/PN PikRp. 20.000.000, sehingga masingmasing Ketua fraksi mendapat jatah antaraRP. 65.000.000, atau Rp. 70.000.000, sedangkan 3 (tiga) orang pimpinanmendapat penambahan sebesar Rp. 50.000.000, sehingga 3 (tiga) orangPimpinan DPRD masingmasing mendapat jatah sebesar Rp. 100.000.000, halini semua anggota setuju kecuali Ketua Fraksi PDIP yakni Robert L Gerungyang meminta kalau bisa untuk ketua Fraksi digenapkan saja Rp.100.000.000,tapi Ketua DPRD sampaikan tidak bisa sebab ini merupakan tugas kita makakita

sampaiRp. 20.000.000, sehingga masingmasing Ketua fraksi mendapat jatah antaraRP. 65.000.000, atau Rp. 70.000.000, sedangkan 3 (tiga) orang pimpinanmendapat penambahan sebesar Rp. 50.000.000, sehingga 3 (tiga) orangPimpinan DPRD masingmasing mendapat jatah sebesar Rp. 100.000.000, halini semua anggota setuju kecuali Ketua Fraksi PDIP yakni Robert L Gerungyang meminta kalau bisa untuk ketua Fraksi digenapkan saja Rp.100.000.000,tapi Ketua DPRD sampaikan tidak bisa sebab ini merupakan tugas kita makakita

sampaiRp. 20.000.000, sehingga masingmasing Ketua fraksi mendapat jatah antaraRP. 65.000.000, atau Rp. 70.000.000, sedangkan 3 (tiga) orang pimpinanmendapat penambahan sebesar Rp. 50.000.000, sehingga 3 (tiga) orangPimpinan DPRD masingmasing mendapat jatah sebesar Rp. 100.000.000, halini semua anggota setuju kecuali Ketua Fraksi PDIP yakni Robert L Gerungyang meminta kalau bisa untuk ketua Fraksi digenapkan saja Rp.100.000.000,tapi Ketua DPRD sampaikan tidak bisa sebab ini merupakan tugas kita makakita

Ahli mengatakan bahwa penerbitan suatukeputusan tata usaha negara harus ada alasan yuridis, sosiologis danfilosofis, apakan kemudian adanya contohnya adanya fakta baru yangmaterial yang akhirnya menyebabkan adanya akhirnya menerbitkansesuatu putusan tata usaha negara apakah kemudian fakta baru itusecara cermat boleh tidak dicantumkan keputusan tata usaha negaratersebut, menurut pendapat ahli bahwa kalau kemudian merujuk ke Pasal55 bahwa ada syarat filosofis, syarat yuridis dan syarat sosiologis makakita

seseorang telah menyetorkan modal, maka ia akan menerimareceipt, mengenai adanya laporan keuangan dan lainlain itu tergantungpada penilaian hakim;e Bahwa suatu akta perseroan jika sudah dinyatakan perseroan sudah bisa dibuktikan atau dijamin bahwa uang yang di setor pasti benar, akan tetapibila timbul sengketa apa buktinya, kalau kita bertitik tolak pada penjelasanpasal 33 UU No. 40 Tahun 2007, akan tetapi kalau timbul sengketa dantidak ada katagori atau jenis alat bukti apa yang bisa dipergunakan, makakita

Makakita tidak bisa mengatakan bahwa suatu aspek hukum penggelapan372 tidak bisa terpenuhi, jadi dalam aspek ini tidak terpenuhi artinyaharus ada hitam diatas putih perjanjian yang dibuat secara tertulisya kalau kita bicara hukum pidana tetapi kalau hanya rekareka sajaHalaman 134 dari 167 Halaman Putusan 554/Pid.B/2020/PN Ckrdalam satu apa dalam kalau didalam Pasal 144 KUHAP itukan tidakbisa berubah sematamata, surat dakwaan tidak bisa berubahhanya satu kali sebelum Pasal 144 ayat 3 nya.

