Keputusan Terbanding Nomor Bahwa Sesuai dengan buktipendukung yang telah disampaikandan dijelaskan dan terungkap dalampersidangan, PB berpendapat KEP1401/WPJ.19/2012 Tanggal 24Oktober 2012 tidak dapatdibenarkan dan harus dibatalkan. 3.8 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dalam sistem PKPMDirektorat JenderalPajak serta penelusuran SPTlawantransaksi dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui terdapat beberapa faktur yang telahdilaporkan oleh lawan transaksi dengan perincianNo

Putusan Nomor 1339/B/PK/PJK/2016dalam persidangan dan penelusuran dalam sistem PKPM DJPdan SIDJP dengan ini disampaikan:1)Bahwa atas PM sebesar Rp235.719.127,00 yang didukungdengan arus uang dan arus barang, diketahul: berdasarkan penelusuran dalam sistem PKPM DJPdiketahui bahwa FP tersebut tidak dilaporkan dalamSPT lawan transaksi, dan dalam pembuktian dipersidangan FP tersebut didukung dengan arus uangdan arus barang;Bahwa atas PM sebesar Rp411.394.798,00,00 yanghanya didukung bukti arus barang

seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murnijasa angkutan umum di laut (Siapapun konsumen danapapun jenis barangnya) sehingga tidak terutangPPN dan kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali/Pemohon juga tidak memenuhi syaratkumulatif yang telah ditentukan oleh PeraturanMenteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.03/2006tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Pasal 5 ayat (1);Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

), putusan serta berkaspersidangan, disampaikan halhal sebagai berikut:oOBahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahuiTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bandingdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal19 Juni 2008, dan bergerak dalam bidang angkutan lautdomestik umum liner untuk penumpang (KLU: 50111);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemonon Bandingmelaporkan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2008;Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut, TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding melaporkan

enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Putusan Nomor 683/B/PK/PJK/20175) Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), putusan serta berkas persidangan,disampaikan halhal sebagai berikut:o Bahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahuiTermohon PK/Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, dan bergerak dalambidang angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang(KLU: 50111)o Bahwa Termohon PK /Pemonon Banding melaporkan SPT MasaPPN mulai Masa Pajak Juni

bukan mobil dan motor;Bahwa pemegang saham CV BIS berdasarkan SPT Tahun 2015 yang dilaporkan wajib pajak adalah : Muhammad Iqbal Fauzie (Terdakwa) dengan jumlahmodal Rp. 650.000.000 atau 81,25 %, Rusmalinah dengan jumlah modal Rp.75.000.000 (9,375 %) dan Rina Indriani Rp. 75.000.000 (9,375 %);Bahwa adapun susunan pengurus CV BIS tahun 2015 adalah : Terdakwa sebagai Direkur, Heri Susanto sebagai Wakil Direktur, Rusmalinah sebagai Komisaris dan Rina Indriani sebagai Komisaris;Bahwa berdasarkan data SIDJP

PramukaRaya No. 151 R706 RT. 009 RW 005 Jakarta Timur dengan pengurus Djubaedah sebagai Direktur dan Jamisah sebagai komisaris tapi saksi tidak pernahbertemu dengan pengurus perusahaan tersebut;Halaman 31 dari 60 Putusan No. 841/Pid.Sus/2020/PN SmrBahwa sesuai dengan data SIDJP perusahaan tersebut melaporkan SPT Masa PPN masa September, Oktober, NOvember dan Desember 2012, Januari sampai Desember 2013 dan SPT Masa PPN masa Januari dan Februari 2014sedangkan tahun 2015 tidak dilaporkan;Bahwa PT.

