Ditemukan 458530 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2022
Tanggal 7 April 2022 — MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
669 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 03-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
DICKY ZULIANTO
154 — 4
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-05-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 432/PID.SUS/2022/PT SBY
Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : LINGGA NUARIE, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : BINTI ROFIAH Alias OVI
229 — 0
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 27-01-2023 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN SANGGAU Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sag
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Agus Supriyanto, S.H., M.H.
Terdakwa:
JONO PINEM Anak Dari TERANGENA PINEM
159 — 68
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 07-09-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, SH
Terdakwa:
MONALIA ISKANDAR
343 — 16
  • barang buktiyang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum MONALIA ISKANDARalias MONA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39Ahuruf a jo pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata
    Cara Pengisian Keterangan, ProsedurPemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atauPenggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukanmelalui dua cara yaitu sebagai berikut:Bahwa secara manual/melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKPdikukuhkan, yaitu:1) PKP menyampaikan surat permintaan NSFP keKantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;2) Surat Permintaan NSFP harus diisi secara lengkapdan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKPdikukuhkan;3) Atas
    Cara Pengisian Keterangan, ProsedurPemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atauPenggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukanmelalui dua cara yaitu sebagai berikut:a.
    Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhipersyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UndangUndang PPN yang terjadi hanya jual beli KERTAS FAKTUR PAJAK saja.Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengaturtentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain adalah sebagaiberikut:e Pasal 39A UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa:Setiap orang yang dengan sengaja :a. menerbitkan dan/atau
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 08-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK
Tanggal 21 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPARMAN Diwakili Oleh : AGUNG PAMULA ARIYANTO, S.H.,M.H dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH. S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIE KUSUMAWATI, S.H.
50 — 29
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 09-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PID/2020/PT JAP
Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Terdakwa : MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN
Terbanding/Penuntut Umum I : TAKKAS MARUDUT, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : LEONARD HASUDUNGAN N.T, SH.
136 — 156
  • perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkankerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 795.532.193, (tujuh ratussembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluhtiga rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Halaman 7 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT JAPPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata
    sebagaimana Surat Juru Sita Pengganti Pengadilan NegeriMerauke Nomor W 30U3/839/HK.01.10/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Merauke tanggal 25 November 2019 Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hadapan PaniteraPengadilan Negeri Merauke pada tanggal 25 November 2019, dengandemikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan sesuai dengan tata
    B/2019/PN Mrk diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwahadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 2 Desember2019, dengan demikian permohonan banding tersebut menurut MajelisHakim Tingkat Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuaidengan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanHalaman
    Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dandenda , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkaraHalaman 76 Putusan Nomor 7/PID/2020/PT JAPdalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnyasebagaimana tersebut dibawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaandengan hal ini, knususnya Pasal 39 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 14-12-2023 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN PELALAWAN Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Plw
Tanggal 28 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD HABIBI, S.H.
3.DELMAWATI, S.H.
4.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
5.HARPENI DAMAYANTI,SH
6.HARPENI DAMAYANTI,SH
7.AGUNG DWI WICAKSONO, S.H
8.DIMAS DWINOFANTO PUTRA, S.H
Terdakwa:
IKHWANUL ARIF RAMLI BIN RAMLI
61 — 33
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-02-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 111/Pid.B/2018/PN Ptk
Tanggal 25 April 2018 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
KHOW SIU SENG Alias SUSEIN KOPUTRA
287 — 123
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 570/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARIF RIYANTO,SH
2.JUAN BANGUN MANULANG, SH., MH
Terdakwa:
TOPIK NURJAMAN alias MUHAMMAD DEVIS alias DAVIS
100 — 63
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-02-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2023 — Penuntut Umum:
FAUZAN IRGI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
SURYANTO alias AAN
53 — 39
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Smg
Tanggal 30 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NIAM FIRDAUS,SH
Terdakwa:
IMAM RIAWAN RAMDHANI
121 — 16
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 93/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RACHMAN RAJASA, SH
Terbanding/Terdakwa : HANI RATNAWATI alias HANI
240 — 159
  • fakturpajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telahditerbitkan dan digunakan oleh beberapa perusahaan pengguna tersebutdi atas, sekurangkurangnya sebesar Rp.13.401.732.576, (tiga belasmiliar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuhpuluh enam rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 A huruf a UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata
    Januari 2020 pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara inimemutuskan:1.Menyatakan terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata
    Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.2.
    PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari2020 yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Halaman 25 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.DKIMengingat Pasal Pasal 39 A huruf a UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
HARI BUDIANTO Als HARI Als BUDI
167 — 113

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Hari Budianto als Hari als Budi Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Secara bersama-sama menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Menyatakan Terdakwa HARI BUDIANTO alias BUDI alias HARIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPerpajakan yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan JoUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimanadakwaan penuntut
    ENDOBUDIARTO BERSAUDARA dari kurun waktu bulan Januari 2017 s/d bulanSeptember 2017 yaitu sebesar Rp. 4.045.441.191, (empat milyar empatpuluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluhsatu rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 Ahuruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangHalaman 9 dari 97 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo UndangUndang Nomor 28Tahun
    Kepada PTHARLIS TATA TAHTA yang beralamat di JI. Sutan Sahrir RT.0O6 No.01,Tanjung Laut Indah, Kalimantan Timur. Dan kepada PT BULUHPERINDU, yang beralamat di Jl. D.I.
    Walaupun sampai dengan tanggal surat tersebutbaru ada dua perusahaan yang memesan faktur pajak yaitu PT HARLISTATA TAHTA dan PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, tetapi akhirnyayang dibuatkan faktur pajak atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNGMAS hanya PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, sedangkan untuk kePT HARLIS TATA TAHTA menggunakan faktur pajak atas nama PTGUNA DAYA ENERGITAMA.
    UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapaKalidiubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 (Undang Undang KUP) ndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapaKalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 (UndangUndang PPh);b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn
Tanggal 23 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DERMAWATI TURNIP
93 — 57
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 05-03-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
MESAKH SUPRIADI SIMATUPANG
160 — 12
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-01-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sby
Tanggal 22 Februari 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IR SUWANDI GUNADI
213 — 88
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 02-11-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD ALI SAID KURNIAWAN,S.H., M.H.
2.RUDI RACHMADI,SH., M.H.
3.EDDY HANDAYANI AKBAR, S.H., M.H.
4.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
5.SUGENG WIBOWO SAPUTRO,S.H.,M.H.
6.ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
7.MITRIDA IGA RAHMA PUTRI, S.H.
8.DWI INDAH WIDYA PRATIWI, S.H.
9.LINDA AYU PRALAMPITA.S.H.
10.DIFIA SETYO MAYRACHELIA, S.H.
Terdakwa:
H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI
40 — 32
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/KI/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
205 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
    PUTUSANNomor 262 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUHAMAD HABIBI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Menteng XII Nomor 05 RT/RW 003/08Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTORWILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIKALIMANTAN
    Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untukmembayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan tersebut dikabulkan olehPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor25/G/KI/ 2018/PTUN.PLK, tanggal 7 Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2019, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 15 Februari 2019 permohonan tersebut diikuti
    denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 27Februari 2019:Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Halaman 3 dari 7 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor 25/G/K1/2018/PTUN.PLK tanggal 7 Februari 2019:2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan TengahNomor 003/X/KI KALTENGPSA/2018 tanggal 22 November;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, S.H. NIP. : 195409241984031001Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/TUN/2019
Tanggal 20 Juni 2019 — SUTIKNO VS KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
139 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUTIKNO VS KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPengadilan Tata Usaha Negara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadiliperkara a quo (Kompetensi Absolut);2. Objek Sengketa a quo tidak dapat dijadikan Objek Sengketa;3.
    Yang menjadi Objek Sengketa telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan NomorHalaman 2 dari 8 halaman.
    PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor156/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/2017/PTUNJKT,tanggal 20 Maret 2018;MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN:Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, untuk menunda berlakunyaKeputusan Termohon Peninjauan
    Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
    Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019H. Ashadi, S.H. NIP 19540924 198403 1 001Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019