artinya berperang atau berjuang mengangkat senjatauntuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperangmelawan musuhmusuh Allah, melawan orangorang kafir denganmenggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harusmempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjatamelawan orangorang kafir yang tidak berpegang pada hukumIslam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayahseperti : kita harus memerangi orangorang kafir, sedangkanfardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orangorang kafir makakita

jenisjenis keputusan yang beragam, adayang sederhana misalnya menerbitkan KTP tetapi ada juga yangkompleks yang memerlukan prosedur yang cukup panjang untuk sampaikepada terbitnya sebuah keputusan, bahkan ada juga jenis keputusanyang punya akibat hukum harus melalui berbagai macam tahapan yangini juga sebetulnya disebut beschikking juga, beschikking 1 beschikking 2beschikking 3, tapi akibat hukum yang sangat final ada pada yangterakhir misalnya, oleh karena itu melihat sebuah jenis beschikking makakita

dalam konteks ini adalahberbicara tentang pasal dalam hal berbicara formil maka kitaakan mengacu Juga dengan ketentuan administrasi juga akanberbicara hukum proceduraldalam hukum acara pidana sehingga kita Dapat membedakanhukum pidana materiil dengan hukum pidana formil hukumpidana formil itu adalah bagaimana menegakkan hukum materiilJadi tindak pidana formil berkaitan dengan ketentuan aturanundang undang yang dia Langgar Sedangkan materialnyaberbicara tentang perbuatan hukumnya, dalam kaitannya makakita

diukur adalah Panjang pipa, Bak, Campuran dan Timbunan ; Bahwa saksi tidak mengukur pekerjaan lain karena sudah didalam tanah,jika akan diukur harus dibongkar ; Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran, karena sudah tertimbuntanah dan pekerjaan sudah selesai sehingga tidak dilakukanpembongkaran dan administrasi juga sudah selesai lagi pula dari Dinasdan pengawas lapangan menyatakan sudah selesai sehingga kita tidaklakukan pembongkaran ; Bahwa setelah kita melihat pekerjaan dilapangan sudah 100 %, makakita

tersebutada perbuatan melawan hukum; Bahwa pemeriksaan perkara di PTUN hanya melihat adminsitrasinya saja, berbedadengan pemeriksaan perkara Pidana yang mana faktafakta yang ada akan didalamisebenarbenarnya; Bahwa mengenai asas Ultimum Remidium adalah dalam hal sanksi, bukan dalam halproses, namun harus kita ingat tindak pidana korupsi termasuk dalam extra ordinarycrime yang sudah parah menjangkit negara Indonesia; Bahwa tujuan pengadaan barang / jasa yang dapat dilihat dalam jangka waktu lama makakita

jenisjenis keputusan yang beragam, adayang sederhana misalnya menerbitkan KTP tetapi ada juga yangkompleks yang memerlukan prosedur yang cukup panjang untuk sampaikepada terbitnya sebuah keputusan, bahkan ada juga jenis keputusanyang punya akibat hukum harus melalui berbagai macam tahapan yangini juga sebetulnya disebut beschikking juga, beschikking 1 beschikking 2beschikking 3, tapi akibat hukum yang sangat final ada pada yangterakhir misalnya, oleh karena itu melihat sebuah jenis beschikking makakita

alatalat elektronikmaka tentunya UU ITElah yang dipakai;Akan tetapi UU ITE ini juga merumuskan perbuatan tertentu,misalnya pasal 29 yang bunyinya seperti sudah kita ketahuibersama, kita lihat apakah unsurunsur dalam pasal tersebut, ketikaitu. diterjemahkan dalam unsur ancaman maka kita bisamenkonstruksikan mana yang lebih khusus, apakah 368 atau 369KUHP atau UU ITE yang dipakai, ketika pakai alat elektronik makaUU ITE yang dipakai;Kita juga harus lihat apakah itu lex specialis atau lex generalis makakita