Kena Pajak (PKP) yang berada dibawah pengawasan saksi sejak 26 Maret 2020 dan saksimempunyai data tentang perusahaan tersebut dari tahun 2012 sampai 2015pada sistem administrasi perpajakan (SIDJO ApproWeb), perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Wajib Pajak pada tanggal 13 November 2013 dengan kegitan usaha perdagangan eceran komputer dan mesin kantor didalam bangunan;Bahwa setelah dilakukan visit ke alamat Kantor Wajib ajak tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya;Bahwa berdasarkan data pada SIDJP

Aqeela Bangun Kencana tidak melaporkan SPT Masa PPN masa tahun 2012, tahun 2013 sampai 2014 dilaporkan tapi tahun 2014 sampai 2015 tidak dilaporkan;Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Kaneil Jakarta Selatan, perusahaan tersebut NPWP nya telah digunakan oleh Sudjianto untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak didasarkan transaksi sebenarnya dan sudah diputus bersalaholeh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa sesuai data profil Wajib Pajak di SIDJP perusahaan tersebut masih aktif sebagai sebagai

tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murni jasaangkutan umum di laut (Siapapun konsumen dan apapunjenis barangnya) sehingga tidak terutang PPN dankegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhi syaratkumulatif yang telah ditentukan oleh Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 28/PMK.03/2006 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527/KMK.03/ 2003 Pasal 5 ayat (1).Berdasarkan faktafakta yang ada, termasuk hasilpenelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

), serta mempertimbangkan ketentuanperpajakan yang ada dengan ini Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) sampaikan halhal sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahuiTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakpada tanggal 19 Juni 2008, dan bergerak dalam bidangangkutan laut domestik umum liner untuk penumpang(KLU: 50111); Bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Masa PPNmulai Masa Pajak Juni 2008; Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut

Dokumen Print Out Data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) atas nama PT ARBINDO.50. Surat keterangan terdaftar Wajib Pajak atas nama PT ARBINDO NPWP31.375.071.3521.000.51. Laporan hasil verifikasi Wajid Pajak atas nama PT ARBINDO NPWP31.375.071.3521.000.52. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap50 1/WPJ.32/ KP.0105/2016Tanggal 02 September 2016.53. Surat Keterangan terdaftar Nomor S1 1476KT/WPJ.32/ KP.0103/2016tanggal 05 September 2016.54.

Dokumen Print Out Data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) atas nama PT ARBINDO.66. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 274/2014 Notaris Aries Muzaijanah.67. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 076/2015 Notaris Aries Muzaijanah.68. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 078/2015 Notaris Aries Muzaijanah.69. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 1264/2014 Notaris Nuning Indraeni. SH.70. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 1495/2014 Notaris Nuning Indraeni, SH.71.

tentangkewajiban PPh dan PPN tahun 2014 dan 2015.S592/WPJ.32/KP.01/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Klarifikasidata dan atau Himbauan kewajiban SPT masa PPN tahun pajak 2014s.d 2016.S805/WPJ.32/KP.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Klarifikasidata dan atau Himbauan kewajiban SPT masa PPN tahun pajak 2015.S806/WPJ.32/KP.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Klarifikasidata dan atau Himbauan kewajiban SPT masa PPN tahun pajak 2014.Dokumen Print Out Data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP

Keterangan.Surat Permintaan Keterangan dan/atau bukti.Kertas kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan.Dokumen Print Out Pajak Masukan PT ARBINDO Tahun pajak 2014,2015 dan 2016.Halaman 25 Putusan Nomor 155/PID/2020/PT SMG64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.Dokumen Print Out Data pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat(2) (PPh pasal 4(2) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN) pada aplikasiportal DJP pada menu MPN (Modul Penerimaan Negara) atas nama PTARBINDO.Dokumen Print Out Data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP

tempat Wajib Pajak,dengan tujuan untuk mengetahui pemilik usaha, kegiatan utama,alamat usaha, gudang dan jalur transaksid) Menerbitkan Surat Tagihan Pajake) Menerbitkan Surat Tagihan Pajakf) Memberikan pembinaan/konsultasi untuk Wajib Pajak yangdi bawah bimbingan Benar bahwa CV HERLINDA, NPWP : 02.380.737.3042.000 terdaftardi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sejak tanggal 02 Juli 2004;Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr Bahwa Berdasarkan sistem administrasi perpajakan (SIDJP

