RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

retribusi Pasar Lasi dipungut 2 kali seminggu yaitu pada haripasar Selasa dan Jumat;Bahwa, Yardi Malin Panduko yang pernah melakukan pungutan retribusi pasarsebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, saksi mengetahui kalaujumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kali hari pasar adalah Rp.400.000,;Bahwa, pada saat terdakwa ditugaskan memungut retribusi Pasar Lasi terdakwadiwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasar lasi tersebut sebesarRp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan

akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar pungutan tersebut;Bahwa, saksi pernah mendengar Persatuan Warga Pasar Lasi telah terbentuksejak tahun 2006 sewaktu Wali Nagari Suardi Mahmud Bandaro Putiah;Bahwa, saksi Hawazir ST.

Rajo Lelo;Bahwa, ratarata hasil pungutan retribusi pasar yang terdakwa lakukan sekali haripasar Rp. 250.000, s/d Rp. 300.000, dengan pungutan Rp. 1.000, danpenghasilan ratarata dengan pungutan Rp. 2.000, adalah Rp. 300.000 s/d Rp.400.000, ;Bahwa, hasil pungutan tersebut terdakwa setorkan kepada saksi Yardi MalinPanduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;Bahwa, kepada terdakwa juga pernah dilakukan kontrak dan setiap bulannyauang terdakwa setorkan sedangkan kelebihannya merupakan gaji

retribusipasar sebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, dan saksi Yardi/ Malin...Malin Panduko mengetahui jumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kalihari pasar adalah Rp. 400.000,;Bahwa, benar berdasarkan kesepakatan pengurus Persatuan Warga Pasar Lasimelalui saksi Hawazir ST Rajo Lelo menugaskan terdakwa untuk memungutretribusi pasar lasi dan terdakwa diwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasarlasi tersebut sebesar Rp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan WargaPasar Lasi

RajoLelo;e Bahwa, benar uang hasil pungutan retribusi pasar tersebut digunakan untuk biayapetugas kebersihan, biaya rehab pasar, pembagunan mushalla dan retribusikepada Pemda;e Bahwa, benar hasil pungutan tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi Yardimalin Panduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;/ Bahwa...e Bahwa, benar terdakwa pernah tidak menyetorkan uang retribusi Pasar Lasi yaitubulan Juni 2013 karena dilarang oleh Wali Nagari Bukik Batabuah sejumlahRp. 1.720.000,;e Bahwa,

FAJAR, yang kemudianhasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

FAJAR, yang kemudian hasiluang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtudi lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesakPasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikantalang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1652 K/PID.SUS/201458181920212223242526228291 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

Bahwa setahu saksi untuk kelas X dan XI satu orang murid dimintauang pungutan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupih).

ditetapkan dari pihaksekolah.Bahwa pungutan tersebut di terima dari para peserta didik / wali murid.Bahwa setahu saksi sekolah SMK Negeri 1 Bintan Timur ada mendapatbantuan dana BOSS.Bahwa terhadap adanya pungutan dengan ditentukan jumlah besarannominalnya atau ditetapkan dari pihak sekolah.Bahwa pungutan tersebut di terima dari para peserta didik / wali muridtidak diperbolehkan karena yang saksi tahu sekolah SMK Negeri 1Bintan Timur ada mendapat bantuan dana BOS.Bahwa terhadap adanya iuran biaya

RAMA ILMUPENYALUR BUKU PELAJARAN) pada tanggal 6 Desember 2016Bahwa pengunaan dana iuran/pungutan tidak sesuai peruntukansebesar Rp. 8.416.000, dengan rincian diambil untuk keperluan pribadian.

Bahwa pengunaan dana iuran/pungutan tidak sesuai peruntukansebesar Rp. 8.416.000, dengan rincian diambil untuk keperluan pribadian. MUNGIN PRIBADI sebesar Rp. 2.000.000, ; (dua juta rupiah).

(Ssatu juta rupiah).Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Bahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan tersebut yaknisebesar Rp.10.400.000.

