Ditemukan 1752 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-08-2023 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 15-08-2024
Putusan PN PADANG Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Pdg Tanggal 14 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
2.N U R S A L, Sp.d
Tergugat:
1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
34 — 23
1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
2.N U R S A L, Sp.d
Tergugat:
1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
34 — 23
Penggugat:
1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
2.N U R S A L, Sp.d
Tergugat:
1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
Register : 05-09-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. BANGKA GADING VICTORY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG., II. BUPATI BANGKA., III. PT. BANGUN MAKMUR SEJATI;
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No.: 67K/Sip/1972:Putusan Judec Facti harus dibatalkan jika Judec Facti tidakmemberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil tidak bertentangan dengan pertimbanganpertimbangannya3.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 638K/Sip/1969 tanggal 22 Jui 1970:Putusan Pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotievereerda) harus dibatalkan.3.3.
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sbw Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
Dr.H.MUHAMMAD NUR
Tergugat:
Drs, H.HASAN BASRI
111 — 43
Dr.H.MUHAMMAD NUR
Tergugat:
Drs, H.HASAN BASRI
111 — 43
ISMAILISHAKA kepada MUHAMMAD NUR tanggal 3 Oktober 1995 diberi tanda P.13;21.Photo Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 19tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diberi tandaP.14;22.Print out gambar obyek sengketa bagian depan ada papan tulisan BangunanMilik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Rumah Dinas Golongan Ill, diberitanda P.15;23.Print out gambar pagar keliling obyek sengketa bagian depan, samping danbelakang rumah, diberi tanda P.16;24.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak';PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan Kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
Putus : 15-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2522 K/Pdt/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — TN. AMSIR, DKK VS TN. HENDRI DAULAY, DKK
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikanputusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd(insuffincient judgement);10.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 181/PDT/2015/PT PBRtidak menjelaskan dasar pertimbangan yang jelas dan cukupbertentangan dengan Yurisprudensi Nomor 672K/Sip/1972 menyatakan:Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia tanggal 18 Oktober1972, Nomor 672K/Sip/ 1972 berbunyi (dikutip):*Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan
Register : 21-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2020/PTUN.ABN Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
RENDY SOUKOTTA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
332 — 202
RENDY SOUKOTTA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
332 — 202
AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKecermatan, Asas Profesionalitas, dan Asas Proporsionalitas;Menimbang, bahwa pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat padapokoknya mengenai perlu) atau tidaknya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat sebelum diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Anggota Polri;Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiAnggota Polri terdapat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat(2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Repubik
Register : 29-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 78/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 11 Februari 2016 — Bripka BANGUN MANURUNG VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
79 — 47
79 — 47
Bripka Bangun Manurung,tidak melaksanakan tugas kedinasannya secara tidak sah sebagaiAnggota Sitipol Polres Padangsidimpuan, sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 (Lampiran Bukti SuratBahwa, pada tanggal 20 Nopember 2013, terbit Surat PerintahPenyelidikan dan Pemeriksaan Nomor: Sprint/19/X1I/2013/SI PROPAM,yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Padangsidimpuan,untuk melaksanakan Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap perkaraPelanggaran Peraturan Pemerintah Repubik
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
Register : 14-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Nga Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I WAYAN WELEN
2.I NENGAH WELA
3.I KETUT SUTIKA
4.NI LUH SUGIANI
Tergugat:
1.I GUSTI GEDE SUADNYANA
2.I KETUT MURNIATI
3.I KOMANG DANA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten jembrana
105 — 44
1.I WAYAN WELEN
2.I NENGAH WELA
3.I KETUT SUTIKA
4.NI LUH SUGIANI
Tergugat:
1.I GUSTI GEDE SUADNYANA
2.I KETUT MURNIATI
3.I KOMANG DANA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten jembrana
105 — 44
Ontvankelijke Verklaard); w Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secaraabsolut sesuai Pasal 134 HIR/ 160 RBg maupun Pasal 132 Rv, Para Penggugatdapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan danHakim secara ex officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadiliperkara aquo; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengan tolak ukurberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik
Register : 30-03-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN ENREKANG Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Ekg Tanggal 21 September 2016 — HJ. REDA (PENGGUGAT)
LAWAN
Drs. FAJAR TIGA (TERGUGAT 1)
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (TERGUGAT 2)
108 — 6
108 — 6
T.210;coco Menimbang, bahwa guna memperjelas pemahaman Majelismengenai letak, luas dan batasbatas obyek sengketa, makaMajelis sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Repubik Indonesia No.
