias BARON Bin DALINGGIT DEPARI
2.ERIYANTO Alias ANTO KUMIS Bin Alm M. NUR
60 — 29
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwapada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, SuratHalaman 28 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SakDakwaan Penuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Khusus Anak
Register : 17-02-2012 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MGL.
Tanggal 22 Maret 2012 — TERDAKWA
83 — 25
  • sekitar jam 03.30 Wib saksi mengantarkan Puput pulang dansaudara Puput minta diturunkan di depan Alfa mart dan didepanalfa mart itu ada gang masuk;Saksi : SUROYO Bin SUKIRMAN, bahwa saksi yang memeriksa untuk berita acara tambahan saksisaksi Tita, Regi, terdakwa dan Riandika, waktu itu Terdakwa danparasaksi tersebut dimintai keterangan seputar kejadiannya danketerangan atau jawaban dari Terdakwa dan Saksisaksi tersebutsaksi ketik dengan bahasa saksi, dalam pembuatan BAP tersebutkami tidak melakukan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
751 — 1106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;(Cetak tebal dan kurung kurawal sebagai penekanan dan tambahanTerbantah);27.Sebagaimana terbukti, Pembantah tidak pernah menyatakan keberatanatas kompentensi absolut dari SIAC untuk memeriksa dan mengadilimengenai apa yang disampaikan Pembantah dalam Bantahannya.Karenanya, terbukti bahwa hanya forum Arbitrase SIAC lah satusatunyaforum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pembantah danTerbantah, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;28.Putusan SIAC 71/2012 sebagai suatu putusan arbitrase bersifat
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 58-K/PM.I-01/AD/V/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Khumaidi
47 — 23
  • Putusan Nomor 58K / PM.I01 / AD / V/ 2019MenimbangHalhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SumpahPrajurit knususnya ketidak taatan Terdakwa kepadahukum serta penekanan dan perintah dari pimpinanTNI.Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang gencargencarnyamemberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnyaMemberikan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
392 — 211
  • melalui Peradilan Tata UsahaNegara menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa administrasipemerintahan (ultimum remedium);Menimbang, bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksudmerupakan hak yang menurut UndangUndang tidak menjadi kewajiban yangjustru menambah prosedur penyelesaian sengketa, namun sebaliknya merupakankewajiban bagi pejabat pemerintahan yang mendorong Pejabat Pemerintahanuntuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mtr
Tanggal 13 April 2020 — Pemohon
Termohon
20 — 11
  • dan sisi nilaimutah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN BARRU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bar
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.SABRI SALAHUDDIN, SH., MH.
2.ABD BASIR SH
Terdakwa:
ERLITA PRATIWI SUHARDI Alias TIWI Binti SUHARDI
85 — 11
  • ;Bahwa Saksi tidak pernanh melakukan penekanan pada saat melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi tidak meletakkan senjatadan saling berhadapan;Bahwa Pertanyaan yang diajukan oleh Saksi hanya seputar apa yangdilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah memojokkan diri Terdakwa;Bahwa Terdakwa membaca berita cara pemeriksaannya kurang lebih 15(lima belas) menit;Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan setelah membacaberita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 97-K/PM.I-01/AD/VI/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Angga Pratama Sadewa, Pratu, NRP 31120059900692
91 — 30
  • Khalid yang sudah sering menggunakansabusabu.Bahwa selama berdinas di kesatuan Yonif 113/JS Terdakwa seringmendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan padasaat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenaiBahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI danTerdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedanggencargencarnya memberantas peredaran Narkotika.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barangterlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-02-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 6-K / PM.III-17 /AD / II / 2013
Tanggal 20 Mei 2013 — Koptu Abdul Malik Rifai
115 — 57
  • Bahwa penekanan pada unsur memaksa sebenarnya adalahlogis, Karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal335 ini bila kita kaji Sesungguhnya termasuk dalam KejahatanTerhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIIIKUHP, dimana bila kita melihat tindak pidana atau katakanlahkejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwaseorang korban kejahatan tidak dapat berbuatapa, tidak berdayadan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
IRIANTI ALIAS ANTI
51 — 18
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Irianti alias Anti, namun tentangapakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 15-11-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 122-K/PM.I-02/AD/XI/2019
Tanggal 10 Februari 2020 — Oditur:
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Marjono
114 — 38
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk diHal. 49 dari 56 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-11-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 647/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Mei 2015 — Ny. EPI YULIANA, Lawan 1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, 2. R. BAGUS DWIANTHO, 3. PEPI KURNIAWAN, 4. FORTES JOHN D. SIBORO,
127 — 68
  • Mobil tersebut telah diikatdengan Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI Il untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONPENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 24-02-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lbj
Tanggal 13 Mei 2016 — Penuntut Umum:
NOVAN B. ARIANTO,S.H.,M.H
Terdakwa:
1.BONEFANSIUS EMPOR alias GONI
2.PETRUS ANAR alias PET
3.PAULUS GUNARDI AGUNG
4.FERDINANDUS PANGKAT alias ARIS
5.NARSISIUS HARTONO Alias NARSI
6.BONAFENTURA AMPUT A.Md. alias FEN
96 — 36
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan masingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakanterhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu penekanan
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Btm
Tanggal 21 April 2015 — PT. SELOKO BATAM SHIPYARD; 1. PT. BUDI JASA,dkk
89 — 82
  • Bahwa sebaaai bentuk Dengikatan dan penekanan agar ParaTergugat segera melakukan pengosongan atas Lahan PT.