Mohon keputusan yang seadiladilnya seseuai dengan hukum yangberlaku;Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 10 memberikanjawaban tertulis pada sidang tanggal 27 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.Bahwa Gugatan Penggugat Error In SubyektoBahwa Gugatan Penggugat Error In Subyekto karena gugatan parapenggugat error in subjek, karena tidak melibatkan AMAQ MIP yangmenguasai dan mengerjakan tanah sengketa 3.5 dasar Beli Gadai dariTergugat 10 (AMAQ NASIR alias H.ISMAIL

Bahwa seseuai ketentuan Program, apabila terjadi permasalahnan makadiutamakan diselesaikan secara musyawarah mufakat di internal BKM danKelurahan, namun apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dan adapihak yang menghendaki permasalahan diselesaikan melalui jalur hukummaka hal itu juga dimungkinkan, tetapi penyelesaian melalui jalur hokumadalah alternatif terakhir.

pengurusan dan pertanggung jawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum danPerusahaan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dilain hal yang dimaksud dengan Perekonomian Negaraadalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkanasas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah seseuai

Batu Kota Batu berdasarkan data di desa merupakan tanahEIGENDOM No. 1550 atas nama TUAN AMSTROND terletak di wilayahDesa Pesanggrahan Batu Kota batu seseuai dengan peta block terlampirHalaman 44 dari 96 Putusan Nomor 685/ Pid.B/2016/PN Mlgmendasari surat permohonan yang lama dan lampiran bukti surat suratyang sebelumnya diserahkan saksi tersebut diatas, dari hal tersebutmendasari permintaan dari Drs.

Dalam laporan rugi labasuatu perusahaan kadang mencatat rugi atau laba karena usaha yang telah dilakukanperusahaan dan hal ini secara lazim diakui dalam prinsip akuntansi sepanjang transaksitersebut secara riil terjadi dan absah ;e Apabila dalam nilai rugi usaha perusahaan terdapat transaksi yang tidak sah karenasecara riil tidak pernah terjadi atau tidak seseuai dengan peraturan perusahaan maka haltersebut tidak dapat dibebankan pada keuangan perusahaan sehingga menjadi bebanpihak yang telah melakukan

Keberatanjuga mohon secara Lisan kepada Termohon Keberatan untuk dapatHalaman 3 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/2020/PN Srpdiberikan copy dan atau Salinan Berita Acara Musyawarah PenetapanBesaran Ganti Kerugian atas tanah yang menjadi obyek pembebasanya,namun tidak diberikan dengan alasan tidak dijinkan oleh atasan, bahkanhanya melihatopun tidak diberikan, lalu dimana letak Azas keterbukaan,kepastian dan keadilan dalam sistem Informasi Pemerintahan yangdigemakan oleh PemerintahBahwa seseuai

SusPHI/2019dalam perjanjian kerja waktu tidak tetap/tetap seseuai hasil NotaPemeriksaan II tanggal 9 Mei 2017. Bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Penggugt maupunTergugat tidak ada bukti perundingan telah gagal akibat daripermintaan berunding sama sekali tidak ditanggapi oleh pengusahaatau gagalnya perundingan yang dikuatkan dengan RisalahPerundingan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 137 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo.

Melaksanakan kegiatanpengelolaan B3 dan/atau limbah B3 beserta pemantauannya secara baik sesuaiprosedur dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan kegiatanpemantauan dan pelaksanaan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 tersebutsecara rutin atau berkala seseuai peraturan, dan sebagainya;Halaman 43 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa untuk mengetahui suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah denganmemeriksa keberadaan limbah tersebut pada daftar limbah B3 sumber nonspesifik

Keuangan,setelahitu barulah Saksi disposisi ke Bagian Keuangan untuk di teliti dan disiasati;Sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mengetahui ataupun di laporkansecara lisan maupun tertulis bahwadari disposisi yang Saksi berikan kepadabagian Keuangan untuk di teliti dan disiasati terkait permintaan pembayaranTPAPD kepada para Kades/Raja yang di ajukan oleh Bagian Pemerintahantersebut, kemudian Kabag Keuangan lalu mencairkan dana sebesar Rp.3.039.900.000, dari pos anggaran bantuan kepada Desa;Seseuai

tanda terima berupa kwitansitetap ditandatangani untuk 4(empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai

empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktuHalaman 77 dari 209 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Pikpembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai

Tidak didukung dengan pemasang muur baut danplat besi strip sesuai ketentuan sambungan balok kayu.Pada struktur konstruksi kudakuda terpasang Tidak dilengkapi dengan besiaisan serta plat besi angkur sebagai penguat pada balok kaki kudakudadengan balok Tarik seseuai dengan ketentuan teknis.Pemasangan kayu rangka atap ( kaso),Kwalitas bahan/material kayu yang terpasang specifikasi tidaksesuai RAB yang telah direncanakan / tidak sesuai.Tindakan/Temuan :Secara Teknis dilapangan terbukti tidak sesuai

empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaHalaman 84 dari 223 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pikterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai

tanda terima berupa kwitansitetap ditandatangani untuk 4(empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai

Seseuai dengan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU PNBP, pihakyang dapat menagih dan/atau memungut PNBP yang terutang adalahinstansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri (in casu Tergugat),bukan Tergugat sendiri.

ERROR IN PERSONA Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat sebagai Pihakdalam Perkara ini sampai saat ini tidak ada permasalahan terkaitPenetapan Batas Desa Tri Martani dengan Desa Kerta Buwana, baikwilayah maupun patok Batas Desa seseuai Surat Keputusan BupatiNomor 188.45/471/Pem/2013 tentang Penetapan Batas Desa Tri Martanidengan Desa Sebamban Lama, Desa Batu Meranti dan Desa KeraBuwana kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2Agustus 2013.

KHARISMA JAYAAGUNG, Direktur YUDHI HARIYADI.Bahwa benar saksi lupa kapan Pembangunan pasar Sungai Danau mulaidilaksanakan, pembangunan pasar seseuai kontrak 240 hari kalender,nilai kontrak Rp. 4.748.150.000..Bahwa benar dalam Pembangunan pasar Sungai Danau tersebut, olehYudi Hariyadi telah disubkontrakan kepada Suparjo (Parjo), saksi tidakpernah ketemu dengan Yudi Hariyadi, dan saksi mengetahui kalausuparjo yang mengerjakan pembangunan pasar Sungai Danau, karenaSuparjo pernah datang ke kantor menemui

Bahwa sebenarnya Saksi telah mengajukan pengunduran diri, namun olehPPKom tidak diperbolehkan karena Saksi sudah terikat kontrak ;Bahwa Saksi menjadi konsultan di Dinas Bina Marga baru satu kali ini ;Bahwa Saksi bertemu Terdakwa saat di lapangan dan dalam rapat evaluasi;Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan bersamasama dengan Tim BPB,dan pada saat itu ada massa yang berasal dari Rekanan yang berjumlahsekitar 1 (Satu) truk ;Bahwa Saksi yang menyusun RAB dan disahkan oleh PPKom, dan RABsudah disusun seseuai

tanda terima berupa kwitansitetap ditandatangani untuk 4 (empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1 (satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2 (dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai

bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1 (satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2 (dua) bulan sebesarHalaman 89 dari 222 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk20.Rp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai

pengurusan dan pertanggung jawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukumdan Perusahaan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modalpihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dilain hal yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalahKehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah seseuai

Pandu Palagan dengan nilaipenawaran Rp. 3.724.812.000,, dengan demikian bilamana dibandingkan denganpenawaran CV Berkah Abadi akan terjadi kemahalan sebesar ( Rp 4.085.418.000,dikurangi Rp. 3.724.812.000,, = Rp 360.606.000, mengingat sistem kontrak yangdibuat dengan sistem unit price/harga satuan dan dibayarkan apabila rekanan telahmemenuhi bukubuku yang diadakannya 100 %, hal tersebut sangat dimungkinkansekali karena seseuai fakta pembelian buku dari distributor mendapatkan potongan/rabat/discount

Kemudian dari hasil Berita Acara tersebutdirumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir, apabila dinyatakan layak, makaMenteri, Gubernur atau bupati/walikota seseuai kKewenangannya menerbitkankeputusan kelayakan/perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipersidangan ditemukan fakta BuktiT6 yaitu Berita Acara Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utaratanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya Pemrakarsa menyepakati untukmelakukan perbaikan beberapa