Ditemukan 1096 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-02-2015 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 130 / Pid.B / 2014 / PN.ME
Tanggal 2 Juli 2014 — Nama : ANDI USMAN Bin ANWAR Tempat lahir : Kota Bumi ( Lampung ) Umur : 29 Tahun / 1984 Jenis kelamin : laki-laki Kebangsaan : Indonesia Alamat : Bedeng Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Lampung A g a m a : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : SD Tidak Tamat
9515
  • belum pernah di hukum Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 ( dua ) orang isteri dan anakanak yang masih kecilMengingat pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturanperaturan lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILIMenyatakan terdakwa ANDI USMAN Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANGDIIKUTI, DISERTA
Register : 26-09-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 178/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 4 Maret 2014 — - PT. ANDALAN MITRA BAHARI; 1. PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING, DKK
131382
  • Pasal 8 Rv yaitu PokokPokok Gugatan disertai kesimpulan yangjelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive) sebagai rujukan191.1.berdasarkan asas Process doelmatigheid (Demi Kepentingan beracara),sedangkan Gugatan Penggugat sama sekali tidak diserta kesimpulan yangjelas dan tertentu sehingga TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALILGUGATAN dan TERDAPAT KONTRADIKSI POSITA WANPRESTASIDENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana teruraidibawah ini :TIDAK JELAS DASAR HUKUM GUGATANe Bahwa dalam Posita Surat
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
12344
  • Barang) terus DOKarung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai denganPedoman Umum Pengadaan,selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukanpengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Suratjalan yang dimiliki oleh Mitra, kKemudian jika kualitas beras memenuhi syarat makaberdasarkan SOP0/D0201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara pemeriksaankualitas gabah,beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang olehJuru Timbang dan Kerani diserta
    Barang) terus DOKarung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SGPPK) dan Sesuai denganPedoman Umum Pengadaan,selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukanpengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Suratjalan yang dimiliki oleh Mitra, kKemudian jika kualitas beras menenuhi syarat makaberdasarkan SOP0/D0201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara pemeriksaankualitas gabah,beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang olehJuru Timbang dan Kerani diserta
Register : 25-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 118-K/PM.III-12/AD/VII/2019
Tanggal 22 Oktober 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
xxxxxx
338228
  • Sidoarjo sebanyak 1 (satu) kali.Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para Saksi:Saksi2 (Sdri. ), Saksi3 (Sdri. ) ibunya Saksi2, Saksi10(Lettu ,S.H.) dan pengakuan Terdakwa saat diperiksa diserta alat bukti petunjuk: keterangan Saksi6 (Sdri. ) danSaksi10 yang menerangkan raut muka anak Saksi2mirip Terdakwa di samping itu ATM Terdakwa beradadikuasai oleh Saksi2 dan Terdakwa memberi uangsejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dariketerangan para Saksi, surat keterangan Terdakwa danalat
Register : 12-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon:
ARMEN LUBIS
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I. Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2.KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
13335
  • Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikanpenyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkarakepada penyidik diserta petunjuk paling lama 14 hari terhitung berkas perkaraditerima penuntut umum.
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
228350
  • TerimaBarang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK)dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan,selanjutnya Petugas Survey dariPanasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra denganmemeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas berasmenenuhi syarat maka berdasarkan SOP0/DO0201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttgTatacara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasan di perum bulog, Makadilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani diserta
    Barang)terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (GPPK) dan Sesuaidengan Pedoman Umum Pengadaan,selanjutnya Petugas Survey dari Panasiamelakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra denganmemeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas berasmenenuhi syarat maka berdasarkan SOP0/DO0201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttgTatacara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasan di perum bulog, Makadilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani diserta
Register : 04-12-2019 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Liw
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
Tergugat:
1.ir. Aria Resukia, M.M
2.Isna Adiati, S.E
3.Anda Mulia, S.E.
4.Anggun Arif Nur, SH
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
247159
  • Bahwa PENGGUGAT juga tidak pernanh membuktikankerugian yang didalilkannya tersebut sehingga menurut YurisprudensiMahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor :556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI GANTI RUGI, KARENATIDAK DISERTA DENGAN BUKTI HARUS DITOLAK.F. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIRBESTLAG)28.