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

BinSupiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

Bin Supiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Saksi Mardiyanta,S.Pd.

Bin Supiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

BinSupiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

BP/71/VI/2019/Reskrim tetanggal 14 Juni 2019 adalah sebagaiberikut :Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib AnggotaPolres Bengkulu. telah mengamankan para pelaku yang didugamelakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata LenteraMerah Pulau Baai Kel.Sumber Jaya Kec.

Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada harikamis tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratusribu rupiah).Hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hariJumat tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp.1.900.000, (Satu juta sembilanratus ribu rupiah).Setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebutterkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepadasdra ISTIN JOYO sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga

pelakusebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian yangdidapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhanseharihari.Ketiga pelaku yaitu sdra INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTINJOYO bersamasama dengan sdra AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN(Alm) dan sdra RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDAmaupun sdra ISTIN JOYO (DPO) yang menyuruh ketiga pelaku untukmelakukan pungutan Retribusi Parkir di Lokasi Wisata Lentera Merahtersebut tidak memiliki izin ataupun Surat

Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu yang melakukanpenangkapan terhadap pelaku pungutan liar terhadap INTOH PARIASMOJO alias INTO dan AKRAMAN alian AKRAM dan RIKA PUSPITAalias RIKA); Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan tidakmengajukan saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Akraman alias Akram binYunan (alm), Terdakwa Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda,Terdakwa Akraman

;Hal 6 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN BglBahwa pungutan liar Retribusi Parkir tersebut dilakukan para Terdakwaperintah lisan sdra ISTIN JOYO (DPO) dengan cara Terdakwa INTOHPARIAS MOJO bersamasama dengan Terdakwa AKRAMAN danterdakwa RIKA PUSPITA SARI menunggu di pos jaga pintu masukkawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yangdatang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobilberhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.

Sepengetahuan saksi ada pungutan lain lagi selain uangsurat lapak, yaitu pungutan lapak atau tempat jualan itu sendiri;Bahwa Pungutan tempat lapak bervariasi, contohnya teman saksi, Sdri.PAIRAH sudah membayar Rp. 8.000.000,00 untuk 2 lapak/tempatjualan dan untuk surat lapak diminta membayar Rp. 3.000.000,00sehingga totalnya Rp. 11.000.000,00 yang sudah diserahkan kepadaTerdakwa;Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Saksi sendiri untuk mendapatkan 2 lapak dimintai Rp.50.000.000,00

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5MX2M) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500,00 / hari (maksimal 1 M X 1,5 M)Bahwa kios/petak/los yang aktif ada sekitar 232, untuk emperan/PKLsekitar 72 dan ruko sekitar 18, sehingga bbesaran retribusi total harianantara Rp. 232.500,00 s/d Rp. 290.700,00;Bahwa sepengetahuan Saksi selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajib;Bahwa

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5 M X 2M ) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500, / hari (maksimal 1 M X 1,5 M )Bahwa Saksi menerangkan selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajio.

penarikan selain yangdiatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016;Bahwa tidak benar Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dari hasiluang Pungutan yang di lakukan Terdakwa kepada pedagang sebesarRp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah );Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadapTerdakwa pada tanggal 18 April 2018, dan Saksi mengetahui setelahTerdakwa dibawa ke kantor polisi;Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pungutan uang lapak dan uangsurat yang diminta Terdakwa kepada para pedagang;Bahwa

yangtelah diatur dalam Peraturan daerah dan surat ketetapan pencapainHalaman 28 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Smrtarger pungutan retribusi sebagaimana di atur diatas, Saksimenerangkan bahwa tidak ada pungutan lain yang di benarkan atauperbolehkan dilakukan kepada pedagang;Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitutelah memungut pedagang yang akan menempati Petak/los/kios/emperan di Pasar Merdeka Blok E dengan besaran rata rataRp.2.000.000 ( dua juta rupiah )

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejakpengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepadaPenggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagaiberikut:1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 9.554.562.7312. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp. 9.554.562.731Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasi :a. Biaya administrasi Rp. 14.520.732.209Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/201410.11.12.13.b. Denda Administrasi Rp. 5.087.604.9525.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat NO.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan TergugatNO.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPajak (Pungutan) Ekspor;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugatyaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;4.