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Eddy Suhaimi bin Baharudin
97 — 63
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Eddy Suhaimi bin Baharudin
97 — 63
Kabupaten TanjungJabung Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengajamemberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Repubik
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Dum Tanggal 27 April 2016 — FAISAL NUR ALS FAISAL BIN M. ALI
42 — 7
42 — 7
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara lisan olehTerdakwa dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk ituTerdakwa memohon keringanan hukuman dan di dalam berkas perkaradilampirkan Surat Keterangan Terdakwa sebagai Informan dari KepolisianNegara Repubik
Register : 18-07-2007 — Putus : 07-08-2007 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SELAYAR Nomor 38/PID.B/2007/PN.SLY Tanggal 7 Agustus 2007 — - H. SAFIR DG. EWA bin DG. TUTU
- YAMPA bin SIRAJUDDIN
- ANCA bin DG. DAMING.
- HAMZAH bin SAMPARA
- SAMPARA bin DG. ALI.
- SYARIEF bin MUHIDDIN
- UMAR bin SULAIMAN
- ALIMUDDIN bin H. ACCA.
- TINGGALA bin ALI
- ANTO bin DG. MANGUN
- SALEH bin DG. ACO
- ARIF bin DG. NAI
- AMIR bin MALI.
- AMIR bin H. SUDDING.
- LIDO bin H. KASENG.
91 — 37
91 — 37
melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,alat dan/atau cara, dan/bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif elemen, sehinggatidak mengharuskan semua unsur harus dibuktikan, cukup salah satu dari unsur yang terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 yangdimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Repubik
Register : 06-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. Sanggaragro Karyapersada
Tergugat:
1.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
2.DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, KEMENTERIAN LHK. RI.
Intervensi:
PT. USAHA TANI LESTARI
216 — 126
PT. Sanggaragro Karyapersada
Tergugat:
1.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
2.DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, KEMENTERIAN LHK. RI.
Intervensi:
PT. USAHA TANI LESTARI
216 — 126
Bahwa sebaliknya Penggugat harus mentaatiKeputusan Menteri Kuhutanan Repubik Indonesia dalam menetapkankawasan hutan tersebut bukannya diklaim sebagai milik Penggugat4. Bahwa Tergugat III Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat poin11 halaman 5 yang menyatakan HGUnya bukan dikawasan hutan.
Register : 24-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/TUN/2016 Tanggal 9 Maret 2017 — PT. SEBUKU INTI PLANTATION VS I. MENTERI KEHUTANAN RI., II. DIREKTORAT JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN RI., III. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara Jakarta Nomor :124/G/2012/PTUNJKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkanbanding; Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 527K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dai Pemohon Kasasi : MENTERIKEHUTANAN REPUBIK
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:i) Pendirian PT Badak';PT Badak berdiri sejak Tahun 1974 untuk mengoperasikanNGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh Menteri Keuangan onbehalf Repubik Indonesia.
Register : 11-10-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 527/Pdt.G/2016/PA.Lbt Tanggal 12 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 2
23 — 2
Yasimen Rasjid tanggal 25 Februari2014, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda TR.2.Fotokopi daftar gaji atas nama Yasimen Rasjid, yang ditanda tanganidan dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Repubik Indonesia Biro OpsPolda Gorontalo bulan Desember 2016 bermaterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda TR.3.Fotokopi pembayaran 1 unit mobil Suzuki Futura 1.5 plat Nomor DM9986 B yang ditanda tangani oleh xx tanggal 1 Januari 2016,bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 405/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 21 April 2016 — N. Sulastri, DKK LAWAN DRA. Meliawati Kurnia,AKT, DKK
54 — 12
54 — 12
Meliawati Kurnia AKT ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,menyebutkan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah di seluruh wilayah Repubik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariadisebutkan bahwa
Register : 17-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN SELONG Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Sel Tanggal 4 April 2019 — - MUHAMMAD NUR
melawan
- INAQ SADARUDIN, dkk
99 — 45
99 — 45
SUPRIATUN, umur + 25 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggaldi Kecegm, Desa Bagek Payung Selatan, KecamatanSuralaga, Kabupaten Lombok Timur; sekarang tidakdiketahui alamatnya secara pasti di wilayah hukumNegara Repubik Indonesia; disebut sebagai:TERGUGAT XII;13.