Register : 05-05-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 14 Juni 2010 — DRS. SIMON HAYON, cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
11751
  • ;Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat, Tergugattelah mengajukan Duplik Lisan pada persidangan tanggal 26 Mei2010 dengan menyatakan menolak Gugatan dan Replik LisanPenggugat serta tetap pada jawabannya sebagaimanatermuat dan tercantumdalamdalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan denganputusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya,PenggugatyangKepaniteraantelah64telah mengajukan surat surat bukti berupa foto copydiberi meterai cukup serta dilegalisir diserta
Putus : 26-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG ; Drs. Suhaidir, Mpd Bin H.M Su
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dana) untuk ditanda tanganiKepala Dinas Selaku KPA, PP11C Bendahara Pengeluaran stelah turunSPD (Surat Penyediaan Dana) dari bagian keuangan Pemda KepahiangSaksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM), berita acarapembayaran, kwitansi pembayaran barulah kemudian di tanda tanganioleh KPA, PPTK, bendahara kegiatan, bendahara pengeluaran danpihak penyedia barang dan jasa persyaratan admnistrasi berupadokumen kontrak berita acara kemajuan fisik lapangan, laporan harian,mingguan bulanan, photo dokumen diserta
Register : 06-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Png
Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon:
Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT PONOROGO
370194
  • adalah seseorang yangkarena perbuatannya dan keadaanya ,berdasarkan permulaannya yang patutdiduga sebagai pelaku tindak pidana( pasal 1 angka 14 KUHAP);Menimbang bahwa dalam KUHAP tidak memberikan batasan danpengertian serta makna mengenai frase Bukti permulaan ,namum dalamputusan MKRI Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 26 April 2015 memberibatasan dan pengertian tentang yang dimaksud frase Bukti permulaan yaitubahwa ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti yang termuat dalampasal 184 KUHAP dan diserta
Register : 12-03-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
GUSTAF HUGO PATTIRUHU
Tergugat:
1.PIETER MUSKITA
2.GUSTAF PATTIRUHU
3.EDMOND PATTIRUHU
4.JACOB PATTIRUHU
5.FREDRICK PATTIRUHU
6.ELIZABETH PATTIRUHU
7.MESAK ALFONS
8.DR. ROERY AKYUWEN, SH.,MH
9.JOHAN AILOPA
10.SONNY PATTIASINA
11.BILI ARTHUR HEHANUSA
12.ERICK WILLIAN PORMES
13.DEVANO RIRINE
14.JACKSON DE FRETES
15.GENESSIS VAN HARLING
16.RUSLY REXON RUMLAKLAK
17.EDWARD DIAS
18.HENDRA BUALBUAL
19.STEVAN van HARLIN
20.JEMI LOHY
21.NENGSI TEHUPURING
22.HANS MANUHUTU
23.PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
24.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
11149
  • (lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat sampai Tergugat VIImelunasi semua kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dan abhliwaris lainnya secara tunal;Bahwa perbuatan Tergugat XXIII yang mengeluarkan Surat Keterangan AlasHak kepada Tergugat sampai dengan Tergugat VII tersebut adalahperbuatan yang tidak sah karena tanpa diserta dengan Surat pelepasan Hakdari Penggugat dan ahli waris lainnya, sehingga oleh karena itu TergugatXXIll, haruslah mencabut Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan
Register : 03-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2010/PTUNBJM
Tanggal 30 Nopember 2010 —
21895
  • gugatan kepada pengadilanTUN, hanyalah seseorang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara;Pasal 53 ayat (1) UU PTUNterkutip sebagai berikut:(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan Itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta
Putus : 05-10-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 278 /Pid.B/2010/PN. KAG
Tanggal 5 Oktober 2010 — MARIDON BIN SUGAR
22598
  • Bahwa para terdakwa telah mempunyai tempat tinggal masingmasing, yangdalam hal ini karena sangat berutalnya keluarga pihak korban telah membakar danmerusak satu persatu bangunan rumah milik masingmasing terdakwa sehinggasatu satunya rumah tempat tinggal terdakwa masingmasing tempat bernaung telahhangus dan porak poranda diserta isinya habis dijarah dan dirusak oleh keluargakorban.