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

atau diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti oleh pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

;Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan dan pungutan liar tersebutadalah sopirsopir mobil Truck;Bahwa benar setiap pertama kali mobil Truck yang mampir kamimintakan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan dan pungutan liarterhadap supir truk tersebut dengan cara mengejar supir truk tersebutyang melintas dari muara saling menuju rantau serik denganmenggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam lalu lalumemberhentikan mobil truck yang melaju

membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumidan Bangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.

uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dariSekretaris Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro ( Sdri.

atas pelaksanaan pungutan pajak PBB di Desa Sedayu dengandemikian mereka merasa yakin bahwa uang hasil pungutan pajak yang dimintaoleh Terdakwa nantinya akan disetorkan ke Bank/Kas Negara.Bahwa para Kepala Dusun tidak pernah menanyakana kepada Terdakwa saatminta uang hasil pungutan PBB karena rasa hormat dan merasa sungkankepada atasan apabila harus menanyakan untuk apa uang tersebut, tetapipara Kadus telah mencatat pengambilan uang hasil pungutan pajak olehTerdakwa dalam sebuah buku catatn dan

pungutan PBB dariwajid pajak lancar dan memerintahkan segera menyetorkan uang hasilpungutan ke negara, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru memakaiuang pungutan untuk kepentingan pribadinya.

menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

Asep Deni Rudiaman antara Rp. 150.000, s/d Rp. 175.000, Bahwa kemudian paraterdakwamelakukan pungutan terhadap para pedagang dan sopir angkutan bongkar muat barang di PasarCikurubuk dengan memberikan karcis pungutan dimana dalam karcis tersebut tertera tulisan Karciskeamanan barang dan dengan adanya istilah tersebut baik para pedagang maupun para sopir angkutanyang bongkar muat barang dipasar Cikurubuk merasa bahwa dirinya amaupun barangnya tidak akanaman apabila tidak memberikan uang sebagaimanatertera

AYAT bin SIRAJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap terdakwa Yaya Sunaryabersama dengan rekan saksi bernama BRIPKA Ateng Jelani setelah sebelumnya menerimalaporan masyarakat bahwa ada yang melakukan pungutan uang di dalam pasar CikurubukTasikmalaya ; Bahwa kemudian dari pengembangan diketahui terdakwa Yaya Sunaryabekerjasama dengan Terdakwa Rohman dan sdr.

Asep ; Bahwa bahwa pungutan yang dilakukan para terdakwa tersebut antara lainpungutan uang iuran anggota HPKDPC sebesar Rp. 500, perlapak perhari dan uang keamananbarang sebesar Rp. 1.000, setiap mobil yang bongkar muat didalam pasar Cikurubuk ;e Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut tidakdengankekerasan ; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apakah organisasi HPKDPC tersebut resmiatau tidak ;e Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa karcis iuran anggota yang dihadapkankepersidangan

Bin HIRMAN ABDULAH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah mantan Kepala UPTD Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, yang bertugasmengkoordinir pungutan retribusi pasar Cikurubuk Tasikmalaya ; Bahwa saksi tahu adanya pungutan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu pungutan uang iuranangota HPKDPC sebesar Rp. 500, peranggota perhari yang sebelumnya telah disepakati dalam rapatanggota ;e Bahwa saksi juga tahu adanya pungutan lainnya

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti olen pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

Saksi Sultan Bin Ceti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan dan Pungutan liar tersebutbersama Sdr. SAMSUDIN,YADI dan Sdr. RENO.

Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari saya bergabung di CV.THCtersebut saya mendapatkan uang dari hasil Pemerasan dan Pungutan liartersebut sebesar Rp 40.000, ( Empat puluh ribu rupiah).

