.; Jumlah Kerugian Keuangan Negara (14.727 x Rp 50.000,) =Rp 736.350.000,;Adapun perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan telahmenyebabkan kerugian Negara adalah sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bantuan keuangan terarah daribentuk uang ke bentuk semen bertentangan dengan Surat BupatiSanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007 yangmengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepadaDesa/Kelurahan Tahun 2007.

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut diaturantara lain Poin b.1 : Ketentuan Umum, antara lain :Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2011Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan pada Tahun 2007bersumber dari Bagi Hasil Penyisihnan Pajak Bumi dan Bangunan yangdisisinkan sebesar 10 % dari Pemerintah Kabupaten Sanggau setiaptahunnya dan merupakan alokasi dana khusus dari PemerintahKabupaten Sanggau kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Kelurahan menerima semen sesuai dengan jumlah yangseharusnya 200 sak per Desa/Kelurahan);Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesarRp. 1.660.000.000, yang berasal belanja bagi hasil restribusi daerahkepada pemerintah Desa dari penyisihan PBB 10% dari realisasi PBB TA2006 khususnya bantuan keuangan kepada desa yang diarahkan (untukpembelian semen) kepada FANJUNG juga bertentangan dengan SuratBupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007yang mengatur petunjuk tekhnis

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut pada poin d. 1,diatur antara lain :Pemerintah Desa / Kelurahan dan semua pihak yang menerima bantuandari hasil penyisihan PBB wajib menyampaikan proposal penggunaan danatersebut kepada Bupati Sanggau melalui camat masingmasing kecualibantuan yang berupa insentif Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukansecara bertahap kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui Camatmasingmasing setelah Pemerintah Desa / Kelurahan menyampaikan rekapusulan / proposal pemanfaatan bantuan

keuangan tersebut beserta alokasidana swadaya dari masyarakat (pasir, batu, tenaga orang dsb) sebagaipendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan;Dari petunjuk tekhnis ini apabila dihubungkan dengan bukti tanda terimauang yang ditandatangani oleh seluruh camat dan kepala Desa/Kelurahan,maka setiap Desa/ Kelurahan seharusnya menerima uang yangpenyalurannya melalui Camat masingmasing dengan wajib menyampaikanproposal penggunaan dana tersebut, namun kenyataannya baik CamatHal. 49 dari 59 hal.

Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013. HIm 52 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagaiPPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Karangsatria,Pengadaan incenerator Puskesmas Cikarang, Pengadaan inceneratorPuskesmas Tambun, Pengadaan Incenerator Puskesmas Mekarmukti danPengadaan Incenerator Puskesmas Cibarusah);e Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.

Bdg( Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani, Pengadaan inceneratorPuskesmas Karangmulya, Pengadaan incenerator Puskesmas Mangunjaya

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratoriumdan Pengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalamKesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putihbening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan UrineNo. 01/RSUDL/XV2014 tanggal

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratorium danPengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalam Kesimpulannyamenyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti serbuk kristal warna putih bening milik terdakwa tersebutadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaandengan Narkotika Golongan tersebut tidak ada

Techselaku Manajer Tekhnis Laboratorium dan Pengolahan Terapetik dan NAPZA,selaku Penguji dalam Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristalwarna putih bening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan tersebuttidak ada

No. 272 PK/Pid.Sus/2018koordinasi terkait kendala tekhnis dan non tekhnis yang adahubungannya dengan fisik pekerjaan;Bahwa walaupun masukan dari Kepala Pengawas Lapangan akanmempengaruhi persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam halpencairan pembayaran kepada Kontraktor PT Beringin Bangun Utama,Kepala Pengawas Lapangan bukan pihak penentu dalam hal pencairanpembayaran,;Bahwa di dalam perkara a quo, yang menjadi permasalahan adalahPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Kepala PengawasLapangan

) dan dibuat sekurangkurangnya dua kali dalam satu bulanoleh Petugas LHP dari perusahaan dan selanjutnya pihak perusahaan memintakepada pihak Dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaanterhadap kayu tersebut yang disyahkan oleh Petugas P2LHP yang ditunjukoleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;Bahwa untuk dapat dikeluarkan Kayu Olahan dari Zindustri harus dilengkapiFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dikeluarkan oleh petugasperusahaan itu sendiri yang berkualifikasi GANIS (tenaga tekhnis

UtrPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPerdagangan Berjangka Komoditi :Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka dilarangmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindaksebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjamuang dari pihak lain:Jucto Pasal 6 MHuruf (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku PialangBerjangka :Dalam melaksanakan kegiatan

didalamnya mencakup isian mengenai penghasilan, status(pekerjaan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e Tergugat tidak pemah membuat pemyataan telali melakukan SIMULASItransaksi / Statement Demo Account;e Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum menerima REKAMAN PembukaanRekening mengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV;e Bahwa Tergugat IV telali tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Tekhnis

Perdagangan Betjangka dari Nasabahnya.Juncto Pasal 146 Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014tentang Peyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ;Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka DILARANGmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah ataubertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan ataumeminjam uang dari piliak lain.Jucto Pasal 6 Hunif (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis

Tergugat IV, yaitu:Tergugat hanyamenandatangani form kosong Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dantidak pemah mengisi data Nasabah, Tergugat tidak pemah membuatpemyataan telah melakukan SIMULASI transaksi / Statement DemoAccount, Tergugat belum menerima REKAMAN Pembukaan Rekeningmengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV, Tergugat IVdan tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008tentang Ketentuan Tekhnis

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) yang telah bertentangan denganketentuanketentuan yang harus dipedomani tersebut di atas telah merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara Cq.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) telah menyetujui danmenandatangani semua laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita AcaraLaporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil PemeriksaanHal. 11 dari 44 hal. Put.

Dalam pelaksanaan baik sebelum maupun saat pelaksanaan pekerjaan wajib melaksanakandiskusi tekhnis dengan pasilitator atau pengawas lapangan agar pelaksanaan dapatterlaksana tepat waktu dan sesuai dengan rencana serta sesuai dengan spesipikasi;5.

Dalam pelaksanaan baik sebelum maupun saat pelaksanaan pekerjaan wajib melaksanakandiskusi tekhnis dengan pasilitator atau pengawas lapangan agar pelaksanaan dapat terlaksanatepat waktu dan sesuai dengan rencana serta sesuai dengan spesipikasi;5.

yangditentukan dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan nomor :050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009, Terdakwa selaku koordinator pelaksana kegiatan,tidak melaksanakan seluruh pekerjaan berdasarkan gambar kerja dan petunjuk serta pengarahan dariFasilitator dan pengawas lapangan, dan saat pelaksanaan pekerjaan tanpa diskusi tekhnis denganpasilitator atau pengawas lapangan, tanpa mela&kukan perubahan spesifikasi tekhnis, pelaksanaanpekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton

Dan saat pelaksanaan pekerjaan tanpa diskusi tekhnis denganpasilitator atau pengawas lapangan, tanpa mela&kukan perubahan spesifikasi tekhnis, pelaksanaanpekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Beton di Jalan SMAN IV link. V kel. Pematang Pasir Kec.

Evaluasi Tekhnis dan harga, dilaksanakan tanggal 6September 2009 s/d 7 September 2009, dengan hasil :1. CV. Geonet Indonesia, skor penawaran tekhnis 72, 50harga 20,00 total skor : 92,502. CV. Winda Putri Lestari, skor penawaran tekhnis 61,80harga 18,84 total skor : 92,503. PT.

Oriza Indonesia, skor penawaran tekhnis 42,50harga 19,94 total skor :62,44Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengansistem Merit Point yaitu) sistem yang memperhitungkankeunggulan tehknis sepadan dengan harganya mengingatpenawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tekhnis,dengan tahapan sebagai berikut :1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus2009 dengan hasil sebagai berikut :e CV.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengansistem Merit Point;e Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukandengan sistem Merit Point;Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikanklarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Bahwa namun ternyata niat dan keinginan Penggugat untukmenyerahkan sebagian pekerjaan yang tidak berhubungan denganpekerjaan pokok Penggugat untuk sementara harus ditunda olehkarena secara tekhnis ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yangmengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lainyang ditetapbkan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahaun 2003 belummemliki peraturan pelaksanaan hingga pada tangga 9 Desember 2011Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip

singkatnya uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari penetapan ini.TENTANGHUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut,telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tan ggal 04Maret 2013, sebagaimana maksud buku Il Pedoman Tekhnis

menyalahgunakan hakhak Penggugat sebagai istri makahak anak Brigyta Magfirah Ramadhany mohon ditetapkan dipelihara olehTergugat Sampai dicabut hak pemeliharaannya berdasarkan penetapan /putusan Pengadilan.Bahwa, Mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf c PP No. 9 tahun 1975mohon kiranya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang Alimentasi gunaperlindungan atau kepentingan biaya Pendidikan, Perawatan dan masadepan anakanak sebesar minimal Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ) setiapbulannya, setiap tanggal 1 yang tekhnis

