NUR MUHARRAM JAYA, S.H, Staf BagianHukum Setda Kabupaten Buton Selatan ; Semuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan diKantor Bupati Butan Selatan, Beralamat di Jalan GajahMada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga KabupatenButon Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :181.1/3158, tanggal 29 Juli 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT $;; 2. PT.

merupakanperbuatan yang bertentangan dengan Undangundang, oleh karenamengusir, menyuruh bongkar bangunan, serta melakukan halhal yangmeresahkan warga (Para Penggugat) manakala Tergugat bukan sebagaipemilik tanah objek sengketa tersebut karena Tergugat tidak pernahmenunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, yangbertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/KuasanyaYang Sah, juncto Semen dalam Negeri Nomor 181.1

Nomor 3550 K/Pdt/2015Negeri Nomor 181.1/7944/AGR, tanggal 7 September 1981, Perihal :Larangan Penggunaan Personil ABRI untuk pelaksanaanpembebasan/pengosongan tanah milik rakyat, sebagai bukti P15,serta salinan Surat Depdagri Nomor SJX16/1/1, tanggal31 Maret 1976,Perihal : tanahtanah dari oknumoknum G.30S PKI yang dipergunakanoleh pihak ketiga, sebagai bukti P16;Bahwa sedangkan buktibukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalahberupa:TI, Surat Keputusan Laksusda Kaltim Nomor Skep/lKamda/I/1980,tanggal

SIDRAP atas nama ANDI PALLA EWA yang telah dicocokkandengan aslinya yang telah dimaterai secukupnya diberi tanda P.4 ; 1 ( satu ) lembar Foto Copy surat Pajalele Penundaan pengukuran tanah perumahantertanggal 09 Juni 2005 No. 181.1/KP/VI/2005 yang telah dicocokkan dengan aslinyayang telah dimaterai secukupnya diberi tanda P.5 ; 1 (satu ) lembar Foto Copy surat kelanjutan proses permohonan penerbitan sertifikatdari Syahrir Kallado tertanggal 20 Juni 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinyayang telah

ANDI PALLA EWA tertanggal 29 Juni 2005 No. 181.1/KP/VI/2005 yangtelah dicocokkan dengan aslinya yang telah dimaterai secukupnya diberi tanda1 ( satu ) lembar gambar situasi tanah atas nama MAMMA BIN DJAWA yang telahdicocokkan dengan aslinya yang telah dimaterai secukupnya diberi tanda P.7. ; 1 ( satu ) lembar Foto Copy gambar yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telahdimaterai secukupnya diberi tanda P.7.1. ; 1210 1 ( satu ) lembar Foto Copy gambar Besmob Blok 014 petak 3433 yang telahdicocokkan

Jenal Mustopa dan Titi Rosita bukanmilik Titi Rosita;e Bahwa pada waktu itu Sukardi menjual sawah luasnya kurang lebih ada 100 batatapi sekarang sudah dijual lagi ke Maman oleh Jenal Mustopa dan Titi Rosita ;e Bahwa saksi mengetahui Sukardi menjual sawah ke Jenal Mustopa satu kaliseluas 100 bata;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II sekaligussebagai kuasa dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan buktisurat berupa:1 Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1

oleh Kepala Desa Padaringan bernama: Nurkasirin (TurutTergugat II) dengan disertai Pengurus Lingkungan: Ketua RT.03 RW.01 DusunSukaratu bernama: Ondon, dan Ketua RT.0O11 bernama Tono, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Aan Subhan dan Iing Solihin adalah benar warga desa,berdasarkan laporan RT/RW setempat dan catatan yang ada di kantor desa, keduaorang tersebut tidak ada hubungan ikatan darah/hubungan famili/garis keturunan(sebagaimana Bukti P13);Tanggal 5 F ri 2014, ada Surat Keterangan PBB Nomor 181.1

, (sebagaimana BuktiT.LILIILIV3);Tanggal 18 Januari 2013, ada Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/04/I/ Ds.09/2013 dari Kepala Desa Padaringan yang berisi pada pokoknya bahwa AanSubhan (Tergugat II) memiliki tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Padaringantahun 1971 yang dimutasi pada tahun 1992 kepada yang bersangkutan, antara lainpada Persil 225 I seluas 0,181 (sebagaimana Bukti T.1.ILNILIV1);Tanpa tanggal pembuatan, ada Nama Wajib Ipeda Titi Binti Sukardi Nomor 2526tempat tinggal Sukaratu RT.03