KOMANG YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun sehubungandengan Terdakwa sebagai teman satu grup suka duka FPD (forumpeduli desa) Sesetan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupunsemenda dan tidak pula ada hubungan kerja demikian pulasebaliknya;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ada pungutan uang kepada sopirtruk dengan alasan untuk keamanan dan

bukan atas kehendak FPD Sesetanmelainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhanhidup; Bahwa Terdakwa ikut duduk di FPD Sesetan sebagai anggota tapi tidakpernah meminta ijin kepada FPD untuk meminta pungutan kepada parasopir; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh POLISI di TKP, Terdakwamenarik uang pungutan dari sopir sebesar Rp. 75.000,; Bahwauang pungutan itu tidak dilakukan setiap hari; Bahwa Terdakwa menarik uang pingutan itu dengan alasan untuk parkirdan keamanan, namun saksi

Sesetan yang ditanda tangani olehTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa adalah anggota FORUM PEDULI DESA (FPD)Sesetan, namun FORUM PEDULI DESA (FPD) Sesetan tidakmeminta pungutan untuk kepentingan organisasi dan tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta uang pungutankepada para sopir truk termorking (truk pengangkutikan beku); Bahwa para sopir truk termorking termasuk saksi Anmad Herdiyantoalias Kentung mau menyerahkan uang pungutan kepada Terdakwa,karena takut keamanan dirinya, dan kernet

dari para sopirdan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan stempelorganisasi untuk memungut uang pungutan dari para sopir truk termorking diPelabuhan Benoa;Menimbang, bahwa terhadap uang pungutan yang dipungut secara liaroleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannyasendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut MajelisHakim telah terpenuhi;Ad.3.

yang diminta olehTerdakwa yang berkisar antara Rp.75.000, sampai Rp.100.000, karenamerasa terancam keamanan dirinya, kernetnya, dan khawatir muatannyadiambil apabila ia tidak menyerahkan uang pungutan yang diminta olehTerdakwa, sehingga para sopir truk termorking termasuk saksi AhmadHerdiyanto alias Kentung terpaksa menyerahkan uang pungutan yangdiminta oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata barang buktiberupa uang sebesar Rp.325.000, yang disita dari Terdakwa adalah uangpungutan

Untuk setiap seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 31.2 Untuk setiap seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.4 Untuk setiap seremoni adat naka tanah Nggase Ghumbu Senda(seremoni melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuattenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikankepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan lidahnyababi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.6 Untuk setiap seremoni naka tanah (seremoni melukai tanah), untukmembuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan31.7lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap seremoni adat Napa Wezi (seremoni terima belis),pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaituberupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.

poin 30.1 dan poin 30.2 di atas ; 33.Bahwa berdasarkan uraian pada poin 30, 31 dan 32 di atas dan disesuaikandengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 3(tiga)tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan inidiajukan, seharusnya Penggugat menerima pendapatan dari pelaksanaanseremoni adat, adalah sebagaiberikut : 20+ 20002 33.133.233.333.433.533.633.7Untuk seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan

(tiga puluh juta rupiah) ; Untuk seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesarRp.5.000.000. (lima juta rupiah) x 2 x 3 = Rp.30.000.000. ( tiga puluh jutarupiah) 299 son sen nnn nnn on nec nnn nn cnn nne cen ncn noUntuk seremoni adat naka ftanah (seremoni melukai tanah), untukpeletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp.500.000.

Membebaskan pungutan bagi selurun peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolahswasta.

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 14 dari...Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab.Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor005/02/DIKBUDPARKS/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolahsekolahtentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasukpungutan pengambilan ijazah.Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidakdiperbolehkan.Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pungutan liaryang

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan selurun peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.

dan Sumbangan Biaya Pendidikan padasatuan Pendidikan Dasar pada Pasal 11 disebutkan, pungutan tidak boleh :a.

KepulauanSula bahwa sebelum Dana Bantuan Operasional Sekolah cair, mereka selalumelakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah tentang penggunaannyasekaligus melakukan sosialisasi tentang larangan pungutan di sekolah dalambentuk apapun.