dokumen yang harus dilengkapi dalammenguasai atau memiliki hasil hutan hak jenis kayu olahan adalahberupa SKAU (Surat kerangan asalusul) apabila kayu tersebut berasaldari hutan hak dan dari hasil budi daya, sedangkan kalau tumbuh sevaraalami, maka dokumennya adalah SKSKB (Surat keterangan sah kayubulat) yang diangkut dalam bentuk kayu bulat atau kayu gelondongan.Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalahpetugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL(Pengawas tenaga tekhnis

Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumenHalaman 21 dari 28 halamantersebut adalah petugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagaiWasganis PHPL (Pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksilestari);Menimbang, bahwa delik inti (bestanddeel delict) dalam pasalyang didakwakan terhadap terdakwa adalah: mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan uraianpertimbangan hukum diatas maka delik inti (bestanddeel

/Pid.Sus/2014/PN.SKW Nomor 11 dari 17 Halamankomposisi 1 (satu) bungkus bleng boraks untuk 60 kg adonan kerupuk yang dibuatselanjautnya Terdakwa menyerahkan ke saksi Mansur untuk dicetak;e Bahwa benar Terdakwa membuat kerupuk untuk dijual sebagai mata pencahariandengan cara penjualan dititipkan di warungwarung sekitar Kota Singkawang;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Tekhnis II Dra.

LP06/BB/LKI/XII/2013/PPNS tanggal 17 Desember 2013 dari Balai Besar POM Pontianak yang ditandatangani olehManager Tekhnis II Dra. ISABELLA, Apt terhadap barang bukti berupa kerupuk tepung milikTerdakwa setelah dilakukan pengujian didapat hasil pemeriksaan menerangkan sebagaiberikut :Nomor Kode Contoh : 06/BB/LK/XI/2013/PPNS.Nama Sediaan Contoh : Kerupung tepung.Kemasan : Bungkus @ 100 g.Jumlah Contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus.Hasil PengujianI. ORGANOLEPTIS 1.

Gto.kesehatan milik pemerintah dan swasta dan dapat juga disalurkan melaluidokter ke pasien;Bahwa penyerahan obat Diazepam diserahkan melalui sarana pelayanankesehatan milik pemerintah maupun swasta yang memiliki penanggungjawab tekhnis yaitu apoteker;Tidak dibenarkan apabila seseorang yang tidak berlatar belakangpendidikan Kefarmasian (Apoteker) memiliki, menyimpan dan ataumembawa obat Diazepam namun meskipun orang itu memiliki latarbelakang pendidikan Kefarmasian (Apoteker) dia harus memiliki ijin

PsikotropikaGolongan IV dalam Lampiran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997tentang Psikotropika sehingga peredarannya dalam pengawasanPemerintah;Bahwa benar penyaluran obat Diazepam tidak dapat diberikan kepadaperorangan atau individu tetapi diberikan kepada sarana pelayanankesehatan milik pemerintah dan swasta dan dapat juga disalurkan melaluidokter ke pasien;Bahwa benar penyerahan obat Diazepam diserahkan melalui saranapelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang menmilikipenanggung jawab tekhnis

2013 di gunakan sesuai peruntukanya dan hanyabeberapa yang dilaksanakan seperti pembelian buku teks pelajaran, foto kopisoal dan lembar jawaban untuk ulangan, pembayaran listrik dan telepon.e Bahwa penggunaan Dana BOS 2013 di SMAN 1 Belitang, tidak sesuaimekanisme seperti yang saksi baca di dalam buku petunjuk teknispenggunaan dana BOS karena pernah di Umumkan dan di rapatkan, saksisebagai dewan guru tidak di libatkan dalam program penggunaan Dana BOS2013 seperti yang tertulis dalam Buku petunjuk tekhnis

OKU Timur.Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bendahara Dana BOS SMAN 1Belitang Tahun 2013 adalah terdakwa SUNARDI Bin REJOSUWITO sesuai SK Bendahara BOS yang dikeluarkan kepalasekolah SMAN 1 Belitang saksi KARJIONO Bin DULLAH UMAR.Bahwa saksi menjelaskan Bahwa penggunaan Dana BOS 2013 diSMAN 1 Belitang tidak sesuai mekanisme seperti yang tertera didalam buku petunjuk tekhnis penggunaan dana BOS SMA 2013,karena di SMAN 1 Belitang tidak pernah di Umumkan dan dirapatkan perihal penerimaan dan penggunaan

