No. 1279 K/PID.SUS/20103257585960616263646566676869707172Foto copy Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi dan Komersial BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko ;Foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIRtentang Kualitas Aktiva Produktif ;Foto copy Surat Bank Indonesia No. 5/5/DPn/IDPnP tanggal 07 Januari 2003perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN ;Foto copy surat No.

Treasuriperihal Skim Pembayaran Pembelian kredit dari BPPN ;Foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale 4 dan MiddleMarket Buku I, Bab JI, Sub Bab D, Sub Bab 4,halaman 4, tanggal berlaku 10 April 2001 ;Foto copy CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002 ;Foto copy PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Penjelasan CPC79 ;Foto copy Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi dan Komersial BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko ;Foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Treasuri perihal Skim Pembayaran Pembeliankredit dari BPPN ;Foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur KreditWholesale 4 dan Middle Market Buku I, Bab II, SubBab D, Sub Bab 4,halaman 4, tanggal berlaku 10 April 2001 ;Foto copy CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002 ;Foto copy PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentangPenjelasan CPC79 ;Foto copy Memo Mapping Debitur dalam PPAK SkalaKorporasi dan Komersial BPPN, Jakarta Juni 2002,Divisi Pengendalian Risiko ;Foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No

Bukti PI6: Surat Senior Manager Pengusahaan AsetDAOP 1, Jakarta, Nomor : 104/DIPNA/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014,Perihal i Mapping/Pendataa rumahPerusahaan PT. KAI (Persero) di Manggarai,: Surat Senior Manager Aset A.n.

Kareta Api Persero Nomor KEP.U/OT.003/I/14/KA2014, pasal 2yang berbunyi :Senior Manager Aset Daerah Operasi Jakarta mempuyai tugas poko,fungsi dan tanggung jawab :a.Merumuskan, menyusun, melaksanakan program dan evaluasipenjaga, penertiban, pensertipikatan aset non railways, update/pembaharuan data dan informasi aset non railways berupa asettanah dan bangunan termasuk aset prasarana di lintas non operasi didaerah operasi Jakarta,Melakukan mapping dan update data, informasi tentang aset nonrailways

Melakukan mapping dan update data, informasi tentang aset nonrailways, serta pembuatan profil aset non railways di Daerah Operasi 1Jakarta;c. Menyusun strategi dan melakukan koordinasi dengan pihak internalmaupun eksternal dalam penanganan aset bermasalah yang berkaitandengan persewaan/kerjasama operasi maupun status kepemilikan atasaset non railways di Daerah Operasi 1 Jakarta;d.

Fotokopi foto Hasil Pemeriksaan EEG dan Brain Mapping AnakPenggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 27 Desember 2019,yang dikeluarkan oleh Dokter Ahli Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SoerojoMagelang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P8). Diberi tanggal dan parafKetua Majelis;Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Mna9.

proyek yang mengelolaperusahaan tidak dengan tanggungjawab penuh, dimana proyekpenambangan ditinggalkan begitu saja (terbengkalai) sehinggaperusahaan mendapat teguran dari dinas pertambangan KabupatenMamuju segera membenahi pertambangan dan melanjutkan kegiatanpenambangan;Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibatpengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensiadalah sangat besar, baik secara materiil maupun immaterill;Bahwa berdasarkan hasil explorasi details (mapping

Bahwa dalam membuat mapping biaya harga pokok penjualanTerbanding belum memperhitungkan seluruh akun yang ada dalamkomponen HPP, yaitu akun 512900 (S/M for Other) sebesarRp 4.401.703.317,00 dan akun 513200 (0/H Metal Forming) sebesarRp 6.621.775.677,00.2. Jika kedua akun tersebut di perhitungkan dalam perhitungan HargaPokok Penjualan, maka besarnya pembebanan Harga Pokok Penjualanadalah sama sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhBadan.3.

Saksi TOTO AFRINALDI Als TOTO Bin MAKALI;Bahwa saksi merupakan staf perwakilan Pusri di Kabupaten Kepahiangsejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi antara lain:1)bahwaMenginventarisir luas lahan/ potensi daerah = yangmembutuhkan pupuk per Kabupaten per Kecamatan perkomoditi untuk diinformasikan dan dikoordinasikan kepadakepala penjualan;Melakukan mapping daerah potensi penjualan untukmemastikan daerah tersebut sudah memiliki RDKK, sehinggakonsistensi menyalurkan

PENGGUGAT harus berangkat ke Pontianak hari Minggu 3 April 2016,untuk melakukan mapping perkara dan pengumpulan dokumen;d. PENGGUGAT harus membuat Surat Kuasa Khusus dan Surat PerjanjianJasa Hukum untuk ditandatangani oleh TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT;Halaman 4 Putusan No. 398/PDT/2018/PT. DKIMeskipun disepakati secara lisan, hal ini menjadi pegangan PENGGUGATuntuk mengerjakan perkara yang dimiliki TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT.9.