WP Badan dan SPT PPh Pasal21b) Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut Pajakyaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2,dan PPh Pasal 26 dengan menggunakan NPWP : 02.380.737.3042.000 , dan kemudian menyetor dan melaporkannya ke KPPterkaitc) Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai PengusahaKena Pajak seperti menyampaikan SPT Masa PajakPertambahan WNilai dengan menggunakan NPWP02.380.737.3042.000 Bahwa berdasarkan Profile Wajib Pajak Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP

) yang ada pada KPP Pratama Jakarta TanjungPriok, CV HERLINDA, NPWP : 02.380.737.3042.000 tanggalpengukuhannya tidak ada alias kosong, CV WHERLINDA pernahdikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun karena berdasarkanhasil klarifikasi kunjuangn kerja di lokasi usaha wajib pajak tidakditemukan kegiata usaha atas nama Wajib Pajak, Pengukuhan PengusahaKena Pajak atas nama CV HERLINDA di non efektifkan; Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan dan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

permintaan penjelasan atasdata dan/atau keterangan dan lapora hasil verifikasi; Bahwa berdasarkan data yang ada di KPP Pratama Jakarta TanjungPriok, Direktur/pimpinan CV Herlinda pernah dipanggil untuk sosialisasiUndang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.Tetapi Direktur atau wakil dari CV HERLINDA tidak ada yang hadir;Bahwa pernah ada beberapa KPP terkait lawan transaksi memintaklarifikasi atas Faktur Pajak yang diterbitkan CV HERLINDABahwa Berdasarkan data detil pelaporan pada SIDJP

Priok, kegiatan usaha atau jenis usaha wajib pajak tersebutadalah Perdagangan Besar BuahBuahan dengan KLU : 46312; Setahu Saksi yang menandatangani SPT PPN adalah SadrHARYANTO SIMARMATA selaku diretur CV HERLINDA; Pernah ada beberapa KPP terkait lawan transaksi memintaklarifikasi atas Faktur Pajak yang diterbitkan CV HERLINDA; Berdasar data detil pelaporan pada SIDJP mengenai pelaporanSPT Masa PPN, dalam kuruh waktu tahun 2008 s.d 2010 CV HERLINDANPWP : 02.380.737.3042.000 telah melaporkan SPT PPN

Utr.melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak dan melayani konsultasi atas permasalahanyang dihadapi oleh Wajib pajak.Bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES (NPWP 31.205.236.8043.000)PT SURYA INDO MAKMUR (NPWP 02.983.065.0043.000) dan PTCIPTA NIAGA PERSADA (NPWP 31.217.122.6043.000) adalah WajibPajak yang berada di bawah pengawasan saksi selaku Kepala SeksiPengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.Bahwa berdasarkan data pada SIDJP diketahui bahwa PT

Utr.perpajakan Wajib Pajak dan melayani konsultasi atas permasalahanyang dihadapi oleh Wajib pajak.Bahwa PT SIPJU BERSAUDARA (NPWP 03.251.834.2043.000) adalahWajib Pajak yang berada di bawah pengawasan saksi selaku KepalaSeksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta KelapaGading.Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, PT SIPJU BERSAUDARAberdiri berdasarkan akte Nomor 013 Tanggal 14 Juni 2012 dari NotarisELLY RUSTAM, SHBahwa berdasarkan data dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2014 diketahui

Utr.dilakukan dengan mendapatkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya yang telah dilaporkan dan diperhitungkandalam SPT Masa PPN pengguna, Dari aplikasi PKPM dalam SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).e Bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di DirektoratJenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan olehPengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPNdan direkam dalam Sistem Informasi tersebut. Di dalam SIDJP tersebutterdapat sub sistem PKPM yang merupakan suatu sistem yangmematchingkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM)yang dihasilkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruhIndonesia.

Pajak (SIDJP).

