maupun Terdakwa tersebut untuk meminta saksi Wira mengirimkan uang kerekening Terdakwa, maupun untuk memberikan informasi tentang perkembanganpersidangan di Mahkamah Konstitusi, hal itu sesuai dengan bukti berupa SMS dariTerdakwa kepada saksi Wira Muthalib antara lain, salah satunya pada tanggal 8 Juli2011 pukul 10:02:13 mengirim sms yang isinya "Kita menang, tanpa PSU lagu", dan halitu disampaikan Terdakwa atas dasar keyakinan Terdakwa sendiri bahwa pasangan YopiMuthalib Sri Sapto menang tanpa pemilihan

ulang, padahal pada kenyataan PutusanMK baru pada tanggal 20 Juli 2011 yang memutuskan menolak gugatan dari pasangansaksi Yopi Muthalib Sapto ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 dan 30mengenai unsurunsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", yang manaMajelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil keterangan dariTerdakwa, saksi Drs.

Kalau sajaTergugat bertindak cermat, maka sikap yang harus diambil Tergugatadalah menolak dan mengembalikan Surat Dekan Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu Nomor 5519/UN30.3/PP/2013tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengusulan Koordinator ProgramStudi Magister Pendidikan Matematika, dengan alasan usulpengangkatan yang disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan tersebut didasarkan pada prosedur yang cacat hukum, danmemerintahkan Dekan memproses pemilihan ulang, denganmempedomani

yangmemenuhi persyaratan, sehingga telah memenuhiketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b= yaitu Badan12atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan Keputusan telah menggunakan wewenanguntuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangitu (bukti P7);Bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran' tersebut,para calon lurah~ yang diwakili oleh paraPenggugat telah mengajukan surat aduan dankeberatanyang ditujukan kepada Panitia Pemilihan padatanggal 12 Pebruari 2004 untuk diadakan pengusutanserta dilakukan pemilihan

ulang akan tetapi tidakditanggapi padahal menurut Pasal 7 PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 6 Tahun 2000 disebutkan bahwapengaduanmengenai adanya keberatan terhadap bakal calonkepada Panitia selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapanbakal calon diumumkan, sedangkan keberatan paraPenggugat diajukan dua hari setelah ditetapkannyacalon lurah sehingga masih dalam tenggang waktupengaduan; Bahwa para Penggugat selanjutnya mengirimkanlagi surat tertanggal 28 Pebruari

Dalam hal ini Tergugat telah mengumpulkanfakta yang relevan tidak menerapkan ketentuan15perundang undangan yang berlaku, yaitu setelah adafakta pelanggaran pelanggaran yang dilakukan baikoleh Panitia pemilihan maupun calon lurah terpilih,seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SuratKeputusan tentang penetapan calon lurah DesaSumberagung akan tetapi seharusnya menerbitkanSurat Keputusan berupa pemilihan ulang calon lurahSumberagung;12.

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, banyakkecurangankecurangan dan pelanggaranpelanggaran yangdilakukan oleh Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, makaPemilihan Kepala Desa yang sedimikian tersebut adalah tidak dapatdipertanggung jawabkan keabsahannya, oleh karenanya PemilihanKepala Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jemberpatut untuk di nyatakan BATAL DEMI HUKUM dan mohon kepadaMejelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untu menetapkan sertamemerintahkan untuk dilaksanakan PEMILIHAN

ULANG ,16.

Rambipuji, Kabupaten Jember diketahui dan ditandatangani oleh saksi tanpa ada keberatan, maka dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya oleh karenanya patut dinyatakan SAH DEMIHUKUM dan mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK GUGATANPENGGUGAT.17.Bahwa berdasarkan Tatib Pilkades dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tabun 2006 pasal 52 ayat 1, apabila terdapat lebih dari1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlahdukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, makadiadakan Pemilihan

Ulang hanya untuk caloncalon yang berhakdipilin dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak denganjumlah yang sama, sedangkan hasil perolehan suara pilkadesCurahmalang tidaklah demikian, maka mohon kepada Mejelis hakimPengadilan Negeri Jember untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.18.Bahwa masing masing calon Kepala Desa sudah membuat Surat Pemyataan yang berisikan diantaranya ;a.