;3 Berdasarkan surat keterangan vang dikeluarkan oleh desa:e Bukti T.LO.01.1V1, berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/04/I/Ds.09/2013 tanggal 18 Januari 2013 dari Kepala Desa Padaringan yang berisipada pokoknya bahwa Aan Subhan (Tergugat II) memiliki tanah yangtercatat dalam Buku C Desa Padaringan tahun 1971 yang dimutasi padatahun 1992 kepada yang bersangkutan, antara lain pada Persil 225 I seluas0,181;e Bukti P2, berupa Surat Keterangan tanggal 5 Oktober 2013 yang dibuatoleh Ketua RT.003/RW

Odi Supriadi Bin SalehSukardi;Bukti P11, berupa Surat Keterangan PBB Nomor 181.1//II/Ds.09/ 2014tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa Padaringan(Nurkasirin/Turut Tergugat II) dengan disertai oleh Pengurus Lingkungan:Ketua RT.03/RW.01 Dusun Sukaratu bernama Ondon, dan Kepala DusunSukaratu bernama SADI, yang berisi pada pokoknya bahwa Tioh Yoyohadalah warga desa, dan sebagai wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan,sesuai dengan SPPTPBB yang bersangkutan telah melunasi, kewajibanmembayar

karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 181.1/04/KT1/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tondo tanggal 18Pebruari 2020. ( bukti P.8 );9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Notaris FahrizalZubir, S.H., M.Kn. tanggal 10 Maret 2010. ( butki P.9 );10. Fotokopi Bilyet DEPOBRI ( Deposito Berjangka BRI ) Nomor1291010005512405 an. Fatma Adilang tanggal 18 Mei 2017. ( buktiP.10 )Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.62/Padt.P/2020/PA.Pal11.

dalam Sertipikat Hak Milik 2313/ Kelurahan Tamalanrea Indah, olehkarenanya terbukti fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor24729/Kelurahan Tamalanrea Indah yang dijadikan objek sengketa nyatanyatamerupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Maros;Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Lurah Tamalanrea IndahNomor 181.1/08/KTVXV/2012, tanggal 06112012 (Bukti P3) yang menyatakanbahwa bidang tanah seluas 11.222 M?

Jawa Timur telahmengeluarkan surat pembatalan dari Gubernur Jawa Timur Nomor 181.1/14106/02 1/2006 tanggal 6 November 2006 tentang pembatalan penunjukkan sebagaiInvestor Pasar Induk Agrobisnis karena tidak bisa menyerahkan jaminanpelaksanaan sebesar 10 % dari nilai investasi tersebut;Bahwa dengan adanya surat pembatalan tersebut maka Terdakwa gagal untukmenjadi investasi proyek Pasar Induk Agrobisnis di Desa Jemundo Sidoarjo dansaksi PUDJO WIYANTO meminta kembali uangnya yang sudah diserahkan kePT

Jawa Timur telahmengeluarkan surat pembatalan dari Gubernur Jawa Timur Nomor 181.1/14106/02 1/2006 tanggal 6 November 2006 tentang pembatalan penunjukkan sebagaiInvestor Pasar Induk Agrobisnis karena tidak bisa menyerahkan jaminanpelaksanaan sebesar 10 % dari nilai investasi tersebut;e Bahwa dengan adanya surat pembatalan tersebut maka Terdakwa gagal untukmenjadi investasi proyek Pasar Induk Agrobisnis di Desa Jemundo Sidoarjo dansaksi PUDJO WIYANTO meminta kembali uangnya yang sudah diserahkan kePT

Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat KuasaKhusus Nomor :181.1/3035/02/2018, tanggal 31 Desember 2018:;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING/TERGUGAT :Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah Me@MbaCa !2 oon nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ns. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor122/B/2019/PT.TUNMDN.

