demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu : ada pertentangan

Demikian juga terdapat pertentangan antara butir putusan yangsatu dengan yang lainnya, yaitu melepas TerdakwaTerdakwa dari tuntutanhukum dan barang bukti khususnya 88 (delapan puluh delapan) lembarpapan dikembalikan kepada Veronika Bhoju (saksi korban yang selama inimenguasai secara nyata tanah diatas pohon yang dicuri, sedangkan papanitu dihasilkan oleh para Terdakwa ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan

Exeptio obscuur libel ( Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur );Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena kaburnyainterpretasi dan/atau uraian fundamentum petendi serta petitum yangakan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :a)Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum namun dalil dalil gugatan Para Penggugat adalahdalil dalil gugatan wanprestasi ;Terjadi pertentangan antar dalil dalil gugatan :Pertentangan dalil tersebut tampak :Pada angka 2 surat

Singosari VIl No. 12 Semarang.Dalil gugatan pada angka 2, dan pada angka 3 di atas tidakberdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadi lompatankronologis fakta peristiwa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas.c) Obyek sengketa tidak jelasObyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 1 tidakmenunjuk dengan benar obyek yang disengketakan;d) Terjadi pertentangan antara dalil dalil gugatan dalam fundamentumpetendi dengan petitum gugatan .Seharusnya para penggugat menguraikan dengan secara

Eksepsi tentang Exeptio obscuur libel (Gugatan Para Penggugat tidak jelasatau kabur;Menimbang, bahwa mengenai Exeptio obscuur libel (Gugatan ParaPenggugat tidak jelas atau kabur), Para Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum namun dailildalil gugatan adalah dalilgugatan wanprestasi, selanjutnya terjadi pertentangan antar dalildalil gugatanangka 2 dan angka 3 tidak berdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadilompatan kronologis fakta peristiwa yaitu dalil angka

2 Penggugat danPenggugat Il menendatangani surat penawaran dan penerimaan sewa gunausaha pada tanggal 01 Februari 2013, dalil angka 3 Penggugat meminjamkanHalaman 46 dari 57 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Smgobyek sengketa kepada Tergugat tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya obyeksengketa tidak jelas dan terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan dalamfundamentum petendi dengan petitum gugatan yaitu dasar dan alasan gugatannomor 17 tidak diuraikan unsurunsur perbuatan melawan hukum namundimintakan

Usaha tanggal 1 Februari 2013 adalah implementasidari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Penggugat dan Il, selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat ,Penggugat ll dan Tergugat dimulai dari Perjanjian Kontrak Plate tanggal 15Januari 2013 yang kemudian tanggal 01 Februari 2013 dilakukan pencairan ataspembiayaan tersebut melalui Surat Penawaran dan Penerimaan Sewa GunaUsaha, bahwa obyek sengketa telah jelas disebutkan dalam poin 1 gugatan,sedangkan mengenai pertentangan

Gugatan aquo mengandung obscuur libel karena terdapat pertentangan antara petitedengan posita;Didalam posita gugatan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 14 gugatan tidak satupun dalil Penggugat yang menjelaskan mengenai uang paksa (dwangsom), namangka 6 petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghuTergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ke,Penggugat sebesar Rp1.000.00@satu juta rupiah) setiap harinya, sejak putusan inidibacakan sampali dengan

Yahya Harahap yang menegaskan bahwa petitum harusbersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yang dikemukakanposita tidak boleh terjadi saling pertentangan atau kontroversi diantaranya; Apabila tesaling pertentangan mengakibatkgatan mengandung cacat formil, sehingga dianggarkabur (obscuur libel) (vide M.

dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu duaratus rupiah) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede; Menimbang, bahwa atas data sebagaimana terdapat di Pengadilan Negerisumedang sebagaimana diuraikan tersebut adalah sesuai dengan dalil gugatanpenggugat yang menerangkan adanya Nomor ID 1535 yang dapat diambil diKepaniteraan Pengadilan melalui gugatan; Menimbang, bahwa mengenai telah dititipkannya uang santunan Kategori Aatas nama Unab bin Ismu, hakim menilai terdapat pertentangan

dengan bantahan tergugat~~ Menimbang, bahwa pertentangan yang dimaksud dalam paragraf di atasadalah pertentangan antara bantahan tergugat yang menyatakan: berdasarkan datayang ada objek sengketa adalah berupa saung/gubug sehingga tidak layakmendapatkan uang santunan sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua jutalima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan kenyataan yang adaatas objek sengketa dilakukan penitipan uang di Pengadilan Negeri Sumedang atasnama penerima hak Unab

bin Ismu termasuk dalam daftar penerima kategori A ataupihak yang berhak menerima uang santunan/uang relokasi sebesar Rp. 122.591.200,00(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut hakim dapat membuatsuatu persangkaan: adanya kekeliruan pendataan yang dilakukan oleh tergugatsehingga menyebabkan adanya perbedaan data di tahun 1984 dengan data daftar penerima uang consignatie;Halaman 17 dari 22Putusan 05/PDT.G.S

/2016/PN.S md Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ ataukekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan tergugat layakuntuk dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat telah dinyatakan layakuntuk dikesampingkan, selanjutnya Hakim akan meneliti kembali mengenai alat buktiyang telah diajukan penggugat; Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P1sampai dengan P 19 hakim dapat memberikan rangkuman sebagai fakta

telah benar memberi putusan PHK dengan memberikompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 karena terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan adanyabukti daftar pekerja harian lepas yang membuktikan bahwa setiap bulanPara Penggugat bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) harisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 KemenakaertransNomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karenakesaksian mengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugatbekerja, terjadi pertentangan

pertimbangannya oleh Judex Jurismaupun Judex Facti bahwa Termohon Peninjuan Kembali dahuluTergugat/Pemohon Kasasi /Termohon Kasasi Il tidak dapatmembuktikan bahwa setiap bulan Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Para Penggugat/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi Ilbekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 12 Kemenakaertrans Nomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karena kesaksianmengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugat bekerja,terjadi pertentangan

Nomor 140 PK/Pdt.SusPHI/2017Nomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karenakesaksian mengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugatbekerja, terjadi pertentangan antara keterangan para saksi pihakPenggugat dengan keterangan para saksi pihak Tergugat;. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatanterhadap pertimbangan hukum dan putusan Judex Juris tersebut di atasdengan alasan sebagai berikut:3.1.

Nomor 140 PkK/Pdt.SusPHI/2017Pengusaha karena kesaksian mengenai berapa hari dalam satubulan Para Penggugat bekerja, terjadi pertentangan antaraketerangan para saksi pihak Penggugat dengan keterangan parasaksi pihak Tergugat sehingga jelas dan terang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasil/Pemohon Kasasi II adalah Demi Hukum sebagai pekerja tetap diperusahaan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan tidak terdapat unsurunsur yang dapat

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak tiga tahun terakhir, antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu Hindu, sehinggamenimbulkan banyak pertentangan dan pertengkaran karena keyakinanyang berbeda tersebut;6.

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40:Artinya: " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian talah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq danHal. 7 dari 9 hal. Put.

Nomor 3646 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , IV, dan Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat dan Tergugat IV: Tentang hubungan hukum; Tentang gugatan yang obscuur libel; Tentang pertentangan positum dan petitum;Dalam eksepsi Tergugat V: Tentang gugatan kurang pihak; Tentang pertentangan positum dan petitum;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriWatampone telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Wotp.