Putusan Nomor 1459/B/PK/PJK/2016 Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g angka (2) salahsatu pengertian dividen adalah pembayaran kembali karena likuidasi yangmelebihi jumlah modal yang disetor, sehingga untuk modal saham sebesarRp 20.000.000.000.00 bukan merupakan bagian divieden;Bahwa berdasarkan data SIDJP Pemohon Banding dari tahun 1999 sampaidengan Tahun 2009 belum pernah melakukan penyetoran Pajak PenghasilanPasal 26 atas Deviden;Bahwa berdasarakan Akte Notaris Nomor 1 tanggal

dari IRAS Singapura terkaitpermintaan Exchange of Information melalui Surat dari DirekturPerpajakan II Nomor SR111/PJ.033/2011 tanggal 11 April 2011perihal jawaban permintaan pertukaran informasi yang diterimaKPP Pratama Kosambi tanggal 30 April 2011 didapatkaninformasi bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh /nlandRevenue Authority of Singapore, menunjukkan bahwa 100 %saham Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dimiliki oleh Kings Shoe Indonesia Pte, Ltd.Bahwa berdasarkan data SIDJP

Adapun Faktur PajakMasukan CV Mega Karya Utama berasal dari PT MaharaAlfa Citra yang namanya termasuk, dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE04/PJ.52/2006 tanggal 12April 2006 tentang Perubahan Kedelapan atas Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE27/PJ.52/2003 tentangDaftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang didugamenerbitkan Faktur Pajak tidak sah;Bahwa berdasarkan penelusuran dalam Masterfile WajibPajak Aplikasi Portal DJP dan SIDJP diketahui halhalsebagai berikut: Nomor FP Tanggal

(nama, alamat, dsb), serta Faktur Pajak yakni format, halhal yang harusdicantumkan di dalamnya, serta kebenaran transaksiyang tercantum;Bahwa alamat yang dicantumkan PT Lintas BumiCakrawala tidak dapat ditemukan (cfm LPBP) sertadiduga menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuaidengan transaksi sebenarnya, sehingga pada dasarnyafaktur pajak yang diterbitkannya tidak mengandungkebenaran formil dan/atau materil sebagai syarat yangharus dipenuhi dalam Faktur Pajak;Bahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP

angkut seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murnijasa angkutan umum di laut (Siapapun konsumen dan apapun jenis barangnya) sehingga tidak terutangPPN dan kegiatan usaha Termohon PK /pemohonjuga tidak memenuhi syarat kumulatif yang telahditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan RINomor 28/PMK.03/2006 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Pasal 5 ayat (1).Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

), putusan serta berkaspersidangan, disampaikan halhal sebagai berikut:oOBahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahuiTermohon PK/Pemohon Banding dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, danbergerak dalam bidang angkutan laut domestik umum lineruntuk penumpang (KLU: 50111)Bahwa Termohon PK/Pemonon Banding melaporkan SPTMasa PPN mulai Masa Pajak Juni 2008.Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut, Termohon PK/Pemohon Banding melaporkan bahwa jasa angkutan lautyang dilakukan

Putusan Nomor 245/B/PK/PJK/201 77)Bahwa berdasarkan penelitian data SIDJP, diketahui bahwaCV Pelita Kencana NPWP 02.120.940.8031.000 telahdikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 29 April 2003;Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalahuntuk mengetahui apakah Faktur Pajak tersebut diterbitkanoleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanyapenyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PajakPertambahan Nilai.

Dengan tidak adanya dokumen yang dapatdigunakan untuk menguji arus barang, maka tidak dapatdiyakini kebenaran transaksi pembelian dan pembayaran kepada CV Pelita Kencana; 10) Bahwa selain hal di atas, berdasarkan hasil penelitianPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atasdata Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)terhadap PKP Penjual yang dilakukan klarifikasi FakturPajak, diperoleh informasi bahwa CV Pelita Kencanadengan NPWP: 02.120.940.8031.000 telah dikukuhkansebagai Pengusaha

Agro Sinergi Nusantara;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib Pajakatas nama PT. Geuruete Meugah Perkasa dengan NPWP.02.171.632.9103.000 menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPNNIHIL; Bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2014,PT.