Bahwa terhadap permintaan Penggugat pada poin 5 yang majelishakim agar Tergugat 1 dan Tergugat II menerbitkan kputusan tentangpemilinan ulang, Tergugat II memberikan tanggapan bahwa kewenanganuntuk melakukan pemilihan ulang tidak dikenal dalam peraturanperundangundangan baik dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maupundalam perda Nomor 15 Tahun 2016.

Menolak permintaan Penggugat Tergugat 1 dan Tergugat Ilmenerbitkan tentang keputusan tentang pemilihan ulang calon KepalaDesa Rempung, karena bukan kewenangan pengadilan Tata UsahaNegara.4.

Bahwa Saksi menerangkan ia tidak tahu mengapa dilakukan pemilihanulang pada tahun 2021.Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.JPR Bahwa saksi menerangkan Pada saat pemilihan ulang tahun 2021 BapakMesak Arebo tidak ikut memilih.Bahwa Saksi menerangkan bapak Demianus Waromi terpilin pada saatpemilinan Kepala Kampung tahun 2021.

Bahwa Saksi menerangkan saksi dari calon yang tidak lolos semuanyamerasa kesal.Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.JPR Bahwa Saksi menerangkan ia tidak tahu apa alasan Bupati sehingga iamelaksanakan pemilihan ulang pada Tahun 2021. Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Bupati sehingga ia tidak melantikCalon yang terpilin pada tahun 2018. Bahwa Saksi menerangkan Pemilihan Tahun 2018 dilaksanakan dikampung Ransarnoni.

Camat Manaar Bulant Kabupaten Kutai Barat,yang intinya, antara lain: Agar pihak Kecamatan Mook Manaar Bulant meninjau danmengevaluasi kembali pemilinan anggota BPK Kampung Rambayandan agar dilaksanakan pemilihan ulang anggota BPK KampungRambayan sesuai dengan Perda No.17 Tahun 2006; Agar pihak Kecamatan Mook Manaar Bulant segera melakukanevaluasi Kinerja Petunggi Kampung Rambayan, termasuk tidakmasuk kerja dan tidak berada di Kampung untuk waktu lama, dalamwaktu 2 (dua) bulan kedepan dan segera melaporkan

proses dasar Pemilihan Kepala Desa Margorejo yangdidasarkan atas perbuatan melawan Hukum, maka hasil pemilinan adalahbatal dan harus dilakukan Pemilihnan ulang atau setidaknya dilakukanpenghitungan ulang terhadap surat suara;Bahwa kalaupun Para Tergugat tidak mau atau mengulurulur waktupelaksanan proses penghitungan ulang ataupun pemilinan ulang,Penggugat mohon sekiranya dengan putusan pengadilan ini dapatnyadigunakan untuk melaksanakan proses dan rekomendasi untuk diadakanpenghitungan ulang atau pemilihan

ulang calon Kepala Desa Margorejo;Bahwa setidaknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat dan Para Tergugat lainnya yang berakibat kerugian padaPenggugat baik moril maupun immateriil yang mana:Kerugian moril Penggugat adalah:Halaman 5 dari 21 hal.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Illagarmelakukan Pemilihan Ulang / Seleksi Ulang Calon KepalaPekon dan Menunda Tahapan Pelaksanaan Pemilihan KepalaPekon, Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu, KabupatenTanggamus Tahun 2020 sampai dengan adanya putusan pengadilanyang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);7.

TentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa DanPengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilin SeKabupaten MeranginPeriode 2016 2022, telah bertentangan dengan Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu bertentangan dengan Asas KepastianHukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan AsasPelayanan Yang Baik maka menyebabkan surat keputusan BupatiMerangin tersebut batal demi hukum atau tidak sah, sehinggaberalasan atas hukum pemilihan Kepala Desa Merangin Periode Tahun2016 2022 untuk dilakukan Pemilihan

Ulang yang dilakukan menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT memohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jambi dan atau melalui Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jambi untuk dapat memeriksa dan memutus perkara a quoberdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagaiberikut:1;2.

Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyatakan calon kepaladesa yang dinyatakan terpilin adalah calon yang mendapat dukungan suarasah terbanyak, dalam hal jumlah calon terpilin yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari satu calon, apabila TPSnya lebih dari satu ditetapkanberdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyakdan apabila TPS hanya satu ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggaldengan jumlah pemilih terbesar dan apabila calon terpilin berada disatutempat tinggal dilakukan pemilihan

ulang.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Penghitungan Ulang danatau Pemilihan Ulang terhadap Pilkades Desa Kropoh, Kecamatan Raas,Kabupaten Sumenep sesuai Peraturan perundangundangan yangberlaku ;.

membenarkan Bukti P4 ( Berita Acara itgl. 15Nopember 2016 ) dibuat oleh Staf Kecamatan yang isinya tentangmusyawarah penyelesaian masalah Pilkades Desa Karang Gede ; Bahwa, saksi menerangkan setelah tanggal 15 Nopember 2016, tidak adalagi pemilihan / penghitungan suara lagi ; Bahwa, saksi menerangkan tidak ada perbaikan Berita Acara ( Bukti P4) ;Karena ada informasi selisin suara sebanyak 104 suara hilang atau tidaktahu keberadaannya dimana ;" 22202 Bahwa, saksi menerangkan memang tidak dapat dilakukan Pemilihan

ulang,karena suasananya tidak memungkinkan Bahwa, saksi menerangkan kotak suara dibawa oleh Panitia kedua belahHalaman 30 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2017/PTUNPLGpihak mengetahui khawatir terjadi sesuatu wajar kotak suara harusGI@IMANKAN f===sa eens etre reir eceninine Bahwa, saksi menerangkan untuk mengadakan rapat adalah inisiatif saksi,dasarnya adanya selisin suara dalam Pilkades Desa Karang Gede ;Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telahmenyampaikan kesimpulannya

Kepala Desa Sungai Deras melalui Surat Nomor24/PANPilkades/XII/2016 yang pada pokoknya menyampaikanpermintaan Pembatalan Hasil Pemilihan dan Meminta PemilihanUlang Kepala Desa Sungai Deras;261Bahwa menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kepala DesaSungai Deras Nomor 24/PANPilkades/XII/2016 selanjutnya BPDSungai Deras melalui Surat Nomor 15/BPDSD/XII/2016 tanggal28 Desember 2016 yang pada pokoknya mengajukanpermintaan kepada Bupati Kerinci untuk membatalkan HasilPemilihan dan Meminta agar dilakukan Pemilihan

ulang KepalaDesa Sungai Deras;271Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Penggugat menerimaSurat dari Bupati Kerinci Nomor 140/01.14/DPMD/2017 PerihalPenyampaian Hasil Klarifikasi Panitia Pilkades KabupatenKerinci beserta lampirannya;28/Bahwa dalam Laporan Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air HangatTimur yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaKabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci Nomor Istimewa angkaRomawi Ill menerangkan sebagai berikut:1.

JBI.Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci kepadaBupati Kerinci, Perihal: Laporan PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemilihan Kepala Desa SungaiDeras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 11 Januari2017;180 BuktiP18 : Fotokopi sesual denganfotokopi, Surat Elviandri (Calon Nomor Urut 1 (satu))kepada Bupati Kerinci, Perihal: Permintaan PembatalanHasil Pilkades dan Pemilihan Ulang Kepala DesaSungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 17Januari 2017;19 BuktiP19 : Fotokopi sesuai dengan asl,Surat Ferdia

ulang Kepala Desakepada Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci;16. bahwa berdasarkan Bukti P16, diketahui BPD Desa SungaiDeras telah mengajukan surat permintaan pembatalan hasil pemilinan danpemilinan ulang Kepala Desa Sungai Deras kepada Kepala BPMPDPP &KN Kab.

JBI.sebagaimana Bukti P17 dan Bukti T18, Penggugat a quo mengajukansurat Permintaan Pembatalan Hasil Pilkades dan Pemilihan Ulang KepalaDesa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Tergugat a quopada tanggal 17 Januari 2017 (vide Bukti P18);21. bahwa berdasarkan Bukti T17, diketahui Camat Air Hangat Timurtelah mengirimkan kembali usulan nama Pemenang Pilkades SungaiDeras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI kepada BupatiKerinci Cq. Kepala DPMD Kab.