penutup dari positagugatan (alinea terakhir, halaman 4 surat gugatan), bukanpada kata pembuka dari petitum gugatan (alinea pertama,halaman 5 surat gugatan), sedangkan pada bagian penting darisurat gugatan tersebut, kata Pengadilan Agama Tigaraksa itu,ada dan jelas dicantumkan, sehingga adanya kata kataPengadilan Agama Jakarta Barat adalah sebagaikekeliruan/kesalahan ketik yang tidak berakibat fatalnyasuatu surat gugatan;Menimbang, bahwa untuk alasan pada huruf b, seandaianyabenar telah terjadinya pertentangan

dalam kasus ini sebagai jalan terbaik;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan hartabersama yang oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksatelah dikabulkan sebagian, serta terhadap pertimbangan danputusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaBanten tidak sependapat, sehingga akan mempertimbangkannyakembali;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, angka 5.1 hingga5.7, petitum keenam dan ketujuh dengan petitum kedelapan,kesembilan dan kesepuluh dari gugatan Penggugat, telahterjadi pertentangan

Di samping itu adanya pertentangan antaradakwaan dengan visum. Dalam hal ini dalam dakwaan diuraikan bahwakekerasan dilakukan dengan cara memukul pundak dan menendang pantatkorban. Namun visum hanya menjelaskan kekerasan hanya terjadi padabagian pundak dan lengan korban.3.

Adanya pertentangan antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua.Dakwaan pertama tidak menjelaskan maksud dari kekerasan fisik yangseharusnya diuraikan dalam dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 UndangUndang No. 23 Tahun 2004.

Pertentangan dalildalil tersebut menunjukkan bahwaPEMBANDING tidak cermat dan asalasalan. Oleh karena itusebagaimana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3097 K.Sip/1983yang dapat menjadi Yurisprudensi dalam perkara a quo menyatakanbahwa:dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antaradalil yang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatanyang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.Dengan demikian gugatan harus dinytakan tidak diterima.

YUSRIL THZA MAHENDRA,; Yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut := ana n e Bahwa dalam segi keilmuan, apabila diputuskan telah terjadi pertentangan normamaka seketika sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum makanorma tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat; Bahwa ada pengaturan yang tidak seimbang yang berlaku di Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi padahal apabila dikembalikan pada pasal 24A dan 24C UUD 1945 baik Mahkamah

Agung maupun Mahkamah Konstitusi memilikikewenangan ...26kewenangan yang sama dalam menguji peraturan perundangundangan hanyaperbedaannya adalah Mahkamah Agung menguji peraturan perundangundangandi bawah UndangUndang terhadap UndangUndang, sedangkan MahkamahKonstitusi menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar 1945,dimana putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika ketika diucapkandihadapan sidang yang terbuka untuk umum apabila terdapat pertentangan normamaka dinyatakan tidak berlaku sedangkan

putusan Mahkamah Agung dalamPerma Nomor Tahun 2011 setelah dinyatakan bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi, maka memerintahkan kepada pejabat yang menerbitkan untukmencabut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, semestinya untukmenguji UndangUndang tidak bisa dinyatakan sekian hari karena sudah jelasadanya pertentangan norma tersebut seketika itu juga norma tersebut tidakberlaku; Bahwa apabila norma yang tinggi dijadikan sebagai rujukan untuk menerbitkannorma yang lebih rendah

dicabut kemudian ada peraturan baruyang dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung maka tidak bisa peraturan yanglama diberlakukan kembali;Bahwa apabila norma baru dibuat harus disesuaikan dengan klausulaklausulaperalihan, dimana klausulaklausula peralihan sifatnya harus sesuai dengan apasubstansinya yang diputuskan oleh Mahkmah Agung sehingga apa yangdiberlakukan norma yang lama itu dalam konteks yang sangat terbatas sampainorma baru yang dibuat memberlakukan ketentuan yang lama yang sudahdinyatakan pertentangan

asasasas umum pemerintahan yang baik maka dinyatakan batal atautidak sah oleh putusan pengadilan tata usaha Negara dan pejabat tersebutdiberikan tenggang waktu untuk melaksanakan putusan dari pengadilan tatausaha Negara tersebut, dimana tidak bisa pengujian peraturan perundangundangan ...20undangan disamakan dengan proses pengujian surat keputusan dalam tata usahaNegara sehingga Perma tersebut harus diubah;Bahwa terhadap 3 (tiga) norma yaitu ketentuan pasal 16 ayat (1), pasal 19 danasal 20 terdapat pertentangan