Putusan Nomor 1K/PM.102/AD/I/2021masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diridalam dinas Keprajuritan TNIAD.KESIMPULANBahwa setelah memperhatikan dengan seksamaseluruh rangkaian persidangan, terutama yangberkaitan dengan pemeriksaan para saksi, alat buktidan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa, makakita semua secara obyektif dapat melihat ParaTerdakwa sama sekali tidak terbukti secara syah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militerdalam

Saksi kurang tahu mengapa rapat tersebut dilakukan di Ritz CarltonHotel Mega Kuningan Jakarta dan Gedung THE EAST lantai 12 KantorPT.Bali Pasific Pragama, namun karena pimpinan mengundang makakita datang, dan rapatrapat tersebut dilakukan pada malam hari,sedangkan rapatrapat di kantor Walikota seringnya pada siang hari,seingat saksi sdr. TUBAGUS CHAERI WARDANA pernah ikut yangdilakukan di Ritz Carlton Hotel Mega Kuningan Jakarta dan Gedung THEEAST lantai 12 Kantor PT.Bali Pasific Pragama.

atas tanah,syarat pembuktian hak pendaftaran hak atas tanah kepada KantorPertanahan ketika badan hukum akan mendaftarkan hak tanahnya,bahwa apabila tanahnya diperoleh melalui peralihan hak makaia tentuakte PPAT atau sertifikatnya harus disertakan tetapi kalau tanahnyabelum bersertifikat maka harus disertakan surat keterangan atauriwayat tanah yang tadi saksi sebutkan diatas;Bahwa apabila pendaftaran hak atas tanah yang tidak dilampirkandengan dokumendokumen atau surat keterangan dari kelurahan makakita

atas tanah,syarat pembuktian hak pendaftaran hak atas tanah kepada KantorPertanahan ketika badan hukum akan mendaftarkan hak tanahnya,bahwa apabila tanahnya diperoleh melalui peralihan hak maka ia tentuakte PPAT atau sertifikatnya harus disertakan tetapi kalau tanahnyabelum bersertifikat maka harus disertakan surat keterangan atauriwayat tanah yang tadi saksi sebutkan diatas;Bahwa apabila pendaftaran hak atas tanah yang tidak dilampirkandengan dokumendokumen atau surat keterangan dari kelurahan makakita

adalah mega byteyang terpakai oleh pelanggan /mitra dalam hal ini pemakaian oleh PT IM2;Bahwa setelah mendapatkan data Berita Acara dari bisnis unit, kemudiandisampaikan ke PT IM2 untuk dilakukan pencocokan data, apabila datasesuai baru bisa dilakukan tagihan ke PT IM2, sesuai maksudnya karenaselain kita melakukan pencatatan data, disatu sisi PT IM2 juga melaluipencatatan data, jadi record data antara PT IM2 dan record data PT Indosatkita cocokan tiap bulan, kalau sama dalam arti ada toleransi < 5%, makakita

AMTHA (Kepala Sudin)memerintahkan kepada seluruh kepala seksi kecamatan termasukterdakwa untuk milakukan efisiensi berupa pemotongan dari anggaranSwakelola; Bahwa Rapat tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Februari atau bulanMaret 2013; Bahwa isi penyampaian yang disampaikan oleh terdakwa IRVAN AMTHAdalam rapat tersebut, terdakwa IRVAN AMTHA menyampaikan bahwa Adakegiatan yang harus ditanggulangi seperti BPJS, Adipura dan sebagainyayang tidak ada program anggarannya di DPA namun harus dilakukan makakita

Makakita harus lihat hatihati apakan penambahan itu pada spesifikasi yangsama atau tidak. Kalau kemudian tidak menggunakan spesifikasi di luaryang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan negosiasi, kKemudian hasilnegosiasi akan disampaikan dalam adendum kontrak;Bahwa untuk pengadaan barang, intinya semuanya sebenarnya samaharus ada justifikasi teknis, fokusnya pada spesifikasi teknis.