Register : 03-10-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Kfm
Tanggal 19 Desember 2016 — - SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE alias ADI sebagai TERDAKWA
222135
  • Mangga Dua atas namaAndi Killa Saduk;Bahwa saat saksi dan saksi Yosep Manek membawa Dolfina Abukdan Fita Rafu dari KotafounPonu menuju ke Kupang danHalaman 49 dari 88 putusan nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Kfmselanjutnya diserahkan kepada terdakwa tanpa diserta dokumentersebut; Bahwa saksi datang ke kantor PT.Khalifa untuk serahkan keduaTKW tersebut bersama menantu saksi bernama Faizal LD aliasSimat; Bahwa saat itu juga saksi tidak membawa formulir untuk diisi olehkedua keluarga tersebut; Bahwa saksi sebelumnya
Putus : 20-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 20 Agustus 2019 — PT.TVW KARUNIA QIN Cabang Bali melawan IWAN HENDRI SOESANTO
8245
  • Bahwa setiap kali Majelis Hakim akan memutuskan Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), harus diserta Penetapansebagaimana diatur dalam buitir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yangmenyebutkan :Adanya pemberian jaminan yang nilianya sama dengan nilai barang /obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lainapabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:d.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 147/Pid.Sus./TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 12 Mei 2014 — IR. H. ROSADI SAPARODIN , MM.
7314
  • ROSADI SAPARODIN, MM tidaksesuai dan bertentangan dengan :Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PerpresNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah :Pasal 6:Huruf a "Para pihak harus melaksanakan tugas secara tertib, diserta/rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran danketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa,Huruf d Para pihak harus menerima dan bertanggung jawab atassegala keputusan yang
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 194/PDT/ 2016/PT. DPS
Tanggal 1 Maret 2017 — • DIRJA WIRAWAN sebagai PEMBANDING I • NI WAYAN WIDASTRI, S.H sebagai PEMBANDING II • AMBO ENRE, S.H sebagai PEMBANDING III
9158
  • kepadaDIRJA WIRAWAN (PEMBANDING 1) atas Sertifikat Hak MilikNomor 1773/Desa Ungasan, Gambar Situasi No. 3431/1995,tanggal 881995, Luas 2.500 m2 yang terletak di DesaUngasan, Kecamatan Kuta Selatan Badung.Bahwa melihat prosedur dan mekanisme jual beli yang dilakukan olehPEMBANDING dengan TURUT TERBANDING adalah jual beli murniantara pemilik yang diserta adanya Asli Sertifkat Hak Milik dengan pembeliyang di beli menurut harga pasar menurut lokasi tanah.Bahwa melaksanakan proses jual beli hingga menerbitkan
Putus : 23-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — Ir. NYOMAN SUWARJANA
234170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhisemua unsur dalam rumusan tindak pidana diserta dengankualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;I. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan denganmenyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barangbukti;j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangandimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggappalsu;K.
Register : 06-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Chevron Pasific Indonesia Vs NOFEL, S.H., M.H.
166369
  • Bahwa tidak terdapat adanya kepastian alasan dasar hukum yang TETAPsebagai pelanggaran yang dituduhkanoleh Penggugat Konvensi terhadapTergugat Konvensi sebagai rujukan utama yang menjadi pokok perkaradidalam pemutusan hubungan kerja Tergugat Konvensi sebagaimanadiatur Pasal 152 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan wabilkhusus pada ayat (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerjadiajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial DISERTA AAASAN YANG MENJADI
Putus : 01-08-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2179 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 1 Agustus 2016 — LINDA WANGSADINATA, Dkk.
691588 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semuaunsur dalam rumusan tindak pidana diserta dengan kualifikasinya danpemidaan atau tindakan yang dijatuhkan ;i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkanjumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;j.. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimanaletaknya kepalsuan itu, jika terdapaf surat autentik dianggap palsu;k.