BANK Maluku Cabang Utama Ambon, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:a.Membantu Pemimpin seksi untuk menyusun, merumuskan danmengevaluasi rencana bisnis serta rencana kerja dan anggarantahunan bidang pemasaran.Mengkoordinasikan penyusunan dan usulan Rencanna Bisnis sertaRencana Kerja dan Anggaran Tahunan Cabang dan/atau CabangPembantu.Membantu Pemimpin Seksi untuk menyusun, merumuskan sertamengembangkan strategi bidang pemasaran.Melakukan identifikasi dan pemetaan (mapping) terhadap sumberdana

Pemimpin seksi untuk menyusun, merumuskan danmengevaluasi rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran tahunanbidang pemasaran.Mengkoordinasikan penyusunan dan usulan Rencanna Bisnis sertaRencana Kerja dan Anggaran Tahunan Cabang dan/atau CabangPembantu.Membantu) Pemimpin Seksi untuk menyusun, merumuskan sertamengembangkan strategi bidang pemasaran.Melakukan identifikasi dan pemetaan (mapping) terhadap sumber danapotensial Pemerintah maupun swasta/perorangan dalam rangka menyusunprogram pemasaran

Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang tertuang dalam DokumenPerubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor: 1.20.05.00.00.5.1 bulanSeptember 2009;Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan dana Pendampingtersebut digunakan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembuatan Ruang KelasBaru dan pengadaan meubelair bagi SD/SDLB baik negeri maupun swasta sesuaidengan kebutuhan Kabupaten/ Kota, untuk itu Kepala Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai melakukan school Mapping

(pemetaan sekolah)penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 1884.45.30 tanggal 5 Maret 2009,Kemudian berdasarkan hasil school Mapping (pemetaan sekolah) tersebut,Bupati Kepulauan Mentawai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45143tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Penetapan SD/ MI penerima bantuanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di

No. 1944 K/Pid.Sus/201316Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor: 1.20.05.00.00.5.1 bulanSeptember 2009;Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan dana Pendampingtersebut digunakan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembuatan Ruang KelasBaru dan Pengadaan meubelair bagi SD/SDLB baik negeri maupun swasta sesuaidengan kebutuhan Kabupaten/ Kota, untuk itu Kepala Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai melakukan school Mapping (pemetaan sekolah)penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan

Surat Keputusan BupatiKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 1884.45.30 tanggal 5 Maret 2009,Kemudian berdasarkan hasil school Mapping (pemetaan sekolah) tersebut,Bupati Kepulauan Mentawai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45143tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Penetapan SD/ MI penerima bantuanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di 5 (lima)Kecamatan yaitu Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 bulan September 2009.Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan danaPendamping tersebut digunakan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembuatan RuangKelas Baru dan Pengadaan meubelair bagi SD/SDLB baik negeri maupun swasta sesuaidengan kebutuhan Kabupaten/Kota, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKepulauan Mentawai melakukan school Mapping

Kemudian berdasarkan hasilschool Mapping (pemetaan sekolah) tersebut, Bupati Kepulauan Mentawaimengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45143 tahun 2009 tangal 13 Mei 2009Halaman 31 dari 262tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeriyang terdapat di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan,Sikakap, Sipora Utara dan Sipora Selatan, yang digunakan untuk :e Rehab Ruang

DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 bulan September 2009.Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan danaPendamping tersebut digunakan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas,Pembuatan Ruang Kelas Baru dan Pengadaan meubelair bagi SD/SDLB baik negeri maupun swasta sesuai dengan kebutuhanKabupaten/Kota, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKepulauan Mentawai melakukan school Mapping

Kemudian berdasarkan hasilschool Mapping (pemetaan sekolah) tersebut, Bupati KepulauanMentawai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45143tahun 2009 tangal 13 Mei 2009 tentang Penetapan SD/MIpenerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 57 (lima puluh tujuh)Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di 5 (lima) Kecamatan yaituKecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, Sipora Utara danSipora Selatan, yang digunakan untuk :Rehab Ruang Kelas sebesar Rp.7.795.000.000

sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggaldan terbelakang.e Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumberdana pusat maupun sumber dana daerahDasar : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 Tahun 2009 tentang PetunjukTeknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikane Bahwa langkahlangkah yang disiapkan untuk menindaklanjuti danmelaksanakan syaratsyarat atau kriteria Sekolah penerima DAK:Melakukan survey pemetaan sekolah (school Mapping

/BPKH.IV/PKH/GKM.3/1/2020 tanggalJanuari 2020, ke Kutai Timur; Bahwa atas perintah tersebut, Ahli ke lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Type Mapping merk trimble Juno sebagai rover selama 15 menit, hasil dari pengamatan tersebut dilakukan koreksi perhituHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2020/PNSgtngan koordinat dengan menggunakan Base yang berada di kantor BPKH Wilayah IV Samarinda dengan menggunakan software Pathtinder;Bahwa berdasarkan dari pengambilan

