Ditemukan 1675 data
105 — 40
Bahwa benar tentang keahliwarisan dari almarhum AMAQ SENAH, yaitusebagai berikut:1.1 Bahwa almarhum AMAQ SENAH sebagai Pewaris telahmeninggal dunia sekitar tahun 1970 di Dusun Lendang Tampel, DesaBeber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;1.2 Bahwa Pewaris (almarhum AMAQ SENAH) meninggalkan ahliwaris seorang (1) isteri dan lima (5) orang anak, yaitu:1.2.1 INAQ SENAH (isteri);1.2.2 AMAQ AYE bin AMAQ SENAH (anaklakilaki);1.2.3 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (anaklakilaki);1.2.4
20 — 13
Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 oranganak yang bernama :1.2.2.b. Anak Kedua berada di suatu Pondok Pesantren di Kampung halamanPemohon. Dengan pertimbangan apabila Termohon ada ketidak cocokandengan Pemohon. anakanak menjadi pelampiasan amarah Termohon.Pada kesempatan seperti itu. anak Kedua lebih sering menjadipelampiasan amarah Termohon.Halaman 29 dari 49 Hlmn. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Sim. c.
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quo memberikanwewenang atributif untuk menerbitkan Peraturan Pemerintahmengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolongmewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewahdan besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah, danwewenang atributif kepada Menteri Keuangan untukmenerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PajakPenjualan Barang Mewah;1.2.2 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak
ALISA YOSUA MARAYATE
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT Cq KEPOLISIAN SEKTOR TANIWEL TIMUR
174 — 94
Penahanan terhadap Pemohon tidak sah1.2.1 Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atauterdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penutut Umum atauHakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam undangundang.1.2.2.
153 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fachruddin Jamal tidak ditarik sebagai pihak Turut Terbanding maupun Turut Termohon Kasasi I:1.2.2. Asli Azis tidak ditarik sebagai pinak Turut Terbanding II maupunTurut Termohon Kasasi II:1.2.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesiacq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq BupatiBangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru tidak ditarik sebagaipihak Turut Terbanding III maupun Turut Termohon Kasasi III;1.2.4.
Timothy John Shields
Tergugat:
Shinta Purnamawati
324 — 192
Oleh karena itu, gugatanini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sebagai pengadilan yangberwenang dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhnkan putusan atasgugatan ini;Berdasarkan halhal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriDenpasar, memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusanatas gugatan ini yang amar putusannya sebagai berikut:1.2.2>iO)icMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Akta Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 26 April 2018 danAkta
86 — 44
Suat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2018, diberi tandadengan bukti T.1.2.2. Surat Kesepakatan tanggal 21 September 2018,diberi tanda dengan buktiT.2.Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/MS. Str2.3. Kwitansi Pembelian Kebun seluas 3.5 (tiga komalima) rante terletak di Kampung Bujang tanggal 1 September 2005,diberi tanda dengan bukti T.3.2.4.
83 — 32
., yangdidaftarkan pada tanggal 2 November 2016, untuk memanggil pula BadanPertanahan Kabupaten Buleleng sebagai Pihak Ketiga (Vrijwaring) dalamperkara aquo;Bahwa adapun alasanalasan Para Tergugat mengajukan PermohonanPenarikan Pihak Ketiga (Vrijwaring) adalah sebagai berikut:1.2.1 bahwa memperhatikan prinsip berperkara untuk terwujudnyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;1.2.2 bahwa obyek perkara berhubungan dengan Sertipikat Tanah WakafNomor 01 Tahun 2004 tertanggal 20 Juli 2004, yang
SAHNAN Dkk
78 — 15
orang anakyaitu:1.1 BUSATI (almarhum), mempunyai tujuh (7) orang anak yaitu :JUMMADIYAH(almarhum memiliki tiga (3) orang anak yaitu :BUNAW1(Turut Tergugat Ill) ;SAMAWIYAH ( Turut Tergugat IV ) ;ANNAN ( Turut Tergugat V ) ; JUTIYAH ( Turut Tergugat VI ) ;SUTAMA ( Turut Tergugat VII ) ;MUSAHRA ( Turut Tergugat VIII ) ;SAHRAW1(Turut Tergugat IX ) ;BUAT1( Turut Tergugat X ) ;S AMA ( Turut Tergugat XI ) ;1.2 MATTUSEN (almarhum),mempunyai tiga ( 3 ) orang anak yaitu :1.2.1.MAWIYAH( Turut Tergugat ) ;1.2.2
LASKAR ONGEN MAREWANE Alias ONGEN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT Cq KEPOLISIAN SEKTOR TANIWEL TIMUR
118 — 71
Penahanan terhadap Pemohon tidak sah1.2.1 Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atauterdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penutut Umum atauHakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam undangundang.1.2.2.