Dana BOS Tahun 2013dan saksi sebagai dewan guru tidak di libatkan dalam programpenggunaan Dana BOS 2013 seperti yang tertulis dalam Bukupetunjuk tekhnis BOS SMA Tahun 2013 serta semua penggunaanDana BOS hanya di lakukan sendiri oleh kepala sekolah dan terdakwaselaku Bendahara BOS , Dan dapat saksi jelaskan juga bahwa DanaBOS yang diterima tidak boleh disimpan secara pribadi / kelompoktanpa di ketahui orang lain.Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 35Pid.SusTPK/2016/PN Plge Bahwa berdasarkan buku petunjuk

EDWAR Bin SUMARDIMAN memberikan keterangandibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan di persidangan.e Jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan lanjutan yangbertugas sebagai pelaksana Tekhnis di Dinas Pendidikanuntuk SMP, SMA, SMK baik Negeri Maupun Swasta seperti :1 Mendata Seluruh Jumlah siswaSMP, SMA, SMK2 Mendata Jumlah Guru SMP ,SMA, SMK.3 Memproses Mutasi Siswa SMP ,SMA, SMK4

SUPARJAN sebagai KasiTenaga Tekhnis dan saksi diangkatsebagai Kabid Diklan DinasPendidkan Kab.OKU Timur padatanggal 04 Februari 2010berdasarkan SK dari Bupati OKUTimur.Bahwa Dana BOS adalah dana Bantuan Operasional Sekolahyang bersumber dari APBN Pusat dan untuk SMA Negeri Belitang Kab.

perlengkapannya, dan pembuatanembung, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :e Pembuatan irigasi tanah dalam sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unitdengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000, Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Baratmemerintahkan Bidang Perkebunan untuk membuat Petunjuk Tekhnis

22September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengan nilai penawaran sebesarRp. 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perincian : Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000, Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dan Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,e Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi adminsitrasi,tekhnis

Setelahpanitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap dokumen penawaran milik saksi PAULUS PEGAU, ternyata penawaransaksi PAULUS PEGAU dianggap memenuhi syarat baik dari segi administrasi,tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompaair beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, sehingga panitia pengadaanbarang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/TX/2006 tanggal 29 September2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selaku

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyatasesuai dengan identitas terdakwa Muhammad Farhan Safitri sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhammad FarhanSafitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Farhan Safitri yangdiajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwaMuhammad Farhan Safitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3.

Palbarang dan Standar Harga Meubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDENINDONESIA yang dibuat oleh PIEN THIONO (ukuranukuran meubiler tersebutditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada terdakwa saatberada di Surabaya dan selebihnya diberikan PIEN THIONO kepada Terdakwasaat berada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan.Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasadan Rencana Anggaaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut :Y Rekapitulasi Harga Perhitungan

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan Kontrakb. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang /Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;Halaman 30 dari 196 Putusan perkara No.8/Pid.SusTPK/2016/PN. Palf. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri,dan3.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasayang meliputi : Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa Harga Perkiraan Sendiri,dan Rancangan KontrakHalaman 124 dari 196 Putusan perkara No.8/Pid.SusTPK/2016/PN.PalMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/JasaMenandatangani KontrakMelaksanakan Konitrak dengan Penyedia Barang /JasaMengendalikan Pelaksanaan Kontrak~ O29 5Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (DPA)g.

Besibesi yang lain papan mal, kayu peranca, kayu ukuran besar steger induk, materialbatu pecah belum ada di lokasi ;Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan ;Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis ; Perlu rapat pemecahan

Dilokasi tidak ada tenaga kerja (orangnya kosong) ;Material yang ada dilapangan hanya besi cincin balok lagur kurang lebih 60 % ;Besi balok Lagur belum dipotong hanya ada 13 batang diameter 32 mm ;Besibesi yang lain papan mal, kayu peranca, kayu ukuran besar steger induk, materialbatu pecah belum ada di lokasi ;Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis

Merangin ; yangselanjutnya diperiksa dan disetujui oleh Ridwan dan Ahmanizar selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan yang diangkat oleh terdakwa II. H. Jasmiwardi, ST bin M.Linar Syahban berdasarkan SK No. 21 tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 yangmenggantikan Saksi Ariya Asghara, ST bin Ir. H. Syafril Maulana ST.