Ag sebagai komisaris;Bahwa bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2014 diketahui WajibPajak atas nama PT.

terlihat siapa pemohon pendaftaran NPWP, namunsesuail ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlakuyang mendaftarkan NPWP seharusnya adalah Pengurus selakupenanggungjawab 2 n= ===Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) pemohon pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) yangmengajukan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalahPengurus selaku penanggung jawab yaitu Mulyadi Adli;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) orang yang menyampaikan

Geurute Meugah Perkasa dandenganPenanggung Jawab adalah Mulyadi Adli sebagai DirekturUtama:;Atas keterangan saksi terdakwa tidak #keberatan danmembenarkannya j === === === === ===12.Saksi KUSFAIZAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwaberdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) terdapat Wajib Pajak atas nama PT.

Potensi Bumi Sakti merupakanpenyerahan jasa kena pajak dan telah dipungut PPN nya sebesar Rp900.988.900, dan Rp 206.934.5122; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juliadi sertadihubungkan dengan buktibukti surat dengan melihat Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP), dalam kurun waktu 2011 s.d 2014diketahui Wajib Pajak atas nama PT.

(Perpajakan)melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajibanperpajakan Wajib Pajak, mengirim surat himbauan kepada Wajib Pajakuntuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta melakukankunjungan lapangan dan sosialisasi ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa Saksi melakukan pengawasan internal dan monitoring melaluiSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang ada di DirjenPajak;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)CV.

PRIMA ALAM SEJAHTERA termasuk Wajib Pajak dalampengawasan Saksi;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA masuk dalam klasifikasi lapangan usahaindustri kayu lapis dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU):16211;Bahwa CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA beralamat di Beji Kulon RT. 001,Sendangsari, Pajangan, Bantul;Bahwa CV.

(Perpajakan)atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak berdasarkan Pasal 4 UU KUP;4) Membuat Faktur Pajak berdasarkan Pasal 13 UU PPN;Bahwa suatu CV dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)apabila pendapatan bruto sudah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empatmilyar delapan ratus juta rupiah) per tahunnya;Bahwa jumlah pegawai juga dilaporkan, berdasarkan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) jumlahnya 38 (tiga puluh delapan)orang;Bahwa untuk SPT Tahunan

pengungkapan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sampaihari ini sejumlah Rp4.841.925.410,00 (empat milyar delapan ratus empatpuluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluhrupiah);Bahwa pengungkapan tersebut sudah dibayarkan, dan sudah masuk kasnegara;Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;Bahwa sebagai Account Representative (AR), Saksi bisa melakukanpemeriksaan;Bahwa Saksi belum pernah menerbitkan SPPKP, biasanya ke alamatsesuai dengan daftar NPWP di SIDJP

PRIMA ALAM SEJAHTERAsesuaidengan prinsip self assessment telah memenuhi kewajibanpembayaran pajak yang tercatat di Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) KPP Pratama Bantul sebagai berikut: Peredaran PP 46 PPh 1%No. Masa Usaha (Final) SetoranRp Rp1. Januari 325.150.000 3.251.500 Sudah disetor2. Februari 333.750.000 3.337.500 Sudah disetor3. Maret 342.500.000 3.425.000 Sudah disetor4. April 346.000.000 3.460.000 Sudah disetor5. Mei 352.000.000 3.520.000 Sudah disetor6.

biaya angkut seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murni jasaangkutan umum di laut (Siapapun konsumen dan apapunjenis barangnya) sehingga tidak terutang PPN dankegiatan usaha Termohon PK /pemohon juga tidakmemenuhi syarat kumulatif yang telah ditentukan olehPeraturan Menteri Keuangan RI No.28/PMK.03/2006tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KeuanganNomor 527/KMK.03/2003 Pasal 5 ayat (1).Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP

), putusan serta berkas persidangan,disampaikan halhal sebagai berikut:oOBahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahuiTermohon PK /Pemohon Banding dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, danbergerak dalam bidang angkutan laut domestik umum lineruntuk penumpang (KLU: 50111)Bahwa Termohon PK /Pemonon Banding melaporkan SPTMasa PPN mulai Masa Pajak Juni 2008.Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut, Termohon PK/Pemohon Banding melaporkan bahwa jasa angkutan laut yangdilakukan

Tahun Rupiah1. 2009 36.649.4632. 2010 79.972.8443 2011 467.208.876Jumlah 583.831.183 e Bahwa berdasarkan Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), CV Martha Teknindo, NPWP: 21084.270.4432.000 tidakmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai untuk Tahun pajak 2009, 2010, dan 2011 keHalaman 7 dari 33 hal.