Foto copy surat penguasaan tanah Nomor: 62/181.1/KPMP/XII/ 2005tanggal 01 April 2005, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT 6 ;7. Foto copy surat penyerahan Nomor: 418/5BR/SP/ XII/1997 tanggal 17Desember 1997, dan surat keterangan penguasaan tanah Nomor:181.1/04/KDMP/XII/ 1997, tanggal 18 Desember 1997, sesuai denganaslinya diberi tanda TT 7 ;8.

Foto Copy surat penyerahan Nomor:45 /SBRI /II /SP/1998, tanggal 12Februari 1998, dan surat keterangan penguasaan tanah Nomor : 181.1 /489/KDMP/II/1998, tahun 1998, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT 9;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agungdalam Surat Edaran Nomor: 7/2001 dan permintaan kedua belah pihak untukmemperjelas dan memastikan tentang letak serta keadaan objek sengketa,maka dalam pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim telah melaksanakanpemeriksaan setempat di

., masingmasingAdvokat/ Anggota Pusat Bantuan Hukum Kabupaten Gorontalo Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/SMLTA/091/2013, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Limboto, dibawah Register No.03/SK/2013/PN.LBT, yang selanjutnya disebut PARA TURUTTERBANDING semula TERGUGAT TI DANTOV rn eeePENGADILAN TINGGITersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor :01/PDT/2014/PT.GTLO., tanggal O5 Februari 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan

kali dalam setahun) danHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT SMRkerja sama selama ini tanpa didasari dengan Perjanjian, hal inilan yangmendorong Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan lahan sawit miliknya;Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi, adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum sebab hingga saat iniTergugat selaku pemilik lanan yang sah berdasarkan Surat KeteranganPenguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor ;535/181.1

/1002003/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008, dan Nomor509/181.1/1002003/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, serta Nomor : 510/181.1/1002003/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Desa KampungTanjung Batu, Kecamatan Pulau derawan, Kabupaten Berau, tidak pernahmenanda tangani surat perjanjian kerjasama atau MoU pengelolaan lahan danAkta Hibah sebagian atau seluruhnya lahan milik Tergugat kepada Penggugat,maka hal yang tidak benar menurut hukum jika Tergugat dinyatakan telahmelakukan perbuatan

., beralamat di jalan AhmadYani nomor 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Februari 2018, 28 Februari 2018 dan 1 Maret 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Februari 2018 dan7 Maret 2018 dengan register Nomor 181.1/10/B.Huk/II/2018, dan NomorNomor 181.1/17/B.Huk/II/2018, selanjutnya disebut sebagai: PARAPEMBANDING semula TERGUGAT I, Ill dan IV;Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT MKSMELAWAN:MUHAMMAD DAHLAN, bertempat

Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 181.1/02/BK/2009 yang di buat pada tanggal 31 Mei 2009,telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut PII ;3. Foto Copy Surat Pernyataan dari Yong Cut yang dibuat pada tanggal 02 Nopember 2009, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut PIII ;4. Foto Copy Surat Pernyataan dari M.

serta terpenuhi syaratsyarat yang ditentukan, maka aktatersebut berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, hal ini berartibahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya, sedangkanbeban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentik atau sebaliknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 164 R.Bg./138 H.LR ;Menimbang, bahwa Produk bukti PIJ merupakan Surat Keputusan Kemukiman BinehKrueng dengan nomor: 181.1

perkara No.61/Pdt/G/2007/ + PN.Bdg dan perkaraNo.138/Pdt/G/2012/PN.Bdg, dan nyatanya Tergugat I, TergugatIII, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara aquo;7) Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah a quo antaraPenggugat dengan pihak Tergugat III (sebelum diajukan gugatanperkara ini ), juga telah diketahui dan diakui oleh Tergugat I danKepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandungsebagaimana terbukti dari Surat Nota Dinas Kepala Bagian Hukum19dan HAM Pemerintah Kota Bandung No.181.1

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 7menyatakan: Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah a quo antaraPenggugat dengan pihak Tergugat III (sebelum diajukan gugatan perkaraini), juga telah diketahui dan diakui oleh Tergugat I dan Kepala BagianHukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung sebagaimana terbukti dari SuratNota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung No.181.1/4503Bag.HukHAM tanggal 4 Juli 2013, yang ditujukan kepadaWalikota Bandung/Tergugat I"Tergugat