24thn) dan Anak Kedua(Usia 21thn ).Pada tahun 2000 Penggugat sudah punya rumah sendiri, yang dibuat olehTergugat.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2001 rumah tanggaPenggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan tergugat sudah punya istri lagi denganorang lain tanpa seizin penggugat, maka Tergugat jarang pulang dankurang memberi nafkah lagi.Bahwa puncak perselisihan dan pertentangan

172 ayat ( 1) angka (4) R.Bg;Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat para saksi tidak melihat secara langsung, namundalam kenyataan bahwa dalam setahun terakhir ini Tergugat sudah tidaktinggal bersama Penggugat, akan tetapi telah tinggal bersama istri Tergugat6yang kedua,dan tidak lagi memberikan tanggung jawab nafkah kebutuhan hidupbagi Penggugat dan anaknya, sehingga relevan dengan dalil yangdikemukakan Penggugat tersebut dan pula tidak terdapat pertentangan

Namunternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor:0465/Pdt.P/2016/PA Kdi (tanggal O09 Januari 2017) ditemukan adanyasejmlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanpernyataan atau keterangan Penggugat:Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan atauketerangan Penggugat adalah:3.1. Penggugat menyatakan diri tidak memiliki pekerjaan. FaktanyaPenggugat adalah PNS (NIP. 198406282009012008) pada KantorKelurahan Anawai Kota Kendari:3.2.

Dengan pengesahan nikah inilah yang menjadidasar untuk mencatatkan pernikahan Penggugat pada KUA Poasia.Namun ternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama KendariNomor: 0465/Padt.P/2016/PA Kdi (tanggal O09 Januari 2017) ditemukansejumlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanpernyataan atau keteranganketerangan Penggugat;Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanatau keterangan Penggugat adalah sebagamana telah didalilkan olehTergugat dalam jawabannya

ini, makaadalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakanhukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaianuntuk melaksanakan ini putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dalil gugatan Penggugatbaik yang telah diuraikan dalam posita gugatan maupun yang didalilkan olehPenggugat dalam petitum, seharusnya ada kesesuaian atau konsistensi dantidak boleh terjadi pertentangan

bahwa oleh karena materi eksepsi yang dikutip dalamputusan hakim tingkat pertama tersebut di atas bukan materi eksepsi paraTergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi, maka materi eksepsi tersebutharus ditiadakan dalam putusan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi nomor 3 pada putusanaquo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditiadakan, maka materieksepsi nomor 3 dari para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi yangbenar perlu dikutip sebagai berikut ;3.Eksepsi terjadinya pertentangan

, sudah berlangsung kurang lebih 41 tahun lamanya terhitung sejaktahun 1972 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidrap danSCLErUSNYAa,; nono = nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nan ne nee nnn nnn one nee eee neDengan berlindung : Pada Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 56 Tahun 1960 yang menyatakan :Tanah yang digadaikan lebih dari 7 (tujuh) tahun harus dikembalikankepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan; Karena itu : Telah terbukti terjadinya pertentangan

PUTUSANNomor 0802/Pdt.G/2020/PA.Mt> e Vo peSoluygilod 551 Suis Lagi alo IS exe IJ roi ode ov aero ill addled agit ol bulgaily aslolall gro 27 5Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anakdan perkembangan mereka.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menilai telahterjadi pertentangan antara petitum dengan posita, disatu sisi paraPenggugat menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama antara Duandan Sakdiya Bhisa (Pewaris) disatu sisi para penggugat menuntut agarditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Pewaris (Duan dan SakdiyaBhisa ), sehingga sasaran dan maksud dari gugatan para Penggugat a quodipandang tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi

atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para Penggugattersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijk en bepaaldeconclucide) dan terjadi pertentangan serta tidak saling mendukung antaraposita dan petitum dalam gugatan para Penggugat serta para pihaknya tidaklengkap karena pihak yang didudukkan sebagai para Penggugat tidaklengkap (Plurium litis consortium), sehingga gugatan para Penggugattersebut dinilai kabur (obscuur libel), sebagaimana yang dimaksud dalampasal 8 ayat (3) Rv (

terjadi selisihpaham Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga selingkuh dan Tergugattidak memberi nafkah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidakhadir dipersidangan;Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat antara isisurat gugatan Penggugat dan isi dalam surat kuasa kusus saling bertentangandengan dengan demikian mengakibatkan surat kuasa kusus tidak sah;Menimbang, memperhatikan surat gugatan Penggugat angka Nomor 6dan 7 adalah kabur dan terjadi pertentangan

Penggugat angka nomor 6dan 7 terjadi antara posita dengan petitum maka yang mengakibatkan gugatanPenggugat kabur (obscour libel), karena antara posita dengan petitum tidaksingkron dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat formil suratgugatan, dan berdasarkan Putusan MARI No. 1075.K/Sip/1980, yang kaidahhukumnya menyatakan ..karena petitum bertentangan dengan posita gugatan,gugatan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan isi Surat gugatanPenggugat terjadi pertentangan

Perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atauperkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikatburuh berhubung dengan tidak adanya persesesuaian pahammengenai hubungan kerja, syarat syarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.d. tindakan tersebut pada Pasal 6 undangundang ini, ialah salahsatu dari perbuatan perbuatan sebagai berikut :1.dari pihak majikan menolak buruhburuh seluruhnya atausebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibatperselisinan perburuhan, dilakukan

Bahwa dalam perkara aquo antara Termohon Il Intervensi danPemohon tidak terjadi pertentangan berhubung dengan tidak adanyapersesuaian paham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerjadan/atau keadaan perburuhan. Bahwa yang terjadi pada waktu itu. Termohon Il Intervensimengundurkan diri secara tertulis atas kKemauan sendiri dengan tidakmenuntut uang pesangon atau sejenisnya.

Bahwa di satu pihak pengunduran diri secara tertulis atas kemauansendiri dengan tidak menuntut uang pesangon atau sejenisnya dariTermohon Il Intervensi bukan pertentangan dengan Pemohonberhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenaihubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Bahwa di lain pihak bagi Pemohon pengunduran diri secara tertulis ataskemauan sendiri dengan tidak menuntut uang pesangon atausejenisnya dari Termohon Il Intervensi bukan pertentangan denganTermohon Il Intervensi berhubung dengan tidak adanya persesuaianpaham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.

masingmasing tanggal 15 April 2020 dan tanggal 17April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriNganjuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan JudexFacti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusanyang sesuai dengan hukum acara perdata yang mensyaratkan antara positadan petitum harus konsisten dan tidak boleh ada pertentangan

, jika dalamgugatan antara posita dan petitum terjadi pertentangan, maka gugatantersebut termasuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti telah didukung pula oleh cukuppertimbangan;Bahwa dengan dijadikannya Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai pihak Turut Tergugat I, makadengan sendirinya di dalam hukum kepada Turut Tergugat maupun kepadaKhoiri sebagai Turut Tergugat II tidak dapat dituntut ataupun dihukum untukmelakukan

Namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat tidakmendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya;Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatmulai sejak awal perkawinan, di mana Tergugat tidak terbuka dan tidak jujurterhadap Penggugat;Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering kali terjadi pertentangan faham antara Penggugat dengan Tergugat.Pertentangan faham tersebut sering kali memuncak menjadi perselisihan danpertengkaran yang tajam.

denganalasan sebagai berikut, Bahwa putusan Pengadilan Agama Depok No : 79/Pdt.G/2009/P A.Dpkyang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi AgamaBandung pada bagian pertimbangan hukumnya berbunyi sebagaiberikut;Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan pokok yang dapat disimpulkan bahwa sejakawal perkawinan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat danTergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbukaterhadap Penggugat sering terjadi pertentangan