/BPKH.IV/PKH/GKM.3/1/2020 tanggalJanuari 2020, ke Kutai Timur;Bahwa atas perintah tersebut, Ahli ke lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Type Mapping merk trimble Juno sebagai rover selama 15 menit, hasil dari pengamatan tersebut dilakukan koreksi perhitungan koordinat dengan menggunakan Base yang berada di kantor BPKH Wilayah IV Samarinda dengan menggunakan software Pathtinder;Bahwa berdasarkan dari pengambilan titik Koordinat dilapangan yaitu X = 503.775

Terlebih lagi, dalam Angka 211 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan bahwaperaturan menteri dibatasi untuk peraturan vang bersifat teknisadministatif;Dalil ini pun didukung oleh Ignatius Haryanto selaku Anggota Tim PenulisCountry Report Indonesia Dalam Program Survei Global Mapping DigitalMedia, dalam tulisan pada koran Tempo edisi29 Agustus 2012 yang berjudul: Digitalisasi Televisi dan Tantangannya,pada halaman A 10, menyatakan sebagai berikut:.. dari sisi hukum.

Provide A Bachoe Loader (Based On Request)To Support Bioremediation Trial Activities At Batch PlantMinas Work ReqNo : IMS/131/ESW/09/091 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request)To Support Bioremediation Trial Activities At Batch PlantMInasWork Req No :IMS/132/ESW/09/091 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials ConductedBy CPM At Batch PlantMinas Work Req No : IMS/140/ES W/09/091 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping

Bundel foto copy Please DoHaulingOut Treated Soil From TreatmentCell (4C27, GS06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells AndSurveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No :IMS/166/ESW/12/091 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D72 ToTreatment Cells Of 8D72, From Stockpile 8D72 And 8D58 To TreatmentCells of 8D58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/091 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping

Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI966566676869707172737475767778791 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBFKB) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Reg No : IMS/117/ESW/09/101 (satu) Bundel foto copy PleaseProvide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping &Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;1 (satu) Bundel foto copy Please HaulOut Treated Cocs From SBF 4C27 &GS06 To Spreading Areas Work Reg No : IMS/119/ESW/09/101 (satu) Bundel foto copy

Putusan Nomor 732/B/PK/PJK/20176.2.6.3.6.4.6.5.hasil produksi adalah menggunakan metode standar Cost.Untuk menyesuaikan metode standar Cost menjadi actualCost maka dilakukan penilaian kembali atas nilaipersediaan akhir.Bahwa pada saat uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) memberikan data berupa TrialBalance, Mapping Koreksi Fiscal dalam SPT Tahunan PPhBadan dan Rekap Inventory Movement yang berisi RekapInventory Awal, Pembelian, Pemakaian Inventory Akhir.olehBahwa berdasarkan

Terdapat selisih jumlah uang antara rekening koran dengan generalledger kas BCA Wahid Hasyim,bahwa dari jumlah tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menanyakan atas transaksi sejumlah Rp17.467.251.101,00 dandijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bahwa dalam persidangan dokumen yang disampaikan kedua belah pihak :LPP/KKP penelitian, rekening Koran, General Ledger, mapping pengujianarus kas dan sumbernya, Trial balance tahun 2006;.bahwa dari bukti

Mapping PC vs ledger vs pembayaran;1.7. Konfirmasi KPC, bukti pembayaran terkait yangsecara langsung memastikan bahwatagihanPemohon Banding dalam PC Nomor 36 sudahsesuai dan benar adanya;1.8. Ledger Revenue 2008;1.9.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undangundang Pajak Penghasilan di atBanding telah melakukan koreksi fiskal seperti yang terlihat pada lampiran Mapping Koreksi FiskaTerbanding membatalkan koreksi yang telah Pemohon Banding lakukan tersebut dengan memperoleh bukti pendukung atas pencatatan biaya tersebut;bahwa proses pembatalan koreksi Other Expense sebesar Rp 183.083.998,00 terlihat pada tabel di b Biaya Saldo per Koreksi fiskal Saldo per SPT Pembatalan Korekakuntansi per Pemohon

/BPKH.IV/PKH/GKM.3/1/2020 tanggal Januari 2020, ke Kutai Timur;Bahwa atas perintah tersebut, Ahli ke lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Type Mapping merk trimble Juno sebagai rover selama 15 menit, hasil dari pengamatan tersebut dilakukan koreksi perhitungan koordinat dengan menggunakan Base yang berada di kantor BPKH Wilayah IV Samarinda dengan menggunakan software Pathtinder;Bahwa berdasarkan dari pengambilan titik Koordinat dilapangan yaitu X = 503.775