Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan UndangundangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orangyang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikandi ZEEI wajib memiliki SIPI;Bahwa dokumen perizinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nopmor

/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi : AHMAD JAYANI dan kawankawan tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, UndangUndang Nopmor

Indonesia wajib memilikiSIUP dan berdasarkan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat(2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan / ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yangdipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memilikiSIPI;Bahwa dokumen perizinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nopmor

Tergugat II belum pernahmenandatangani dokumen kesepakatan tersebut dengan Penggugat I.Namun tanpa sepengetahuan Tergugat II Penggugat melakukan jual belltanah dengan Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan yangmenjadi obyek transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II yaitusertifikat Hak milik nopmor 1206 atas nama M.Darto yang terletak di jin.Letjen Suprapto No 43 RT 002 /RW 004 Kel.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur(obscuur libel) mengenai penguasaan obyel sengketa Nomor 1 sampaidengan Nopmor 5 dalam perkara ini, dengan alasanalasan karena dalamgugatan Penggugat mengenai obyek sengketa Nomor 1 sampai denganNomor 5 dalam gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang menguasai obyeksengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 tersebut.

2012 sampai sekarang adalahDr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH sesuai dengan SK Bupati PesisirSelatan Nomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012;Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) pada pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untukHalaman 31 dari 153 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg.Puskesmas Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten PesisirSelatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

kedokteran untuk Puskesmas di Dinas KesehatanKab.Pesisir Selatan T.A 2012 sampai sekarang adalah Dr.H.SYAHRIZALANTONI SY,MPH sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor :900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012;Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) pada pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untukPuskesmas Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatanberdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DPA SKPD No:1.02.1.02.01.25.06.5.2 Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan TahunAnggaran 2012;Bahwa jabatan saksi di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan adalah KabidPelayanan Kesehatan Masyarakat dan jabatan saksi sehubungan denganadanya pekerjaan pengadaan alatalat Kedokteran untuk Puskesmas T.AHalaman 42 dari 153 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg.2012 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan KPA (KuasaPengguna Anggran) sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

pekerjaan,Mengawasi pelaksanaan anggaran dan Menyampaikan laporankeuagan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;e Bahwa Saksimenetapkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)dan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan pada pekerjaanpengadaan alatalat kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa PenggunaAnggran) Abdul Kani SKM,MPH Pgl Kani(Terdakwa) sesuai denganSK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

Syahrizal Antoni, SY,MPH sesuaidengan SK (Surat Keputusan) Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012;Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan) pada pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untukPuskesmas Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan KabupatenPesisir Selatan berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati PesisirSelatan Nopmor :900/1/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 12 Januari 2012

Penggugat;Fotocopy sesuai asli, Surat Telegram KapoldaAceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31Desember 2014;Fotocopy dari Fotocopy, Surat Telegram KapolriNomor: S1/2726/X/Huk. 7.1/2018, tanggal 25Oktober 2018;Fotocopy dari Print, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nopmor 1 tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Fotocopy dari Print, Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraHalaman 58 dari

PN.GTO.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan sangkalannya, KuasaTermohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yaitu:Tanda Bukti T 1Tanda Bukti T 2Tanda Bukti T 3Tanda Bukti T 4Tanda Bukti T 5.ATanda Bukti T 5.BTanda Bukti T 6Tanda Bukti T 7Tanda Bukti T 8Tanda Bukti T 9Tanda Bukti T 9.ATanda Bukti T 10Tanda Bukti T 11Tanda Bukti T 12Fotocopy Laporan Kasus Narkoba NomorLKN/08/VI/Kb/Pb.01/2016/BNNP tertanggal 03 Juni 2016,telah dicocokkan dengan aslinya;Foto copy Surat perintah Tuigas Nopmor

Mayor Chk Nrp11050026691080 dkk 4 (empat) orang berdasarkan SuratPerintah dari Kakumdam Il/Siliwangi nomor Sprint/ 309 / XIV/2017 tanggal 20 desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dariTerdakwa tanggal 20 Desember 2017 yang diperbaharuidengan nopmor Sprin/132/VV/2018 tanggal 28 Juni 2018 danSuart Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2018 kepada TimPenasihat Hukumnya tersebut.Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan inidisusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dandiperiksa dalam persidangan