Tahun Rupiah1. 2009 36.649.4632. 2010 79.972.8443. 2011 467.208.876Jumlah 583.831.183 e Bahwa berdasarkan Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), CV Martha Teknindo, NPWP: 21084.270.4432.000 tidakmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2009, 2010, dan 2011 keKPP Pratama Bekasi Selatan, padahal CV Martha Teknindomelalui Terdakwamelakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) ke PT Aditec Cakrawiyasa danatas penjualan tersebut telah dipungut PPN sebesar

Desember 2012, PajakPertambahan Nilai yang telah dipungut Terdakwa Andrianz Nalendra aliasAndrianz melalui PT Felicia Tunas Persada, tidak disetorkan ke Kas Negaradan Terdakwa tidak melaporkan seluruh faktur pajak keluaran PT FeliciaTunas Persada NPWP 02.417.336.1301.000 dalam SPT Masa PPN masaJanuari 2010 s.d Desember 2012 untuk disampaikan ke Kantor PelayananPajak Pratama Palembang llir Timur dan hal itu dibuktikan berdasarkanaplikasi portal PKPM dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut Terdakwa ANDRIANZNALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA, tidakdisetorkan ke Kas Negara dan Terdakwa tidak melaporkan seluruh fakturpajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP. 02.417.336.1301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 sampai denganDesember 2012 untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak PratamaPalembang Ilir Timur dan hal itu dibuktikan berdasarkan aplikasi portal PKPMdan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteriasebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP dapatdiketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembaliterdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing sejaktanggal 10 Juni 2002.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPhPasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23/26 sampai dengantahun pajak 2015.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbuktimempunyai tempat usaha di jalan Raya CakungCilincing Km.4 Rorotan Cilincing Jakarta

Utara, danoleh Termohon Peninjauan Kembali bangunan tempatusaha dimaksud telah digunakan.Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP(dalam hal ini berupa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)),diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapatdipastikan mempunyai hak untuk memanfaatkantempat usahanya, mengingat Termohon PeninjauanKembali telah membayar sewa dan menyetorkan PPhPasal 4 ayat (2) yang terutang atas sewa di lokasitersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) UUPPh, diatur bahwa

kesimpulan dan putusan.Bahwa karena pengabaian terhadap data dan faktadimaksud bertentangan dengan hukum pembuktiansebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat(1), Pasal 76, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.Bahwa selain itu, terobukti bahwa Termohon PeninjauanKembali telah mempunyai tempat usaha di Jalan RayaCakung Cilincing Km. 4 Rorotan Cilincing Jakarta Utara,dimana oleh Termohon Peninjauan Kembali bangunantempat usaha tersebut telah digunakan.Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP

Putusan Nomor 1517/B/PK/PJK/2017Pajak Penghasilan Pasal 15 Final sebesarRp646.804.628.723,00 tidak dapat dipertahankan;e) Selanjutnya, untuk menanggapi beberapa pernyataan dankesimpulan Majelis Hakim di atas; perlu disampaikan kembalibeberapa penjelasan sebagai berikut:Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteria sebagaiBentuk Usaha Tetap (BUT);bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP dapat diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPPBadan dan Orang Asing sejak tanggal 10 Juni 2002

;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukankewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2),PPh Pasal 23/26 s.d. tahun pajak 2015;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terobukti mempunyaitempat usaha di Jalan Raya Cakung Cilincing Km.4 RorotanCilincing Jakarta Utara; dan oleh Termohon PeninjauanKembali bangunan tempat usaha dimaksud telahdigunakan;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP dalamhal ini berupa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali

terhadap data dan fakta dimaksudbertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimanadiamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, danPasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak;Selain itu, terobukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmempunyai tempat usaha di Jalan Raya Cakung Cilincing Km.4Rorotan Cilincing Jakarta Utara; dimana oleh TermohonPeninjauan Kembali bangunan tempat usaha tersebut telahdigunakan;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP