570/2140 rtlchfcs1 af38 ltrchfcsO f38lang1053langfe1033langnp1053insrsid48095 12 ;wasn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nena rtlchfes1 af38 ItrchfcsO f38lang 1053langfe1033langnp1053insrsid5908445charrsid5908445par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid5908445charrsid5908445 hichaf1dbchafOlochf1 tab TembusanSurat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Pemerintah Kabupaten Merauke Nomor 522.2

Kepala Bidang Pemanfaatan MHutan kepadaKepala Dinas Kehutanan Prov Kaltim perihalpermohonan pemanfaatan kayu an Koperasi' Bina SamaMaju tahun 2004/2005 pada areal KBNK di arealpertambangan batu bara PT Berau Coal25) Nota Dinas No 394/ND/DKVII/2004 Kepala BidangPemanfaatan Hutan kepada Kepala Dinas KehutananProv Kaltim tanggal 9 Nopember 2004 iperihailpemerikaan rencana ijin pemanfaatan tahun 2004/2005pada areal KBNK di areal pertambangan batubara PTBerau Coal An Koperasi Madani26) Nota Dinas No 522.2

Kepala Bidang Pemanfaatan MHutan kepadaKepala Dinas Kehutanan Prov Kaltim perihalpermohonan pemanfaatan kayu an Koperasi Bina SamaMaju tahun 2004/2005 pada areal KBNK di arealpertambangan batu bara PT Berau Coal25) Nota Dinas No 394/ND/DKVII/2004 Kepala BidangPemanfaatan Hutan kepada Kepala Dinas KehutananProv Kaltim tanggal 9 Nopember 2004 iperihailpemerikaan rencana ijin pemanfaatan tahun 2004/2005pada areal KBNK di areal pertambangan batubara PTBerau Coal An Koperasi Madani26) Nota Dinas No 522.2

Prima Lestari Persada Di Kabupaten Berau ProvinsiKalimantan Timur, diterbitkan oleh Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur;Foto kopi dari foto kopi surat dari Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 522.2/1300/DKII/2017 tanggal 10 Mei2017, Perihal Pertimbangan Teknis An. PT.

Bahwa kayu yang dimuat dalam kapal KLM ARJUNA PUTRA 04 dan kapal KMSINAR MAROS adalah kayu non police line atau kayu legal berdasarperaturan menteri kehutanan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat nomorPKS.2/MenhutV1I/2009 dan Nomor 522.2/277.GPB/2009 tanggal 17 April 2009tentang penyelesaian kayu non Police Line di yang mana Menteri Kehutananmengembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui Gubernur ProvinsiPapua Barat untuk menyelesaikan Kayu Non Police Line; halaman 7 dari 61 Putusan nomor: 2/Pra.Pid

sendiri sebagai Direktur dari perseroan tersebutmenurut anggaran dasar perseroan berhak dan berkuasa melakukan danmengerjakannya dengan tidak ada yang dikecualikan.Bahwa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT Mansinam Global MandiriUnit yang berlokasi/ beralamat di Jalan Raya Abepantai Nafri No. 88 KotaJayapura bergerak di bidang Kehutanan (industry perkayuan) dengan produkHalaman 79 dari 124 Putusan Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sbyberupa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.2

/ 1532tanggal 28 Juni 2004, yang kemudian diperbaharui lagi dengan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua nomor : SK.522.2/1901tanggal 22 Juli 2009 tentang pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu Atas Nama PT Mansinam Global Mandiri Unit Abepantai.

Penolakan Permohonan IPK Pemerintah Propinsi PapuaBarat Dinas Kehutanan Nomor: 522.2/276/DISHUTPB/IV/2021tanggal 13 April 2021 Tentang Penolakan Permohonan IPKdengan pertimbangan sebagai berikut:i.

P45 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat Dinas KehutananNomor: 522.2/276/DISHUTPB/IV/2021 tanggal 13 April 2021Perihal: Penolakan Permohonan IPK kepada Direktur UtamaPT. Sorong Agro Sawitindo di Sorong., (fotokopi sesuaidengan fotokopinya).46. P46 : Surat Bupati Sorong Nomor: 252.2/552 tanggal 22 Mei 2009Perihal: Persetujuan Perluasan Ijin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Direktur PT.Sorong Agro Sawitindo di Jakarta, (fotokopi sesuai denganfotokopinya).47.

Penolakan Permohonan IPK Pemerintah Propinsi PapuaBarat Dinas Kehutanan Nomor: 522.2/276/DISHUTPB/IV/2021tanggal 13 April 2021 Tentang Penolakan Permohonan IPKdengan pertimbangan sebagai berikut: Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian HasilEvaluasi Perlzinan Usaha Perkebunan Kalapa Sawit diPropinsi Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021,bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yangdihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI danSatgas Direktorat V Korsup KPK, 8 (delapan

Penolakan Permohonan IPK Pemerintah Propinsi Papua BaratDinas Kehutanan Nomor: 522.2/275/DISHUTPB/IV/2021 tanggal 13April 2021 Tentang Penolakan Permohonan IPK denganpertimbangan sebagai berikut:a Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian HasilEvaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kalapa Sawit di PropinsiHalaman 46 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat diruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiriGubernur Papua Barat,

Bahwa kayu yang dimuat dalam kapal KLM ARJUNA PUTRA 04 dan kapal KMSINAR MAROS adalah kayu non police line atau kayu legal berdasarperaturan menteri kehutanan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat nomorPKS.2/MenhutV1I/2009 dan Nomor 522.2/277.GPB/2009 tanggal 17 April 2009tentang penyelesaian kayu non Police Line di yang mana Menteri Kehutananmengembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui Gubernur ProvinsiPapua Barat untuk menyelesaikan Kayu Non Police Line; halaman 7 dari 61 Putusan nomor: 2/Pra.Pid

KoperasiMadani; Nota Dinas No. 522.2/55/ND/DKII/2004, tanggal 1Nopember 2004 dari Kepala Bidang Perencanaan danEvaluasi Hutan Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTimur kepada Kepala Bidang Pemanfaatan MHutan DinasKehutanan Propinsi Kalimantan Timur perihal rencanapemanfaatan kayu (RPK) tahun 2004/2005 an. KoperasiBeringin di areal pertambangan batubara PT.

PLMsehubungan adanya surat Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang ditujukan kepada BupatiIndragiri Hulu yang tembusannya antara lain ditujukan kepada Direktur PT.PLM, yaitu surat bernomor 522.2/PRII/2007/132 tanggal 12 Februari 2007perihal Pertimbangan Teknis sebelum diterbitkannya IUP PT. PLM, yangsalah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan lahan areal yangdimohonkan PT.

Risman Scham Palm Indonesia tertanggal 14Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Pertimbangan Teknis PertanahanBahan Pertimbangan Izin Lokasi tertanggal 14 Mei2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Dinas Kehutanan PemerintahKab.Indragiri Hilir Nomor: 522.2/PLANHUT/177.1tanggal 16 Mei 2014 kepada Kepala BadanPerizinan Penanaman Modal Dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir, Perihal : PertimbanganTeknis (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy surat Sekretariat

PSDH dan DR.Semua PSDH dan DR telah lunas dibayar ke kasNegara, bahkan Kantor Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Utara dengan Surat tanggal 28September 2007 nomor: 522.2/6962/VI (vide buktiHal. 315 dari 355 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2010BT3) telah menyatakan bahwa perusahaanTerdakwa telah melunasi PSDH dan DR dan tidakada (NIL) nilai tunggakan PSDH dan DR;Di dalam persidangan telah terbukti:ii.

Keang Nam DevelopmentIndonesia tidak dapat diduga telah melakukan tindak pidana IllegalLogging;Surat Dinas Kehutanan tanggal 28 September 2007 No. 522.2/6962/VIl yang menyatakan bahwa PT. Keang Nam DevelopmentIndonesia telah membayar seluruh kewajiban PSDH dan DR sampaitahun 2005, sebab yang berhak membayar PSDH dan DR adalahperusahaan yang mempunyai izin (vide bukti BT3);Keterangan saksi Ir. Oscar Sipayung (Dirut PT. KNDI) di depanpersidangan yang menyatakan: bahwa PT.

Surat Dinas Kehutanan tanggal 28 Desember 2007 No. 522.2/6962/VI (vide bukti BT3) yang menyatakan bahwa PT.

Inhu kepada Bupati Inhu Nomor: 522.2/PU-XII/2010/1307 tanggal 27 Desember 2010, perihal: Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan An. PT Banyu Bening Utama, berikut lampirannya.
2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada Gubernur Riau Nomor: 050/Disbun-Pengemb/708 tanggal 8 Agustus 2012, perihal: Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Banyu Bening Utama.

