., permintaan banding terdakwa tersebuttelah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 16 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepadaTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untukHalaman 7 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDGmempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ' TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknyauntuk

mempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal Agustus 2016, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 September2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19September 2016;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 10 Agustus 2018tentang Penunjukan Hakim;2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sbrtanggal tentang Hari Sidang;Berkas perkara permohonan praperadilan antara:Edwin Maulana; Dan kawankawan, beralamat di Blok Pon Rt.003 Rw. 004 Desa Patapan Kec.

Beber Kabupaten Cirebon ;sebagai Pemohon;Lawan:Kepala Kepolisian Sektor Beber Kab Cirebon; Dan kawankawan, beralamat di Kec Beber Kab Cirebon ;sebagai Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 20 Agustus 2018 ternyata perkara ParaTerdakwa yang dimohonkan praperadilan telah dicabut oleh Kuasa Hukum ParaTerdakwa sebagaimana suratnya tertanggal 20 Agustus 2018 PerihalPencabutan Perkara Pra Peradilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndangUndang

Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 yang disahkan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Agustus2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;5.

upaya hukum banding oleh SYAHRIL, S.H. selaku KuasaHukum Penggugat tanggal 5 Juni 2018 sesuai Akta Permohonan BandingNomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tertanggal 5 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanMemori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor1

/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, terhadap Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknyaberkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan memutus sebagai berikut ; ; Mengadili :DALAM PENUNDAAN :" Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan

,tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding /Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor156/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah mempelajari secara keseluruhan berkasperkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas' Perkara Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor156/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh dokumendokumen danlampiran yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah

didalam memori bandingnya, menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidakPUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 8 dari 11 halamanterdapat halhal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalammenjatuhkan putusannya, sehingga memori banding dari Pembanding /Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanjung Redeb, 21 Agustus 1982, Agama Islam,Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan KarangAmbun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnydisebut Pemohon Il; Untuk selanjutnya disebut para Pemohon) Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan; Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2017/PA.TR dari para Pemohon:Hal. 2 dari 4 Pent. No1/Pdt.P/2017/PA.TR2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutGEAIEAIT) PEQUUEIET UG TCE ~~ ~~~

Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusahna memberi nasihat kepada Pemohon danPemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya;Bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon danPemohon Il secara lisan telah menyatakan pada persidangan tanggal 27Januari 2021 untuk memohon mencabut perkara isbat nikah yang telahdiajukannya pada tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimanaharus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimanadiatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat PerkawinanPasal 14 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanyalarangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 11 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalampersidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon danPemohon Il, atas nasihat Majelis tersebut Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemhon Il telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II dengan Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Pst dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pst3.

., Advokat/Penasihat Hukum padakantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATESberalamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kec.Lubuk Basung,Kab.Agam, kode pos 26415, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawahRegister Nomor1/SK.pdt/2020/PN Lbb tanggal 2 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampalhari ini ditetapbkan sejumlah Rp2.674.000,00 (dua juta enam ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa padahari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 3 Agustus 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Lbb, untuk diperiksa

dalampengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun2009 Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor1

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.

Surat Ukur13/99,Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.Sedangkan batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1236/Pajintan/2007 sebagai berikut: Utara dengan tanah Diit, Hak Milik 63, Selatan dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 53, Surat Ukur 394/2007;.

Mastuki berartimembuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasadirugikan terhadap perbuatan hukum berupa jual beli atas objek perkara antaraHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor1/Pat.G/2019/PN Skw. Drs. Mastuki dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat dengan adanya jualbeli tersebut telan menimbulkan kerugian baginya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk menarik Drs.

Surat Ukur13/99;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. b. Sebidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1236/Pajintan tanggal28 Desember 2007 atas nama Yulita dengan luas 4.150 m?

,dan Satriadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw., tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Diah Purwadani, S.H.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkawang sebagai PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Padt.G/2019/PN Skw.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II:19,20.21.22.23.Bahwa pada tanggal 13 November 2001, tanpa setahu dan seizin ParaPenggugat,Tergugat Il memberikan Hak Pengelolaan Lahan (untukselanjutnya disebut sebagai HPL) kepada Tergugat berdasarkan SertifikatHak Pengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas tanah seluas1.100.736 m?

Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan Sertifikat Hak PengelolaanLahan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas nama Tergugat dengansegala akibat hukumnya;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan danmengeluarkan seluruh tanahtanah Para Penggugat dari Sertifikat HakPengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001;6.

Menghukum Tergugat HI untukmembatalkanSertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor1 tanggal 13November 2001atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya; Petitum angka 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Iluntukmengembalikan dan mengeluarkan seluruh tanahtanahParaPenggugat dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor'tanggal 13November 2001; Petitum angka 6.

Untuk mendukung dalilnyatersebut, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat mengajukan buktiberupa peta rincik tahun 1988 (bukti T.I3 dan T.I10), Surat Ukur Nomor09.02.05.04.00201/2001 yang merupakan lampiran Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13 November 2001 (bukti T.I2), dan buktibuktipembebasan tanah berupa surat penyerahan/pelepasan hak dengan gantirugi (bukti T.I11 s.d.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Dalam hal nantinya telah terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukumtetap menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat adalah pemilik tanah yang sah, maka barulah Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki kapasitas hukum untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13November 2001 kepada PTUN.

Bahwa sejak tanggal 18 Februari Terlawan (Kreditur) mengajukan Eksekusi kePengadilan Negeri Purworejo dan didaftar dalam register dengan Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr berdasarkan lampiran lampiran yang dilampirkandalam permohonan tersebut antara lain perincian Hutang sebagai berikut: Sisa pinjaman 32 x angsuran ...............++ Rp 51.600.000,00 Deda ....... 0. cece ce cece cece eee e eect ee ee ee ee ee eeaaaees Rp 40.039.400,00 Lainlain 2.2... eee eee e cece eee ee ee ee eee eeeeees Rp 40.000.000,00TiO

Nomor 819 K/Pdt/20163.5.Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr;Menetapkan menunda/ menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;Atau: Memberikan Putusan lain yang dianggap

adil;Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan NegeriPurworejo telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/Plw/2015/PN Pwr. tanggal14 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:1.2.a:Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1

;Menetapkan menunda/menangguhkan Pelaksanaan lEksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN Pwr., sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiSemarang dengan Putusan Nomor 421/PDT/2015/PT SMG. tanggal 8 Desember2015 dengan amar sebagai berikut

Cipto No. 93 RT.04 RW.11DesaBedalikKecamatanLawang, Kabupaten Malang, disebutsebagai.Lecce ee ee eee ee eee eee ec eceeeeee esses eceeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeees TERGUGAT;PengadilanNegeritersebut.SetelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriKepanen,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangPenunjukanMajelis Hakim untukmemeriksadanmengadiliperkaraini .SetelahmembacaPenetapanKetuaMajelis Hakim,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangpenetapanharisidang.Setelahmembaca berita

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaFatchur Rohman dengan pidanapenjara masingmasing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dandenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) bulan;3.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016putusannya yang telah diuraikan di atas. Tentunya apabila mendasari faktapersidangan tentunya Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak akanmenerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,karena tidak sesuai dengan:1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;2.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016A.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016 Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 15.30Terdakwa ditangkap di rumah Sdr.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika;(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;Bahwa Pasal 127 Undangundang Narkotika, mengatur tentang:(1) Setiap Penyalah Guna:a.

Hal. 1Negeri Biak, pada tanggal 13 Januari 2017 di bawah register Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannyadilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta diIndonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan danPemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 pada tanggal 3 Juni 2004;Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa Tergugat BILLEBALINGGA melalui Kuasa Hukumnya SERGIUS WABISER, SH., telahmengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tertanggal 3April 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor1

Jurusita padaPengadilan Negeri Biak, yang ditujukan kepada pihak Pembanding danTerbanding masingmasing pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, Supaya datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Biak untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14(empat bales) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

Hakim Tingkat Pertama, karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusandi tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

tingkat pertama maupundalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam keduatingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat Peraturan Hukum dari Perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, RBg serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor1

berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1

Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tangerang ;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Bandingtersebut telan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimanaRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanHalaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJMNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P1A, P1B danP2 dihubungkan dengan Bukti P4 yaitu.

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 yaituPutusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha NegaraBanjarmasin, adalah Putusan Bukti P4 berbunyi : dalam Pokok perkaraMajelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding keberatanterhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 bahwamajelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidakdapat dijadikan sebagai alas hak kepemilkan bidang tanah bagi pembanding,sehingga dengan demikian petitum nomor

Penggugat;MELAWANTergugat, lahir tanggal 01 September 1979, Agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal di XxXXxXxXxxxxxxXXXXXXXXXXXX Il, Kecamatan Xxxxxxxxxx, KabupatenPadang Lawas, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugatterhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSibuhuan pada tanggal 23 November 2018, register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2018/PA.Sbh dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

mencabut Gugatannyatersebutdenganalasanadanya sesuatu dan lain hal yang berkaitan denganperkara tersebut, dan Pencabutan tersebut akan diajukan secara tertulispada persidangan berikutnya,mohon agar persidanganditunda ;Menimbang, bahwapadapersidanganselanjutnyahadirKuasaPenggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakilioleh kuasanya, selanjutnyadipersidanganKuasaPenggugatmengajukansuratpencabutan Gugatansecaratertulisberdasarkan Surattertanggal 13 Maret2017perihalPencabutanGugatan Nomor1

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkaraperdata Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdinyatakan dicabut ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoretperkara Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdari dalam buku register perkara ;6.

sejak tanggal04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 20144 Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 26 Nopember 2014sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 27November 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejaktanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman dari 18 Putusan Nomor1

Junai dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)per kepingnya yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir ;e Bahwa Terdakwa menjual Obat Jenis Somadril Sudah 2 (dua) bulanLamanya ;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksne Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Berjualan Sendal , dan pekerjaanterdakwa tidak ada hubungannya dibidang Kefarmasian atau dibidangKesehatan; Bahwa saksi MARTIN SIMBOLON dan Saksi ANDI M.

JUNAI BinYUSRI ;Bahwa obat obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli diBanjarmasin seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box,dengan Isi (satu) box sebanyak 10 (sepuluh) keping, lalu obat obatan tersebutdi jual kembali dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)perkepingnya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkanKeuntungan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid.

Katingan HilirHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksnkab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh Petugas Kepolisiandari Polres Katingan karena mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izinedar, Karena sebelumnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di rumahterdakwa ada transaksi yang mencurigakan, kemudian Saksi MARTIN SIMBOLONBIN MANGADAR SIMBOLON dan SAKSI ANDI M.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.KsnEVAN SETIAWAN DESE,SH. PANITERA PENGGANTI,RAHMAWATI FITRI, SH.

Bulan Penyara, dikurangi selamaPara Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat NOPOL : S4009ZHwarna hitamMDI Kembalikan Kepada Yang Berhak, Melalui AnakMi Menetapkan supaya Para Anak di bebankan untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut PengadilanNegeri Jombang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2021 Nomor1

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda PidanaPengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atasputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1/Pid.SusAnak/2021/PN Jbg;2.

Surabaya para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jbg, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatanuntuk para Anak yang berhadapan dengan hukum serta memori banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak diketemukan halhal baru yangperlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya

putusannya, yangmenyatakan bahwa para Anak iS banDn terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, olehkarena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara iniditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Januari 2021 Nomor1

PEMOHONPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.P/2019/PN Mrh tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim;Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya Norbiati, S.H.

., Advokat telahmengajukan surat Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/PN Mrh tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya sebagaimana yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dalam register perkara Nomor :1/Pdt.P/2019/PN.Mrh.Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2019/PN MrhMenimbang, bahwa oleh karena maksud pemohon tersebutdisampaikan sebelum pembacaan permohonan adalah tidak bertentangandengan hukum, untuk itu

suratsurat dalam berkas perkara Permohonan yangbersangkutan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untukmemperbaiki atau mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir dalam PasporRepublik Indonesia Nomor AL 201380 atas nama SUHNAN, namun pada harihari sidang pertama yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 11 Januri2021, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangankepada Hakim yang mengadili Permohonanan Pemohon, yang padapokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PN.Sel ;2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selonguntuk Mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel, dalam BukuRegister Perkara Perdata Permohonan;3.