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka Hakim Majelis IIl dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, berdasarkan Kontrak Karya,1.2.2.emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehinggaPPN masukannya tetap dapat dikreditkan. Timbul sengketa dimanaPihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emasbatangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dariUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun2000. Tetapi, PT.
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengatur bahwahasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN,maka Hakim Majelis Ill dan Mahkamah Agung telah memutuskan denganmendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPN makasifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalam kaitan denganUndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sifat lex specialisdari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 PK/TUN/2016 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014: Lampiran:1.2.2 Pendapatan Kehutanan 5.017.016.000.000,001.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,001.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,001.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,001.2.2.3.1. Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman industry 11.250.000.000,001.2.2.3.2.
178 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 738 K/Pdt/20162.1.3.Melanggar hak subyektif orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan kesusilaan;a9 5 Bertentangan dengan sikap yanp kehatihatianyang sepatutnya dalam masyarakat.1.2.2. Adanya kesalahan;1.2.3. Adanya kerugian;1.2.4.
14 — 4
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusansebagai berikut :Primair:1.2.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon (XxxxxxXxXxXXxXXXXXXXXxXx) UNtuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (XxxxxxxxxxXXXXXXxXx) di hadapan sidangPengadilan Agama Gresik;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Hal.3 dari 45 hal.
70 — 13
Petugas Inventarisasi : 1.2.2.Sekretaris Daerah, sebagai Ketua Tim;Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab.
93 — 51
DOKUMEN PENCAIRAN DANA PAKET 2 KAB BENGKULU UTARABERUPA :1.2.2:8.0,1011.12.13.1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11290 /019/ SP2D LS/JASA/ XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.1 (satu) Surat Permintaan SPDLS BPBD Prop Bengkulu Nomor : 139/SPDLS/BPBD / XII / 2011 tanggal 22 Desember 2011.1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/ 513/ SPP LS/BPBD/VIII/ 2011 tanggal26 Desember 2011.l(satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/213/SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.1 (satu
DOKUMEN PENCAIRAN DANA PAKET 6 KAB BENGKULU SELATANBERUPA :1.2.2:4.Di6.1(satu) Surat Permintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11279/019/ SP2D LS/JASA / XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.l(satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/216 / SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.l(satu) Surat Pengantar Nomor : 930/ kosong / SPPLS/BPBD/XII/2011tanggal kosong Desember 2011.1(satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS) SuratPengantar Nomor : 930 / kosong /SPPLS/BPBD/XII/2011
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 19 November 2015 berpendapatbahwa:Berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quo memberikanwewenang atributif untuk menerbitkan Peraturan Pemerintahmengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolongmewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewahdan besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah , danwewenang atributif kepada Menteri Keuangan untukmenerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PajakPenjualan Barang Mewah;1.2.2
257 — 540
Eko Wijanarko, masih hidup, sebagai : Penggugat II ;1.2.2. DM. Endah Prihatini, masih hidup, sebagai : Penggugat Ill ;1.2.3. Sarwono Tri Wiharjo, telah meninggal dunia pada 03 Juli 2013 dansemasa hidup telah kawn dengan Siti Maisaroh yang telahmeninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2005, dan dalamperkawnannya telah dilahirkan tiga (3) orang anak yaitu :1.2.3.1. Rangga Eko Saputro, masih hidup sebagai : Penggugat VI ;1.2.3.2. Diah Putri Anggraini, masih hidup, sebagai : Penggugat VII ;1.2.3.3.