Inhukepada Bupati Inhu Nomor: 522.2/PUXII/2010/1307 tanggal 27Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 32 dari 334 halaman Desember 2010, perihal: Pertimbangan Teknis Ketersediaan LahanAn.

Inhu kepadaBupati Inhu Nomor: 522.2/PUXII/2010/1307 tanggal 27 Desember2010, perihal: Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan An. PT BanyuBening Utama, berikut lampirannya.

Inhu kepadaBupati Inhu Nomor: 522.2/PUXII/2010/1307 tanggal 27 Desember2010, perihal: Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan An. PT BanyuBening Utama, berikut lampirannya.bbbbbbb.2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riaukepada Gubernur Riau Nomor: 050/DisbunPengemb/708 tanggal 8Agustus 2012, perihal: Pertimbangan Teknis Rekomendasi KesesuaianDengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untukPerkebunan Kelapa Sawit an.

Siaga Darurat Bencana Asap Kebakaran Hutan danLahan Di Kabupaten Bengkalis tanggal 12 Juni 2013 yang berdasarkanprediksi kondisi cuaca oleh Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG) Pekanbaru sampai bulan April 2013 sebagian wilayah diKabupaten Bengkalis masih mengalami musim kemarau;Bahwa Terguat VII juga telah meminta bantuan kepada Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta untukmeminta bantuan pembuatan hujan buatan melalui surat Bupati BengkalisNomor : 522.2

tanggal 28Januari 2013 tentang instruksi Pengendalian Karhula;Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 304/KPTS/VI/ 2013tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana AsapKebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis;Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:332/KPTS/ VI/2013tentang Pembentukan Tim Rekreasi Cepat PenanggulanganBencana Kabupaten Bengkalis;Foto pemasangan papan plang tanda peringatan bahayakebakaran hutan dan lahan di wilayah Tergugat VII (KabupatenBengkalis);Surat Bupati Bengkalis Nomor:522.2

PT.Sumatera Makmur Lestari ;Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.435 Tahun2004 tanggal 24 Mei 2004 Tentang Izin UsahaPerkebunan ;Surat Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanNo.522.2/PRX/2004/607 tanggal 11 Oktober 2004Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan ArealRevisi PT.

Putusan No. 10/PID.TIPIKOR/2014/PT AMB315.316.317.318.319.320.321.322.323.No: 522.21/Distanhut/62/2009 dan SPPT No; 522.21/DistanhutAru/426/2009, di kecamatan Aru Selatan tanggall 19 Oktober 2009,beserta lampiran.1 bundel kwitansi biaya perjanalan dinas dalam rangka pembeliandan pendistribusian pakan ternak sesuai SPT Nomor: 522.2 1/49/SPTdan SPPD No.522.21/302/SPPD di Kecamatan Aru Selatan Timurtanggal 03 September 2009, beserta lampiran.1 bundel kwitansi biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam

Kpts.522.2/Pemhut/3333 Tanggal 30 Oktober 2014Tentang Pengesahan UPHHBK HTI Sagu PT NSP Tahun 2014 SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU11540.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal07 April 2014; Akta Nomor 04 tertanggal 10 Maret 2009 dibuat di hadapan Notaris Nanda FauzIwan, SH., MK.n, notaris di Jakarta; SK Menteri Hukum dan HAM No.

Tanggal 09 Mei 2018

Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara, diberi tanda P2020.Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara DinasKehutanan Nomor : 522.4/16/11/2014 tentang Pertim bangan Teknis,tanggal 28 Oktober 2014, diberi tanda P21a21.Foto copy Surat Bupati Konawe Utara No. 522.2/2992.11/2014Pengantar Reko mendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

Juni 2013 (6 bulan) denganjumlah yang diterima oleh WARYONO KARNO Rp. 2.550.000, 522.2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium Tim Sinkronisasi PertanggungjawabanKegiatan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang Nomor : 0161 K/73/KPA/2013 tanggal 11 Januari Hal. 115 dari 288 hal. Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 116 2013 bulan Januari s.d.

Juni 2013 (6 bulan) dengan jumlah yang diterima olehWARYONO KARNO Rp. 2.550.000, 522.2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium Tim SinkronisasiPertanggungjawaban Kegiatan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuaiKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang Nomor : 0161K/73/KPA/2013 tanggal 11 Januari 2013 bulan Januari s.d.