I tanggapi bahwa dicantumkannya Nota Dinas Kepala BagianHukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung No. 181.1/4503Bag.HukHAMtanggal 4 Juli 2013 oleh para Penggugat menunjukkan bahwa gugatan a quokekurangan pihak, karena dalam nota dinas termaksud disampaikan olehKepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung pada halaman 2angka 8 sebagai berikut:"dalam perkembangannya terhadap sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU22 Bandung terdapat beberapaorang yang mengaku sebagai miliknya, yaitu:a.

di dalampetitum gugatannya, kecuali terhadap dalildalil yang diakui secara tegasoleh Tergugat TI;Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 7menyatakan: "Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah a quo antaraPenggugat dengan pihak Tergugat III (sebelum diajukan gugatan perkaraini), juga telah diketahui dan diakui oleh Tergugat I dan Kepala BagianHukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung sebagaimana terbukti dariSurat Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah KotaBandung No. 181.1

/4503Bag.HukHAM tanggal 4 Juli 2013, yangditujukan kepada Walikota Bandung/Tergugat I"Akan Tergugat I tanggapi bahwa dicantumkannya Nota Dinas KepalaBagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung No. 181.1/4503Bag.HukHAM tanggal 4 Juli 2013 oleh para Penggugat menunjukkanbeberapa hal:54a. bahwa gugatan a quo kekurangan pihak sebagaimana telah diuraikandalam eksepsi tersebut di atas, artinya bahwa secara nyata paraPenggugat menyadari bahwa gugatan a quo seharusnya menarik pulapihakpihak yang disebutkan

Lamongan pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan No.181.1/07/413.307.01/2019;6.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemerintahan Desa KelurahanTlogomas, Kecamatan Lowokwaru~ Kota Malang, Nomor.181.1/103/35.73.05.1003/2017, terhadap objek sengketa sebagaimanayang dimaksud didalam gugatan perkara aquo, yaitu, berupa 2 (dua)bidang objek tanah dengan masingmasing persil Nomor. 129 kelas d.IVseluas kurang lebih + 2350 M2, dan Bidang Objek tanah dengan PersilNomor. 131, kelas d.IV seluas kurang lebih + 4530 M2, hingga sekarangini masih tertulis atas nama orang tua kandung PENGGUGAT

Turut Tergugat ,sSampai dengan Turut Tergugat VI, pada point angka 3, yang menuduhgugatan gugatan PENGGUGAT mengadada, adalah suatu suatu ketidakmampuan dalam menjawab, oleh karena gugatan dari PENGGUATdidalam Perkara Aquo didasarkan pada buktibukti yang konkrit dariPemerintah desa kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok waru KotaMalang, tentang alas hak yang sebenarnya, yang masih utuh tertulis atasnama P.ROEMINI alias Saripin, dimana menurut keterangan resmiPemerintah Desa Kelurahan Tlogomas Nomor.181.1

cacat hukum haruslah batal demi hukum ;Bahwa, menanggapi Jawaban dari TERGUGAT dan Turut Tergugat sampai dengan Turut Tergugat VI, pada Point angka 3 huruf (b). yangmendalilkan terhadap gugatan dari Penggugat terdapat kesalahanmengenai Persil dan Luas bidang objek sengketa dalam perkara a quoadalah sama sekali tidak benar, justru menurut PENGGUGAT atasgugatan dari PENGGUGAT dalam perkara Aquo adalah benarberdasarkan fakta hukum, dengan bukti terbaru dari Pemerintah DesaKelurahan Tlogomas Nomor. 181.1

Bahwa, menanggapi Jawaban dari TERGUGAT I, pada Point angka 6,justru TERGUGAT dan Turut Tergugat sampai dengan Turut TergugatVI, yang melakukan serangkaian kebohongan dengan segala bentukperubahan langsiran yang sengaja di rekayasa namun perubahanlangsiran hasil rekayasa tersebut ternyata tidak di akui oleh kepalakelurahan Tlogomas melalui surat Nomor. 181.1/103/35.73.05.1003/2017, tahun 2017, yang dalam kenyataanya memang tidakada perubahan langsiran, hingga gugatan perkara ini di ajukan terhadapkedua