.: Rp 6.188.596.984,dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,(seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPUKabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPUKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan denganKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalamrangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

+Total... : Rp 6.188.596.984,dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,(seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPUKabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPUKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan denganHal 21 dari 79 hal Put No. 4/Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPSKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana

Belanja Operasional : Rp 2.829.125.210,+Total... : Rp 6.188.596.984,dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,(seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPUKabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPUKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan denganKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan ulang Hukum Tua Desa Watuliney Tengah, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu calon Hukum Tua di Desa Watuliney Tengah, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan danPelantikan Kepala Pemerintah Negeri menjelaskan bahwa:(1)(2)(3)Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperolehsuara terbanyak 1% (setengah) ditabah 1 (satu) suara dari jumlah pemilihyang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih;Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangoun yang mendapatdukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PanitiaPemilihan mengadakan pemilihan

ulang (putaran kedua) terhadap calonyang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatangananBerita Acara Pemilihan;Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperolehsuara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.Menimbang, bahwa Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun

Urut 1 (Penggugat) yangditetapkan sebagi pemenang/yang meraih suara terbanyak karena dipiliholeh pemilihpemilin yang syah atau setidak tidaknya agar tidakHalaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2017/PN Selmenimbulkan kerawanan demi terjaganya keadaan yang kondusip haruslahdilakukan pemilihan ulang di TPS yang bermasalah karena terjadikecurangan yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6;8. terhadap Tergugat 1, 2, 3, dan 4 (Panitia Pemelihan Kepala DesaBatunampar) seharusnya tidak

Urut 1 (satu) (Penggugat) sebagai calon pemenangKepala Desa Batunampar karena dipilin oleh pemilih pemilin yang syah danatau setidaktidaknya dilakukan pemilihan ulang Kepala Desa Batunampardi TPS yang bermasalah karena terjadi kecurangan;e. Menyatakan hukum agar Tergugat 5 (lima) mengeluarkan surat keputusanuntuk melantik Calon No. Urut 1 (satu) (Penggugat) sebagai Kepala DesaBatunampar yang terpilih secara syah;f.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor31/Kpts/KPUKab012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015,khususnya pada Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas namaMasrur Masykur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor31/Kpts/KPUKab012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015,khususnya pada Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas namaMasrur Masykur;Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan

Ulang KepalaDaerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai tahapantahapanPilkada sebagaimana peraturan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exa quo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:A.

NEGARA joUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataPutusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG 24Usaha Negara jo Undang Undang nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata usaha Negara terhadap Tergugat padapenerbitan 2 obyek sengketa tersebut diatas ,yakni diwajibkanuntuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut sertaTergugat diwajibkan untuk memerintahkan BPD Desa Doyonguntuk melakukan pemilihan

ulang Kades Antar waktu DesaDoyong sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku .VII.

Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan kepada BPD DesaDoyong untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala DesaPenganti Antar waktu Desa Doyong Terpilin desa Doyong ,Kecamatan Miri ,Kabupaten Sragen sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;ATAU :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (ecourt) padatanggal 1 Oktober

Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa Pace Damidan Kepala Pemerintahan Desa Oebafok dipanggil oleh Kabag HukumKabupaten Rote Ndao saksi Hangry Marlinus Mooy dan Kabag Hukummenyarankan agar melakukan pemilihan ulang dengan alasan pemilihanpertama yang dilakukan secara musyawarah mufakat tersebut tidakmemenuhi syarat / cacat hukum; Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2020 panitia melakukanpemilinan ulang secara langsung di Dusun Oeno yang dimenangkan olehHalaman 6 dari 45 Putusan

terpilih adalah Terdakwa II JERMIAS NGGIRI,Terdakwa IIL ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, TerdakwaV DEDI YANTO MESAH, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK, selanjutnyaterdapat perintah dari Saksi HANGRY MOOY selaku Kabag Hukum PemdaKabupaten Rote Ndao bahwa proses pemilinan pertama dibatalkan denganalasan tidak sesuai prosedur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019tentang Badan Permusyawaratan Desa;Menimbang, bahwa akibat dari adanya pembatalan tersebut sertarencana tindak lanjut berupa pemilihan

ulang/ kedua Anggota BPD DesaOebafok periode 20202026 secara langsung maka Terdakwa PACE DAMImembuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa Il JERMIAS NGGIRImembuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABAmembuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEOmembuat daftar hadir Dusun Soruk Il, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHmembuat daftar hadir Dusun Soruk , Terdakwa VI MERI LINCE HENUKmembuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayan Kokolo yang mana daftar hadirHalaman 30