Ditemukan 10235 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kalvin katimo kalis kasim karim
Penelusuran terkait : Pt. waru kaltim plantation Pt. kaltim pasifik amoniak; Tindakan faktual Dprd Tun Esdm Batubara Sayyid abdal nanang Gubernur kaltim 24g2014 Perkebunan kaltim utama Kutai kartanegara Izin Morris sahara Kapolda kaltim Kepegawaian 06g2016 Kutai kartanegera 21g2014 Indowana arga timber Kehutanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — TRI AGUS HARTOTOK VS PT KALTIM PRIMA COAL
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI AGUS HARTOTOK VS PT KALTIM PRIMA COAL
    hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:TRI AGUS HARTOTOK, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Yos Sudarso Il, Gang Sahabat, RT 14,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikuasa kepada Selamat dan kawankawan, Para Tim Advokasidari Serikat Pekerja "Persaudaraan Pekerja MuslimIndonesia, berkantor di Jalan Sulawesi Raya Nomor 89Sangatta, Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT KALTIM
    PRIMA COAL, dalam hal ini diwakili oleh SaptariHoedaja selaku Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal,berkedudukan di M1 Building Mine Site Jalan Dr Sutomo,Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan di BakrieTower Lantai 15, Jalan H.R.
    Nispalah dan kawankawan, ParaKaryawan PT KALTIM PRIMA COAL, berkantor di M1 BuildingMine Site, Jalan Dr Sutomo, Swarga Bara, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Maret 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Hal. 1 dari 7 hal.
    KPC Edisi 2017 2019 yang berbunyi:Melanggar dan/atau mengabaikan peraturan keselamatan kerja atauprosedur kerja yang aman yang ditentukan oleh Perusahaan;b. membahayakan keselamatan jiwa, cedera diri/orang lain karenakecerobohan karyawan;hilang atau rusaknya milik perusahaan;mengakibatkan kematian orang lain dan/atau cedera diri/orang lainkarena kecerobohan karyawan"dengan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Menetapkan Hak Tergugat sesuai dengan Pasal 77.3 dan 77.4PKB PT Kaltim Prima Coal Edisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2088 B/PK/PJK/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL;;
3 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — KALTIM BATUMANUNGGAL VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
114 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM BATUMANUNGGAL tersebut ;
    KALTIM BATUMANUNGGALVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
    KALTIM BATUMANUNGGAL, dalam hal ini diwakili oleh SAMBUDITRIKADIBUSANA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Kaltim Batu Manunggal, alamat kantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor : 17B, Samarinda, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkanAkta Notaris Nomor : 45, tanggal 6 Agustus 1993 tentang PerseroanTerbatas Kaltim Batumanunggal, sebagaimana Perubahan Akta NotarisNomor : 22, tanggal 10 Nopember 2009 ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum ;2.
    Kaltim Batumanunggal Suratini juga ditembuskan kepada (bukti P11); Gubernur Kaltim. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Prov Kaltim.Koramil Muara Jawa.Kapolsek Muara Jawa.Lurah Teluk Dalam. PT.
    Kaltim Batumanunggal.Fakta hukum ini dibenarkan oleh saksi Imron, mantan KepalaDinas Pertambangan dan Energy Kutai Kartanegara Tahun 2005;1.8.Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melaporkanhasil Eksplorasinya dan memohon peningkatan perizinannya menjadi KPEksploitasi sebelum berakhirnya KP Eksplorasinya. Namun padakenyataannya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat belumjuga mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolakHalaman 15 dari 30 halaman.
    Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat memperoleh SK Eksplorasi. Pada halberdasarkan Bukti P3, Bukti P4, Bukti P13 terbukti secara sah danmenyakinkan PT.
    Kaltim Batumanunggal (Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat) telah memenuhi syarat dan sesuai denganprosedur dalam memperoleh SK Eksplorasi;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya secara adil dan seimbang mengenai PT.Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telan memenuhi syarat dan prosedur mengajukanpermohonan peningkatan dari KP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 September 2018 — KALTIM PARNA INDUSTRI
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM PARNA INDUSTRI
    ./2012, tanggal 22 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di MenaraImperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, JalanH.R.
    banding tanggal 3 Februari 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.35163/PP/M.X1I/16/2011, tanggal 23 November 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1031/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 24 September 2009, tentangkeberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor00325/407/07/052/09 tanggal 27 Januari 2009 atas nama: PT Kaltim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 920 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DSM KALTIM MELAMINE
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DSM KALTIM MELAMINE
    DSM KALTIM MELAMINE, tempat kedudukan Gedung Tetra PakLantai 2, Jl.
    DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2007 yang lebih dibayaradalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 35.856.528.387,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 1.412.627.958,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 18.716.854.402,00 Dikurangi : retur penjualan Rp. 0,00 Jumlah Rp. 55.986.010.747,00Pajak Keluaran Rp. 1.871.685.440,00Dikurangi : PPN atas retur
    DSM Kaltim Melamine, NPWP:01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang,Kalimantan Timur, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas,adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/PDT/2019
Tanggal 28 Mei 2019 — VS PT KALTIM PRIMA COAL
102 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS PT KALTIM PRIMA COAL
    Sudirman Nomor 8 DesaSangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten KutaiTimur, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanPT KALTIM PRIMA COAL, berkedudukan Swarga BaraSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,diwakili oleh Saptari Hoedaja/Presiden Direktur, berkantor diBakrie Tower, Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, JalanH.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — KALTIM NITRATE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
120 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM NITRATE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 901/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALTIM NITRATE INDONESIA, beralamat di Gd.Sentral Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakilioleh Antung Pandoyo, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KALTIM NITRATE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-06-2009 — Upload : 25-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2544K/PDT/2008
Tanggal 10 Juni 2009 — REA KALTIM CAKRA ESTATE
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REA KALTIM CAKRA ESTATE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 — KALTIM METHANOL INDUSTRI
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt. 20, JI Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP 01.562.239.2092.000,telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku, sehingga karenanya sah dan berkekuatanhukum;c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2315 B/PK/Pjk/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 25 April 2022 — PT REA KALTIM PLANTATION VS 1. WIDARTO, DKK
87 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT REA KALTIM PLANTATION tersebut;
    PT REA KALTIM PLANTATION VS 1. WIDARTO, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — PT ALAM KALTIM LESTARI VS NAFSAHU LAODE NDIGO
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ALAM KALTIM LESTARI, tersebut;
    PT ALAM KALTIM LESTARI VS NAFSAHU LAODE NDIGO
    PUTUSANNomor 215 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT ALAM KALTIM LESTARI, diwakili oleh Lo Siaw Woon(Direktur), berkedudukan di Jalan Dermaga Kelurahan KarangMumus, Nomor 34, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya, Suriani, S.H., Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Markusin I,
    Karamnya kapal tongkang tersebut terjadi oleh karenakelalaian yang dilakukan nahkoda menggunakan pandu yang ditentukannahkoda sendiri (Tergugat ) bukan pandu dari perusahaan pelayaran PTAlam Kaltim Lestari (Penggugat ) padahal pandu yang mengoperasikankapal pada kondisi tertentu wajib ditunjuk dari perusahaan yangbersangkutan, dari kesemuanya itu pekerjaan yang seharusnya dilarangoleh pihak perusahaan untuk beroperasi oleh karena kondisi air sungaisangat berkurang (Sungai dalam kondisi dangkal) namun
    melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacupada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belahpihak dan dokumen lainya dengan adanya pasal tersebut di atas jelaslahyang terkandung dalam makna pasal tersebut di atas adalah penyelesaianhubungan industrial mengacu pada PKL terakhir sehingga dalam hal iniHal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.SusPHI/2017PKL pada tanggal 30 Juli 2009 adalah acuan dalam Pemutusan HubunganKerja (PHK) dan masa kerja/hubungan kerja antara PT Alam Kaltim
    wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungyang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PTALAM KALTIM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3611 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
148 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 3611/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yangdiwakili oleh Tri Novita Rimawati, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David StevenMacquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center(DDTC), beralamat
    amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put006537.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 20 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00249/KEB/WPJ.20/2018tanggal 09 Mei 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2015 Nomor 00243/207/15/007/17 tanggal 26 April 2017, atas nama PTWaru Kaltim
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT WARU KALTIM PLANTATION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 B/PK/PJK/2018
Tanggal 9 April 2018 — WARU KALTIM PLANTATION;
36 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION;
    ./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur, diwakili oleh Kresno Eko Saputro, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69433/PP/M.XB/16/2016, tanggal 23 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP531/WPJ.20/2014tanggal 30 Mei 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor 00069/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atasnama: PT Waru Kaltim
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP531/WPJ.20/2014 tanggal 30 Mei 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00069/207/1 1/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama: PTWaru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2089 B/PK/PJK/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL;;
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — PT KALTIM PRIMA COAL
8 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KALTIM PRIMA COAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2531 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — WARU KALTIM PLANTATION
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION
    2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1375/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00223/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00937/107/14/007/15tanggal 26 November 2015 atas nama PT Waru Kaltim Plantation,NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat di Jalan Puloayang RayaHalaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — PT KALTIM METHANOL INDUSTRI
24 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KALTIM METHANOL INDUSTRI
    ./2013tanggal 28 Agustus 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KALTIM METHANOL INDUSTRI, tempat kedudukan diMenara Standard Chartered Lantai 20, Jalan Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — REA KALTIM PLANTATIONS;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REA KALTIM PLANTATIONS;
    REA KALTIM PLANTATIONS, beralamat di Jalan Hasan Basri No. 1,Termindung Permai, Samarinda;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36150/PP/M.VII/10/2012, tanggal 18 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya
    REA Kaltim Plantations, NPWP : 01.083.701.1725.000, alamat : JI.Hasan Basri No. 1, Temindung Permai, Samarinda.