Penggugat;Fotocopy sesuai asli, Surat Telegram KapoldaAceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31Desember 2014;Fotocopy dari Fotocopy, Surat Telegram KapolriNomor: S1/2726/X/Huk. 7.1/2018, tanggal 25Oktober 2018;Fotocopy dari Print, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nopmor 1 tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Fotocopy dari Print, Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraHalaman 58 dari

abhlidalam perkara tindak pidana menampung,memanfaatkan,melakukanpengolahan dan pemurnian dan atau melakukan pengangkutan danpenjualan mineral batuan tanpa dilengkapi /memiliki IUP OperasiProduksi Khusus pengolahan,oemurnian,pengakutan dan penjualansebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN LmjBahwa yang dimaksud dengan kegiatan Pertambangan berdasarkanUndang Undang Nopmor

WNEdengan Nopmor 242/080/TPGP/2014 tanggal 18 Desember 2004perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP2014, berkenaan dengan wanprestasi PT. WNE untukmengganti drilling rig BSA #1 dengan arilling rig yang baru untukmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjiandimaksud dan klaim atas jatuhnya top drive yang menyebabkanpemboran sumur Kancah3 tidak dapat dilaksanakan sesuaikedalaman pemboran yang telah disepakati;2. Sesuai ketentuan pasal 33 butir 1 dan PT.

Bahwa sebagaimanasebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat XXIV objek tanah EigendomVerponding Nomor 1121 merupakan tanah kongsi yang terdiri dari beberapasubjek hak atas tanah, yang mana hal tersebut tidak dijelaskan olehPenggugat dalam gugatannya;Bahwa dalam point 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nopmor 56 tahun 19660 tersebut yaitu, Dengan memperhatikanjumlah penduduk, luas daerah dan faktorfaktor lainnya, maka luasmaksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan di daerahdaerah

Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagianduduk perkata;Menimbang, bahwa beranjak dari jawaban Tergugat tersebut, Tergugattidak membantah bahwa harta tersebut diperoleh dalam ikatan pernikahanantara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat keberatan untukdibagi kepada Penggugat, disebabkan harta tersebut didapatkan olehTergugat berdasarkan kerja keras Tergugat sendiri karena pada waktu ituPenggugat sedang mengikuti pendidikan S3;Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nopmor

Perwira Nopmor 131 H Surabaya.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwal, namun Saksi hanyapernah mendengar nama Terdakwa ketika Terdakwa II memintabantuan Saksi untuk membantu anak Tedakwal yang bernama RickySetya Abriansyah dalam seleksi Pantukhir Secata Tahun 2013gelombang II.

Dawiah Insani dengan Nopmor rekening3422261874.f. Saksi menerima secara cash dari Terdakwa dan Sadr. Ishwan Aziz sebesarRp.109.850.000, (seratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)yang dimasukan kedalam amplop warna coklat.7 Bahwa Saksi menerima dana pinjaman tahap dari Bank BNI SKC Purwakartamelalui Primkop Yonif Mekanis 201/JY sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)dengan cicilan sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah).

Uang penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista Tahum 2001 Nopmor Polisi B 1899 TS atas nama Ade Safwan Hamzah seharga rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

4,10.Setengan (1/2) bagian dari sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:71 yang terletak di Jalan Jatinegara Kaum No.51 sekarang berubah menjadi Jalan Jatinegara Kaum 1 No.1 RT.0010/03 Desa Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Jl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsitelah mengajukan keberatankeberatan atas putusan Pengadilan Tindak PidanaKosupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam memori bandingnyapada pokoknya sebegai berikut : Pidana badan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan ; Yudex Factie keliru dalam menentukan pasal terbukti terhadap perbuatanTerdakwa dimana menurut Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi , Terdakwa lebih di Pidana melanggar pasal 12 Huruf a UndangUndang Nopmor