kelas d IV seluas kurang lebih 4530 M2 dengan disaksikanTarun, Syameron, Maruwi, Paniri dan Ramsi, mengetahui Kepala DesaTlogomas, Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan Camat DauKabupaten Malang, bermaterai cukup, Sesuai dengan aslinya (P.8);Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supinah pada tanggal 12 Oktober2017 mengetahui Kepala Kelurahan Tlogomas Kecamatan LowokwaruKota Malang bermaterai cukup, Ssesuai dengan aslinya (P.9);Fotokopi Surat Penjelasan Riwayat Tanah Nomor C.68 persil 131 kelasd IV Nomor: 181.1

perkara No.61/Pdt/G/2007/ PN.Bdg danperkara No.138/Pdt/G/2012/PN.Bdg, dan nyatanya Tergugat I,Tergugat Ill, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalamperkara a quo;7) Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah a quo antaraPenggugat dengan pihak Tergugat III (Ssebelum diajukangugatan perkara ini ), juga telah diketahui dan diakuioleh Tergugat dan Kepala Bagian Hukum dan HAMPemerintah Kota Bandung sebagaimana terbukti dari SuratNota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah KotaBandung No.181.1

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10angka 7 menyatakan: Bahwa perselisihan mengenai hak atastanah a quo antara Penggugat dengan pihak Tergugat III (sebelumdiajukan gugatan perkara ini), juga telah diketahui dan diakui olehTergugat dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah KotaBandung sebagaimana terbukti dari Surat Nota Dinas KepalaBagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung No.181.1/4503Bag.HukHAM tanggal 4 Juli 2013, yang ditujukankepada Walikota Bandung/Tergugat Tergugat tanggapi

bahwa dicantumkannya Nota Dinas KepalaBagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung No. 181.1/4503Bag.HukHAM tanggal 4 Juli 2013 oleh para Penggugat menunjukkanbahwa gugatan a quo kekurangan pihak, karena dalam nota dinastermaksud disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAMPemerintah Kota Bandung pada halaman 2 angka 8 sebagai berikut:dalam perkembangannya terhadap sisa tanah yang dipergunakanoleh SMU 22 Bandung terdapat beberapa orang yang mengakusebagai miliknya, yaitu:a.

dalam petitum gugatannya, kecuali terhadap dalildalil yang diakuisecara tegas oleh Tergugat ;3.52Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 7menyatakan: Bahwa perselisihan mengenai hak atas tanah a quoantara Penggugat dengan pihak Tergugat III (sebelum diajukangugatan perkara ini), juga telah diketahui dan diakui oleh Tergugat dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandungsebagaimana terbukti dari Surat Nota Dinas Kepala Bagian Hukumdan HAM Pemerintah Kota Bandung No. 181.1

/4503Bag.HukHAMtanggal 4 Juli 2013, yang ditujukan kepada Walikota Bandung/Tergugat IAkan Tergugat tanggapi bahwa dicantumkannya Nota Dinas KepalaBagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung No. 181.1/4503Bag.HukHAM tanggal 4 Juli 2013 oleh para Penggugat menunjukkanbeberapa hal:a. bahwa gugatan a quo kekurangan pihak sebagaimana telahdiuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, artinya bahwasecara nyata para Penggugat menyadari bahwa gugatan aquo seharusnya menarik pula pihakpihak yang disebutkandalam

Surat Pembatalan tanggal 26 September 2007 No. 181.1/ST/47 (buktiPK2);Surat Musyawarah Keluarga tanggal 6 Januari 1994 (bukti PK3);Surat Keterangan No. 03/KL/003/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 (buktiPK4);Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 12 September 2002 (bukti PK5);Bahwa surat bukti PK1 silsilah tanggal 3 Pebruari 2011 secara nyatamembuktikan semua ahli waris yang ada mempunyai hak yang samaatas tanah kebun sengketa oleh karena samasama keturunan/ahli warisdari Wenteng + Roronda, oleh karena

FAJAR KURNIAWAN, SHkesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada BiroHukum Kantor Gubemur Propinsi KalimantanTimur, berdasarkan surat kuasa khusus No : 181.1/8989/Hk/X/2011 tanggal September 2011 selanjutnya semula disebut TERGUGAT IV sekarangTERBANDING IV ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri